WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Nasrul Abit, Belajar dari Bencana


DARI DETIK KE DETIK

Oleh: Eko Yanche Edrie

Ketika Darizal Basyir memilih calon pendampingnya Nasrul Abit pada sepuluh tahun yang silam, orang ragu-ragu apakah Darizal bisa sukses dengan pendamping yang belum banyak dikenal di Pesisir Selatan. Maklum Nasrul adalah seorang pejabat struktural di salah satu instansi di Provinsi Lampung.

Tapi pemilihan yang dilakukan oleh DPRD Pesisir Selatan memenangkan pasangan ini. Lalu selama lima tahun Nasrul mendampingi Darizal. Berbagai rintangan dan sukses dilalui keduanya. Dan yang pasti sosok Nasrul selama lima tahun itu tetap sosok yang tak banyak bicara. Sepintas ia tampak dingin dan agak payah melihat senyumnya.

Saya bahkan sempat menyimpan jengkel dalam hati tatkala datang ke Painan karena ‘dicuekin’ Nasrul. Betapa tidak jengkel, saya datang bersama tim Bank Central Asia yang mengajak beberapa wartawan mengantarkan bantuan bencana alam. Ketika itu Pesisir Selatan dilanda banjir dan longsor. Bantuan yang dibawa tim kemanusiaan BCA itu sekitar Rp100 juta lebih.

Herannya saat kami hendak bertemu dengan Wakil Bupati, Nasrul enggan menerima kami. Bahkan ia buru-buru pergi. Senyum pun tak ia lepas kepada kami. Kami terperangah. Walhasil kami juga mengurungkan niat menyerahkan bantuan itu ke Pemkab Pessel dan menyerahkan langsung kepada masyarakat yang terkena musibah.

Kejadian itu sudah lama. Tapi belakangan baru saya tahu bahwa ternyata Nasrul waktu itu memang buru-buru karena ada warga korban bencana yang sudah ‘berteriak’ minta dilihat oleh Bupati atau Wakil Bupati. Jadi Nasrul mencoba menentramkan warganya dulu.

Hari-hari berikutnya Pesisir Selatan tak putus-putus dirundung  musibah banjir dan gempa. Sehingga Bupati dan Wakil Bupati juga tidak putus-putusnya mengelola dampak pascabencana di daerah tersebut. Banyak program jangka panjang terganggu oleh karena adanya bencana alam. Berbagai program pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi daerah yang rawan bencana.

Pada kondisi-kondisi seperti itu, Nasrul seperti mendapat medan belajar yang bagus. Akibat bencana datang silih berganti, maka secara tidak langsung juga menjadi semacam kawah candradimuka bagi Nasrul untuk menyusun manajemen bencana (disarter management). Ia meminta kepada Bappeda dan para perencana pembangunan di Pesisir Selatan, bahwa semua program pembangunan harus diacu kepada kondisi geologis, geografis dan klimatologis Pesisir Selatan yang rawan bencana itu.

Apakah karena itu pula Nasrul Abit kemudian makin dipercaya rakyat untuk jadi Bupati pilihan rakyat pertama di Pessel pada lima tahun silam? Entahlah. Yang jelas Pilkada lima tahun silam itu Nasrul Abit-Syafrizal memang terpilih. Meskipun ada gangguan menjelang pelantikan.

Memantapkan posisi sebagai Bupati, Nasrul juga memantapkan tekadnya untuk memperkukuh manajemen bencana di Pesisir Selatan. Dengan demikian ia bertekad untuk mengurangi dampak bencana yang senantiasa melanda daerah tersebut.

Salah satu yang paling fenomenal adalah pembangunan daerah evakuasi gempa. Gempa yang belakangan sering mengguncang pantai barat Sumatera sering membuat warga panik dan berlari ke pengungsian menyelamatkan diri.

Nasrul berpendapat bahwa tempat evakuasi itu tidak cukup hanya sekedar sebuah lapangan terbuka tetapi harus dilengkapi dengan segala kebutuhan layaknya orang mengungsi.

Belajar dari bencana, itulah yang dilakukan Nasrul Abit bersama Syafrizal untuk menyediakan kawasan evakuasi di perbukitan sebelah timur Painan. Inilah yang mendapat pujian dari Presiden SBY ketika SBY datang berkunjung pada September 2007.

Presiden SBY datang mengunjungi rakyat Pesisir Selatan sebagai tanda belasungkawa yang dalam. Setelah melalui perjalanan darat yang melelahkan dari Bengkulu, Presiden menolak menggunakan helikopter menuju Padang dan memilih bermalam di Painan dekat dengan masyarakat yang tengah dicekam cemas pascagempa.

Nasrul dan keluarga merasa mendapat kehormatan ketika SBY malah memilih menginap di rumah dinasnya di Painan ketimbang melanjutkan perjalanan ke Padang.

