WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Shadiq Pasadique Butuh Seorang Enterpreneur


Oleh: Eko Yanche Edrie

Apa yang menarik dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar?

Sebuah pertanyaan yang mengusik untuk diajukan lantaran diantara keduanya tidak pernah terbetik kabar adanya silang sengketa dan beda pendapat yang kemudian mencuat ke permukaan. Namanya saja semeja makan, tentu  tak mungkin gelas dan piring tak kan bersentuhan dan berlaga. Namun antara seorang Shadiq Pasadigue seorang sarjana peternakan dengan seorang Aulizul Syuib seorang tamatan sekolah pamong selama lima tahun terakhir ini terlihat akur-akur saja.

Yang jelas tidak pernah ada kabar yang pecah bahwa keduanya mengalami keretakan atau pecah kongsi. Jangankan pecah kongsi, basiarak ketek saja tidak pernah terdengar. Entah kalau dalam ruang tertutup keduanya lalu saling memaki, itu hanya mereka berdua dan Allah saja yang tahu.

Yang lahir menunjukkan yang batin, begitu generasi terdahulu membuat ibarat. Apa yang diperlihatkan ke permukaan oleh Shadiq dan Aulizul selama lima tahun ini menunjukkan apa sesungguhnya yang terbuhul dalam hati keduanya.

Lima tahun kemesraan itu diunjukkan bagi kemajuan Luhak Nan Tuo. Maka publik pun jadi terharu ketika Shadiq dan Aulizul berangkulan dengan amat erat di teras kantor KPU Tanah Datar pada hari Kamis 8 April lalu, saat Shadiq bersama Hendri Arnis mendaftar menjadi calon bupati dan wakil bupati.

Banyak diberitakan bahwa bukan lantaran keduanya pecah kongsi maka posisi Aulizil digantikan oleh Hendri. Tetapi memang Aulizul yang ingin beristirahat dari pekerjaan birokrasi. Ia berkali-kali mengatakan hendak berbaur kembali dengan masyarakat. Ia memang dikenal sebagai orang yang suka bergaul. Tak hanya di Batusangkar atau di Lintau di kampungnya, tetapi juga di Padang Panjang dan di Sawahluntuk atau di Solok tempat dimana Aulizul ‘Cun’ Syuib pernah bertugas. Di Padang Panjang saat menjadi Camat Padang Panjang Barat, rumahnya bahkan menjadi ‘tempat kost’ bagi pegawai-pegawai muda. Tiap malam ada saja yang menginap di rumahnya. Di meja-1 Gumarang, tempat yang senantiasa menjadi pusat informasi tokoh informal Padang Panjang adalah tempat Aulizul sering mangkal.

Maka, keputusan atau pilihan seperti itu tentu tak bisa pula ditahan oleh Shadiq. Buktinya, hingga beberapa waktu menjelang injury time, barulah Shadiq memutuskan dengan siapa ia hendak berpasangan. Ia memilih pilihan yang disodorkan Golkar, H. Hendri Arnis, anak muda jebolan Universitas Honolulu di Hawaii AS.

Sejumlah calon wakil sudah mengemuka sejak enam bulan lalu. Yang paling santer terdengar adalah Ir. Wenno Aulia, putra mantan Menteri Pertanahan Hasan Basri Durin. Tetapi namanya politik maka loby dan negosiasi tak terhindarkan. Maka pilihan Golkar jatuh pada Shadiq-Hendri.

Posisi incumbent adalah posisi yang sedikit sekali kemungkinan akan kehilangan dukungan. Memang ada juga incumbent yang takluk kepada penantangnya, tetapi itu tidak banyak. Faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah hukum dan moral biasanya yang membuat incumbent kalah.

Dan menilik kepada Shadiq Pasadigue, rekam jejak yang sudah dibuatnya dalam lima tahun bahkan jauh sebelum itu (lima tahun di masa Masriadi, Shadiq juga sudah membangun basis-basis pendukung dan mambangun jembatan hati dengan masyarakat Tanah Datar) Shadiq sudah ada di hati masyarakatnya.

Oleh karena itu pula tidak berlebihan kalau sebuah account di jejaring sosial Facebook di internet  diberi title “Jangan Pergi Dulu Pak Shadiq”. Account itu menunjukkan bahwa Shadiq masih sangat diinginkan untuk tetap bertahan sebagai Bupati Tanah Datar periode lima tahun ke depan. Meskipun tiga bulan lalu masih santer terdengar bahwa Shadiq akan menjadi Calon Wakil Gubernur Sumbar.

Shadiq mengakui adanya tawaran untuk bergabung dengan kandidat Gubernur untuk maju bersama dimana ia menjadi Wagubnya. Dan tawaran itu, lama baru dijawab oleh Shadiq. Publik masih bertanya-tanya dan penasaran. Sampai ada account deperti di atas di Facebook.

Tiga bulan lalu Shadiq memberi jawaban pasti, bahwa ia lebih memilih untuk maju lagi jadi Cabup Tanah Datar ketimbang maju jadi Cawagub Sumbar. “Terimakasih, terimakasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang sudah memberi tawaran kepada saya untuk bersedia menjadi Cawagub. Tapi sementara ini izinkanlah saya berbakti dulu untuk Tanah Datar, biarlah Cawagub lain saja yang maju pada Pilkada kali ini,” kata Shadiq kepada saya satu ketika dalam percakapan telepon.

Kembali ke rekam jejak. Selang lima tahun terakhir ini Shadiq telah membukukan berbagai kemajuan untuk Kabupaten berpenduduk sekitar 245 ribu jiwa itu. Saya tidak ingin membuat tabulasi penghargaan yang diperoleh, sebab terlalu banyak penghargaan sejenis yang juga dimiliki daerah lain sehingga tidak lagi menjadi hal yang eksklusif.  Tetapi baiknya kita melihat pada capai-capaian dari kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama lima tahun terakhir. Ini misalnya dapat dilihat dari PDRB (Pedapatan Domestik Regional Bruto) yang pada 2005 hanya Rp.2.866.850.000.000,- (berdasarkan harga berlaku) setelah lima tahun meningkat menjadi Rp.4.725.970.000.000,- dengan rata-rata  peningkatan 13 persen pertahun.

