WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Marlis-Aristo Sudah Mengerjakan Sementara yang Lain Masih Berpikir


Oleh: Eko Yanche Edrie

Lima kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat yang menjadi kontestan Pilkada pertengahan tahun ini adalah pasangan yang bukan sembarangan. Kelimanya adalah calon yang hebat, paling tidak semuanya berani memberikan garansi untuk kehebatan mereka jika kelak terpilih jadi gubernur.

Tapi agaknya semua kita sepakat bahwa incumbent adalah posisi yang sangat strategis untuk berlaga memperebutkan hati rakyat. Sudah banyak dibuktikan bahwa incumbent memiliki peluang yang lebih besar dari penantang.

Lalu di mana-mana incumbent menjadi titik fokus dari semua penantang. Pada beberapa praktik politik, incumbent malah dijadikan common enemy atau musuh bersama oleh para penantangnya. Yang penting bagaimana incumbent bisa ditumbangkan.

Dalam hal Pilkada (dengan alasan estetika dan etika bahasa saya lebih suka menulis Pilkada daripada latah menulis Pemilukada versi KPU) Sumatra Barat yang jadi titik fokus percaturan tentu saja pasangan Marlis-Aristo. Marlis, adalah incumbent yang notabene sedang berkuasa dan melanjutkan kepemimpinan dia dengan Gamawan Fauzi sampai periodesasi lima tahun selesai.

Berbagai kelemahan Marlis lalu dicari agar bisa menjadi pintu masuk menggurajaikan dia. Cara itu dari yang halus sampai yang kasar. Tapi sejauh ini belum terlihat adanya komplain dari kubu Marlis-Aristo soal serangan-serangan black-campaign maupun sempritan yang dilakukan oleh KPU dan Panwas. Serangan masih terbatas dilakukan pada jalur-jalur yang bukan mainstream misalnya di internet.

Kembali ke soal posisi incumbent. Pada galibnya, posisi itu adalah posisi bertahan. Dia hanya memerlukan tindakan mempercantik sekaligus memperkuat benteng sambil terus mengasah anak panah dan menghimpun peluru meriam sebanyak-banyaknya.

Posisi seperti itu dilakoni Marlis Rahman. Ibarat orang berjualan, galas Marlis adalah galas yang sudah memiliki pelanggan sedang yang lain baru akan meonyok-onyok kan galasnya kepada calon pelanggan.

Sepanjang lima tahun ini apa-apa yang sebagian besar hendak ditawarkan oleh kandidat lain, sudah dilaksanakan oleh Marlis Rahman. Apalagi dengan ditambah pula oleh setumpuk prestasi calon wakilnya, Aristo Munandar yang dikenal sebagai Bupati sukses sepanjang 10 tahun di Agam.

Apa yang sudah dihasilkan sebagai program pro-rakyat selama lima tahun bersama Gubernur terdahulu Gamawan Fauzi, bagi Marlis-Aristo (yang dikenal dengan akronim MATO) tentu sudah menjadi modal dalam menyusun kelanjutan program tersebut jika Allah mengizinkan Marlis-Aristo menang dalam Pilkada 30 Juni mendatang.

Jadi kalau Marlis-Aristo diberikan amanah oleh rakyat menyusun program lima tahun ke depan, pasangan ini hanya tinggal meng-update RPJM yang ditetapkan lima tahun silam bersama Gamawan Fauzi itu.

Berbagai program pembangunan yang telah disusun dalam RPJM Sumatera Barat 2006-2010, yang bertumpu pada tujuh Agenda Prioritas; bidang ekonomi, sosial budaya, infrastruktur,dan penanggulangan kemiskinan, telah dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat. “Kami ingin melanjutkan semua itu bagi Sumatera Barat yang lebih baik di masa depan,” ujar Marlis Rahman seperti dikutip pers pecan dua silam usai bertemu dengan Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta.

Di bidang ekonomi, telah dilakukan pengembangan ekonomi kerakyatan  lewat program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan seperti program kakao, kopi dan tanaman padi, registrasi dan pembinaan sekitar 3.000 pedagang kaki lima yang dihimpun ke dalam koperasi dan dibantu modal Rp 300 ribu/orang. Di bidang infrastruktur yang mempunyai implikasi ekonomi dan menunjang ekonomi kerakyatan serta pembukaan lapangan kerja, antara lain pembangunan jalur dua jalan by pass Padang plus fly over Duku yang kontrak kerjanya bernilai Rp 640 milyar telah diteken antara Korea Selatan – Indonesia 11 September 2009 lalu. Kemudian pembangunan jaringan irigasi Panti-Rao yang sebelumnya direncakana akan diresmikan akhir November lalu. Pembangunan bendungan dan irigasi Batang Anai II bernilai Rp 270 milyar yang dimulai tahun ini. Melanjutkan pembangunan Jalan Siti Nurbaya dari Muara melintasi Gunung Padang ke Telukbayur sehingga jembatan Siti Nurbaya yang dibangun sejak Gubernur Hasan Basri Durin bisa berfungsi sebagaimana direncanakan.

Disamping itu ada sejumlah proyek yang perlu dilanjutkan seperti pembangunan Kantor Penghubung/Perwakilan Sumatera Barat yang baru di  Jakarta, pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat,  merampungkan pembangunan jalan dan jembatan Kelok Sembilan, sekitar Rp 275 milyar yang ditargetkan rampung Juli 2010. Kemudian merampungkan pembangunan jalan  Ombilin Singkarak – Batusangkar berbiaya Rp 27 milyar, pembangunan Jalan Pantai Padang dan jembatan Purus V melintasi Banjir Kanal, dan pembangunan PLTU 200 MW di Teluk Siriah, Teluk Kabung Padang.

Begitu juga kelanjutan pembangunan jalan Sicincin-Malalak sepanjang 42 km (Rp 220 milyar), pembangunan Jembatan Ngarai Sianok, 500 meter menuju Kota Bukittinggi, melanjutkan pembangunan jalan raya expressway dua jalur dari Duku-Sicincin sepanjang 19 kilometer dengan lebar 34 meter, berbiaya sekitar Rp 200 milyar. Kemudian pembangunan jalan baru Muara Sakai -Lunang lewat perkebunan PT  Incasi Raya selebar 7 meter dan panjang 27 km sebagai kunci pengembangan wilayah Pesisir Selatan.

Rekaman hasil kerja selama lima tahun itu adalah bukti nyata yang akan disampaikan Marlis sebagai incumbent kepada para pemilih. Kandidat-kandidat yang lain tentu saja boleh melanjutkan program tersebut, bahkan mengklaim pula akan ‘memperbaiki’. Tetapi jika itu disebut sebagai hal yang perlu dilanujutkan berarti ada pengakuan bahwa selama lima tahun terakhir sudah berhasil dicetak sejumlah bukti nyata pembangunan oleh Marlis (bersama Gamawan). Logikanya, kalau yang ada ini sudah baik, kan tinggal melanjutkan menjadi lebih baik lagi.

Jadi tidak salah kalau bagi tim pemenangan Malis-Aristo senantiasa diungkapkan bahwa MATO tidak memberikan janji melainkan memberikan bukti. Kalimat yang lebih mengena lagi adalah : MARLIS-ARISTO SUDAH MENGERJAKAN SEMENTARA YANG LAIN MASIH BERPIKIR. Ini hamper mirip dengan motto sebuah perusahaan semen milik negara yang ada di Sumatra Barat.*** (dimuat pada Tabloid DetikNews edisi 3 Mei 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | pemerintahan, politik, SUMBAR HARI INI | , , | 3 Komentar

Lima Pasangan Hebat di Bukittinggi


Oleh: Eko Yanche Edrie

Riuh rendah suara pendukung para kandidat Walikota Bukittinggi seperti membikin ramai kota wisata itu. Kota jadi semarak, penuh dengan baliho dan spanduk. Tak hanya baliho dan spanduk kandidat Walikota dan Wakil Walikota, tetapi juga baliho dan spanduk para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur. Kota berpenduduk hampir 100 ribu jiwa itu tahun ini Insya Allah akan berwalikota dan berwakilwalikota baru yang dipilih serentak se Sumatera Barat pada 30 Juni mendatang. Berdasarkan yang mendaftar ke KPU Kota Bukittinggi terdapat lima pasangan Kepala Daerah yang mendaftar untuk dipilih publik dua bulan mendatang itu.

