WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Obituari Beny Aziz: Selamat Jalan Senior!


Oleh: Eko Yanche Edrie

Petang menjelang Ashar selepas Jumat lalu telepon di kantor PWI Sumbar berdering. Staf sekretariat Leni Suryani mengangkatnya. Yang menelpon adalah Beny Aziz, wartawan senior yang sedang terbaring sakit di RS Yos Surdarso.

“Caliak lah ambo,” katanya kepada Leni. Leni melapor kepada saya bahwa Da Ben –begitu kawan-kawan menyapanya—minta dibezoek ke rumah sakit. Sudah beberapa hari ini ia sakit tapi belum satupun rekan wartawan menjenguknya. Saya bilang pada Leni, ya, nanti kita atur kunjungan ke RSYS.

Saya tidak tahu apakah benar belum ada wartawan membesoek Da Ben. Tapi sudahlah, yang jelas kemudian pengurus PWI bersama IKWI memutuskan akan menjenguk Da Ben pada hari Minggu selepas menghadiri acara keluarga di rumah Ketua PWI Basril Basyar.

Tapi niat menjenguk itu tidak kesampaian, pulang dari Bandar Buat, hujan amat lebat. Saya, Zulnadi, Naswardi bersama empat pengurus IKWI memutuskan menunda bezoek jadi hari Senin (kemarin) dengan demikian keranjang buah yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu IKWI terpaksa dibawa pulang saja oleh Ny. Naswardi.

Pagi kemarin, semua yang sudah berencana membezoek Da Ben, sama-sama menyampaikan penyesalan mendalam. Langit pagi yang mendung terasa makin mendung tatkala SMS beranting beredar, berita menggelegar kami terima: Da Ben telah berpulang untuk selamanya. Innalillahi wa innailaihi raajiun.

Beny Aziz, sepanjang 30 tahun terakhir di jagad wartawan Sumatera Barat namanya bukan nama yang kecil. Pergaulannya yang luas membuat hampir tiap pejabat dan tokoh masyarakat mengenalnya.

Ketika saya masih SMP di tahun 76an, asrama polisi di Batusangkar tempat saya tinggal buncah. Seorang anggota Polantas yang biasanya bertugas di Padang Panjang –sebut saja Sersan X—tiba-tiba ditarik ke Batusangkar dan tidak lagi jadi Polantas. Bisik-bisik beredar, polisi itu ketahuan menerima uang dari sopir bus dan ‘tertangkap basah’ oleh kamera wartawan Haluan. Nama wartawan Haluan itu disebut-sebut Beny Aziz. “Kabanyo Beny Aziz bana nan mamoto,” begitu bisik-bisik saya dengar.

Ketika mulai menjadi wartawan tahun 1983 baru saya mengenal lelaki bernama Beny Aziz itu. Kemana-mana suka pakai baju dan celana dengan dasar kepar berwarna krem. Biasanya kemejanya tidak dimasukkan ke celana tapi dibiarkan lepas begitu saja. “Krem warna kesukaan Bung Karno,” kata Da Ben satu ketika kala saya bertanya kepadanya perihal warna itu.

Awalnya saya anggap Beny adalah wartawan senior yang sombong. Tapi ketika saya diperkenalkan oleh Pak Muchlis Sani saat menjadi Kepala DLLAJR Padang Panjang di kantornya, ternyata terkaan saya meleset. Ia memberi saya sebuah kalimat yang kalau memberi ceramah jurnalistik selalu saya ulang: “Berita itu adalah apa yang kita lihat dan kita dengar”. Itu rumusan universal. Tapi pertama kali kalimat itu saya dengar dari Da Ben. Sejak itu kami sering berinteraksi.

Saat saya dipindah ke Solok tahun 1985 kami acap bersua. Da Ben adalah wartawan Haluan dengan mobilitas tinggi. Tiap lima belas hari ia menelusuri pelosok-pelosok mulai dari Solok, Alahan Panjang, Muaralabuh lalu keluar di Pulau Punjung kembali ke Sijunjung, Sawahlunto dan balik ke Padang. Ada saja informasi yang diubernya. Dan itu harus sampai dapat. Satu ketika saya diajak naik truk mulai dari Sungai Langsat Sijunjung sampai ke Bakauheuni di Provinsi Lampung hanya untuk menghitung berapa jumlah pungutan liar sepanjang jalan lintas Sumatra itu. Saat itu sedang gencar-gencarnya dilakukan operasi tertib oleh Kopkamtib di bawah komando Laksamana Soedomo. Itu perjalanan yang tak terlupakan. Saya mengagumi Da Ben yang sepanjang jalan itu ternyata banyak kawannya.