Ketika malam-malam Nasrul berbincang soal pembangunan Pesisir Selatan ke depan, ia mengajukan tiga permohonan untuk Presiden berikan prioritas. Yang pertama adalah program Kota Terpadu Mandiri (KTM) untuk kawasan Transmigrasi di Pesisir Selatan bagian Selatan, yang kedua meminta perbaikan jalan negara Lintas Barat yang sudah sangat mendesak demi lancarnya distribusi produksi menuju pasar, yang ketiga adalah permohonan diberikan bantuan penanggulangan bencana alam sebesar Rp70 milyar.

Ketika saya wawancarai untuk penulisan buku SBY dan Ranah Minang, Nasrul mengaku terharu ketika tak berapa lama kemudian sebuah pesan dia terima dari Setneg, bahwa ketiga permintaannya itu dikabulkan. “Alhamdulillah. Padahal malam ketika kami berbincang itu saya lihat mimik Presiden biasa-biasa saja. Tak berdetak hati saya akan dikabulkan semua permintaan tersebut,” kenang Nasrul dalam percakapan kami di salah satu lounge Bandara Internasional Minangkabau bersama Ketua PWI Sumbar Basril Basyar.

Pada waktu melihat pengungsian, Presiden memberikan apresiasi yang tinggi atas kesiapan Pemkab Pesisir Selatan mengantisipasi bencana alam. Nasrul Abit mengaku amat tersanjung ketika kepada Gubernur Gamawan Fauzi, Presiden SBY minta diberikan ekspos lengkap tentang pola penanggulangan bencana ala Pessel ini yang akan dijadikan pola nasional.

Satu pelajaran ditangkap oleh Nasrul Abit: bencana datang dari Allah, dan belajar daripadanya.*** (dimuat pada Tabloid Detiknews edisi 28 Desember 2009)

Iklan

Desember 26, 2009 Posted by | pemerintahan, politik | , , , , , , | 2 Komentar

Anak Muda Panjang itu Dinamis


Oleh: Eko Yanche Edrie

Hanya mengelola dua kecamatan dengan 16 kelurahan? Untuk itu ada Walikota dan 20 anggota DPRD?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang diajukan beberapa pengunjung atau tamu-tamu Padang Panjang pada masa orde baru. Artinya, kedudukan Walikota Padang Panjang setara dengan kedudukan Walikota Bandung atau Bupati Padang Pariaman yang wilayahnya ketika itu mencapai Mentawai dan beberapa mil dari lepas pantai terluar.

Saya teringat Walikota Asril Saman yang selalu tangkas menjawab bahwa mengurus Padang Panjang gampang-gampang sulit. “Jadi tak bisa hanya dilihat dari perspektif luas wilayah saja,” kata Asril Saman 20 tahun silam.

Asril memang tidak berbohong. Karena faktanya kota kecil yang dibentuk tahun 1956 ini memiliki karakteristik tersendiri. Dengan jumlah penduduk tak sampai 40 ribu pada tahun 80an, justru dari struktur geopolitisnya Padang Panjang seolah memiliki penduduk 80ribu.

Kota yang dingin secara klimatologis ini, justru hangat dan dinamis dalam hal sosial, budaya dan politik. Keunikan ini dicerminkan misalnya dari besarnya peranan pemimpin informal dalam menggerakkan masyarakat. Peranan tokoh informal masih terasa hingga sekarang ketika pengambilan keputusan di tingkat formal (Pemko) selalu tak bisa dimulai tanpa mendapatkan masukan  ‘sato sakaki’ dari tokoh-tokoh informal. Di tiap kelurahan ada saja tokoh seperti itu.

Dan rasa kepadangpanjangan jauh lebih tinggi dibanding rasa berkelurahan itu. Ini agak beda dengan di kota lain. Saya masih ingat pada tahun-tahun permulaan orde baru, semangat komunal orang-orang muda Padang Panjang jarang yang tidak membawa nama ‘padang panjang’ dalam sosialisasinya.

Pernah dengan nama perkumpulan FBC? Itu adalah perkumpulan anak muda di zaman mendiang Chairul Babak (Chairul St.Berbangso). itu adalah perkumpulan anak muda yang hobi bermain sepakbola. Klub FBC pernah menjadi salah satu klub anggota PSPP. Tapi anggotanya tidak terdiri dari anak muda dari satu komplek atau satu wilayah kelurahan saja melainkan berasal dari segenap penjuru kota.

Pada masa ‘kelam’ anak muda Padang Panjang juga sudah jauh lebih terkenal dibanding kota-kota lain di Sumatera Barat. Kalau Anda yang sudah remaja pada tahun akhir 60an, pasti kenal dengan yang namanya ‘Bagados’ nama itu bahkan sangat dikenal jauh ke luar kota ini.

Pada era itu, musik rock dianggap sebagai representasi modernisme. Di Kota Serambi Mekah tersebut ketika itu musik rock amat dekat dengan kehidupan remajanya. Bahkan kemudian ketika musik-musik dangdut mulai masuk pasar, di Padang Panjang hampir tak terdengar. Barulah setelah masa ordebaru, musik-musik dangdut itu bisa ‘menembus’ Padang Panjang.

