Obituari Beny Aziz: Selamat Jalan Senior!

Oleh: Eko Yanche Edrie

Petang menjelang Ashar selepas Jumat lalu telepon di kantor PWI Sumbar berdering. Staf sekretariat Leni Suryani mengangkatnya. Yang menelpon adalah Beny Aziz, wartawan senior yang sedang terbaring sakit di RS Yos Surdarso.

“Caliak lah ambo,” katanya kepada Leni. Leni melapor kepada saya bahwa Da Ben –begitu kawan-kawan menyapanya—minta dibezoek ke rumah sakit. Sudah beberapa hari ini ia sakit tapi belum satupun rekan wartawan menjenguknya. Saya bilang pada Leni, ya, nanti kita atur kunjungan ke RSYS.

Saya tidak tahu apakah benar belum ada wartawan membesoek Da Ben. Tapi sudahlah, yang jelas kemudian pengurus PWI bersama IKWI memutuskan akan menjenguk Da Ben pada hari Minggu selepas menghadiri acara keluarga di rumah Ketua PWI Basril Basyar.

Tapi niat menjenguk itu tidak kesampaian, pulang dari Bandar Buat, hujan amat lebat. Saya, Zulnadi, Naswardi bersama empat pengurus IKWI memutuskan menunda bezoek jadi hari Senin (kemarin) dengan demikian keranjang buah yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu IKWI terpaksa dibawa pulang saja oleh Ny. Naswardi.

Pagi kemarin, semua yang sudah berencana membezoek Da Ben, sama-sama menyampaikan penyesalan mendalam. Langit pagi yang mendung terasa makin mendung tatkala SMS beranting beredar, berita menggelegar kami terima: Da Ben telah berpulang untuk selamanya. Innalillahi wa innailaihi raajiun.

Beny Aziz, sepanjang 30 tahun terakhir di jagad wartawan Sumatera Barat namanya bukan nama yang kecil. Pergaulannya yang luas membuat hampir tiap pejabat dan tokoh masyarakat mengenalnya.

Ketika saya masih SMP di tahun 76an, asrama polisi di Batusangkar tempat saya tinggal buncah. Seorang anggota Polantas yang biasanya bertugas di Padang Panjang –sebut saja Sersan X—tiba-tiba ditarik ke Batusangkar dan tidak lagi jadi Polantas. Bisik-bisik beredar, polisi itu ketahuan menerima uang dari sopir bus dan ‘tertangkap basah’ oleh kamera wartawan Haluan. Nama wartawan Haluan itu disebut-sebut Beny Aziz. “Kabanyo Beny Aziz bana nan mamoto,” begitu bisik-bisik saya dengar.

Ketika mulai menjadi wartawan tahun 1983 baru saya mengenal lelaki bernama Beny Aziz itu. Kemana-mana suka pakai baju dan celana dengan dasar kepar berwarna krem. Biasanya kemejanya tidak dimasukkan ke celana tapi dibiarkan lepas begitu saja. “Krem warna kesukaan Bung Karno,” kata Da Ben satu ketika kala saya bertanya kepadanya perihal warna itu.

Awalnya saya anggap Beny adalah wartawan senior yang sombong. Tapi ketika saya diperkenalkan oleh Pak Muchlis Sani saat menjadi Kepala DLLAJR Padang Panjang di kantornya, ternyata terkaan saya meleset. Ia memberi saya sebuah kalimat yang kalau memberi ceramah jurnalistik selalu saya ulang: “Berita itu adalah apa yang kita lihat dan kita dengar”. Itu rumusan universal. Tapi pertama kali kalimat itu saya dengar dari Da Ben. Sejak itu kami sering berinteraksi.

Saat saya dipindah ke Solok tahun 1985 kami acap bersua. Da Ben adalah wartawan Haluan dengan mobilitas tinggi. Tiap lima belas hari ia menelusuri pelosok-pelosok mulai dari Solok, Alahan Panjang, Muaralabuh lalu keluar di Pulau Punjung kembali ke Sijunjung, Sawahlunto dan balik ke Padang. Ada saja informasi yang diubernya. Dan itu harus sampai dapat. Satu ketika saya diajak naik truk mulai dari Sungai Langsat Sijunjung sampai ke Bakauheuni di Provinsi Lampung hanya untuk menghitung berapa jumlah pungutan liar sepanjang jalan lintas Sumatra itu. Saat itu sedang gencar-gencarnya dilakukan operasi tertib oleh Kopkamtib di bawah komando Laksamana Soedomo. Itu perjalanan yang tak terlupakan. Saya mengagumi Da Ben yang sepanjang jalan itu ternyata banyak kawannya.