Kemarin saya terpurangah menerima kabar bahwa Da Ben telah pergi. Sekali lagi saya menyesali kenapa harus membatalkan kunjungan bezoek. Tapi itu Allah yang punya kuasa Da Ben. Maafkan kami, dan Selamat Jalan Senior! (dimuat pada Harian Haluan edisi 6 April 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | Obituari, pers/media, tokoh | , , | Tinggalkan komentar

Televisi Adiluhung


Kata Bill Gates, sebentar lagi zaman media cetak akan menuju museum. Peranannya akan digantikan oleh media pandang dengar di internet. Ia sebenarnya  tidak menyebut itu adalah era televisi. Tetapi sekalipun tesis Bill Gates itu seperti termentahkan dengan masih bertahannya banyak media cetak di AS, di kampungnya sendiri, menurut saya era media berbasis IT itu terlebih dahulu akan ditransisikan oleh bulan madunya media TV.

Awal tahun 2000an lalu saya dapat kesempatan melakukan studi awal untuk dibangunnya satu televisi milik Pemprov Sumbar. Saya pun memperoleh banyak pencerahan seputar media yang satu ini (sayangnya, meskipun hasil studi itu dari sisi kelayakan sangat layak dibangun, tapi urung. Saya kira itu karena alasan-alasan subyektif saja)

Tapi saya pun bergembira, akhirnya jagad pertelevisian lokal di Sumatra Barat setelah itu bisa menjawab impian-impian saya. Dulu saya amat khawatir, kalau TVRI Padang hanya menjadi pemain tunggal. Kata orang Malaysia, tak elok lah, macam tu. Karena itu ketika ada Favorit TV, ada Padang TV (mungkin akan diikuti oleh yang lain) hidup ini terasa agak lengkap. Ada banyak pilihan, tidak monoton oleh sajian tunggal. Saaya kira para brodkaster lokal pun gembira lantaran ada kompetisi.

Di tingkat nasional TVRI pun mulai menjadi tidak pemain tunggal ketika ada RCTI, lalu SCTV dan seterusnya.  Tadinya yang terjadi adalah informasi audiovisual yang amat afirmatif alias wacana tunggal. Kita seoalah hanya dibolehkan untuk mengenal seorang Usi Karundeng, Magdalena Daluas, Sazli Raiz, Bonita atau Inke Maris. Jika jika bosan menatap wajah Pak Harto pada sidang paripurna DPR, paling-paling kita Cuma bisa mematikan tombol on-off TV. Tak bisa mengganti chanel. Begitu juga kalau kamera hang high-angle menyorot rambut licin Menpen Harmoko sampai setengah jam untuk menyampaikan konferensi pers hasil ‘petunjuk bapak presiden’, tak bisa kita alihsalurankan ke stasiun lain.

Tapi ketika alam berubah, TV swasta masuk dan menjamur, giliran TV swasta pula yang disorot pengamat. Yang tayangannya hantu melulu lah, yang sinetronnya tidak mencerminkan budaya nusantara lah, yang mengumbar gosip tiga kali sehari (tanpa sendok makan) lah, yang banyak tayangan mistiklah, yang iklannya memancing konsumerismelah, yang tidak mendorong nasionalismelah. Macam-macam. Dan satu lagi, rating menjadi dewa, engku Nelsen (AC Nelsen) tak boleh diragukan kemahabenarannya.

Logikanya, tentulah kita harus kembali ke pangkal kaji. Kalau begitu TVRI lah tempat kita kembali. Kita rindu Pak Timo yang pintar memuji anak-anak, hingga semua anak menjadi merasa hebat. Kita kangeni tayangan macam Sayekti dan Hanafi. Mbak Pur di tayangan Losmen. Kita rindukan Cepat Tepat nya anak-anak sekolah setiap akhir pekan. Kita rindukan Manasuka Siaran Niaganya yang di blok dalam satu slot panjang (60 menit) dengan opening-theme nya kartun delman. Kita rindukan sebuah televisi tempat kita melepas lelah dari jejalan tayangan kehidupan hedonism. Sebuah brodkas yang masih menyiarkan hal-hal tentang keadiluhungan dan keluruhan budaya bangsa setelah kita penat menonton tayangan dari ketidakluruhan budaya bangsa(t).