Kemudian belakangan ketika di kota lain ditumbuhkan secara top down oleh pemerintah apa yang dikenal dengan PKK dan Karang Taruna, di Padang Panjang hal seperti itu justru masih belum bisa diterima mulus. Anak-anak muda di tahun 80an lebih suka menyebut diri mereka dengan nama-nama unik untuk perkumpulannya. Sebut saja kelompok yang bernama Ethernal. Ini adalah akronim untuk kata-kata: ‘Elit dan Terkenal’. Dalam kelompok ini konon berkumpul kalangan muda elit Padang Panjang yang kadang menimbulkan bermacam-macam penafsiran. Bahkan kemudian kelompok yang berseberangan dengan anggota perkumpulan Ethernal membentuk pula perkumpulan sendiri, namanya Akutarol. Tahu apa kepanjangan Akutarol? Sedeharna saja: ‘anak kuncang tapi royal’. Di situ berhimpun para muda yang tidak masuk kategori ‘the haves’. Tak jarang kedua kelompok ini terlibat bentrok.

Di masa itu juga muncul kelompok lain yakni Venus, Black Ground, Paus, Gumala dan beberapa lainnya. Ini adalah mereka yang melakukan pendekatan wilayah tempat tinggal. Venus ada di sekitar Balai-balai dan Pasar, Black Ground adalah nama lain dari Tanah Hitam, Paus untuk Pasar Usang, Gumala untuk Guguk Malintang.

Generasi berikutnya muncul. Tahun 1982 lahirlah Gemaest. Ini adalah kelompok anak sekolahan yang sudah bosan dengan gaya lama itu. Kelompok ini mulai lebih terarah dan terfokus. Tidak sekedar ngumpul untuk raun-raun malam Minggu ke Ombilin atau mendaki gunung, melainkan mulai melahirkan kreatifitas. Frame yang mereka kibarkan adalah sport, art and social. Kelompok ini mulai sering terlihat menggelar panggung kesenian, festival pop song, vokal group sampai pertandingan basket.

Zaman Gemaest itu, zona berkumpul beralih dari pasar ke Radio Bahana (d/h El Em Bahana). Kru Radio Bahana dikenal sebagai orang-orang yang suka menyalurkan berbagai kreatifitas anak muda Padang Panjang. Semua penggemar El Em Bahana disebut dengan panggilan ‘Orang Muda Dua Sebelas’. Kata ‘dua sebelas’ itu adalah posisi gelombang AM yang waktu itu dipakai Bahana, 211 Meter.

Tapi para penggerak kreasi di Bahan tidak mau membentuk satu wadah tunggal bagi perkumpulan anak-anak muda. “Kita mau semua kreatiditas tumbuh dan setiap kelompok berhak tampil membentuk komunitasnya sendiri-sendiri asal tetap membawa nama Padang Panjang, jadi tidak berdasarkan kelurahan,” kata Yul Sikumbang yang pernah malang melintang menjadi Station Manager di Bahana.

Tak heran kemudian lahir pula nama-nama aneh seperti ‘Kejam-Ya’. Ini adalah singkatan dari Kelompok Jalan Muhammad Yamin’ tempat Radio Bahan berposisi. Kelompok ini lebih banyak terlibat dalam kepencitaan alam. Mereka pernah menggelar Temu Cinta Alam se Sumatera Barat yang dipusatkan di Bancah Laweh.

Setelah itu muncul kelompok penggemar Breakdance (tarian patah-patah seperti yang dihadirkan oleh grup musik Electric Bagoolo dan sejenisnya) Flipper’s Sport & Art. Ini adalah organisasi anak muda yang lebih teratur dibanding pendahulunya. Mereka bahkan sudah melengkapi diri dengan AD & ART. Tiap anggota diberikan ID Card. Sejumlah pertunjukan musik untuk amal dan festival mereka gelar. Kehidupan berkesenian terasa lebih semarak di masa Flippers ini (sekitar 1984-1988).

Beberapa anak muda tanggung yang ingin masuk Flippers tapi tak tertampung akhirnya membentuk pula kelompoknya dengan nama yang juga tak kalah seru: The Under Cover. Markas mereka di depan Swing Foto Studio (Jl Sudirman). Tapi tak lama pula umurnya. Mereka tidak bubar atau membubarkan diri, tapi karena sudah tidak ada aktifitas, akhirnya beberapa pentolannya membentuk kelompok berhimpun yang baru. Kali ini namanya juga aneh: Fantastic Doll. Era main sepeda motor ngebut dimulai oleh kelompok ini. Kebisingan di jalan-jalan karena mulai menjamurnya sepeda motor tak terhidarkan.

Dari kelompok demi kelompok yang senantiasa punya sejarahnya sendiri-sendiri di Padang Panjang kelihatan betapa tidak menonjolnya kelompok-kelompok dengan pendekatan kewilayahan atau kelurahan.