Ke lima pasangan itu adalah H. Ismet Amzis, SH – dr. H. Harma Zaldi, SpB. FinaCs (Partai Demokrat), H. Zulkirwan Rifai (H. Buyung) – H. Baharyadi, SH (PAN, PKS, Hanura dan PKPI), Drs. Nursyamsi Nurlan – Dr. Yalvema Miaz , MA (PPP dan PBB), H. M. Ramlan Nurmatias, SH Dt. Nan Basa – Drs. H. Azwar Risman Taher Dt. Rajo Nan Sati (Golkar dan Gerindra) dan Drs. Darlis Ilyas – Sobirin Rahmat (Koalisi Forlip : PKPB, PPPI, PPRN, PPD, PDS, PDIP, PBR, PSI, PKB, PNI-M, PDP, Pakar Pangan, PMB, PDKB, PPDI, PDK dan Republikan).

Kelima pasangan itu akan berjuang meyakinkan penduduk kota yang akan memilih mereka. Saat ini berdasarkan data yang dimiliki KPU Bukittinggi, tercatat 69.757 orang pemilih dalam DCS (Daftar Pemilih Sementara).  Para pemilih itu akan memilih di 176 TPS, di bawah pengaturan 24 PPS dan 3 PPK.

Menilik dari calon-calon yang sudah mendaftar ternyata bukan tokoh sembarangan. Ismet Amzis adalah Walikota Incumbent yang selama empat tahun terakhir menjadi Wakil Walikota ketika Walikotanya Jufri. H. Zulkirwan Rifai aatau yang dikenal dengan panggilan akrab Haji Buyung adalah tokoh yang pada Pilkada lima tahun lalu menjadi saiangan ketat Jufri-Ismet. Kali ini tentu saja ia akan melakukan berusaha keras membayar kekalahannya lima tahun silam. Bersama Buyung ada Baharyadi birokrat yang selama ini dikenal tak banyak ‘ulah’ di Balaikota Bukittinggi.

Kemudian Nursyamsi Nurlan adalah politisi senior yang lama berkecimpung di Senayan. Ia bahkan didampingi Calon Wakil Walikota, Yalvema Miaz, wartawan senior yang terakhir menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi. Yalvema tentu saja akan menjadi ‘vote-gater’ bagi pasangan ini mengingat ia cukup dikenal luas di Bukittinggi.

Yang juga tak kalah berpeluang adalah Ramlan Nurmatias,  mantan Ketua KNPI dan KPU Bukittinggi. Percaturan politik di kota Bukittinggi bagi pengusaha optik ini sudah tidak asing. Ia amat hafal sudut-sudut kota yang akan mendukung suara untuknya bersama calon wakilnya Azwar Risman Taher, mantan birokrat dari Agam.

Pasangan berikut adalah Darlis Ilyas – Sobirin Rahmat. Darlis, tokoh yang membikin geger jagad birokrasi Sumbar beberapa tahun yang silam saat ia dimakzulkan oleh DPRD Payakumbuh saat menjadi Walikota di kota Galamai itu. Setelah sempat merapat ke Pemprov Riau, Darlis balik ke Bukittinggi mencoba peruntungan lagi untuk jadi Walikota. Ia mengandeng Sobirin Rahmat, peniaga garmen yang dikenal sukses di Bukittinggi.

Menilik dari kelima calon pasangan ini, sama-sama memiliki kekuatan finansial dan latar belakang kepemerintahan yang memadai. Oleh karena itu sangat sulit untuk mengatakan mana yang lebih hebat dari mereka itu.

Yang jadi soal sebenarnya bukan memastikan mana yang lebih hebat kemampuannya dari kelima calon ini melainkan mana yang lebih bisa menjawab persoalan-persoalan Bukittinggi masa depan.

Sebagai sebuah kota metropolis, Bukittinggi sudah bisa dipastikan sebagai kota kedua setelah Padang. Tetapi sebagai sebuah pusat perputaran uang, Bukittinggi agaknya jauh lebih penting dari Padang. Geliat ekonomi kota itu benar-benar bisa dilihat secara kasat mata. Begitu kita memasuki gerbang kota, sudah terasa adanya aroma uang yang berputar. Tiap rumah pasti memiliki usaha, kalau tidak industri makanan tentu konveksi. Dari segi kemakmuran, Bukittinggi jauh lebih meyakinkan dari Padang.

Kota yang terletak antara 100, 21° – 100, 25° Bujur Timur dan 00,17° – 00,19° lintang selatan dengan ketinggian 909 -941 mdpl beruhu antara 16,1 ° – 24,9° Celcius juga merupakan kota tujuan wisata utama di Sumatra. Terlalu banyak daya tariknya, sehingga sulit mengatakan bahwa turis akan lebih banyak ke Padang daripada ke Bukittinggi.

Dengan demikian para calon Walikota di Bukittinggi hampir bisa dipastikan tinggal berkreasi saja membuat pertumbuhan lebih tinggi lagi. Usaha keras membangun sentra-sentra penghasil uang yang baru mungkin relatif tidak akan terlalu menekan para pemenang Pilkada ini kelak. Walikota pemenang tinggal hanya memperbaiki apa-apa yang sudah ada sekarang dan tidak boleh lari dari core kota itu sebagai kota wisata.

Pelayanan umum terutama untuk para pengunjung menjadi mutlak jadi konsentrasi para pemenang Pilkada. Lapangan parkir yang sulit,  jalanan yang sempit, sumber air bersih yang minim, penataan lanskap kota adalah masalah-masalah Bukittinggi sejak beberapa periode Walikota. Walikota yang sekarang (Jufri-Ismet) juga pernah menjanjikan akan menata kota ini dengan baik dalam visi misinya lima tahun silam.

Keterbatasan lahan dan terlalu terkonsentrasinya perdagangan di Pasar Atas membuat arus kendaraan semuanya menuju ke Pasar Atas yang akhirnya membuat kemacetan dan memusingkan pengunjung. Kalau Bukittinggi akan tetap dikunjungi wisatawan, ini memerlukan perubahan cepat. Kesejalanan program pariwisata antara Pemprov dan Kota Bukittinggi perlu diharmonisasi. Ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa dengan dan tanpa promosi, Bukititnggi akan tetap dikunjungi. Ini sesungguhnya pendapat keliru. Keserempakan promosi antara Bukittinggi dengan Provinsi belum terlihat.

Hal lain yang juga perlu kita sangkutkan harapan kepada Walikota pemenang adalah Kebun Binatang (Taman Margasatwa) Bukittinggi. Dulu sudah pernah muncul gagasan untuk memprivatisasi kebun binatang itu, tetapi belakangan tenggelam lagi. Pengelolaan kebun binatang itu saat ini masih berada di bawah Pemko Bukittinggi. Mungkin dengan dilepas ke swasta dalam sebuah kontrak kerjasama, pengelolaannya jadi lebih efisien dan mampu bersaing dengan kebun binatang lain di Asean.

Kita rasa kelima ‘jagoan’ ini sama-sama memiliki visi untuk lebih memajukan industri wisata di kota Bukittinggi lima tahun ke depan. Kelimanya sama berpeluang, tinggal bagaimana mereka meyakinkan penduduk kota untuk memilih mereka.***(Dimuat pada Tabloid DetikNews edisi 26 April 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | isu lokal, politik | , , | 5 Komentar

Shadiq Pasadique Butuh Seorang Enterpreneur


Oleh: Eko Yanche Edrie

Apa yang menarik dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar?

Sebuah pertanyaan yang mengusik untuk diajukan lantaran diantara keduanya tidak pernah terbetik kabar adanya silang sengketa dan beda pendapat yang kemudian mencuat ke permukaan. Namanya saja semeja makan, tentu  tak mungkin gelas dan piring tak kan bersentuhan dan berlaga. Namun antara seorang Shadiq Pasadigue seorang sarjana peternakan dengan seorang Aulizul Syuib seorang tamatan sekolah pamong selama lima tahun terakhir ini terlihat akur-akur saja.

Yang jelas tidak pernah ada kabar yang pecah bahwa keduanya mengalami keretakan atau pecah kongsi. Jangankan pecah kongsi, basiarak ketek saja tidak pernah terdengar. Entah kalau dalam ruang tertutup keduanya lalu saling memaki, itu hanya mereka berdua dan Allah saja yang tahu.

Yang lahir menunjukkan yang batin, begitu generasi terdahulu membuat ibarat. Apa yang diperlihatkan ke permukaan oleh Shadiq dan Aulizul selama lima tahun ini menunjukkan apa sesungguhnya yang terbuhul dalam hati keduanya.

Lima tahun kemesraan itu diunjukkan bagi kemajuan Luhak Nan Tuo. Maka publik pun jadi terharu ketika Shadiq dan Aulizul berangkulan dengan amat erat di teras kantor KPU Tanah Datar pada hari Kamis 8 April lalu, saat Shadiq bersama Hendri Arnis mendaftar menjadi calon bupati dan wakil bupati.