Shadiq bersama Aulizul telah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang kukuh untuk dilanjutkan lima tahun mendatang. Pada lima tahun terdahulu Pemkab Tanah Datar mengusung pembangunan dengan memberi tekanan kepada tujuh agenda pokok sebagai sasaran.

Ketujuh agenda itu adalah meningkatkan iman dan taqwa, moral dan akhlak, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidkkan, meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan prasarana dan sarana wilayah, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, serta melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

Kalau tidak disebut berhasil seratus persen, tentu lebih dari tiga perempat bagian dari sasaran tujuh agenda itu telah tercapai. Tak usah ditabulasi lagi capai-capaian itu, sudah bersuluh mata hari bergelanggang rang banyak.

Tinggal sekarang, bagaimana perimbangan pembangunan antara Barat dan Timur makin mantap dengan adanya Wakil Bupati yang berlatar ‘orang dari barat’ atau wilayah Batipuh dan X Koto.  Hendri Arnis adalah putra Paninjauan X Koto. Selama ini belum pernah ada Wakil Bupati dari Barat. Apalagi latar belakang seorang enterpreneur yang dimiliki Hendri, akan menjadi modal untuk lebih menggenjot pembangunan ekonomi Luhak Nan Tuo.

Tapi semuanya, terpulang pada massa pemilih, rakyat sudah rasional cara berpikirnya.***(dimuat pada Tabloid DetikNews edisi 19 April 2010)

Iklan

Mei 13, 2010 Posted by | ekonomi, isu lokal, politik | , , , | 1 Komentar

Kemiskinan Mempertemukan Marlis-Aristo


Oleh: Eko Yanche Edrie

Kemiskinan ternyata adalah kata kunci yang mempertemukan jalan pikiran Marlis Rahman dengan Aristo Munandar. Dalam lima tahun terakhir ini Marlis Rahman adalah Koordinator dari Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi. Dimana kemudian lahir gagasan Kredit Mikro Nagari (KMN) yang inti pokok programnya memberdayakan masyarakat dengan modal yang tak terjangkau perbankan. Tiap nagari diserahi otorisasi untuk mengelola Rp300 juta yang boleh digulir dan digilir dengan pola sesuai nagari masing-masing.

KMN yang sangat bersifat lokal itu lalu diterjemahkan oleh Bupati Agam Aristo Munandar dengan mengawinkan KMN dan BMT. Dengan tetap mengedepankan prinsip memperteguh sikap bernagari, beradat dan beragama, maka dana KMN yang Rp300 juta dari Provinsi itu dikelola oleh Baitulmaal Watamwil (BMT) di seluruh nagari yang ada dalam Kabupaten Agam. Sedang di Kabupaten/Kota lain punya pola sendiri pula.

Hasilnya, sejak 2007 perkawinan program yang dikoordinasikan oleh Marlis Rahman di tingkat provinsi dan diejawantahkan di Kabupaten/Kota menurut kultur masing-masing nagarinya telah mampu membangkitkan ekonomi rakyat kecil menjadi lebih berdaya.

Apa alasan lain melahirkan KMN? Menurut Marlis Rahman program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan berbagai departemen, untuk tingkat daerah perlu lebih dipercepat lagi gerakannya. Salah satu yang belum tersentuh program-program nasional adalah intervensi modal usaha bagi masyarakat miskin yang bisa lebih mempercepat lagi kebangkitan mereka dari garis kemiskinan dan kemudian diharapkan mampu berdiri sendiri.Intinya, program ini adalah untuk memberikan stimulus modal usaha bagi masyarakat di nagari-nagari agar mereka cepat keluar dari garis kemiskinan. Stimulus itu adalah dalam bentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Kredit Mikro Nagari (KMN)

Dengan Kredit Mikro Nagari ini masyarakat yang tadinya sudah ‘mulai bangkit’ dapat lebih diberdayakan lagi dengan memupuk usaha-usaha mereka sendiri. Di nagari-nagari, penduduk miskin tidak seluruhnya miskin karena tidak punya usaha, tetapi banyak pula yang miskin karena mereka tidak punya modal. Mereka hanya butuh modal kecil yang tak lebih dari Rp1 juta untuk usahanya. Di nagari yang memiliki pasar tradisional, bertebaran para pemberi modal rentenir yang amat mencekik. KMN, justru salah satu ditujukan untuk menjauhkan masyarakat miskin itu dari lilitan utang pada rentenir  (Melawan Kemiskinan dari Nagari, Bambang Istijono dkk, Bappeda Sumbar 2009)

Dengan proyeksi Rp300 juta setiap nagari, maka ada harapan selain mengasah semangat enterpreneur masyarakat juga untuk mendidik masyarakat mengelola keuangan nagari secara lebih profesional.

Pola KMN yang menggulir dan menggilir penyaluran dana bantuan kepada masyarakat miskin maka citra buruk tentang dana bergulir adalah ‘dana habis dan hibah’ seperti yang selama ini melekat di nagari-nagari mulai diperbaiki. Caranya, adalah dengan melibatkan sebanyak mungkin fungsi-fungsi sosial yang ada di nagari tersebut yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda sampai ke mamak kepala waris. Semua melakukan pengawasan agar dana yang disalurkan tetap bergulir dan bergilir kepada penerima berikutnya.

“Di Agam, tiap kali KMN akan disalurkan oleh BMT harus dilakukan pada ba’da Ashar di mesjid. Yang menerima kredit harus shalat berjamaah dulu. Jadi sekaligus kita mengajak masyarakat untuk senantiasa dekat dengan mesjid,” ujar Aristo Munandar tahun lalu kepada saya tatkala menyiapkan buku ‘Melawan Kemiskinan dari Nagari

Penyaluran KMN benar-benar dengan menggunakan data kemiskinan yang sudah valid. Di situlah gunanya penyamaan (verifikasi) data kemiskinan yang sudah by name by addres tersebut. Dengan mengacu data itu akan terlihat siapa-siapa yang berhak menerima dana bergulir dan untuk yang bergilir juga sudah jelas dari data itu juga.