Dapat dikatakan bahwa anak muda Padang Panjang lebih suka menggerek ‘bendera Padang Panjang’ dibanding ‘bendera kelurahannya’. Mereka lebih bangga disebut anak Padang Panjang dibanding anak kelurahan tertentu. Beda dengan beberapa kota di Sumbar, ‘Karang Taruna Kelurahan Anu’ bisa sangat menonjol, di Padang Panjang organisasi-organisasi anak muda kategori ‘mainstream’ paling-paling FKPPI, PPM, AMPI atau KNPI. Empat nama itu memang ikut mewarnai dinamika anak muda di Padang Panjang sejak zaman orde baru bahkan sampai sekarang.

Interaksi dengan kelompok-kelompok yang sama ‘anehnya’ dengan kota-kota tetangga juga sering dilakukan, kalau tidak bertanding basket tentu lomba grup vokal. Nama yang juga unik datang dari Bukittinggi seperti ‘Phochenk’ (rupanya akronim dari Pohon Cengkeh), Balaba (Belakang Balok). Atau ada nama Horizon dari Payakumbuh, atau nama terkenal dari Padang seperti DKRP (Depot Kreatifitas Remaja Padang).

Keunikan seperti itulah yang tak dapat tidak harus diakui sebagai salah satu dinamika anak muda Padang Panjang dalam hal berhimpun dan berorganisasi. Pilihan nama yang unik-unik merupakan pengejawantahan dari cepatnya anak muda Padang Panjang masuk dalam arus global.

Kenapa?

Tidak ada yang perlu diherankan. Karena secara geografis kota ini memang berada di persimpangan. Pada masa penjajahan justru ia sudah menjadi metropolitan juga di Sumatera Tengah. Di situ kereta api bersimpang tiga dan menjadi sumbu perputaran budaya antardaerah. Bahasa sederhananya: kaum muda Padang Panjang memiliki potensi besar mengubah kotanya dan sekaligus berpotensi besar membangun kotanya. Jika selama kurun waktu 40 tahun terakhir Pemko Padang Panjang memberi ruang yang besar bagi penampungan kegiatan anak muda, maka pertanyaannya: “Sekarang apa yang diberikan Pemko untuk anak mudanya?” (dimuat pada tabloid CARANO SERAMBI edisi Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | Budaya | , , , , , | Tinggalkan komentar

Shadiq, Semangat dari Daerah


Oleh: Eko Yanche Edrie

Tiba-tiba peta politik Sumatera Barat menjelang Pilkada Juni 2010 mendatang jadi berubah setelah Partai Golongan Karya Sumatera Barat menyelesaikan Musyawarah Daerah dan menghasilkan kepemimpinan baru.

Adalah Hendra Irwan Rahim, mantan Ketua KNPI Sumbar yang terpilih jadi Ketua DPD I Partai Golkar menggantikan Leonardy Harmaini untuk masa jabatan lima tahun ke depan.

Apa yang mengubah konstelasi politik atau paling tidak mempengaruhi ‘cara berhitung Pilkada’ bagi para peminat kursi Gubernur Sumatera Barat. Terpilihnya Hendra sekaligus membawa nuansa daerah yang menyemangati kalangan politisi partai beringin dari Kabupaten/Kota. Seperti diketahui, Hendra adalah Ketua DPD II Partai Golongan Karya Tanah Datar.

Semangat kedaerahan itu makin tercermin jelas dengan pilihan Hendra untuk mengakomodasi para ketua DPD II duduk di kursi DPD I. Artinya, pesan yang sedang diusung oleh Hendra Cs sangat jelas: perhatikan orang daerah, karena otonomi daerah ada di situ, bukan di provinsi. Hendra kemudian mendudukan Trismon (DPD Bukittinggi) dan Zukenedi Said (Pasaman Barat) untuk pos-pos penting di DPD I.

Paling tidak, ini adalah langkah berani diambil Hendra mengingat selama ini yang duduk di DPD I itu adalah mereka yang berdomisili di Padang saja, meskipun pernah juga beberapa nama dari Kabupaten/Kota.

Lalu apa yang membuat konstelasi perpolitikan lokal Sumatera Barat menjelang Pikkada ini jadi terpengaruh?

Yang pertama adalah soal nama Jefrie Geovanie (JG). Nama ini santer disebut-sebut sebagai salah satu kandidat paling kuat. Ia akan diusung oleh Golkar. Dua kandidat kuat lainnya Marlis Rahman dan Endang Irzal kabarnya sangat memperhitungkan maju atau tidaknya JG yang kini sudah menjadi legislator di Senayan.

Kenapa kubu Marlis dan Endang sangat wajib memperhitungkan JG? Jawabnya mudah saja, lantaran JG sudah dua kali melakukan uji coba untuk mengukur kekuatannya. Pertama ketika empat tahun silam ia menjadi calon Gubernur di Pilkada 2005 ia mendulang suara cukup besar. Kedua pada Pemilu yang lalu ia juga maju untuk dipilih dari Partai Golkar. Baik Pikkada 2005 maupun Pemilu 2009 sama-sama memberikan peranan penting kepada JG untuk mengukuhkan citranya. Artinya, ia tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengampanyekan diri, karena dari sisi citra ia sudah melewati proses pencitraan yang bagus selama kurun waktu lima tahun.