Hari ini 45 tahun TVRI, sanggupkah lembaga penyiaran yang memiliki jangkauan paling luas dengan 22 staisiun daerah dan 400an pemacar itu meujudkan impian kita?Yang jelas: selamat ulang tahun TVRI! ueko yanche edrie

Agustus 24, 2007 Posted by | pers/media | 2 Komentar

Perspektif Baru Jurnalisme di Era Good Governance


Kata Good Governance tiada akan berarti apa-apa, bahkan hanya akan ditaruh di tumpukan kertas buram andaikata pers tidak gencar mengusungnya sejak awal reformasi di Indonesia.

Tapi sejauh ini macam-macam saja tafsiran atas istilah Good Governance tersebut. Sebagian menyebut sebagai kinerja pemerintah atau bahakan ada yang bilang bahwa Good Governance (selanjutnya kita sebut saja GG) utama adalah bagian dari demokrasi.

 

Masih banyak lagi ‘tafsir’ GG yang diberikan oleh berbagai pihak. Seperti yang didefinikan oleh World Bank sebagai berikut: GG adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

 

Namun untuk ringkasnya GG pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GG.

 

Ada tiga pilar dalam penegakkan GG yakni, Negara – Swasta – Masyarakat Madani. Ketiganya harus saling menegakkan sekaligus saling mengawasi. Pers ada dalam pilar Masyarakat Madani. Itu artinya pers pun harus mengawasi dirinya sendiri dan terbuka pula untuk diawasi oleh dua pilar yang lain.

Dimana pers bisa menjalankan fungsinya untuk menegakkan GG? Bahan diskusi singkat ini akan membawa kita kepada sembilan prinsip GG. Dalam Sembilan Prinsip GG itulah pers menunaikan tugasnya. Workshop ini mencoba mengajak jurnalis memperbarui prilaku guna disejalankan dengan prilaku GG.

 Prinsip-prinsip Good Governance

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

 

  1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

  Prilaku Media Sebelum GG

Berita-berita ditulis dengan prilaku afirmativ. Semua berita tentang kebijakan publik serba bersumber dari atas. Yang terjadi adalah monodiskursus atau wacana tunggal. Kalau Gubernur/Bupati/Walikota/Camat berbicara, seakan mahabenar. Tak ada semangat untuk mencurigai sama sekali apa yang diucapkan pejabat tentang kebijaksanaan publiknya. Adanya kecenderungan memproduksi berita satu sumber untuk empat berita.

 Prilaku Media Setelah GG

Sikap kritis media harus makin mencuat. Terutama untuk kebijakan pemerintah/DPRD yang menyangkut publik harus ada imbangannya dari ranah publik. Rakyat harus ikut menimpali statmen pemerintah. Harus ditunjukkan adanya partisipasi riil rakyat dalam penetapan sebuah kebijakan publik. Artinya tidak hanya semu pada tataran legislatif saja yang diwawancarai.

 

  1. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

 Prilaku Media Sebelum GG

Pemberitaan media cenderung bersumber dari keterangan polisi dan jaksa. Tidak banyak tempat diberikan kepada para tersangka. Pemberitaan lebih didominasi dari keterangan aparat hukum saja. Seakan-akan jaksa dan polisi adalah pihak yang tidak mungkin melakukan kesalahan kelalaian.

 Prilaku Media Setelah GG

Harus ada keseimbangan informasi dua sisi dari penegak hukum, pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Koreksi atas kinerja jaksa dan polisi serta pengadilan harus ditingkatkan.