Kemarin saya terpurangah menerima kabar bahwa Da Ben telah pergi. Sekali lagi saya menyesali kenapa harus membatalkan kunjungan bezoek. Tapi itu Allah yang punya kuasa Da Ben. Maafkan kami, dan Selamat Jalan Senior! (dimuat pada Harian Haluan edisi 6 April 2010)

Marlis Rahman, Bukan Gubernur Transisi

Oleh: Eko Yanche Edrie

Dalam empat tahun menjabat sebagai Wakil Gubernur dan berkantor di Jl Sudirman 51, Marlis Rahman tentu sudah amat hafal dengan ‘kakobeh’ para staf di kantor Gubernur. Dari pengakuan beberapa orang yang pernah ‘berurusan’ dengannya, ada kesan bahwa Marlis berbeda sekali dengan Gamawan. Marlis lebih meledak-ledak. Padahal dari face dan penampilannya, pria yang suka memelihara kumis ini justru sepintas terlihat tenang dan sabar.

Tak jarang terdengar staf kena marah besar oleh Wagub karena terlalu lamban dan tidak bisa menyegerakan apa yang sudah menjadi tugasnya. Saya juga sempat mendengar ada pejabat ‘cukup tinggi’ yang disemprot Pak Wagub karena bekerja terlalu lambat dan lambat.

Kalau begitu, apakah tipikal seorang Wakil adalah tipikal seperti Jusuf Kalla, mantan Presiden yang tak senang dengan kelambanan? Tidak juga persis seperti itu analoginya. Yang jelas, Marlis adalah seorang akademisi yang cara berpikirnya pastilah runtut seperti alur skripsi, tesis dan disertasi. Dimulai dari pendahuluan dan berakhir pada kesimpulan dan saran-saran. Keteraturan berpikir seperti itu menuntun cara dan kebiasaan berpikir seorang Marlis Rahman.

Jadi kalau sesuatu sudah ada plotnya yang disepakati bersama, maka biasanya Marlis konsisten dengan itu. Termasuk koinsisten dengan jadwal. Kalau sebuah surat disepakati selesai dalam sehari, jangan sodorkan kepada Marlis setelah tiga hari, agar tidak kena semprot.

Ketika Gamawan Fauzi baru disebut-sebut saja akan menjadi menteri pemerintahan SBY, karuan saja para birokrat di lingkungan Pemprov Sumbar mulai berspekulasi. Mereka sudah tahu (karena Undang-undangan menyebutkan begitu) kalau kelak Gamawan jadi menteri, maka ia akan digantikan oleh Marlis Rahman hingga akhir masa baktinya pada Agustus 2010. Sudah pasti tidak semua birokrat di lingkungan kantor gubernur dan Pemprov khsusnya yang loyal pada Gamawan. Yang tidak loyal itu pastilah yang tidak sejalan dengan pola berbirokrasi cara Gamawan yang menekankan pada good governance. Banyak yang tidak siap memahami dan menjalankan pekerjaan mengikuti cara Gamawan, akhirnya jatuh dan dicobot dari jabatannya. Mereka kemudian berubah menjadi kelompok yang dalam bahasa lama disebut ‘BSH’ alias barisan sakit hati. Ada yang berterang ada yang diam-diam menjaga jarak.

Jangan heran kalau ada kelompok yang tiap hari hanya membahas jalannya good governance yang dilaksanakan Gamawan-Marlis dengan sinisme. Wajar sajalah, namanya juga orang sakit hati, mana ada agak sebaris kalimat yang bernilai positif dari mereka terhadap Gamawan-Marlis. Tak cuma terhadap Gamawan-Marlis saja pandangan itu menjadi tak positif, termasuk kepada pejabat-pejabat yang dinilai dekat dengan Gamma.

Nah, begitu Gamawan makin sahih menjadi Menteri, praktis semua mata kini beralih ke Marlis Rahman. Tapi celakanya, ada yang salah tafsir terhadap Marlis Rahman. Seolah-olah kalau Gamawan sudah pergi, maka ‘aturan ketat’ dan keharusan taat azas serta pengedepanan good governance akan bisa dikendorkan di masa Marlis Rahman.