Tapi, apakah JG memang maju lagi sebagai Cagub kali ini setelah ia duduk tenang di Senayan?

Namanya politik, apapun bisa saja terjadi dan sangat sulit diduga. Sama saja sulitnya kita memastikan apakah JG tidak akan terjegal oleh Aburizal Bakrie mengingat selama ini JG dikenal sebagai tim sukses Surya Paloh dalam Munas Golkar Pekanbaru.

Tetapi pengaruh atas konstelasi politik terbesar itu memang terletak pada kondisi setelah Musda Golkar Sumbar ini. Beberapa saat setelah Hendra dilantik, kepada pers ia dengan lantang mengatakan: “Kita akan rebut lagi Pilkada Gubernur”. Nah itu artinya Hendra sudah menabuh genderang dan mengasah kapak perang.

Begitu Hendra terpilih jadi Ketua DPD I, tiba-tiba nama Shadiq Pasadigue muncul. Sebelumnya sudah diapungkan juga sebagai calon Gubernur. Tapi belakangan Shadiq sendiri mengatakan tetap akan berkonsentrasi sebagai Cabup Tanah Datar dimana dia sebagai incumbent.

Beberapa kali, ketika saya sempat bersua dan bercakap soal Cagub, Shadiq tetap menyatakan bahwa berat baginya untuk maju. Kabarnya Bupati Aristo Munandar juga sudah mengajaknya untuk berkongsi, Shadiq jadi Cagub dan Aristo jadi Cawagub. “Sangat berat dan butuh biaya besar. Lagi pula, posisi Parpol masih kuat dalam menentukan,” katanya.

Tapi kini dengan Hendra – tokoh yang punya peranan besar dalam menyukseskan Shadiq jadi Bupati – sebagai Ketua DPD I ditambah pula adanya semangat ‘orang daerah’ di DPD I, cerita kongsi yang ditawarkan Aristo itu sangat berpotensi untuk dilaksanakan. Modal sosial Aristo yang jadi Bupati Agam 10 tahun, jadi Sekwan Sawahlunto, jadi pejabat Kota Padang sepuluh tahun pula di zaman Walikota Sjahrul Udjud bukanlah modal yang kecil. Lalu Shadiq yang masih sangat diharapkan orang Tanah Datar juga akan berpeluang didukung ‘dunsanak’nya di Padang Panjang yang pada hakikatnya sama-sama Luhak Nan Tuo. Pengalamannya menjadi pengurus KNPI Sumbar dan pengurus Pencaksilat Sumatera Barat memberinya juga modal sosial dalam bentuk dukungan generasi muda maupun kalangan persilatan di seluruh Sumatera Barat.

Walhasil, baik bagi Marlis Rahman maupun Endang Irzal, memperhitungkan Shadiq sama saja dengan memperhitungkan JG tadi. Apalagi kalau wacana awal Shadiq dipasang dengan Aristo, ini sangat ‘mengganggu’ kubu Endang. Sebab sudah tersiar kabar Endang melirik Aristo, sebab dia perlu pamong senior mendampingi dirinya.

Bagi Marlis Rahman sebagai incumbent persoalannya adalah persoalan kapal yang akan mendukungnya. Saat ini semua peminat kursi Gubernur sudah mendaftar ke Partai Demokrat karena PD membuka peluang untuk masyarakat luas. Sedang Golkar dikabarkan masih akan mengutamakan kadernya (tapi siapa tahu ini berubah).

Apakah Marlis akan merapat ke PD atau ke Golkar sebagai dua kekuatan politik yang memiliki kecukupan kursi sebagai prasyarat mengusung calon gubernur tanpa perlu berkoalisi? Atau Marlis akan mencari dukungan ke koalisi partai-partai.

Maka lagi-lagi Shadiq harus masuk perhitungan Marlis. Hingga kini belum ketahuan siapa yang akan dipasangkan dengan Marlis sebagai Cawagub. Hanya saja, kubu Marlis pernah menyebut-nyebut mencari tokoh yang lebih muda darinya. Dan sepertinya Shadiq masuk kriteria itu.

Apakah calon lain (kabarnya lebih 100 sudah mendaftar ke PD) tidak perlu diperhitungkan? Ya, itu bisa saja. Tetapi empat atai lima nama (Marlis, Endang, Shadiq, Jefrie dan Aristo) sudah membukukan modal sosialnya (social capital) dalam waktu lima tahun terakhir. Mungkin Endang saja yang baru bergerak secara lebih berterang, tetapi selama lima tahun terakhir namanya sudah berkibar juga di kalangan calon pemilih.

So, politik adalah sangat unpredictable; jadi apapun bisa terjadi. Ya Ndak? (dimuat pada tabloid Detiknews edisi 20 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | pemerintahan, politik | , , , , , | Tinggalkan komentar

Kesetiakawanan Nasional, Kesetiakawanan Lokal


Oleh: Eko Yanche Edrie

Kesetiakawanan, rasanya kata itu nyaris tak memerlukan kitab tebal-tebal untuk mengartikan dan memperjelas makna dari pesan yang ada dalam kata itu. Dalam konstelasi nasional, juga dikenal dengan Kesetiakawanan Nasional.