 

  1. Transparansi

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

 Prilaku Media Sebelum GG

Selama ini justru semangat transparansi inilah yang sepertinya ikut dikaburkan pers. Kalimat: “Ini hanya untuk konsumsi kita saja, jangan diberitakan ya?” masih terlalu sering mengganjal pekerjaan jurnalis. Hal-hal yang menjadi latar belakang masalah –selama itu tidak menjadi rahasia negara dan membahayakan keselamatan umum jika diberitakan– sering dianggap sebagai benar-benar rahasia negara seolah tidak boleh didengar publik. Contohnya APBD, media hanya tahu pada bahagian hilirnya saja, sedang prosesnya dilakukan tertutup.

  Prilaku Media Setelah GG

Jurnalis harus berupaya untuk berada pada peristiwa-peristiwa penting penggodokan keputusan menyangkut publik. Misalnya penyusunan APBD, jurnalis harus mengupayakan agar bisa ikut dalam semua tingkat pembahasan di eksekutif maupun legislatif.

 

  1. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

 Prilaku Media Sebelum GG

Pelayanan ‘bawah meja’ senantiasa kita anggap sebagai hal yang lumrah-lumrah saja. Pers baru memekik atas prilaku pelayanan umum di sentra-sentra pelayanan (imigrasi, samsat, PDAM. PLN. Kantor Pajak, Pengurusan KTP, Catatan Sipil, Rumah sakit dsb) ketika pribadi-pribadi jurnalis yang jadi korban. Selebihnya lebih banyak tutup mata saja.

 Prilaku Media Setelah GG

Berita-berita tentang percaloan di Samsat, imigrasi, pelabuhan, pengurusan izin berbagai aktifitas yang penuh mafia makin banyak dan makin membuat pemberi pelayanan umum tambah menyadari kesalahan mereka. Kebobrokan pelayanan umum tidak lagi sekedar jadi berita penghuni rubrik surat pembaca atau rubrik interaksi via SMS di berbagai media. Melainkan menjadi berita yang ditelusuri secara komprehensif ke lapangan.

 

  1. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

 Prilaku Media Sebelum GG

Sejak Otonomi daerah digulirkan, Pilkada adalah salah satu dari ‘bintang berita’ dalam hal kegegapgempitaannya. Tapi media lebih banyak terfokus pada orang, bukan pada program orang tersebut. Bahkan visi dan misi yang kemudian diharuskan secara undang-undang jadi landasan restra daerah tak terdengar kabarnya. Bagaimana pergulatan pikiran dalam penetapan visi misi kepala daerah menjadi topik liputan kelas dua saja dalam keseharian jurnalis. Visi dan misi adalah konsensus bersama (setelah dijabarkan jadi renstra ataupun RPJP dan RPJM) tapi sedikit sekali media ‘mencikaraui’ apakah seorang kepala daerah masih setia dengan visi dan misinya?

 Prilaku Media Setelah GG

Media harus senantiasa mengingatkan dalam pemberitaan-pemberitaannya bahwa visi dan misi kepala daerah yang sudah tertuang ke dalam renstra adalah semacam ikrar bersama. Sebuah konsensus yang tidak boleh digeser ke arah lain. Tiap hari harus dikritisi bahwa visi dan misi seorang Bupati masih belum terlaksana walaupun masa jabatannya sudah memasuki tahun ketiga.

 

  1. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Kesetaraan aspirasi, kesetaraan di depan hukum harus terlihat nyata.

 Prilaku Media Sebelum GG

Terasa keberpihakan media kepada siapa yang ‘bersuara keras’. Jika pemerintah yang keras suaranya, media cenderung menyuarakan suara pemerintah, jika pengusaha/LSM/masyarakat yang keras, maka pers menyuarakannya. Begitu juga dengan berita-berita adu hegemoni antara legislatif-eksekutif. Jurnalis yang memilik pos pada masing-masing lembaga itu saling adu jago ‘jadi humas’. Yang lebih buruk, kesetaraan antara jurnalis dan narasumber (terutama yang dari pejabat) mulai menyusut. Jurnalis menghadapi pejabat seperti menghadapi atasannya.

 Prilaku Media Setelah GG

Prinsip kesetaraan mestinya sudah terrepresentasikan pada media. Media harus memiliki kecenderungan untuk menggiring isu ke arah ideal dan fakta-fakta yang mengandung kebenaran. Pers menyorot eksekutif boros, tapi juga harus mengkritisi bahwa DPRD pun sama borosnya. Setiap kali ada demo massa, jangan lagi media punya kecenderungan untuk memahabenarkan suara orang ramai.  Kesetaraan dan egalitarianisme adalah sikap hidup jurnalis dan orang Minang.