Apakah Marlis Rahman mau dipanas-panasi bahwa penerapan good governance hanyalah konsep Gamawan dan bukan konsep bersama? Rasanya sangat sia-sia kalau kita akan percaya begitu saja. Harap diingat, bahwa Marlis Rahman adalah aktifis sejak 1966. Pada masa reformasi ia adalah salah seorang anggota Forum Rektor yang banyak mewarnai perubahan di negeri ini. Maka jelas, good governance yang bertujuan untuk membuat tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah cita-cita reformasi dimana Marlis Rahman salah satu penggeraknya. Dengan demikian adalah keterlaluan kalau ada yang berharap terjadi perubahan sikap berbirokrasi setelah Marlis jadi Gubernur. Maksudnya kalau sebelum ini aturan terasa labih ketat, nanti di masa Marlis akan lebih longgar. Atau di masa Gamawan tidak boleh ke Jakarta lebih dari tiga hari, maka pada masa Marlis akan diperlonggar.

Kita tidak yakin Marlis akan menyia-nyiakan citra baik yang sudah dia bangun bersama Gamawan selama empat tahun dengan mengakomodir semangat koruptif seperti itu. Sebaliknya untuk ‘jualan’ lima tahun ke depan Marlis Rahman harus mempertahankan dan meningkatkan citra positif seperti itu. Rakyat sudah mengerti apa yang sudah diperbuat Marlis Rahman bersama Gamawan Fauzi selama empat tahun terakhir. Isu seputar pemerintahan yang bersih senantiasa menjadi perhatian masyarakat.Dan harap dicatat ketika Pilkada empat tahun silam jualan seperti itulah yang membuat pasangan ini dipilih oleh rakyat.

Berbagai keputusan yang sudah dibuat sebelum ini di lingkungan Pemprov Sumbar aalah keputusan yang di dalamnya sangat terlibat keberadaan Marlis Rahman, Karena itu ia tahu benar apa dan bagaimana latar belakang sebuah keputusan dibuat. Ketika ada yang digeser dan ada yang dipromosikan, ia tahu belaka apa latar belakangnya. Oleh karena itu untuk melangkah ke depan sebagai gubernur, Marlis Rahman sudah tahu road map nya, ia sudah hafal jalan mana yang harus ditempuh. Ia sudah sangat hafal karakter dan watak masing-masing pembantunya. Dengan demikian berharap agar Marlis bisa ‘melunak’ adalah harapan kosong.

Satu hal yang juga tak kalah penting menjadi isu lanjutan dari kelanjutan kepemimpinan Gamma (minus Gamawan) adalah bagaimana meujudkan semua visi dan misi Gamma yang dicetuskan empat tahun silam. Visi dan Misi tersebut sudah tertuang pula dalam RPJP-RPJM Sumbar. Berarti kalau Marlis tidak mau dikatakan melanggar visi dan misinya (yang bisa membuatnya dijatuhkan oleh DPRD) mau tidak mau ia harus tetap konsisten menjalankan apa yang sudah dijalankan selama empat tahun terakhir ini.

Apakah dengan demikian Marlis tidak boleh berimprovisasi? Sangat bleh sekali, sepanjang tentu tetap menjaga agar berjalan di garis yang sudah disepakati bersama dalam RPJP maupun RPJM Daerah. Hal-hal di luar itu, maka itulah yang disebut sebagai inovasi, terobosan. Marlis dengan mau atau tidak mau harus juga membuat berbagai inovasi yang akan dipakainya untuk isu Pilkada 2010.

Kenapa begitu?

Karena sejauh ini belum ada perubahan sikap dari Marlis Rahman untuk Pilkada yang dijadwalkan Juni 2010. Ia tetap akan maju sebagai salah satu calon.

Suka atau tidak suka, karena belum ada aturan ketat menghalanginya, seorang incumbent memiliki peluang paling besar untuk menang Pilkada dibanding penantangnya. Tapi sebaliknya jika incumbent tidak bisa meyakinkan publik selama ia menjabat, maka ia juga akan gagal. Bukan sedikit incumbent yang dikalahkan penantangnya.