Bulan ini hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) akan diperingati dengan puncak acara nasionalnya di Payakumbuh. Kalau tidak aral melintang, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden SBY.

Apa yang dapat kita (rakyat Sumbar khususnya) petik dari peringatan yang tiap tahun jatuh pada 20 Desember itu?

Sesungguhnya ada keluhuran makna dalam peringatan HKSN itu. Tidak sekdar upacara atau hanya pesta-pesta belaka. Bahwa kesetiakawanan sosial itu adalah sesuatu yang sangat bermakna spritual dan moralitas.

Peringatan HKSN juga sangat terkait dengan bagaimana bangsa yang besar ini merenungkan kembali nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan semasa perang mempertahankan kemerdekaan.

Di Sumatera  Barat, makna ini terpateri pada sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Hari lahirnya PDRI tanggal 19 Desember sejak tiga tahun terakhir ditetapkan oleh Presiden SBY sebagai Hari Bela Negara (HBN).

Dengan demikian ada dua hari peringatan yang waktunya sangat berdekatan. Pertama HKSN dan kedua HBN. Karena HKSN tahun ini dipusatkan di Sumatera Barat, maka kedua hari peringatan ini juga memiliki arti yang khusus bagi Sumatera Barat.

Hari Kesetiakawanan Nasional adalah pengejawantahan dari sikap pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Karena nilai-nilai dasar yang ada dalam kehidupan rakyat itulah segenap perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa lampau mendapat modal sosial yang demikian besar untuk mencapai kemerdekaan kita.

Sepintas lalu tidak masuk akal sehat kalau perjuangan dengan hanya bermodalkan bambu runcing, beberapa senjata rampasan dan eks balantentara Jepang bisa menghasilkan sukses. Bahkan secara materi, logistik pasukan Indonesia tidak pernah didukung sebagaimana logistik pasukan-pasukan reguler yang modern.

Tetapi Detasemen Logistik pasukan Indonesia selama masa perjuangan itu adalah rakyat sipil. Rakyat yang turun tangan membantu perjuangan. Kaum perempuan membuat dapur umum untuk keperluan perjuangan. Masing-masing penduduk memberikan kontribusinya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang mereka bisa berikan bagi kepentingan perjuangan.

Kesetiakawanan sosial seperti itu tumbuh tanpa digelorakan dan tanpa diminta oleh pemimpin perjuangan ketika itu. Di Sumatera Barat perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi sangat berarti setelah para pemimpin republik ditawan Belanda dan diasingkan ke Bangka. Di Hutan belantara Sumatera Barat lalu dilanjutkan perjuangan setelah Sjafroeddin Prawiranegara menerima mandat Soekarno-Hatta. PDRI lalu dibentuk. Sementara perjuangan bersenjata di Jawa dilanjutkan terus oleh Panglima Besar Soedirman di hutan-hutan.

Kedua-dua perjuangan inilah yang melibatkan langsung rakyat. Sehingga sering disebut perjuangan rakyat. Jalian semangat untuk mencapai tujuan bersama lahir begitu saja tanpa pamrih apa-apa dari setiap anak bangsa di Jawa dan di Sumatera Barat.

Memaknai HKSN dan HBN tahun ini, seyogianya kita tidak hanya sekedar beromantis-romantis sambil mengenang-ngenang masa lalu nan heroik itu.

Tapi yang lebih penting adalah bagaimana merevitalisasi nilai-nilai dari HKSN dan HBN yang sama-sama tumbuh dari nilai sebuah kebersamaan dalam perjuangan.

Setia kawan, itulah kata kuncinya. Patutlah rasanya kita bertanya pada diri kita masing-masing seberapa jauh nilai kesetiakawanan masih melekat pada diri kita sekarang? Kesetiakawanan juga akan bermakna pada bagaimana kita hidup berkelompok (komunal). Kehidupan komunal sesungguhnya bukan hal yang asing bagi orang Minang. Justru semangat komunal itulah yang menjadi salah satu ciri komunitas Minang. Hidup dalam satu persukuan, pernagarian adalah hal yang ‘jadi air mandi’ bagi orang Minang.

Dalam satu komunal, sebutlah persukuan, perihal senasib sepenanggungan menjadi sangat penting. Siapa-siapa yang yang tidak mau seilir semudik dengan anggota komune itu akan langsung terlihat sebagai ‘silangkaneh’, sebagai orang yang tidak setia. Karena itu pula dalam semangat komunal haruslah tidak ada sikap-sikap individualistik.

Dengan patron seperti itu dapatlah kita ukur-ukur, sebarapa jauh kita bisa mempertahankan sikap setiakawan dalam perikatan yang ada dalam keseharian kita. Di dalam kantor yang sama, di dalam perusahaan yang sama, di dalam kelas yang sama, di dalam organisasi yang sama, di dalam profesi yang sama, coba lihat siapa saja yang yang bisa kita sebut pengkhianat?