Gagasan Kredit Mikro Nagari ini kemudian ternyata menghasilkan pembelajaran yang bagus untuk menyatupadukan pemikiran-pemikiran di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota. Sebab sebelum ini dicanangkan pada pertengahan tahun 2007 yang silam, sudah diancang-ancang akan didahului dengan membuat komitmen bersama antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota. Kesediaan pemerintah provinsi untuk mengalokasikan dana Rp300 juta untuk nagari-nagari yang terpilih harus diikuti dengan kesediaan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana sebesar Rp300 juta untuk nagari-nagari yang terpilih. Artinya jika pemerintah provinsi pada tahun 2007 menyediakan dana sebesar Rp300 juta x 100 nagari dibagi ke 19 kabupetan/kota, maka masing-masing kabupaten/kota juga mesti bersedia mengalokasikan 300 juta x jumlah nagari di daerahnya yang mendapat kucuran KMN provinsi itu.

Walhasil pembelajaran yang diperoleh di situ adalah makin bisa diperbaiki hubungan provinsi dan kabupaten/kota yang dikhawatirkan mendingin terbawa dampak eforia otonomi daerah. Satu koordinasi yang baik bisa dilahirkan dari penanganan Kredit Mikro Nagari secara bersama-sama ini. Itu juga salah satu yang menjadi point penambah nilai bagi Sumatera Barat yang pada tahun 2009 ini mendapat posisi keempat terbaik dalam pelaksanaan otonomi daerah versi Majalah Otonomi.

Dengan gagasan-gagasan seperti itu, sejak dilaksanakan pada 2007, pemerintah provinsi sudah mengucurkan Kredit Mikro Nagari itu sebesar Rp300 juta x 100 nagari (2007) dan Rp300 juta x 84 nagari (2008) Jumlah ini, sesuai dengan komitmen para Bupati/Walikota dengan Gubernur ditambah alokasi APBD Kabupaten/Kota sebanyak yang disediakan Pemprov Sumbar.

“Saya senang, setiap kali datang ke Sumatera Barat selalu ada sesuatu yang baru,” pengakuan tulus dari Presiden SBY merespon program antikemiskinan ini. Presiden mengatakan bahwa bicara tentang orang miskin sangat tidak menyenangkan sekali. Jika bicara tidak didengar, bila berkumpul selalu berada di pojok. Saya secara pribadi merasakan itu, karena saya memang dibesarkan dari keluarga miskin,” kata Presiden SBY (situs www.presidensby.info – edisi 21 September 2007)

Dalam pidatonya di Parik Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Presiden Yudhoyono mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang sudah mencapai angka 39 juta (17,07 persen) dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp52 triliun.

Presiden SBY sangat senang, orang Sumatera Barat sudah memikirkan cara-cara untuk mengentaskan kemiskinan ini secara lebih strategik dan sistematis. Ia sangat meyakini bahwa pola tungku tigo sajarangan (ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai) adalah triumvirat yang sangat melembaga di nagari-nagari.

Ini sangat khas Minangkabau. Jika ada anak kemenakan yang terlantar, maka yang akan malu adalah ninik mamak dan kaumnya. Dengan demikian semua akan terdorong untuk mempersamakan agar yang miskin bisa dapat hidup layak dalam kaum itu. Dan program tentu tidak boleh putus begitu saja sampai masyarakat di nagari-nagari benar-benar bisa berdaya secara ekonomi. Koordinasi yang dilakukan Marlis Rahman selama ini tentu mejadi makin layak dilanjutkan oleh Aristo. Sebab tugas sebagai Ketua Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan secara ex officio diemban oleh Wakil Gubernur. Sekarang, tinggal pada rakyat saja: dilanjutkan atau tidak? (dimuat pada Tabloid DetikNews edisi 12 April 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | ekonomi, pemerintahan, politik | , , , | 1 Komentar

Meningkatkan Awareness Produk UKM di Hati Konsumen


Terus menerus disorongkannya kepada publik tentang perlunya mencintai produk dalam negeri khsususnya produk UKM, memberikan makna kepada kita semua bahwa produk UKM belum berada pada tempat yang semestinya, belum on the track. Setidak-tidaknya dapat dikatakan tingkat awareness publik kepada produk UKM masih berada di belakang  awareness publik kepada produk usaha besar atau manufaktur (dan tentu saja termasuk produk asing)

Dari waktu ke waktu sepertinya urusan kita tak kunjung selesai untuk menganjungkan produk UKM anak bangsa ini ke posisi yang setara dan seterhormat produk usaha berskala besar maupun produk UKM asing.

Berbagai upaya sudah dilakukan, baik oleh para pemain UKM sendiri maupun pemerintah di daerah-daerah yang memfasilitasi kampanye mencintai produk UKM. Dan itu sudah berlangsung lama. Dari pameran UKM hingga seminar, dari pelatihan peningkatan kualitas sampai pemberian skim kredit dengan bunga rendah.

Presiden Soeharto tahun 1985 memprakarsai Pameran Produksi Indonesia (PPI). Tak tanggung-tanggung, para pelajar seluruh Indonesia, pengurus Karang Taruna, PKK, Ormas Pemuda, mahasiswa dan tokoh masyarakat di desa-desa diundang ke Jakarta untuk menyaksikan PPI tersebut. Semua diharapkan dapat mengampanyekan betapa berharganya produk dalam negeri dan produk usaha kecil dan menengah. Pak Harto bilang, mencintai produk dalam negeri adalah ujud nasionalisme yang sesungguhnya.

Tak kurang pula kelompok penyanyi adik-kakak, Trio Bimbo (Sam-Acil dan Jaka) menciptakan lagu ‘Aku Cinta Buatan Indonesia’. Lagu itu senantiasa dikumandangkan di TVRI serta di ratusan radio siaran swasta di Indonesia pada saat berlangsungnya PPI 1985.