Maka dengan demikian, masa enam bulan menjadi gubernur ini adalah juga masa dimana Marlis membuktikan bahwa antara citra dia dengan citra Gamawan (sehingga dipilih rakyat tahun 2005) tidak ada beda. Yang berbeda hanyalah sentuhannya, sedang substansinya sama. Jika Marlis bisa meyakinkan masyarakat seperti itu, ia memiliki peluang.

Satu hal yang juga patut diingat bahwa Marlis Rahman bukan gubernur transisi, ia hanya melanjutkan pekerjaan yang tadinya dikerjakan berdua dengan Gamawan kini harus dikerjakannya sendiri.*** (diterbitkan di Tabloid Detiknews edisi 8 Desember 2009)

Durin dan Rudini

Lelaki itu bernama Rudini. Jenderal bintang empat tamatan Akademi Militer Breda. Saya ketika itu wartawan Singgalang. Dan pertanyaan saya Desember1992: “Betulkan Anda mundur kalau Durin dilantik jadi Gubernur Sumbar?”

“Lho, pertanyaannya kok itu-itu meluluh sih?” jawabnya dengan mata dibulatkan. Tapi suaranya yang kecil tidak menunjukkan dia sedang jengkel. Tapi agaknya lagi malas menjawab pertanyaan yang itu ke itu saja diajukan para wartawan.
Saya kebetulan mendapat tugas juga menyampaikan pertanyaan yang ‘itu ke itu saja’ kepada lelaki itu.
Lelaki itu bernama Rudini. Jenderal bintang empat tamatan Akademi Militer Breda. Saya ketika itu wartawan Singgalang. Dan pertanyaan saya Desember1992: “Betulkan Anda mundur kalau Durin dilantik jadi Gubernur Sumbar?”
Sejak pemilihan November 1992, Rudini memang sering dicecar wartawan dengan pertanyaan itu. Saya piker itu salahnya Rudini sendiri, karena ia juga yang memulai beucap seperti itu: “Saya mundur kalau dia (Hasan Basri Durin) dilantik”.
Sepanjang tahun 1992 hingga 1993 nama Rudini memang memenuhi jagad pemberitaan tentang Sumatra Barat. Ia amat getol menentang Hasan Basri Durin (HBD) untuk maju ke periode kedua jabatan Gubernur Sumatra Barat. Pasalnya, ada ‘pilihan lain’ yang sedang diusahakan masuk dalam mainstream Jakarta. Nama Syahrul Udjud, mantan Walikota Padang yang menggantikan HBD jadi Walikota, sedang diupayakan pula menggantikan posisi HBD jadi gubernur. Tapi suara di DPRD berkata lain. Syahrul kalah setelah hanya mengantungi 12 suara, sedang HBD 23, sisanya diraup Sjoerkani.
Rudini berkali-kali mengatakan kepada media, jadi kepala daerah itu hanya boleh dua kali kalau prestasinya luar biasa. “Durin itu prestasinya biasa-biasa saja,” kata Rudini berkali-kali. Ia memang menyebut nama Hasan dengan Durin. Waktu itu, Rudini adalah jenderal yang sedang jadi perhatian lantaran berbagai sikap kritisnya. Termasuk kritisknya kepada Pak Harto. Ia gigih mempertahankan sikapnya.
Di pertemuan singkat di Bandara Tabing dalam tugas ‘mengeroyok Rudini’ saya mencoba menjelaskan bahwa nama panggilan HBD itu Hasan, bukan Durin karena Durin itu nama ayahnya. Tapi Rudini hanya senyum, nampaknya ia tidak ‘ngeh’ buktiknya beberapa waktu kemudian wartawan pun tak mencoba meluruskannya, ia tetap ‘gigih’ menyebut Durin. (Oh ya, Redaktur Pelaksana kami waktu itu memerintahkan ‘mengeroyok Rudini’ agar ia mau ngomong apapun tentang hasil Pemilihan Gubernur. Sudah kami perkirakan ia tidak mudah ditemui. Waktu itu, Rudini datang untuk sebuah acara olahraga Karate. Walhasil, kalau saya tidak salah ada lima wartawan yang ditugasi ‘mengeroyok’. Masing-masing menjaga pos. Saya di Bandara, Gusfen Khairul di lapangan Golf, Tun Akhyar yang wartawan Olahraga menantinya di arena pertemuan para karateka dan Akmal Darwis di kantor Gubernur)