Mari pula kita ukur seberapa jauh makna ‘kesumaterabaratan’ masih kita punyai. Jangan-jangan kita hanya bicara Padang saja, Pariaman saja, Agam saja, Tanahdatar saja, Solok saja, dan seterusnya.

Pertanyaan masih bisa kita teruskan: “Apakah kita masih bisa memberi dukungan kepada seseorang yang membawa nama Sumatera Barat?” atau apakah kita tidak hanya mencibir dari belakang kalau ada sebuah prestasi yang dibuat atas nama Sumatera Barat?

“Si Anu itu memang hebat, tapi…..”

Nah, selalu saja ada yang menyisakan kata ‘tapi’ bila harus mengakui prestasi temannya.

Kembali ke soal solidaritas yang termakna dalam HKSN dan HBN tadi. Kita baru saja melihat sebuah aksi solidaritas besar secara nasional yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita dari luar Sumatera Barat tatkala negeri ini luluh-lantak diguncang gempa.

Maka memperingati HKSN dan HBN, hendaklah kita tetap merevitalisasi nilai-nilai dalam kehidupan sekarang. Orang luar saja begitu solider dengan kita, kenapa diantara sesama kita bisa terancam kehilangan kesetiakawanan? *** (diterbitkan di Tabloid Detiknews edisi 20 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | politik, sejarah | , , , , , , | Tinggalkan komentar

Marlis Rahman, Bukan Gubernur Transisi


Oleh: Eko Yanche Edrie

Dalam empat tahun menjabat sebagai Wakil Gubernur dan berkantor di Jl Sudirman 51, Marlis Rahman tentu sudah amat hafal dengan ‘kakobeh’ para staf di kantor Gubernur. Dari pengakuan beberapa orang yang pernah ‘berurusan’ dengannya, ada kesan bahwa Marlis berbeda sekali dengan Gamawan. Marlis lebih meledak-ledak. Padahal dari face dan penampilannya, pria yang suka memelihara kumis ini justru sepintas terlihat tenang dan sabar.

Tak jarang terdengar staf kena marah besar oleh Wagub karena terlalu lamban dan tidak bisa menyegerakan apa yang sudah menjadi tugasnya. Saya juga sempat mendengar ada pejabat ‘cukup tinggi’ yang disemprot Pak Wagub karena bekerja terlalu lambat dan lambat.

Kalau begitu, apakah tipikal seorang Wakil adalah tipikal seperti Jusuf Kalla, mantan Presiden yang tak senang dengan kelambanan? Tidak juga persis seperti itu analoginya. Yang jelas, Marlis adalah seorang akademisi yang cara berpikirnya pastilah runtut seperti alur skripsi, tesis dan disertasi. Dimulai dari pendahuluan dan berakhir pada kesimpulan dan saran-saran. Keteraturan berpikir seperti itu menuntun cara dan kebiasaan berpikir seorang Marlis Rahman.

Jadi kalau sesuatu sudah ada plotnya yang disepakati bersama, maka biasanya Marlis konsisten dengan itu. Termasuk koinsisten dengan jadwal. Kalau sebuah surat disepakati selesai dalam sehari, jangan sodorkan kepada Marlis setelah tiga hari, agar tidak kena semprot.

Ketika Gamawan Fauzi baru disebut-sebut saja akan menjadi menteri pemerintahan SBY, karuan saja para birokrat di lingkungan Pemprov Sumbar mulai berspekulasi. Mereka sudah tahu (karena Undang-undangan menyebutkan begitu) kalau kelak Gamawan jadi menteri, maka ia akan digantikan oleh Marlis Rahman hingga akhir masa baktinya pada Agustus 2010. Sudah pasti tidak semua birokrat di lingkungan kantor gubernur dan Pemprov khsusnya yang loyal pada Gamawan. Yang tidak loyal itu pastilah yang tidak sejalan dengan pola berbirokrasi cara Gamawan yang menekankan pada good governance. Banyak yang tidak siap memahami dan menjalankan pekerjaan mengikuti cara Gamawan, akhirnya jatuh dan dicobot dari jabatannya. Mereka kemudian berubah menjadi kelompok yang dalam bahasa lama disebut ‘BSH’ alias barisan sakit hati. Ada yang berterang ada yang diam-diam menjaga jarak.

Jangan heran kalau ada kelompok yang tiap hari hanya membahas jalannya good governance yang dilaksanakan Gamawan-Marlis dengan sinisme. Wajar sajalah, namanya juga orang sakit hati, mana ada agak sebaris kalimat yang bernilai positif dari mereka terhadap Gamawan-Marlis. Tak cuma terhadap Gamawan-Marlis saja pandangan itu menjadi tak positif, termasuk kepada pejabat-pejabat yang dinilai dekat dengan Gamma.

Nah, begitu Gamawan makin sahih menjadi Menteri, praktis semua mata kini beralih ke Marlis Rahman. Tapi celakanya, ada yang salah tafsir terhadap Marlis Rahman. Seolah-olah kalau Gamawan sudah pergi, maka ‘aturan ketat’ dan keharusan taat azas serta pengedepanan good governance akan bisa dikendorkan di masa Marlis Rahman.