Sepanjang tahun 1980an itu, kampanye cinta produk Indonesia meluas sampai ke penggunaan bahasa Indonesia. Apa-apa yang berbau bahasa asing harus diindonesiakan. Jakarta Fair yang sudah berlangsung sejak zaman Ali Sadikin, diubah menjadi Pekan Raya Jakarta. Kata Real Estate yang sudah lama familiar diindonesiakan menjadi realestat. Yang paling hebat adalah perintah Menteri Penerangan Harmoko: ubah semua akta notaris radio-radio siaran swasta yang berbau asing. Di Padang misalnya Radio Don Bosco harus ganti nama menjadi Dikara Bawana. Radio El Kartika tidak boleh lagi pakai ‘El’ karena itu sangat berbau hispanic.

Mangkus?

Ya!

Dalam waktu relatif singkat semangat berindonesia meluas di seluruh tanah air.

Tapi apakah orang makin mencintai produk dalam negeri dan khususnya produk UKM? Tunggu dulu.

Nama memang sudah berganti, tetapi tiap hari di berbagai radio pemutaran lagu-lagu asing makin marak. Perfilman nasional yang umumnya diusahakan oleh usaha menengah sepanjang dekade 80an hingga 90an ambruk. Boleh dihitung dengan jari produser Indonesia yang ‘nekat’ membuat film nasional. Orang lebih suka nonton film keluaran Hollywood.

Anak-anak muda masih lebih condong pakai Levi’s yang sering dipakai pengembala sapi di Texas ketimbang memesan celana ke salah satu penjahit di kotanya. Merk-merk Armani, Playboy, Executive dan seterusnya menjadi impian kaum urban.

Restoran-restoran franchise siap saji lebih diserbu anak muda dan orang dewasa sekalipun. Pada kurun waktu dua dekade sebelum ini janjian anak muda lebih banyak dibuat di KFC, di PizzaHut, di McD atau di Hokben. Hanya orang-orang dengan selera lama yang masih tetap doyan ke Bu Dibyo, ke Bang Kumis, ke Warteg, ke RM Simpangraya. Cotto Makassar dan Konro hanya ramai oleh komunitasnya sendiri.

Datanglah ke Cibaduyut pada waktu itu, hanya orang-orang mapan saja yang berbelanja sepatu. Di berbagai pertemuan, kaum hedonis lebih suka pamer merk luar ketimbang produk bangsa sendiri. Asal dari luar, biarlah barang dari Cina sekalipun yang harganya sangat miring.

Kaum perempuan kelas menengah di Sumatera Barat misalnya pada kurun waktu itu sangat bangga pakai merk luar ketimbang pakaian yang bahannya disulam oleh kelompok sulaman H.Rosma atau menggunakan produk konveksi dari Nagari Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Berkampanye Lagi

Apa sesungguhnya yang terjadi? Sehingga upaya kampanye habis-habisan yang dilakukan ternyata belum kunjung membikin baik nasib produk UKM. Atau setidak-tidaknya masih membuat produk-produk UKM jalan di tempat. Ia tidak mati. Bahkan ketika krisis multidimensi melanda Indonesia, seringkali UKM disajung-sajung sebagai lembaga bisnis yang tahan banting. Tak goyah oleh terpaan badai.

Agaknya ada dua hal penting yang perlu kita gencarkan lagi. Pertama pemberian contoh tauladan oleh para pemimpin, kaum selebriti ataupun figur-figur publik untuk seserius-seriusnya membesarkan produk UKM Nasional. Saya menyebutnya produk UKM Nasional, karena ada juga produk UKM asing, misalnya apakah perlu mendewa-dewakan guci buatan Ghuongzou dibanding keramik-keramik dari Padalarang, Plered dan sebagainya.

Memberikan penyadaran penggunaan produk UKM kepada para pemimpin dan selebritis adalah satu hal, tetapi menyampaikan kepada publik bahwa mereka para pemimpin dan selebritis itu sudah menggunakan produk UKM sangat mungkin dilakukan. Paling tidak dengan prakarsa Kementerian Koperasi/UKM dilakukan pendekatan ke para produser acara di berbagai stasiun TV. Selama ini kredit titel di bawah gambar seorang pemimpin atau selebritis yang sedang tampil paling-paling hanya namanya saja. Rasanya tidak akan terlalu menyita space pabila secara periodik dicantumkan merk pakaian yang melekat di tubuh mereka. Kalaupun tabu dari etika periklanan, maka cukup dicantumkan saja bahwa yang dipakai Menteri Sekretaris Negera Hatta Radjasa saat ini adalah produk UKM.

Begitu juga pada moment-moment pertemuan resmi (pada saat rehat), mesti ada ekspose dari pembawa acara yang menyebutkan bahwa tas yang dipakai Ibu Menteri Kesehatan tadi adalah buatan Tanggulangin. Atau jaket kulit Pasha Ungu tersebut adalah buatan perajin dari Padang Panjang Sumatera Barat.

Yang kedua adalah soal periklanan. Adalah wajar kalau produk-produk dari pemain besar merajai pasar karena mereka juga menguasai space dan slot iklan di berbagai media. Penguasaan itu karena uang mereka banyak. Kecuali itu, apresiasi pengusaha besar tentang iklan sudah sangat bagus. Bahkan pada umumnya dalam neraca perusahaan, biaya iklan tidak lagi disebut sebagai biaya entertainment namun sudah merupakan biaya rutin yang harus selalu ada. Bagi produknya yang sudah dikenal luas, biaya iklan itu lalu diubah menjadi biaya untuk menjaga citra produk. Lihatlah, apa perlunya Pepsodent terus menerus beriklan, bukankah produk itu sudah dikenal luas?

Pia Yogya atau enting gurih dari Semarang tak sekalipun kita lihat tayangan iklannya di televisi. Rumah makan Padang, RM Sederhana tak terlihat di slot ilan TV seperti KFC dan McDonald beriklan. Kaos antik bermerk Jogger dari Kuta Bali semestinya membanggakan kita kalau iklannya ditayangkan di TV nasional atau koran nasional. Begitu juga dengan produk sarung basah dari Samarinda harus seterhormat sarung Gajah Duduk dari pemain besar Pismatex.