Banyak diberitakan bahwa bukan lantaran keduanya pecah kongsi maka posisi Aulizil digantikan oleh Hendri. Tetapi memang Aulizul yang ingin beristirahat dari pekerjaan birokrasi. Ia berkali-kali mengatakan hendak berbaur kembali dengan masyarakat. Ia memang dikenal sebagai orang yang suka bergaul. Tak hanya di Batusangkar atau di Lintau di kampungnya, tetapi juga di Padang Panjang dan di Sawahluntuk atau di Solok tempat dimana Aulizul ‘Cun’ Syuib pernah bertugas. Di Padang Panjang saat menjadi Camat Padang Panjang Barat, rumahnya bahkan menjadi ‘tempat kost’ bagi pegawai-pegawai muda. Tiap malam ada saja yang menginap di rumahnya. Di meja-1 Gumarang, tempat yang senantiasa menjadi pusat informasi tokoh informal Padang Panjang adalah tempat Aulizul sering mangkal.

Maka, keputusan atau pilihan seperti itu tentu tak bisa pula ditahan oleh Shadiq. Buktinya, hingga beberapa waktu menjelang injury time, barulah Shadiq memutuskan dengan siapa ia hendak berpasangan. Ia memilih pilihan yang disodorkan Golkar, H. Hendri Arnis, anak muda jebolan Universitas Honolulu di Hawaii AS.

Sejumlah calon wakil sudah mengemuka sejak enam bulan lalu. Yang paling santer terdengar adalah Ir. Wenno Aulia, putra mantan Menteri Pertanahan Hasan Basri Durin. Tetapi namanya politik maka loby dan negosiasi tak terhindarkan. Maka pilihan Golkar jatuh pada Shadiq-Hendri.

Posisi incumbent adalah posisi yang sedikit sekali kemungkinan akan kehilangan dukungan. Memang ada juga incumbent yang takluk kepada penantangnya, tetapi itu tidak banyak. Faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah hukum dan moral biasanya yang membuat incumbent kalah.

Dan menilik kepada Shadiq Pasadigue, rekam jejak yang sudah dibuatnya dalam lima tahun bahkan jauh sebelum itu (lima tahun di masa Masriadi, Shadiq juga sudah membangun basis-basis pendukung dan mambangun jembatan hati dengan masyarakat Tanah Datar) Shadiq sudah ada di hati masyarakatnya.

Oleh karena itu pula tidak berlebihan kalau sebuah account di jejaring sosial Facebook di internet  diberi title “Jangan Pergi Dulu Pak Shadiq”. Account itu menunjukkan bahwa Shadiq masih sangat diinginkan untuk tetap bertahan sebagai Bupati Tanah Datar periode lima tahun ke depan. Meskipun tiga bulan lalu masih santer terdengar bahwa Shadiq akan menjadi Calon Wakil Gubernur Sumbar.

Shadiq mengakui adanya tawaran untuk bergabung dengan kandidat Gubernur untuk maju bersama dimana ia menjadi Wagubnya. Dan tawaran itu, lama baru dijawab oleh Shadiq. Publik masih bertanya-tanya dan penasaran. Sampai ada account deperti di atas di Facebook.

Tiga bulan lalu Shadiq memberi jawaban pasti, bahwa ia lebih memilih untuk maju lagi jadi Cabup Tanah Datar ketimbang maju jadi Cawagub Sumbar. “Terimakasih, terimakasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang sudah memberi tawaran kepada saya untuk bersedia menjadi Cawagub. Tapi sementara ini izinkanlah saya berbakti dulu untuk Tanah Datar, biarlah Cawagub lain saja yang maju pada Pilkada kali ini,” kata Shadiq kepada saya satu ketika dalam percakapan telepon.

Kembali ke rekam jejak. Selang lima tahun terakhir ini Shadiq telah membukukan berbagai kemajuan untuk Kabupaten berpenduduk sekitar 245 ribu jiwa itu. Saya tidak ingin membuat tabulasi penghargaan yang diperoleh, sebab terlalu banyak penghargaan sejenis yang juga dimiliki daerah lain sehingga tidak lagi menjadi hal yang eksklusif.  Tetapi baiknya kita melihat pada capai-capaian dari kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama lima tahun terakhir. Ini misalnya dapat dilihat dari PDRB (Pedapatan Domestik Regional Bruto) yang pada 2005 hanya Rp.2.866.850.000.000,- (berdasarkan harga berlaku) setelah lima tahun meningkat menjadi Rp.4.725.970.000.000,- dengan rata-rata  peningkatan 13 persen pertahun.

Shadiq bersama Aulizul telah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang kukuh untuk dilanjutkan lima tahun mendatang. Pada lima tahun terdahulu Pemkab Tanah Datar mengusung pembangunan dengan memberi tekanan kepada tujuh agenda pokok sebagai sasaran.

Ketujuh agenda itu adalah meningkatkan iman dan taqwa, moral dan akhlak, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidkkan, meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan prasarana dan sarana wilayah, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, serta melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

Kalau tidak disebut berhasil seratus persen, tentu lebih dari tiga perempat bagian dari sasaran tujuh agenda itu telah tercapai. Tak usah ditabulasi lagi capai-capaian itu, sudah bersuluh mata hari bergelanggang rang banyak.

Tinggal sekarang, bagaimana perimbangan pembangunan antara Barat dan Timur makin mantap dengan adanya Wakil Bupati yang berlatar ‘orang dari barat’ atau wilayah Batipuh dan X Koto.  Hendri Arnis adalah putra Paninjauan X Koto. Selama ini belum pernah ada Wakil Bupati dari Barat. Apalagi latar belakang seorang enterpreneur yang dimiliki Hendri, akan menjadi modal untuk lebih menggenjot pembangunan ekonomi Luhak Nan Tuo.

Tapi semuanya, terpulang pada massa pemilih, rakyat sudah rasional cara berpikirnya.***(dimuat pada Tabloid DetikNews edisi 19 April 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | ekonomi, isu lokal, politik | , , , | 1 Komentar

Kemiskinan Mempertemukan Marlis-Aristo


Oleh: Eko Yanche Edrie

Kemiskinan ternyata adalah kata kunci yang mempertemukan jalan pikiran Marlis Rahman dengan Aristo Munandar. Dalam lima tahun terakhir ini Marlis Rahman adalah Koordinator dari Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi. Dimana kemudian lahir gagasan Kredit Mikro Nagari (KMN) yang inti pokok programnya memberdayakan masyarakat dengan modal yang tak terjangkau perbankan. Tiap nagari diserahi otorisasi untuk mengelola Rp300 juta yang boleh digulir dan digilir dengan pola sesuai nagari masing-masing.

KMN yang sangat bersifat lokal itu lalu diterjemahkan oleh Bupati Agam Aristo Munandar dengan mengawinkan KMN dan BMT. Dengan tetap mengedepankan prinsip memperteguh sikap bernagari, beradat dan beragama, maka dana KMN yang Rp300 juta dari Provinsi itu dikelola oleh Baitulmaal Watamwil (BMT) di seluruh nagari yang ada dalam Kabupaten Agam. Sedang di Kabupaten/Kota lain punya pola sendiri pula.

Hasilnya, sejak 2007 perkawinan program yang dikoordinasikan oleh Marlis Rahman di tingkat provinsi dan diejawantahkan di Kabupaten/Kota menurut kultur masing-masing nagarinya telah mampu membangkitkan ekonomi rakyat kecil menjadi lebih berdaya.

Apa alasan lain melahirkan KMN? Menurut Marlis Rahman program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan berbagai departemen, untuk tingkat daerah perlu lebih dipercepat lagi gerakannya. Salah satu yang belum tersentuh program-program nasional adalah intervensi modal usaha bagi masyarakat miskin yang bisa lebih mempercepat lagi kebangkitan mereka dari garis kemiskinan dan kemudian diharapkan mampu berdiri sendiri.Intinya, program ini adalah untuk memberikan stimulus modal usaha bagi masyarakat di nagari-nagari agar mereka cepat keluar dari garis kemiskinan. Stimulus itu adalah dalam bentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Kredit Mikro Nagari (KMN)

Dengan Kredit Mikro Nagari ini masyarakat yang tadinya sudah ‘mulai bangkit’ dapat lebih diberdayakan lagi dengan memupuk usaha-usaha mereka sendiri. Di nagari-nagari, penduduk miskin tidak seluruhnya miskin karena tidak punya usaha, tetapi banyak pula yang miskin karena mereka tidak punya modal. Mereka hanya butuh modal kecil yang tak lebih dari Rp1 juta untuk usahanya. Di nagari yang memiliki pasar tradisional, bertebaran para pemberi modal rentenir yang amat mencekik. KMN, justru salah satu ditujukan untuk menjauhkan masyarakat miskin itu dari lilitan utang pada rentenir  (Melawan Kemiskinan dari Nagari, Bambang Istijono dkk, Bappeda Sumbar 2009)

Dengan proyeksi Rp300 juta setiap nagari, maka ada harapan selain mengasah semangat enterpreneur masyarakat juga untuk mendidik masyarakat mengelola keuangan nagari secara lebih profesional.