Apakah Marlis Rahman mau dipanas-panasi bahwa penerapan good governance hanyalah konsep Gamawan dan bukan konsep bersama? Rasanya sangat sia-sia kalau kita akan percaya begitu saja. Harap diingat, bahwa Marlis Rahman adalah aktifis sejak 1966. Pada masa reformasi ia adalah salah seorang anggota Forum Rektor yang banyak mewarnai perubahan di negeri ini. Maka jelas, good governance yang bertujuan untuk membuat tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah cita-cita reformasi dimana Marlis Rahman salah satu penggeraknya. Dengan demikian adalah keterlaluan kalau ada yang berharap terjadi perubahan sikap berbirokrasi setelah Marlis jadi Gubernur. Maksudnya kalau sebelum ini aturan terasa labih ketat, nanti di masa Marlis akan lebih longgar. Atau di masa Gamawan tidak boleh ke Jakarta lebih dari tiga hari, maka pada masa Marlis akan diperlonggar.

Kita tidak yakin Marlis akan menyia-nyiakan citra baik yang sudah dia bangun bersama Gamawan selama empat tahun dengan mengakomodir semangat koruptif seperti itu. Sebaliknya untuk ‘jualan’ lima tahun ke depan Marlis Rahman harus mempertahankan dan meningkatkan citra positif seperti itu. Rakyat sudah mengerti apa yang sudah diperbuat Marlis Rahman bersama Gamawan Fauzi selama empat tahun terakhir. Isu seputar pemerintahan yang bersih senantiasa menjadi perhatian masyarakat.Dan harap dicatat ketika Pilkada empat tahun silam jualan seperti itulah yang membuat pasangan ini dipilih oleh rakyat.

Berbagai keputusan yang sudah dibuat sebelum ini di lingkungan Pemprov Sumbar aalah keputusan yang di dalamnya sangat terlibat keberadaan Marlis Rahman, Karena itu ia tahu benar apa dan bagaimana latar belakang sebuah keputusan dibuat. Ketika ada yang digeser dan ada yang dipromosikan, ia tahu belaka apa latar belakangnya. Oleh karena itu untuk melangkah ke depan sebagai gubernur, Marlis Rahman sudah tahu road map nya, ia sudah hafal jalan mana yang harus ditempuh. Ia sudah sangat hafal karakter dan watak masing-masing pembantunya. Dengan demikian berharap agar Marlis bisa ‘melunak’ adalah harapan kosong.

Satu hal yang juga tak kalah penting menjadi isu lanjutan dari kelanjutan kepemimpinan Gamma (minus Gamawan) adalah bagaimana meujudkan semua visi dan misi Gamma yang dicetuskan empat tahun silam. Visi dan Misi tersebut sudah tertuang pula dalam RPJP-RPJM Sumbar. Berarti kalau Marlis tidak mau dikatakan melanggar visi dan misinya (yang bisa membuatnya dijatuhkan oleh DPRD) mau tidak mau ia harus tetap konsisten menjalankan apa yang sudah dijalankan selama empat tahun terakhir ini.

Apakah dengan demikian Marlis tidak boleh berimprovisasi? Sangat bleh sekali, sepanjang tentu tetap menjaga agar berjalan di garis yang sudah disepakati bersama dalam RPJP maupun RPJM Daerah. Hal-hal di luar itu, maka itulah yang disebut sebagai inovasi, terobosan. Marlis dengan mau atau tidak mau harus juga membuat berbagai inovasi yang akan dipakainya untuk isu Pilkada 2010.

Kenapa begitu?

Karena sejauh ini belum ada perubahan sikap dari Marlis Rahman untuk Pilkada yang dijadwalkan Juni 2010. Ia tetap akan maju sebagai salah satu calon.

Suka atau tidak suka, karena belum ada aturan ketat menghalanginya, seorang incumbent memiliki peluang paling besar untuk menang Pilkada dibanding penantangnya. Tapi sebaliknya jika incumbent tidak bisa meyakinkan publik selama ia menjabat, maka ia juga akan gagal. Bukan sedikit incumbent yang dikalahkan penantangnya.

Maka dengan demikian, masa enam bulan menjadi gubernur ini adalah juga masa dimana Marlis membuktikan bahwa antara citra dia dengan citra Gamawan (sehingga dipilih rakyat tahun 2005) tidak ada beda. Yang berbeda hanyalah sentuhannya, sedang substansinya sama. Jika Marlis bisa meyakinkan masyarakat seperti itu, ia memiliki peluang.

Satu hal yang juga patut diingat bahwa Marlis Rahman bukan gubernur transisi, ia hanya melanjutkan pekerjaan yang tadinya dikerjakan berdua dengan Gamawan kini harus dikerjakannya sendiri.*** (diterbitkan di Tabloid Detiknews edisi 8 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | tokoh | , , , | Tinggalkan komentar