Pengusaha UKM sering menganggap tak perlu beriklan karena harga jual produknya tidak seberapa. Tapi kenapa permen Hexos yang per bijinya Rp250 bisa beriklan di TV dan di Majalah, sementara Mpek-mpek ‘Selamat’ dari Jambi per bijinya Rp1.500an jangankan di TV nasional, di koran lokalpun tak beriklan.

Pengalaman saya dengan kalangan pengusaha UKM di daerah menunjukkan bahwa iklan masih dilihat sebagai ‘uang keluar’ yang hanya untuk gagah-gagahan saja. Karena itu kalangan UKM beriklan di koran lokal hanya kalau sedang berulang tahun atau ikut serta mengucapkan selamat pada iven tertentu atau sekedar ucapaan dukacita atas meninggalnya sesorang.

Iklan Bersama

Pandangan miring tentang iklan ini baru untuk daerah. Belum lagi kalau UKM diajak beriklan di televisi atau media nasional yang biayanya besar tentu akan membuat mereka (UKM) membelakangi para account executive (AE) yang datang menawarkan space iklan. Untuk membayar Rp15 sampai Rp20 juta per spot di TV Nasional yang durasinya paling 60 detik sekali tayang terasa masih amat berat bagi industri rumah tangga makanan ringan amplang di Samarinda.

Kementerian Koperasi/UKM sudah waktunya memfasilitasi perihal iklan ini. Mungkin terlebih dulu mengajak kalangan media dan kalangan periklanan untuk memberi pemahaman tentang perlunya iklan bagi produk UKM guna mencapai awareness yang baik di hati masyarakat. Kementerian mesti mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi seperti ke daerah-daerah.

Setelah itu Kementerian bisa menghimpun asosiasi UKM untuk membuat iklan bersama dengan biaya bersama. Usaha-usaha dari jenis berbeda dihimpun dalam satu kluster lalu pada tahap pertama diberikan subsidi (atau kalau perlu bantuan penuh) untuk merancang iklan dan membiayainya. Misalnya batik tulis Yogya digabung dengan Apel Malang, Mukena Bukittinggi, senapan angin Bandung, gitar Sidoarjo, Konro Makassar. Barangkali frekwensinya tidak perlu terlalu sering, tapi dari blocking time di TV atau di majalah dan koran nasional produk-produk dalam satu kluster tadi dapat tayang secara bergantian.

Medium lain untuk kampanye produk misalnya pameran seperti SMEsCo 2009 yang digelar pertengahan Oktober ini di Jakarta adalah juga penting. Akan tetapi janganlah ajang seperti itu orientasinya adalah transaksi saja. SMEsCo hendaknya juga dapat berperan mempertinggi awareness publik terhadap produk-produk UKM yang ditampilkan di sana.

Kementerian Koperasi dan UKM yang menyelenggarakan hajat tersebut memang sudah bikin ancang-ancang untuk bisa mecapai transaksi sampai Rp37,4 miliar. Tapi apa gunanya kalau setelah itu tak ada melekat sedikitpun sentimen produk UKM tersebut di hati pengunjung.

Apa artinya?

Artinya, agar pengunjung tak menyumpah serapah setelah membeli produk-produk UKM di ajang SMEsCo 2009 karena mutunya amburadul, jelas produk UKM yang ditampilkan di sana adalah produk pilihan. Menurut informasi memang demikian adanya bahwa peserta adalah UKM-UKM yang sudah terseleksi dari masing-masing daerah.

Bagaimanapun tetap akan terjadi ‘pertempuran’ antara nasionalisme dengan pragmatisme. Satu sisi kita mencoba menjadi bangga minum kopi Aceh dibanding minum semangkuk kopi Starbuck. Tapi apa selera bisa didustai dengan berselimut nasionalisme? Kalau memakai Levi’s 505 lebih nyaman dan tahan dibanding memakai jeans keluaran Cihampelas, apa mau dikata? Apakah kita harus berbohong mengatakan kejadian sebenarnya ketika kita dilayani dengan sangat ramah oleh pramusaji yang cantik di pintu Pizza Hut ketimbang diterima dengan muka cemberut oleh pelayan restoran sate di kawasan puncak?

Kesimpulannya, setelah semua sepakat mengangkat produk UKM ke anjungan yang lebih terhormat, harus diikuti dengan memberi suri tauladan kepada rakyat banyak. Suri tauladan itu mesti diperkaya oleh kampanye yang pas dan strategis. Jangan lagi UKM memandang rendah arti iklan. Akhirnya sebelum beriklan di TV dan koran nasional secara berkelompok, segala sesuatu di ‘dapur’ UKM itu harus sudah tertata baik. Sudah harus manajemen kendali mutunya dijaga sebaik-baiknya agar publik tidak merasa dibohongi oleh iklan dan ajakan-ajakan sales promotion girl di gerai-gerai pameran semacam SMEsCO 2009 nanti. Apalagi pameran kali ini menyertakan UKM asing yang akan dijadikan kaca pembanding bagi produk-produk nasional.

Menggunakan lembaga-lembaga pengontrol mutu, mendapatkan sertifikasi ISO, sertifikasi SNI, sertifikasi Depkes dan sebagainya sudah harus menjadi keharusan bagi usaha-usaha UKM. Ini akan memberikan dukungan bagi pencitraan produk dalam rangka memenangkan hati konsumen nasional.

Dengan semua upaya di atas, maka produk UKM akan dapat melenggang masuk gelanggang bersaing dengan produk UKM asing maupun dengan produk industri besar. Tak perlu lagi adanya usaha-usaha memberikan proteksi. Selain berlawanan dengan WTO dan prinsip pasar bebas, proteksi hanya akan membuat usahawan kecil dan menengah serta koperasi kita jadi manja dan tak tangguh untuk di pasar.

Satu hal yang perlu menjadi poerhatian bersama adalah agar semangat membangun UKM jangan hanya temporer. Artinya SMEsCO 2009 boleh jadi sebuah ajang bagi penampilan puncak-puncak produk lokal secara internasional, tetapi sepulang dari SMEsCO para pengusaha dan para pejabat Dinas Koperasi & UKM harus membawa pulang banyak PR. Itu artinya, SMEsCO 2009 selain sebagai sebuah expo harus juga dimanfaatkan sebagai forum studi bagi peningkatan mutu produk UKM di daerah. Dengan demikian pada waktu-waktu mendatang selain citra sebuah produk UKM jadi meningkat karena ikut SMEsCO, hendaknya pada SMEsCO berikutnya kualitas produk peserta meningkat setelah digojlok lagi di dapur dengan mengimplementasikan hasil belajar di SMEsCO 2009.