Pola KMN yang menggulir dan menggilir penyaluran dana bantuan kepada masyarakat miskin maka citra buruk tentang dana bergulir adalah ‘dana habis dan hibah’ seperti yang selama ini melekat di nagari-nagari mulai diperbaiki. Caranya, adalah dengan melibatkan sebanyak mungkin fungsi-fungsi sosial yang ada di nagari tersebut yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda sampai ke mamak kepala waris. Semua melakukan pengawasan agar dana yang disalurkan tetap bergulir dan bergilir kepada penerima berikutnya.

“Di Agam, tiap kali KMN akan disalurkan oleh BMT harus dilakukan pada ba’da Ashar di mesjid. Yang menerima kredit harus shalat berjamaah dulu. Jadi sekaligus kita mengajak masyarakat untuk senantiasa dekat dengan mesjid,” ujar Aristo Munandar tahun lalu kepada saya tatkala menyiapkan buku ‘Melawan Kemiskinan dari Nagari

Penyaluran KMN benar-benar dengan menggunakan data kemiskinan yang sudah valid. Di situlah gunanya penyamaan (verifikasi) data kemiskinan yang sudah by name by addres tersebut. Dengan mengacu data itu akan terlihat siapa-siapa yang berhak menerima dana bergulir dan untuk yang bergilir juga sudah jelas dari data itu juga.

Gagasan Kredit Mikro Nagari ini kemudian ternyata menghasilkan pembelajaran yang bagus untuk menyatupadukan pemikiran-pemikiran di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota. Sebab sebelum ini dicanangkan pada pertengahan tahun 2007 yang silam, sudah diancang-ancang akan didahului dengan membuat komitmen bersama antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota. Kesediaan pemerintah provinsi untuk mengalokasikan dana Rp300 juta untuk nagari-nagari yang terpilih harus diikuti dengan kesediaan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana sebesar Rp300 juta untuk nagari-nagari yang terpilih. Artinya jika pemerintah provinsi pada tahun 2007 menyediakan dana sebesar Rp300 juta x 100 nagari dibagi ke 19 kabupetan/kota, maka masing-masing kabupaten/kota juga mesti bersedia mengalokasikan 300 juta x jumlah nagari di daerahnya yang mendapat kucuran KMN provinsi itu.

Walhasil pembelajaran yang diperoleh di situ adalah makin bisa diperbaiki hubungan provinsi dan kabupaten/kota yang dikhawatirkan mendingin terbawa dampak eforia otonomi daerah. Satu koordinasi yang baik bisa dilahirkan dari penanganan Kredit Mikro Nagari secara bersama-sama ini. Itu juga salah satu yang menjadi point penambah nilai bagi Sumatera Barat yang pada tahun 2009 ini mendapat posisi keempat terbaik dalam pelaksanaan otonomi daerah versi Majalah Otonomi.

Dengan gagasan-gagasan seperti itu, sejak dilaksanakan pada 2007, pemerintah provinsi sudah mengucurkan Kredit Mikro Nagari itu sebesar Rp300 juta x 100 nagari (2007) dan Rp300 juta x 84 nagari (2008) Jumlah ini, sesuai dengan komitmen para Bupati/Walikota dengan Gubernur ditambah alokasi APBD Kabupaten/Kota sebanyak yang disediakan Pemprov Sumbar.

“Saya senang, setiap kali datang ke Sumatera Barat selalu ada sesuatu yang baru,” pengakuan tulus dari Presiden SBY merespon program antikemiskinan ini. Presiden mengatakan bahwa bicara tentang orang miskin sangat tidak menyenangkan sekali. Jika bicara tidak didengar, bila berkumpul selalu berada di pojok. Saya secara pribadi merasakan itu, karena saya memang dibesarkan dari keluarga miskin,” kata Presiden SBY (situs www.presidensby.info – edisi 21 September 2007)

Dalam pidatonya di Parik Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Presiden Yudhoyono mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang sudah mencapai angka 39 juta (17,07 persen) dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp52 triliun.

Presiden SBY sangat senang, orang Sumatera Barat sudah memikirkan cara-cara untuk mengentaskan kemiskinan ini secara lebih strategik dan sistematis. Ia sangat meyakini bahwa pola tungku tigo sajarangan (ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai) adalah triumvirat yang sangat melembaga di nagari-nagari.

Ini sangat khas Minangkabau. Jika ada anak kemenakan yang terlantar, maka yang akan malu adalah ninik mamak dan kaumnya. Dengan demikian semua akan terdorong untuk mempersamakan agar yang miskin bisa dapat hidup layak dalam kaum itu. Dan program tentu tidak boleh putus begitu saja sampai masyarakat di nagari-nagari benar-benar bisa berdaya secara ekonomi. Koordinasi yang dilakukan Marlis Rahman selama ini tentu mejadi makin layak dilanjutkan oleh Aristo. Sebab tugas sebagai Ketua Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan secara ex officio diemban oleh Wakil Gubernur. Sekarang, tinggal pada rakyat saja: dilanjutkan atau tidak? (dimuat pada Tabloid DetikNews edisi 12 April 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | ekonomi, pemerintahan, politik | , , , | 1 Komentar

Berebut Jadi Pemimpi(n)


Oleh: Eko Yanche Edrie

Seru, itu kata yang pantas dituliskan di sini untuk membincang reli kandidat menuju kursi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wakil Walikota tahun ini di Sumatera Barat. Bisa dimaklumi karena ini adalah Pilkada serentak yang berhasil digolkan usulannya oleh KPUD Sumbar.

Meskipun ada beberapa kendala teknis tertutama penganggaran bersama, tetapi agaknya itu tidak mengambat keriuhrendahan menyongsong Pilkada serentak ini. Bayangkan ada 13 daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakilnya ditambah dengan satu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra barat.

Jika dihitung-hitung reli kandidat ini berlangsung dengan diikuti tak akan kurang dari 100 orang yang mengaku ‘putra terbaik’ dan ‘putra terpantas’ untuk jadi Bupati, Walikota dan wakil-wakilnya. Itu masih ditambah sekurang-kurangnya delapan orang yang berpacu menuju kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk memperebutkan 2,6 juta suara pemilih.

Kampanye, kata kunci utama yang akan membuka peluang bagi pemenangan pemilihan kepala daerah ini sesungguhnya sudah dimulai meskipun belum dalam tahapan Pemilu Kepala Daerah sebagaimana yang ditetapkan KPU. Secara sadar atau tidak, sebenarnya sikap kita senantiasa mendua untuk memastikan sebuah aturan berjalan pada track yang benar. Kita sering secara kritis melihat kampanye jor-joran yang dilakukan para kandidat dan menyalahkan Pengawas Pilkada tidak berfungsi dan menuduh para kandidat sudah mencuri start. Tetapi di sisi lain jawaban yang yang diberikan KPU dan pihak terkait lainnya adalah bahwa para kandidat kan belum dinyatakan sebagai calon dan belum mendaftar ke KPU, oleh karena itu pemasanganb baliho bahkan pertemuan tatap muka pun ya, go ahead, silahkan!

Lantas dimana serunya Pilkada serentak di Sumatra Barat kali ini? Ya, karena serentak itulah, jadi dalam benak para pemilih juga tersimpan beragam informasi dari para kandidat. Tiap hari koran-koran memuat pernyataan  kandidat. Ada yang berselimut di balik ‘laporan khusus’ ada yang fair dalam sebuah pariwara.

Serunya, dengan lebih seratus kandidat yang akan berpacu dalam reli kepala daerah tersebut, maka materi kampanye dan pilihan pola kampanye menjadi sangat kompetitif. Namanya kompetisi, maka tidak bisa dijamin semuanya berlaku fair, tidak bisa semuanya dijamin bermain cantik. Ada juga yang main kasar. Bak main bola, tak hanya bola yang disepak, kaki pemain lawan pun diteckle dengan cara halus sampai kasar.

Perang isu sejak dua bulan terakhir ini sebenarnya sudah merebak. Dalam percaturan politik, saling lempar isu adalah bagian dari kampanye. Dan kampanye itu seperti yang sudah-sudah, ada kampanye positif, kampanye negatif ada kampanye hitam. Yang positif sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi kampanye negatif dan kampanye hitam adalah dua hal yang terus menggelinding diantara para kandidat.

Kampanye negatif (negative campaign)  dan kampanye hitam (black campaign) adalah dua hal yang sama-sama berada di ‘kiri’ tetapi tidak persis sama.