  

  1. Efektivitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

 Prilaku Media Sebelum GG

Dalam banyak hal media belum njelimet menghitung rupiah demi rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah maupun DPRD. Tiap kali penyusunan APBD, buku tebal APBD (kalaupun dibagikan) tidak pernah ditelisik baris demi baris. Padahal ada ratusan item yang dalam prinsip efektif efisien tak bersua sama sekali.

 Prilaku Media Setelah GG

Mulailah mengkritisi pembelajaan pemerintah DPRD dengan lebnih njelimet. Diharapkan jurnalis dapat mendalami sistem anggaran berbasis kinerja, memahami neraca keuangan terutama prinsip-prinsip yang berhubungan dengan akuntasinya. Sedang pada implementasi anggaran bisa dikritisi hal-hal yang mestinya bebas-biaya malah jadi sumber korupsi. Coba di cek, apakah upacara 17 Agustus, panitianya masih teken daftar honor? Jika ada pejabat yang perlu data di Jakarta, jika itu bisa dengan email lalu harus terbang ke Jakarta, mau ngapain? Tanya kenapa!

 

  1. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

 Prilaku Media Sebelum GG

Selama ini akuntabilitas anggaran senantiasa diterjemahkan dalam bentuk bisa diaudit, dilaporkan ke legislatif dalam bentuk laporan tahunan. Banyak lembaga swasta bahkan pers yang menggunakan anggaran negara (berupa bantuan dsb) tetapi sejauh ini akuntabilitasnya masih lemah. Dan ini jarang dikritisi.

Prilaku Media Setelah GG

Tiap penggunaan uang negara mesti jelas pertanggungjawabannya. Harus makin banyak diungkap oleh media, biaya perjalanan dinas yang irrasional, akuntabilitas anggaran pada DPRD. Khusus yang terakhir ini belum banyak kita sorot. Kita terus ‘menghajar’ penggunaan anggaran pemerintah, tetapi anggaran yang sama juga digunakan secara serampangan oleh legislatif. Harap dicatat, belum ada ‘Bawasda’ nya DPRD

 

  1. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

 Prilaku Media Sebelum GG

Setelah Kepala Daerah terpilih dan yang bersangkutan sudah nyaman di kursinya, dalam praktiknya media pun hanyut dengan rutinitas sang kepala daerah. Makin lama makin tumpul daya kritis, hingga ketika kepala daerah itu ternyata tidak memiliki visi jauh ke depan sebagaimana harapan orang banyak, media pun meluputkannya. Ada kepala daerah pada dasarnya tidak punya potensi pariwisata, tapi jor-joran membangun pariwisata. Ke langit pun ia menjemur, tak mungkin mengungguli Bukittinggi. Yang seperti ini malah ‘dihilirkan’ pula oleh media.

 Prilaku Media Setelah GG

Jurnalis pasti punya notes kecil yang mencatat semua tindak tanduk kepala daerah. Semangat mengkritisi visi strategis kepala daerah itu diawali dari membuka kembali notes wartawan. Jika Walikota Solok hendak membangun Rumah Sakit besar, kritisi apakah itu feasible? Begitu juga Walikota Padang Panjang yang membangun rumahsakit besar, apakah tidak akan mencekik APBD kota kelak? Apakah lantaran Walikotanya dokter lalu kita biarkan berlalu begitu saja?

 PENUTUP

Satu pertanyaan mengganjal saat ini: bisakah pemerintahan bersih kita lembagakan kalau tidak ada pers yang juga bersih? Ini persoalan berikutnya dari sebuah perjuangan pers. Salah satu yang menjadi fakta tak terelakkan di lapangan adalah bahwa secara ekonomi, institusi pers dan kaum jurnalis belumlah berdaya. Akibatnya godaan gampang datang. Jika ada tuduhan bahwa sebagian jurnalis dan media terkooptasi oleh kekuasaan atau bahkan ada yang lebih ekstrem lagi ada media dan jurnalis sudah menjadi subordinat dari kekuasaan, maka semua itu adalah hal-hal yang ke depan harus diperbaiki sendiri oleh masyarakat pers.