Jadi marilah kita tunggu, Keripik Balado Christine Hakim di Padang bisa sesajar dengan produk milik pemain besar. Keripik Balado hendaknya sama  terhormatnya dengan Cokelat Silver Queen di etalase Carrefour bahkan satu hari sampai ke Hypermart di Singapura. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? (Eko Yanche Edrie/www.padangmedia.com)

Desember 4, 2009 Posted by | ekonomi | , | Tinggalkan komentar

Jalan Tol, tak Sekedar Infrastruktur


Ketika jalan tol Jagorawi diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978 ada decak kagum orang-orang di daerah menyaksikan lewat layar televisi hitam putih. Tentu saja jalan yang lebarnya tak ada banding dengan jalan-jalan di kabupaten-kabupaten di luar Jawa menjadi jalan yang amat mewah ketika itu.

Ruas jalan antara Jakarta – Bogor – Ciawi yang dibangun sejak tahun 1973 itu merupakan pengalaman baru bangsa Indonesia dalam berlalu-lintas darat. Bahwa kemudian akhirnya diperkenalkan kepada masyarakat kita tentang kisah sepotong jalan dimana setiap yang lewat di atasnya harus dikenai biaya.

Pengenaan biaya itu dimungkinkan dengan kompensasi bahwa jika pengguna jalan melewati jalan non-tol, besar kemungkinan akan menemui hambatan. Tapi ini adalah sebuah jalan yang dikonsep untuk bebas hambatan. Karena itulah pengguna dikenai tarif tertentu di pintu tol Jagorawi.

Justru awalnya jalan ini hanya digagas untuk sekedar jalan bebas hambatan saja tanpa ada istilah ‘tol’ dengan pentarifan tertentu. Tapi kemudian diketahui jalan kualitas prima ini dibangun dengan biaya besar dan setelah dioperasikan maka pemeliharaannya memerlukan biaya besar juga. Karena itulah pemerintah mulai memikirkan bagaimana caranya biaya operasional pemeliharaan jalan ini bisa diadakan tanpa membebani APBN.

Maka Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) Ir. Sutami mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar jalan yang ini dijadikan jalan tol. Pemerintahpun setuju. Tak sampai sebulan sejak diresmikan pada Februari 1978, pemerintah menerbitkan PP No 4/1978 yang sejatinya hanya tentang penyertaan modal untuk mendirikan BUMN PT Jasa Marga. Perusahaan baru inilah yang kemudian ditugasi mengelola jalan tol Jagorawi.

Sejak itu pembangunan infrastruktur bagi melancarkan transportasi darat –terutama di Jakarta dan sekitarnya—mulai dilakukan dengan pendekatan tol. PT Jasa Marga mendapat tugas untuk mengembangkan jalan-jalan bebas hambatan baru. APBN makin mengalami beban berat jika harus diminta untuk membiayai jalan tol. Kebijakan pemerintah mulai membagi pehatian pembangunan jalan. Untuk jalan bebas hambatan diserahkan kepada kerjasama pemerintah – investor sedangkan jalan-jalan reguler dibiayai dengan APBN.

Menyimak ‘perjalanan jalan tol’ pasca-Jagorawi terlihat bahwa sangat dirasakan betapa beratnya beban biaya yang harus ditanggung pemerintah jika seluruh beban itu dipikulkan kepada APBN. Pengamat jalan tol Andreas Wibowo tahun 2005 saja menghitung rata-rata per km jalan tol memerlukan biaya Rp30 miliar.

Hitung-hitungan pemerintah untuk membangun jalan kelas II saja bisa mencapai Rp3.4 miliar/km. Maka sambil ‘berkelit’ dengan anggaran, pemerintah hanya punya daya menambal sulam jalan kelas III yang ada untuk ditingkatkan menjadi jalan kelas II. Menurut hitungan pemerintah, tak kurang dari Rp1 miliar/km diperlukan bagi ‘memoles’ jalan kelas III agar bisa ‘naik pangkat’ jadi jalan kelas II. Demikianlah, ternyata tak murah biayanya agar kita punya jalan kelas II ke atas.

Tak heran kalau lima tahun sejak jalan tol Jagorawi diresmikan, pemerintah mengeluarkan surat utang yang kemudian dikawinkan dengan dana APBN untuk membangun jalan tol berikutnya. Lima tahun berikutnya diterbitkanlah Keppres 25 tahun 1987 yang mengatur soal tol itu. Hingga pada permulaan 1990an atau persisnya 1991 dimulai pembangunan  jalan tol oleh swasta.

Amat menyedihkan sebenarnya kalau kita banding dengan Malaysia (yang jalan tolnya dibangunkan oleh Mbak Tutut) yang sudah sanggup membentangkan 10 kali lipat jumlah panjang jalan tol Indonesia. Setidaknya tercatat sekitar 6ribuan kilometer ‘lebuh raya’ yang mengitari tanah semenanjung.

Jumlah sekitar 700 km jalan tol di Indonsia sesungguhnya tiada berarti dibanding dengan luasnya daratan Indonesia. Apalagi jalan-jalan tol itu hanya menumpuk di Jawa.

Tidak menarik kah berinvestasi lebuh raya di Indonesia?

Sejak dibukanya keran kesempatan bagi kalangan swasta di permulaan 1990an, seperti kita simak sekarang ini terasa betapa pelannya laju pertumbuhan per kilometer pembangunan jalan tol Indonesia.

Penumpukan jalan di sekitar Jakarta agaknya membuat bisnis lebuh raya ini tidak semenarik di Malaysia atau di China. Bisa dimaklumi alasan investor yang ingin pulang modal dan menumpuk laba dengan cepat. Penetapan tarif tol yang kurang menarik membuat investor tidak terlalu yakin akan pulang modal dan beruntung. Sementara itu soal ‘naik tarif’ apapun yang bersifat fasilitas umum di Indonesia jarang yang tidak menghadapi resistensi publik. Bagi investor, ini amat memusingkan.