Black campaign adalah kampanye kasar yang dilancarkan kepada lawan politik secara terbuka maupun tertutup tetapi tidak pernah punya dasar fakta dan data. Jelasnya itu adalah isapan jempol belaka. Tetapi kadang karena kemasannya ‘hebat’ maka publik bisa terkecoh juga. Misalnya ketika Presiden SBY disebuah sudah punya istri sebelum Ny. Ani, itu jelas kampanye hitam yang teramat kasar. Atau ketika menjelang Pilpres 2004, Ny Ani diisukan adalah seorang kristiani. Padahal beliau adalah Muslim. Jika kampanye seperti itu tidak dilawan dengan cepat, maka bisa-bisa sebagian publik menganggap itu adalah informasi yang benar.

Black campaign tidak saja dilancarkan dengan cara menyerang lawan politik, tetapi bahkan dengan trik menyerang diri sendiri. Dibuatkan isu seolah-olah kandidat lawan ‘menyerang’ dengan isu-isu tertentu yang tidak masuk akal.  Cara ini umumnya menggunakan medium internet. Dibuatkan sebuah account atas nama seorang Cagub A lalu dipakai untuk menyerang Cagub B. Banyak publik terkecoh dengan cara seperti ini. Sebuah account di situs jejaring sosial facebook atas nama Gamawan Fauzi misalnya, ternyata ketika saya cek ke GF bukanlah account miliknya. GF sendiri mengaku tidak pernah membuat account di FB. Bayangkan account seperti itu jika digunakan oleh pihak pembuatnya untuk kepentingan menyerang pihak lain. (dimuat pada tabloid DetikNews edisi 5 April)

Mei 13, 2010 Posted by | isu lokal, politik | , , | 3 Komentar

Memilih Bupati atau Orang Beruang


Oleh: Eko Yanche Edrie

Pemilihan Kepala Daerah untuk Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat kalau tidak ada halangan akan dilaksanakan pada Juni 2010 mendatang. Berbagai pendapat (yang pasti saling berbeda) mewarnai menjelang dibulatkannya tekad untuk menyerentakkan pelaksanaan Pilkada kali ini.

Riuh rendah antara yang mendukung penyerentakan dengan yang menolak penyerentakan lebih banyak terkonsentrasi pada masalah-masalah pembagian tanggungjawab ‘memodalai’ Pilkada antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Meskipun demikian semua sepakat untuk serentak, meskipun ada yang tidak sepakat dengan share anggaran dalam APBD masing-masing.

Tetapi dari keriuhrendahan persetujuan serentak atau tak serentaknya Pilkada, yang juga tidak kalah ‘bakucatak’ nya adalah soal rebutan dukungan antarcalon dengan partai politik pendukung.

Tak ada kata lain untuk bisa menjelaskan bahwa pada saat riuh rendahnya rebutan dukungan itu, maka parpol dan para pengurusnya sedang jadi bintang. Para ketua-ketua partai terutama yang karena dukungan kursinya di parlemen bisa mengusulkan satu paket (kepala daerah/wakil kepala daerah) untuk dicalonkan ke KPU, justru telah menjadi orang yang sangat penting.

Apa mau dikata, meskipun ada peluang bahwa calon kepala daerah boleh dari kalangan independen (tanpa mengantungi dukungan parpol) tetapi ternyata itu tidak mudah. Menghimpun dukungan dari masyarakat dengan cara mengumpulkan KTP mereka adalah bukan kerja gampang. Karena itu diperkirakan yang maju lewat jalur independen amat sedikit, bahkan mungkin tidak akan ada.

Dengan demikian arus loby ke arah para pengurus parpol makin gencar. Para kandidat yang berminat jadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota makin rajin berteleponan dengan para petinggi partai. Pertemuan-pertemuan silaturahmi jadi sering dilakukan. Sementara para punggawa yang bertugas jadi tim sukses juga tidak kalah gencar mendekati para petinggi partai.

Bagi kandidat yang sudah ‘dilampuhijaukan’ untuk tidak didukung oleh partai besar, melirik partai yang tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan sepaket. Meskipun untuk itu kontak juga harus dianyam dengan partai kecil lainnya untuk kawan koalisi.

Kata setengah peminat kursi Gubernur, lebih baik memilih partai besar saja atau tidak usah sama sekali daripada pertai-partai kecil dalam ikatan koalisi tapi ‘belanja’nya besar dan ruwet menyatukan suara mereka. Itu sah saja dan itu hak masing-masing kandidat untuk didukung oleh partai yang mana. Masalahnya, kata kuncinya adalah ‘kesepahaman’ para petinggi partai untuk mendukung si A si B. Jika tidak ada ‘kesepahaman’ tadi, maka habislah harapan.

Bahwa ada ‘belanja’ atau politik transaksi antara kandidat dengan partai agaknya tidak perlu kita berdebat soal itu. Ia bagai kentut, ada baunya tapi sulit diraba ujudnya. Bahkan untuk membikin bahwa politik transaksi adalah proses politik yang normal-normal saja kadang muncul olok-olok: “masuk TK aja mesti bayar, apalagi mau jadi gubernur”. Dan yang agak intelek bahasanya adalah: “no free charge for lunch” tidak ada makan siang yang gratis, semua ada maunya.

Saya pernah menemani seorang calon Bupati beberapa tahun lalu. Ketika sudah dekat ke acara pemilihan (waktu itu masih dipilih DPRD) beberapa tokoh partai datang. Mereka menawarkan jasa untuk ‘meloloskan’ kawan saya tadi dengan syarat ‘membelanjai’ beberapa anggota yang merupakan representasi partai politik di parlemen daerah itu.

“Dek kami kalau nan ka jadi bupati, yo Apak juo lah, tapi…. Tantu bajalan iyo baaleh tapak,” ujar mereka seraya mengemukakan sejumlah angka rupiah.

Kawan saya tadi akhirnya berkata lunak. “Terimakasih atas dukungannya, namun saran saya kalau memang hendak memilih Bupati, pilihlah saya. Tapi kalau hendak memilih orang beruang (maksudnya orang yang punya banyak uang-red) pilihlah yang lain, keliru besar memilih saya. Saya hanya punya urang sebesar yang tempo hari saya sampaikan dalam visi misi saya, segitulah total kekayaan saya. Tapi dalam kepala saya ini tidak ingus saja isinya, nanti kalau saya sudah menang tentu akan ada ungkapan terimakasih dari saya namun saya tidak mau menjanjikan berapa besarnya sebab itu namanya pasti menyogok anggota dewan, saya tidak mau,” kata kawan ini.

Transaksi memang tidak tidak terjadi dan saya menyalami kawan tadi. Saya katakan bahwa dia telah mendapat hidayah dari Allah dengan berani berkata seperti itu. Saya hibur dia bahwa jabatan tidak diperoleh dengan membayar. Meskipun klise, tapi saya katakan bahwa satu ketika Allah akan memberi jabatan yang lebih pantas dari jabatan Bupati.

Pemilihan berlangsung, kawan tadi hanya dapat tiga suara saja. Tapi beberapa hari setelah itu ia menelepon saya sambil mengatakan bahwa dia akan diangkat untuk jabatan penting. Alhamdulillah.

Saya kira dalam musim Pilkada kali ini tentu akan ada juga orang-orang seperti itu. Yang mau menolak dan meredam syahwat kekuasaannya untuk membatalkan niatnya maju pada Pilkada kalau harus menyediakan ini dan itu sampai jumlah rupiahnya bermilyar segala untuk partai.

Dan semua pihak mestinnya ikut menggelorakan suara anti politik transaksional. Politik ‘bajalan baleh tapak’ mestinya diterjemahkan secara profesional saja. Misalnya, untuk keperluan kampanye calon diperlukan logistik dan oleh partai pendukung itu digariskan menjadi tanggungan dari calon yang bersangkutan. Itu sih tidak masalah. Sebab mana ada mencetak baliho gratis? Lagi pula pada saat seperti ini mana pula ada partai yang menyediakan dana untuk keperluan itu secara mandiri. Pastilah dana partai yang ada diperlukan untuk operasional partai.

Meneruskan rezim bajalan baaleh tapak ini pada akhirnya sama-sama berujung pada kekecewaan. Taruhlah si A sudah didukung penuh oleh partai X dengan berkontribusi sampai semiliar rupiah misalnya, tetapi begitu si A duduk jadi kepala daerah, rongrongan tidak akan berhenti dari partai pendukung atau kalangan yang menganggap dirinya sudah berjasa memenangkan si A. ‘Bajalan baaleh tapak’ berikutnya juga akan terjadi setelah kepala daerah duduk di kursinya. Kalau tidak dilayani, bisa-bisa ribut. Buntutnya, yang di parlemen memberi sinyal kuning akan mengajukan hak angket, interpelasi dan presure lainnya.