Keterceraiberaian jurnalis, membuat tak munculnya sinergi yang kuat untuk melahirkan kekuatan sebagai pressure group maupun sebagai balancing power bagi pihak berkuasa dengan rakyat. Institusi media yang seharusnya merupakan sebuah industri, ternyata dibiarkan terus menerus hidup kerdil. Tiga pilar: negara, swasta dan masyarakat madani berlomba mendekati media. Celakanya, sebagian media dan jurnalis mau pula ‘digunakan’. (eko yanche edrie)

Juni 29, 2007 Posted by | pers/media | Tinggalkan komentar

Melokalkan LKBN Antara


Kemarin meskipun tidak persis di tanggal ulang tahunnya, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara merayakan hari jadi ke-69 bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Wisma Antara
Jakarta.


Ada satu pernyataan yang sedang ditunggu-tunggu oleh segenap pewarta kantor berita pemerintah RI itu, yakni jadi tidaknya Antara berubah status dari Lembaga Pemerintah Nondepertemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Presiden kemarin rupanya sudah memberi ‘bocoran’ bahwa tahun depan, ia akan teken peraturan pemerintah pengalihan status LKBN Antara jadi Perum.

Itu artinya tahun depan, LKBN Antara mungkin tak akan menggunakan kata ‘LKBN’ lagi. Ia akan seperti Perum Pegadaian. Bagian utama dari konsekwensinya adalah bahwa Antara diharapkan menjadi mandiri. Ia akan disapih oleh Sekretariat Negara, tempat dimana ia diafiliasikan selama ini.

Menurut saya, ini bukan langkah baru bagi para pewarta Antara. Ketika didirikan tanggal 13 Desember 1937 oleh Adam Malik, Soemanang, A.M. Sipahoetar dan Pandoe Kartawagoena, kantor berita ini juga bukan milik siapa-siapa. Tapi semangat jurnalisme dan nasionalisme kemudian menghela para pendiri itu untuk mengklaim bahwa ini adalah kantor berita
Indonesia. Barulah tahun 1962, Antara dinyatakan sebagai LKBN yang berada di bawah Presiden.

Kini dalam usia yang sudah 69 tahun itu, tentulah tak terlalu berolok-olok benar kalau dikatakan Antara telah merekam seluruh perjalanan republik ini sejak disiarkannya naskah Proklamasi 17 Agustus 1945. Sedih dan gembira, jatuh dan bangun, gelap dan terang, kalah dan menang dan semua warna-warni republik ini sudah direkam Antara. Saya boleh katakan, kantor berita ini sudah jadi buku harian bangsa ini.

Ia juga sudah ikut membesarkan ratusan suratkabar dan majalah yang terbit di negeri ini. Pasokan berita-beritanya tidak pernah kosong menghiasai halaman-halaman koran nasional. Begitu urusan telex Antara mengalami kerusakan, maka redaktur koran-koran di tahun 70an langsung berkelibut. Maklum waktu itu hampir setengah isi halaman koran di daerah dipasok Antara.

Kini dalam usia 69, berangsur-angsur hegemoni Antara di arena pemberitaan nasional mulai berkurang. Ini Sejalan dengan perkembangan media-media mainstream yang juga membangun jaringan berita sendiri. Kompas menggunakan Indopresda, Jawapos Grup dengan JPNN, Radio 68H dengan jaringan radio-radio yang berafiliasi dengannya, Radio Elshinta melakukan hal yang sama. Harian Haluan juga pernah sangat aktif menggalang sindikasi berita dengan sejumlah koran di Jawa, Bali dan
Sulawesi.

Ini mengharuskan Antara memahami juga posisinya. Paling tidak ia mesti melakukan repositioning dari pasokan seragam menjadi pasokan spesifik. Belum tentu satu berita dibutuhkan oleh semua media. Jika Antara ingin terus berkembang, di tahun-tahun mendatang mestinya mulai memikirkan pasokan menurut kebutuhan media langganannya. Mungkin akan ada hanya langganan berita lokal bagi pelanggan lokal. Sama seperti layanan berita TV yang kini mulai dikerjakan Antara.Jadi, Dirgayahu Antara! (eko yanche edrie)

Juni 3, 2007 Posted by | pers/media | 1 Komentar