Sebaliknya, pemerintah ingin cepat-cepat keluar dari keminiman infrastruktur dan ingin cepat mengatasi berbagai kemacetan di daerah urban dengan cara memberi insentif kepada calon investor jalan tol. Salah satu yang sudah dicoba adalah dengan memberikan jaminan penyesuaian tarif kepada pengusaha jalan tol secara periodik. Begitu juga dengan insentif berupa kompensasi biaya pembebasan lahan dengan masa konsensi dan sebagainya.

Tapi sekali lagi kendala yang dihadapi ternyata tak kecil. Janji pemerintah sejak diundangkan UU No 38 tahun 2004 sepertinya agak sulit diterapkan. Khususnya ‘janji’ pada investor jalan tol tentang peninjauan tarif secara periodik itu.

Undang-undang itu dengan tegas mengisyaratkan agar Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyesuaikan tarif tol tiap 2 tahun sekali dengan mengacu pada laju inflasi. Lalu kenapa susah sekali menyesuaikan tarif tol?

Inilah masalahnya. Sejak reformasi, segi-segi yang berhubungan dengan pelayanan publik senantiasai jadi sorotan. Rakyat seperti diarahkan untuk ‘tidak peduli’ dengan persoalan internal pengelola jalan tol. Orang hanya melihat ‘riwayat kelam’ pengelolaan jalan tol selama ordebaru lalu menjadikan kondisi saat ini sebagai kompensasi atas ‘riwayat kelam’ itu. Orang juga makin tak peduli bagaimana keluh-kesah pengelola jalan tol menghadapi berbagai kecaman atas kualitas layanan tol. Orang tak mau tahu, yang penting harga berdasarkan tarif sudah dibayar tinggal pengelola tol membayarkan kewajiban mereka.

Pemahaman publik juga makin ‘rusak’ ketika mereka meyakini bahwa jalan tol adalah jalan bebas hambatan karenanya juga bebas macet. Jelas ini adalah penafsiran yang meleset. Jalan tol bukannya tak mungkin macet. Faktanya tempo-tempo jalan tol dalam kota Jakarta saja mengalami kemacetan.

Logika seperti inilah yang mestinya kita luruskan kembali. Jika memang ‘riwayat kelam’ pengelolaan jalan tol masa lalu itu sarat KKN, silahkan saja penegak hukum yang membereskannya. Sementara secara teknis operasional, jalan tol tetap sebagai sebuah jalan yang sarat dengan berbagai sifat-sifat teknisnya pula. Misalnya, jika tiba waktunya jalan itu harus direhabilitasi, diperbaiki bahkan ada yang harus diganti sama sekali fisiknya. Semuanya membutuhkan biaya. Jika APBN tidak mungkin untuk membiayaainya, maka jelas salah satu jalan adalah dengan membebankan sendiri pemeliharaan jalan tol kepada pengelola jalan tol.

Dengan konsekwensi seperti itulah, wacana menaikkan tarif tol tidak relevan kalau dihubungkan dengan ‘riwayat kelam’ tersebut. ”Penyesuaian tarif tol harus dipahami sebagai janji pemerintah terhadap industri tol, bukan merupakan kehendak investor tol saja. Janji ini sebaiknya dipenuhi bila pemerintah menginginkan tetap kondusifnya industri tol,” kata Direktur Utama Jasa Marga Frans S Sunito seperti dikutip pers.

Jika sedemikian peliknya persoalan jalan tol kita, apa yang mesti dilakukan?

Dari persepektif eksternal, maka pemerintah pun perlu meyakinkan publik bahwa jika Indonesia ingin memiliki infrastruktur berkualitas seperti jalan bebas hambatan lebih panjang lagi, APBN tidak sanggup membiayainya. Karenanya, selain menjadikan industri jalan tol sebagai subsistem desain ekonomi nasional yang berpeluang memacu laju pertumbuhan, industri jalan tol juga mesti diproyeksikan bisa mengembangkan dirinya sendiri dengan biayanya sendiri. Karena itu soal tarif dan kekonsistenan pemerintah dalam melaksanakan UU No 38 tahun 2004 hendaknya menjadi ‘modal’ bagi usaha meyakinkan calon-calon investor membangun jalan tol.

Sementara dari perspektif internal, konsekwensi logis dari ‘kerelaan’ publik menerima kenaikan tarif tol harus diimbangi dengan pelayanan prima para pengelola. Secara teknis tentu saja jalan tidak boleh ada lagi lobangnya, jika ada perbaikan dilaksanakan dengan cara yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu-lintas yang begitu lama.

Masih ingat berita tentang ditutupnya beberapa ruas tol di Jakarta hanya gara-gara tidak ada uang recehan. Soalnya sepele, tetapi ini jelas sangat mengganggu kualitas pelayanan. Okelah, untuk sementara beberapa pintol sudah melayani sistem e-tol dimana yang diperlukan hanya kartu magnetik seperti pola touch and run di Malaysia. Tetapi itu saja tak cukup bila proses sosialisasinya tidak gencar. Kalau perlu dengan marketing yang agresif.

Menyimak pengalaman Malaysia misalnya. Jika Anda melakukan perjalanan di Lebuh Raya Utara Selatan (LRUS) terlihat upaya pengelola tol di situ menjadikan lebih raya itu tidak sekedar infrastruktur. Berkendara di LRUS terasa seperti kita berpiknik. Selain pemandangan lingkungan yang dibuat sedemikian rupa, pada ruas-ruas tertentu rest area benar-benar berfungsi sebagai tempat rehat yang sehat dan bersih. Kita jadi betah berlama-lama berada di ‘hentian sebelah’ pada salah satu ruas LRUS antara Kuala Lumpur dan Seremban misalnya. Di ‘hentian sebelah’ itu segala ada, dari urusan kuliner sampai layanan bank bisa diperoleh.