Jadi karenanya, tidak apalah dari awal kita berjelas-jelas. ‘Kita’ maksudnya di sini adalah kita para pemilih ini. Kita berjelas-jelas saja bahwa kita akan memilih Gubernur, memilih Bupati, memilih Walikota dan para wakilnya, bukan memilih orang beruang alias memilih karena uangnya. Sudah lama sekali kita mendustai kata hati kita, maka dengan kerentakan Pilkada kali ini, kita hantikan politik transaksional itu.*** (dimuat pada tabloid DetikNerws 8 Maret 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | politik | | Tinggalkan komentar

Nasrul Abit, Belajar dari Bencana


DARI DETIK KE DETIK

Oleh: Eko Yanche Edrie

Ketika Darizal Basyir memilih calon pendampingnya Nasrul Abit pada sepuluh tahun yang silam, orang ragu-ragu apakah Darizal bisa sukses dengan pendamping yang belum banyak dikenal di Pesisir Selatan. Maklum Nasrul adalah seorang pejabat struktural di salah satu instansi di Provinsi Lampung.

Tapi pemilihan yang dilakukan oleh DPRD Pesisir Selatan memenangkan pasangan ini. Lalu selama lima tahun Nasrul mendampingi Darizal. Berbagai rintangan dan sukses dilalui keduanya. Dan yang pasti sosok Nasrul selama lima tahun itu tetap sosok yang tak banyak bicara. Sepintas ia tampak dingin dan agak payah melihat senyumnya.

Saya bahkan sempat menyimpan jengkel dalam hati tatkala datang ke Painan karena ‘dicuekin’ Nasrul. Betapa tidak jengkel, saya datang bersama tim Bank Central Asia yang mengajak beberapa wartawan mengantarkan bantuan bencana alam. Ketika itu Pesisir Selatan dilanda banjir dan longsor. Bantuan yang dibawa tim kemanusiaan BCA itu sekitar Rp100 juta lebih.

Herannya saat kami hendak bertemu dengan Wakil Bupati, Nasrul enggan menerima kami. Bahkan ia buru-buru pergi. Senyum pun tak ia lepas kepada kami. Kami terperangah. Walhasil kami juga mengurungkan niat menyerahkan bantuan itu ke Pemkab Pessel dan menyerahkan langsung kepada masyarakat yang terkena musibah.

Kejadian itu sudah lama. Tapi belakangan baru saya tahu bahwa ternyata Nasrul waktu itu memang buru-buru karena ada warga korban bencana yang sudah ‘berteriak’ minta dilihat oleh Bupati atau Wakil Bupati. Jadi Nasrul mencoba menentramkan warganya dulu.

Hari-hari berikutnya Pesisir Selatan tak putus-putus dirundung  musibah banjir dan gempa. Sehingga Bupati dan Wakil Bupati juga tidak putus-putusnya mengelola dampak pascabencana di daerah tersebut. Banyak program jangka panjang terganggu oleh karena adanya bencana alam. Berbagai program pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi daerah yang rawan bencana.

Pada kondisi-kondisi seperti itu, Nasrul seperti mendapat medan belajar yang bagus. Akibat bencana datang silih berganti, maka secara tidak langsung juga menjadi semacam kawah candradimuka bagi Nasrul untuk menyusun manajemen bencana (disarter management). Ia meminta kepada Bappeda dan para perencana pembangunan di Pesisir Selatan, bahwa semua program pembangunan harus diacu kepada kondisi geologis, geografis dan klimatologis Pesisir Selatan yang rawan bencana itu.

Apakah karena itu pula Nasrul Abit kemudian makin dipercaya rakyat untuk jadi Bupati pilihan rakyat pertama di Pessel pada lima tahun silam? Entahlah. Yang jelas Pilkada lima tahun silam itu Nasrul Abit-Syafrizal memang terpilih. Meskipun ada gangguan menjelang pelantikan.

Memantapkan posisi sebagai Bupati, Nasrul juga memantapkan tekadnya untuk memperkukuh manajemen bencana di Pesisir Selatan. Dengan demikian ia bertekad untuk mengurangi dampak bencana yang senantiasa melanda daerah tersebut.

Salah satu yang paling fenomenal adalah pembangunan daerah evakuasi gempa. Gempa yang belakangan sering mengguncang pantai barat Sumatera sering membuat warga panik dan berlari ke pengungsian menyelamatkan diri.

Nasrul berpendapat bahwa tempat evakuasi itu tidak cukup hanya sekedar sebuah lapangan terbuka tetapi harus dilengkapi dengan segala kebutuhan layaknya orang mengungsi.

Belajar dari bencana, itulah yang dilakukan Nasrul Abit bersama Syafrizal untuk menyediakan kawasan evakuasi di perbukitan sebelah timur Painan. Inilah yang mendapat pujian dari Presiden SBY ketika SBY datang berkunjung pada September 2007.

Presiden SBY datang mengunjungi rakyat Pesisir Selatan sebagai tanda belasungkawa yang dalam. Setelah melalui perjalanan darat yang melelahkan dari Bengkulu, Presiden menolak menggunakan helikopter menuju Padang dan memilih bermalam di Painan dekat dengan masyarakat yang tengah dicekam cemas pascagempa.

Nasrul dan keluarga merasa mendapat kehormatan ketika SBY malah memilih menginap di rumah dinasnya di Painan ketimbang melanjutkan perjalanan ke Padang.

Ketika malam-malam Nasrul berbincang soal pembangunan Pesisir Selatan ke depan, ia mengajukan tiga permohonan untuk Presiden berikan prioritas. Yang pertama adalah program Kota Terpadu Mandiri (KTM) untuk kawasan Transmigrasi di Pesisir Selatan bagian Selatan, yang kedua meminta perbaikan jalan negara Lintas Barat yang sudah sangat mendesak demi lancarnya distribusi produksi menuju pasar, yang ketiga adalah permohonan diberikan bantuan penanggulangan bencana alam sebesar Rp70 milyar.

Ketika saya wawancarai untuk penulisan buku SBY dan Ranah Minang, Nasrul mengaku terharu ketika tak berapa lama kemudian sebuah pesan dia terima dari Setneg, bahwa ketiga permintaannya itu dikabulkan. “Alhamdulillah. Padahal malam ketika kami berbincang itu saya lihat mimik Presiden biasa-biasa saja. Tak berdetak hati saya akan dikabulkan semua permintaan tersebut,” kenang Nasrul dalam percakapan kami di salah satu lounge Bandara Internasional Minangkabau bersama Ketua PWI Sumbar Basril Basyar.

Pada waktu melihat pengungsian, Presiden memberikan apresiasi yang tinggi atas kesiapan Pemkab Pesisir Selatan mengantisipasi bencana alam. Nasrul Abit mengaku amat tersanjung ketika kepada Gubernur Gamawan Fauzi, Presiden SBY minta diberikan ekspos lengkap tentang pola penanggulangan bencana ala Pessel ini yang akan dijadikan pola nasional.

Satu pelajaran ditangkap oleh Nasrul Abit: bencana datang dari Allah, dan belajar daripadanya.*** (dimuat pada Tabloid Detiknews edisi 28 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | pemerintahan, politik | , , , , , , | 2 Komentar

Shadiq, Semangat dari Daerah


Oleh: Eko Yanche Edrie

Tiba-tiba peta politik Sumatera Barat menjelang Pilkada Juni 2010 mendatang jadi berubah setelah Partai Golongan Karya Sumatera Barat menyelesaikan Musyawarah Daerah dan menghasilkan kepemimpinan baru.

Adalah Hendra Irwan Rahim, mantan Ketua KNPI Sumbar yang terpilih jadi Ketua DPD I Partai Golkar menggantikan Leonardy Harmaini untuk masa jabatan lima tahun ke depan.

Apa yang mengubah konstelasi politik atau paling tidak mempengaruhi ‘cara berhitung Pilkada’ bagi para peminat kursi Gubernur Sumatera Barat. Terpilihnya Hendra sekaligus membawa nuansa daerah yang menyemangati kalangan politisi partai beringin dari Kabupaten/Kota. Seperti diketahui, Hendra adalah Ketua DPD II Partai Golongan Karya Tanah Datar.

Semangat kedaerahan itu makin tercermin jelas dengan pilihan Hendra untuk mengakomodasi para ketua DPD II duduk di kursi DPD I. Artinya, pesan yang sedang diusung oleh Hendra Cs sangat jelas: perhatikan orang daerah, karena otonomi daerah ada di situ, bukan di provinsi. Hendra kemudian mendudukan Trismon (DPD Bukittinggi) dan Zukenedi Said (Pasaman Barat) untuk pos-pos penting di DPD I.

Paling tidak, ini adalah langkah berani diambil Hendra mengingat selama ini yang duduk di DPD I itu adalah mereka yang berdomisili di Padang saja, meskipun pernah juga beberapa nama dari Kabupaten/Kota.

Lalu apa yang membuat konstelasi perpolitikan lokal Sumatera Barat menjelang Pikkada ini jadi terpengaruh?