Rudini. Pendek saja nama itu. Selama menjadi Mendagri ia memang menjadi the news maker. Apapun yang ia katakana sepertinya sudah langsung membentuk lead berita. “Saya ngomong apa adanya saja,” ujar dia saat terus saya kejar dari VIP room ke mobilnya.
Sebuah pertanyaan lain diajukan wartawan Koran digital ‘Detik.com’ tahun 1999: “Waktu jadi Mendagri memang sering dimarahin Soeharto? “Rudini menjawabnya dengan santai. Ndak takut-takut. Kata dia: “Yang jelas saya pernah membantah dalam tiga masalah besar. Pertama, saya dipanggil. Kamu jadi ketua umum Golkar. Lalu saya jawab, ndak bisa, pak. Saya wasit, saya juga pemain. Kacau nanti. Kecuali kalau Lembaga Pemilihan Umum (LPU) waktu itu bukan wasit. Beda dengan sekarang, KPU bukan wasit. Wasitnya Panwas. Mendengar jawaban saya, Pah Harto bilang, ya sudah, kalau ndak setuju lalu siapa. Marah-marah, ya ndak bisa dong. Yang kedua masalah PPP. Saya waktu itu disuruh nyingkirkan Naro. Alasan Pak Harto Naro otoriter. Lalu Pak Harto minta gantinya Dr. Sulastomo. Padahal Sulastomo itu kan salah satu ketua DPP Golkar. Saya katakan, wah kalau itu ndak bisa dong. Itu kan nggak sesuai dengan undang-undang. Pak Harto lalu marah-marah, mendelik-mendelik. Dan ketiga soal pemilihan Gubernur Sumbar. Saya sebenarnya waktu itu memang mengancam akan mundur kalau Pak Harto bersikeras. Rupanya memang itu yang terjadi. Namun Moerdiono kemudian yang minta agar saya jangan sampai mundur.”
Jenderal (purn) Rudini, lahir di Malang, Jawa Timur, 15 Desember 1929. Pendidikan dasar hingga SMA dihabiskannya di kota itu. Taun 1951 ia berkesempatan masuk Akademi Militer Breda di Belanda. Setelah itu karirnya terus melejit di kemiliteran sebelum ditugasi belajar le Seskoad, Bandung (1970); dan International Defence Management Course, AS (1973) serta Lemhanas, Jakarta (1977) Mengomandani pasukan bukan perkara sulit baginya. Buktinya ia sudah menjalani karir jadi Danton sampai Danki di Batalyon 518/Brawidjaja. Saat meletus peristiwa PRRI, Rudini jadi pelatih taruna di AMN. Lepas jadi Pamen ia beroleh bintang satu kemudian tongkat Panglima Kopur Linud diserahkan kepadanya tahun 1975. Selanjutnya menjadi Kaskostrad, lalu jadi Pangdam XII/Merdeka tahun 1978. Di kalangan militer, jika sudah jadi Pangdam, pertanda karir akan membaik. Rupanya benar. Ia berturut-turut jadi Pangkostrad lalu puncak karir tentaranya diakhiri sebagai Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi Menteri Dalam Negeri (1988-1993) Jabatan yang dia embank selepas jadi Mendagri di masa awal reformasi adalah Ketua KPU.
Saat jadi Ketua KPU, ia mendapat tugas amat berat. Karena Pemilu harus dilaksanakan dalam kondisi Indonesia yang sedang tercabik-cabik. Tapi, ya itu lah. Rudini bukan Rudini, kalau tak bisa berkelit diantara berbagai kesulitannya. Pemilu berlangsung sukses sebagai Pemili pertama di masa reformasi. Dia paling menentang Korpri dikooptasi untuk kepentingan politik Golkar. Tentu saja kemudian dia diacungi jempol untuk itu. Buktinya sampai sekarang Korpri sudah lepas dari ‘payung’ partai politik berkuasa.
Sabtu malam sekitar pukul 23.00 WIB, Jenderal dari Malang itu dipanggil Yang Maha Kuasa untuk selamanya. Tak banyak tentara berpikiran kritis dan cerdas seperti dia. Kemarin ia beristirahat untuk selamanya di TMP Kali Bata. Selamat Jalan, Rek!(eko yanche edrie)