Yang pertama adalah soal nama Jefrie Geovanie (JG). Nama ini santer disebut-sebut sebagai salah satu kandidat paling kuat. Ia akan diusung oleh Golkar. Dua kandidat kuat lainnya Marlis Rahman dan Endang Irzal kabarnya sangat memperhitungkan maju atau tidaknya JG yang kini sudah menjadi legislator di Senayan.

Kenapa kubu Marlis dan Endang sangat wajib memperhitungkan JG? Jawabnya mudah saja, lantaran JG sudah dua kali melakukan uji coba untuk mengukur kekuatannya. Pertama ketika empat tahun silam ia menjadi calon Gubernur di Pilkada 2005 ia mendulang suara cukup besar. Kedua pada Pemilu yang lalu ia juga maju untuk dipilih dari Partai Golkar. Baik Pikkada 2005 maupun Pemilu 2009 sama-sama memberikan peranan penting kepada JG untuk mengukuhkan citranya. Artinya, ia tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengampanyekan diri, karena dari sisi citra ia sudah melewati proses pencitraan yang bagus selama kurun waktu lima tahun.

Tapi, apakah JG memang maju lagi sebagai Cagub kali ini setelah ia duduk tenang di Senayan?

Namanya politik, apapun bisa saja terjadi dan sangat sulit diduga. Sama saja sulitnya kita memastikan apakah JG tidak akan terjegal oleh Aburizal Bakrie mengingat selama ini JG dikenal sebagai tim sukses Surya Paloh dalam Munas Golkar Pekanbaru.

Tetapi pengaruh atas konstelasi politik terbesar itu memang terletak pada kondisi setelah Musda Golkar Sumbar ini. Beberapa saat setelah Hendra dilantik, kepada pers ia dengan lantang mengatakan: “Kita akan rebut lagi Pilkada Gubernur”. Nah itu artinya Hendra sudah menabuh genderang dan mengasah kapak perang.

Begitu Hendra terpilih jadi Ketua DPD I, tiba-tiba nama Shadiq Pasadigue muncul. Sebelumnya sudah diapungkan juga sebagai calon Gubernur. Tapi belakangan Shadiq sendiri mengatakan tetap akan berkonsentrasi sebagai Cabup Tanah Datar dimana dia sebagai incumbent.

Beberapa kali, ketika saya sempat bersua dan bercakap soal Cagub, Shadiq tetap menyatakan bahwa berat baginya untuk maju. Kabarnya Bupati Aristo Munandar juga sudah mengajaknya untuk berkongsi, Shadiq jadi Cagub dan Aristo jadi Cawagub. “Sangat berat dan butuh biaya besar. Lagi pula, posisi Parpol masih kuat dalam menentukan,” katanya.

Tapi kini dengan Hendra – tokoh yang punya peranan besar dalam menyukseskan Shadiq jadi Bupati – sebagai Ketua DPD I ditambah pula adanya semangat ‘orang daerah’ di DPD I, cerita kongsi yang ditawarkan Aristo itu sangat berpotensi untuk dilaksanakan. Modal sosial Aristo yang jadi Bupati Agam 10 tahun, jadi Sekwan Sawahlunto, jadi pejabat Kota Padang sepuluh tahun pula di zaman Walikota Sjahrul Udjud bukanlah modal yang kecil. Lalu Shadiq yang masih sangat diharapkan orang Tanah Datar juga akan berpeluang didukung ‘dunsanak’nya di Padang Panjang yang pada hakikatnya sama-sama Luhak Nan Tuo. Pengalamannya menjadi pengurus KNPI Sumbar dan pengurus Pencaksilat Sumatera Barat memberinya juga modal sosial dalam bentuk dukungan generasi muda maupun kalangan persilatan di seluruh Sumatera Barat.

Walhasil, baik bagi Marlis Rahman maupun Endang Irzal, memperhitungkan Shadiq sama saja dengan memperhitungkan JG tadi. Apalagi kalau wacana awal Shadiq dipasang dengan Aristo, ini sangat ‘mengganggu’ kubu Endang. Sebab sudah tersiar kabar Endang melirik Aristo, sebab dia perlu pamong senior mendampingi dirinya.

Bagi Marlis Rahman sebagai incumbent persoalannya adalah persoalan kapal yang akan mendukungnya. Saat ini semua peminat kursi Gubernur sudah mendaftar ke Partai Demokrat karena PD membuka peluang untuk masyarakat luas. Sedang Golkar dikabarkan masih akan mengutamakan kadernya (tapi siapa tahu ini berubah).

Apakah Marlis akan merapat ke PD atau ke Golkar sebagai dua kekuatan politik yang memiliki kecukupan kursi sebagai prasyarat mengusung calon gubernur tanpa perlu berkoalisi? Atau Marlis akan mencari dukungan ke koalisi partai-partai.

Maka lagi-lagi Shadiq harus masuk perhitungan Marlis. Hingga kini belum ketahuan siapa yang akan dipasangkan dengan Marlis sebagai Cawagub. Hanya saja, kubu Marlis pernah menyebut-nyebut mencari tokoh yang lebih muda darinya. Dan sepertinya Shadiq masuk kriteria itu.

Apakah calon lain (kabarnya lebih 100 sudah mendaftar ke PD) tidak perlu diperhitungkan? Ya, itu bisa saja. Tetapi empat atai lima nama (Marlis, Endang, Shadiq, Jefrie dan Aristo) sudah membukukan modal sosialnya (social capital) dalam waktu lima tahun terakhir. Mungkin Endang saja yang baru bergerak secara lebih berterang, tetapi selama lima tahun terakhir namanya sudah berkibar juga di kalangan calon pemilih.

So, politik adalah sangat unpredictable; jadi apapun bisa terjadi. Ya Ndak? (dimuat pada tabloid Detiknews edisi 20 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | pemerintahan, politik | , , , , , | Tinggalkan komentar

Kesetiakawanan Nasional, Kesetiakawanan Lokal


Oleh: Eko Yanche Edrie

Kesetiakawanan, rasanya kata itu nyaris tak memerlukan kitab tebal-tebal untuk mengartikan dan memperjelas makna dari pesan yang ada dalam kata itu. Dalam konstelasi nasional, juga dikenal dengan Kesetiakawanan Nasional.

Bulan ini hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) akan diperingati dengan puncak acara nasionalnya di Payakumbuh. Kalau tidak aral melintang, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden SBY.

Apa yang dapat kita (rakyat Sumbar khususnya) petik dari peringatan yang tiap tahun jatuh pada 20 Desember itu?

Sesungguhnya ada keluhuran makna dalam peringatan HKSN itu. Tidak sekdar upacara atau hanya pesta-pesta belaka. Bahwa kesetiakawanan sosial itu adalah sesuatu yang sangat bermakna spritual dan moralitas.

Peringatan HKSN juga sangat terkait dengan bagaimana bangsa yang besar ini merenungkan kembali nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan semasa perang mempertahankan kemerdekaan.

Di Sumatera  Barat, makna ini terpateri pada sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Hari lahirnya PDRI tanggal 19 Desember sejak tiga tahun terakhir ditetapkan oleh Presiden SBY sebagai Hari Bela Negara (HBN).

Dengan demikian ada dua hari peringatan yang waktunya sangat berdekatan. Pertama HKSN dan kedua HBN. Karena HKSN tahun ini dipusatkan di Sumatera Barat, maka kedua hari peringatan ini juga memiliki arti yang khusus bagi Sumatera Barat.

Hari Kesetiakawanan Nasional adalah pengejawantahan dari sikap pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Karena nilai-nilai dasar yang ada dalam kehidupan rakyat itulah segenap perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa lampau mendapat modal sosial yang demikian besar untuk mencapai kemerdekaan kita.

Sepintas lalu tidak masuk akal sehat kalau perjuangan dengan hanya bermodalkan bambu runcing, beberapa senjata rampasan dan eks balantentara Jepang bisa menghasilkan sukses. Bahkan secara materi, logistik pasukan Indonesia tidak pernah didukung sebagaimana logistik pasukan-pasukan reguler yang modern.

Tetapi Detasemen Logistik pasukan Indonesia selama masa perjuangan itu adalah rakyat sipil. Rakyat yang turun tangan membantu perjuangan. Kaum perempuan membuat dapur umum untuk keperluan perjuangan. Masing-masing penduduk memberikan kontribusinya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang mereka bisa berikan bagi kepentingan perjuangan.

Kesetiakawanan sosial seperti itu tumbuh tanpa digelorakan dan tanpa diminta oleh pemimpin perjuangan ketika itu. Di Sumatera Barat perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi sangat berarti setelah para pemimpin republik ditawan Belanda dan diasingkan ke Bangka. Di Hutan belantara Sumatera Barat lalu dilanjutkan perjuangan setelah Sjafroeddin Prawiranegara menerima mandat Soekarno-Hatta. PDRI lalu dibentuk. Sementara perjuangan bersenjata di Jawa dilanjutkan terus oleh Panglima Besar Soedirman di hutan-hutan.

Kedua-dua perjuangan inilah yang melibatkan langsung rakyat. Sehingga sering disebut perjuangan rakyat. Jalian semangat untuk mencapai tujuan bersama lahir begitu saja tanpa pamrih apa-apa dari setiap anak bangsa di Jawa dan di Sumatera Barat.

Memaknai HKSN dan HBN tahun ini, seyogianya kita tidak hanya sekedar beromantis-romantis sambil mengenang-ngenang masa lalu nan heroik itu.

Tapi yang lebih penting adalah bagaimana merevitalisasi nilai-nilai dari HKSN dan HBN yang sama-sama tumbuh dari nilai sebuah kebersamaan dalam perjuangan.

Setia kawan, itulah kata kuncinya. Patutlah rasanya kita bertanya pada diri kita masing-masing seberapa jauh nilai kesetiakawanan masih melekat pada diri kita sekarang? Kesetiakawanan juga akan bermakna pada bagaimana kita hidup berkelompok (komunal). Kehidupan komunal sesungguhnya bukan hal yang asing bagi orang Minang. Justru semangat komunal itulah yang menjadi salah satu ciri komunitas Minang. Hidup dalam satu persukuan, pernagarian adalah hal yang ‘jadi air mandi’ bagi orang Minang.

Dalam satu komunal, sebutlah persukuan, perihal senasib sepenanggungan menjadi sangat penting. Siapa-siapa yang yang tidak mau seilir semudik dengan anggota komune itu akan langsung terlihat sebagai ‘silangkaneh’, sebagai orang yang tidak setia. Karena itu pula dalam semangat komunal haruslah tidak ada sikap-sikap individualistik.

Dengan patron seperti itu dapatlah kita ukur-ukur, sebarapa jauh kita bisa mempertahankan sikap setiakawan dalam perikatan yang ada dalam keseharian kita. Di dalam kantor yang sama, di dalam perusahaan yang sama, di dalam kelas yang sama, di dalam organisasi yang sama, di dalam profesi yang sama, coba lihat siapa saja yang yang bisa kita sebut pengkhianat?

Mari pula kita ukur seberapa jauh makna ‘kesumaterabaratan’ masih kita punyai. Jangan-jangan kita hanya bicara Padang saja, Pariaman saja, Agam saja, Tanahdatar saja, Solok saja, dan seterusnya.

Pertanyaan masih bisa kita teruskan: “Apakah kita masih bisa memberi dukungan kepada seseorang yang membawa nama Sumatera Barat?” atau apakah kita tidak hanya mencibir dari belakang kalau ada sebuah prestasi yang dibuat atas nama Sumatera Barat?

“Si Anu itu memang hebat, tapi…..”

Nah, selalu saja ada yang menyisakan kata ‘tapi’ bila harus mengakui prestasi temannya.

Kembali ke soal solidaritas yang termakna dalam HKSN dan HBN tadi. Kita baru saja melihat sebuah aksi solidaritas besar secara nasional yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita dari luar Sumatera Barat tatkala negeri ini luluh-lantak diguncang gempa.

Maka memperingati HKSN dan HBN, hendaklah kita tetap merevitalisasi nilai-nilai dalam kehidupan sekarang. Orang luar saja begitu solider dengan kita, kenapa diantara sesama kita bisa terancam kehilangan kesetiakawanan? *** (diterbitkan di Tabloid Detiknews edisi 20 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | politik, sejarah | , , , , , , | Tinggalkan komentar

Nasionalisme bukan Xenophobia


Bukan Sri Edi Swasono namanya kalau tak bicara soal nasionalisme. Ia begitu miris melihat generasi sekarang jadi begitu gandrung dengan hal ihwal yang serba Amrik, serba luar negeri, seolah semua yang berbau ‘luar’ adalah hebat.

 

Kemarin ekonom senior yang juga mantu Bung Hatta itu kembali mengungkap kegusarannya di Padang. Dalam acara Annual Lecturer mengenang tokoh diplomasi Mohammad Hatta,  Apresiasi Perjalanan 50 tahun Hubungan Diplomatik  RI-Malaysia”,  di Kampus Unand, Sri Edi bicara telanjang tentang hedonisme bangsa yang mulai dipandangnya berlebihan.

 

Semangat untuk mengedepankan rasa nasionalisme bukan berarti Sri Edi mengajak kita untuk bersikap Xenophobia, tetapi mengingatkan bangsa ini yang terlalu terperosok memahami globalisasi seoalah harus menyerah kepada asing.

 

Masuk di akal sehat kita apa yang dikemukakan Sri Edi Swasosno itu. Lihat saja negara tetangga Malaysia sekalipun dalam hal-hal tertentu misalnya teknoli tak dapat tidak harus ikut pusaran globalisasi, tetapi Malaysia tidak meulu tunduk secara ekonomi dan kebudayaan dengan asing.

 

Seperti diungkap pengajar UI itu, Malaysia hingga kini masih mampu mengatasi pasar bebas, akibat kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Malaysia tidak sepenuhnya tunduk ke WTO, malah sebaliknya bisa menolak impor sehingga produsen di negeri Jiran itu tetap berjaya bertahan, karena  Malaysia unggul dalam diplomasi.

 

Kelemahan kita, Indonesia dalam hal ini adalah tidak bisa menolak produk impor, sebab kebijakan itu jelas merugikan produsen di tanah air, karena sebagian pembeli tentu beralih pada  produk luar.

Lalu kembali ke pokok pikiran Sri Edi, bahwa bangsa Indonesia mengandrungi yang serba ‘pop’ (populer–red), atau serba luar negeri. ‘Pendidikan’ Amerika Serikat, misalnya tanpa disangka sudah menjual produk asing di Indonesia, anehnya kita justru menikmatinya,  bukan menolaknya. Tidak ada seminar di Indonesia yang membahas produksi sendiri. Bangsa Indonesia ‘sedang bunuh diri’  karena lebih menggandrungi ‘pop’ dan mengabaikan buatan dalam negeri sendiri.

 

Dalam berbagai ‘perbantahan terbatas’ di Sumatra Barat antara paham yang mengedepankan ABS-SBK dengan yang anti ABS-SBK sering kita dengar bahwa akar budaya, adat istiadat, bahkan agama (Islam) sekalipun dikatakan terancam oleh arus globalisasi. Bahwa sedang terjadi imperialisme baru berupa penjajahan kebudayaan dan ekonomi. Tiap hari kita pekikkan itu dalam ‘perbantahan terbatas’ tadi. Tapi kita seperti ditengarai Sri Edi sering bersifat ambivalen. Kita menentang kultur lokal dirusak oleh asing, tetapi secara ekonomi kita membuka ekonomi asing menjajah kita secara diam-diam.

 

Kaum muda Sumatra Barat sudah demikian ‘go ahead’ nya terhadap apa-apa yang berasal dari luar. Mereka memaki-maki Amerika yang terus bikin kegaduhan di Timur Tengah, tetapi semua malah bercita-cita dapat diterima kuliah di berbagai universitas Amerika. Produk-produk asal Amerika mulai dari pakaian, makanan cepat saji, minuman ringan maunya KFF, McDonald, Cocacola. Ayam goreng buatan kaki lima? Oh, no way! Kopi kawa? Oh, itu kampungan. Bika Mariana? Nggak gaul.

 

Sekali lagi mengangkat dan mengagungkan rasa nasionalisme bukan berarti Xenophobia atau membeci asing. Sebab kalau memperturutkan Xenophobia bisa-bisa kita menjadi orang pandir dalam pusaran global ini. Sebab kita harus tidak boleh menggunakan komputer dengan program milik Bill Gates atau Apple Machintos. Telepon seluler keluaran Motorola atau Nokia dari Finlandia dan Siemens dari Jerman harus kita haramkan pula. Jangan lupa kalau itu sikap kita, maka permadai dari Siria atau kurma dari Taif Arab Saudi tidak boleh kita konsumsi. Bukan kebencian yang seperti itu yang kita inginkan.

 

 Tetapi bagaimana nasionalisme terus menerus dapat mendorong Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri. Jangan sampai jarum penjahit sebiji, kita harus menyembah-nyembah juga ke China untuk mendapatkannya.

 

Semangat nasionalisme yang berlebihan bisa menelurkan ultranasionalisme. Ini berbahaya juga bagi kita sebagai warga dunia. Semangat nasionalisme harus mendorong kita untuk bisa bertahan dari penjajahan-penjajahan baru secara ekonomi.(eko yanche edrie)

Juni 29, 2007 Posted by | politik | Tinggalkan komentar