Jalan tol di Indonesia satu hari pasti bisa seperti itu juga. Dan tentu saja para investor dan pengelola jalan tol sama-sama mendorong masing-masing pemerintah daerah untuk membangun iklim yang sehat agar peluang pembangunan jalan tol di daerahnya jadi terbuka. Kelak, jalan tol tidak lagi hanya menumpuk di Jawa malaikan sudah meluas sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau Papua.

Masalahnya, untuk menjalankan bisnis tol di satu daerah tidak bisa hanya karena memikirkan kebutuhan warga setempat saja melainkan juga memikirkan kebutuhan para pengelolanya. Apakah dengan menanam modal untuk jalan tol antara Padang dan Pekanbaru para pengelola kelak bisa beroleh untung? Kalau tidak, tentu belum jalan tol yang dibutuhkan, cukup jalan kelas II saja. Karena jalan tol, bukan sekedar infrastruktur.(Eko Yanche Edrie/www.padangmedia.com)

Desember 4, 2009 Posted by | ekonomi, transportasi | Tinggalkan komentar

Diperlukan Banyak Relawan Antikemiskinan


Kemiskinan sejak permulaan reformasi menjadi begitu hafal oleh tiap orang di negeri ini. Bahkan untuk memformulasikan kemiskinan sejumlah lembaga harus bertengkar. Kemiskinan versi BPS dengan versi BKKBN saja berbeda.  Sementara cara PBB melihat kemiskinan berbeda dengan cara kita melihat kemiskinan. Maka jadilah kemiskinan sebagai sesuatu yang terus menerus berada dalam diskursus sementara tindakan nyata bagi pengentasannya tidak banyak berkibar.

Berbagai program memang sudah dirancang dan sebagian sudah dijalankan. Tapi masih lebih banyak jawaban parsial. Ibarat sakit kepala yang diberikan sekedar antibiotik, penghilang rasa sakit. Program-program itu misalnya ada dalam bentuk pemberian subsidi BBM, layanan kesehatan serta bantuan langsung tunai (BLT)

Sedangkan program-program yang berbentuk pembukaan kesempatan kerja, pembentukan iklim berusaha bagi UKM yang baik, mendorong munculnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat untuk menolong dirinya sendiri lepas dari kemiskinan masih belum banyak terlihat.

Yang jadi kendala utama adalah kesamaan cara pandang terhadap kemiskinan dan penanggulangannya belum tercipta menyeluruh. Sehingga sering lebih banyak diterjemahkan bahwa kewajiban pengantasan kemiskinan hanya dibebankan kepada negara. Awam lebih meyakini bahwa pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang struktural. Rakyat hanya menerima jadi tanpa ada inisiatif.

”Di Sumatra Barat misalnya, tidak cukup banyak terlihat kelompok maupun individu yang mencoba mengembangan prakarsa masyarakat. Program non-pemerintah yang  bersifat social engineering belum banyak terlihat,” kata mantan aktifis lingkungan hidup nasional Zukri Saad.

Zukri mengambil contoh di Sumatra Barat itu lantaran ia sudah pernah mencoba melakukan upaya-upaya rekayasa sosial yang mengajak masyarakat ke arah kehidiupan yang lebih baik. Kini ia justru banyak melakukan aktifitas bagi rekayasa sosial di Indonesia Timur.

Menurut dia, banyak program dan kebijaksanaan daerah yang belum menjangkau penduduk miskin di sentra-sentra kemiskinan antara lain karena masyarakat miskin itu jauh dari pelayanan dasar dan prasarana ekonomi.

Kebijakan umkum dari atas yang dirancang di gedung-gedung ber AC, banyak yang tidak ’nyambung’ dengan kehidupan nyata kaum papa di berbagai pedesaan dan kawasan pantai. ”Kebijakannya sih bagus. Tetapi itu tadi, tidak aplikatif lantaran adanya missing link antara yang bikin konsep dengan masyarakat sebagai objek,” kata Zukri.

Karena itu ia mengajak sejumlah kawan-kawannya untuk mau terjun sendiri tanpa harus bergantung lagi pada konsep-konsep yang tidak aplikatif tadi.

Ketika didata bahwa kehidupan masyarakat di kawasan pesisir barat Sumatra Barat yang hampir seratus persen adalah nelayan tapi tidak berdaya sama sekali menggali potensi bahari yang besar. Maka salah satu dari ’skuad’ Zukri itu adalah Johny Halim Ja’far. Entah karena sama-sama alumnus ITB, keduanya jadi cocok. Dengan sejumlah kawan-kawan yang lain dirancanglah apa yang mereka sebut menjadikan nelayan lokal bervisi global.

”Potensi laut kita amat besar, tetapi kebesaran potensi itu hanya jadi santapan nelayan-nelayan asing berlalu-lalang di depan pantai Sumatra Barat. Tak dapat kita salah orang asing, karena secara teknologi, permodalan dan kecakapan sumber daya manusia mereka lebih unggul. Karena itu hanya ada satu kata: berdayakan nelayan lokal,” kata Johny yang resminya adalah penguasaha real estat, bukan nelayan. Tetapi ia lihat selama ini nelayan lokal sepertinya hanya sekedar untuk bisa menangkap ikan-ikan yang jadi konsumsi lokal. Tuna dan ikan-ikan kelas satu lainnya seolah mereka (nelayan lokal) tak boleh ikut serta.

Menurut Johny harus ada upaya atau inisiatif yang dilakukan guna mengubah nasib kaum nelayan ini. Tapi ia mengaku ini tugas berat lantaran yang dilakukan adalah mengubah cara berfikir dan kebiasaan nelayan.

Maka dirancanglah kerja besar yang membutuhkan modal juga besar. Nelayan yang akan diajak tentu saja tak punya modal. Karena satu kapal yang domodifikasi dari kapal tinda bisa menjadi kapal mini long liner Ia bersama sejumlah karibnya kini tengah berupaya melakukan modifikasi sederhana kapal tonda menjadi mini long liner, agar bisa mengalihkan orientasi nelayan  menjadi nelayan tuna.

Awal 2007 enam kapal sudah siap, Johny dan kawan-kawan memang mencoba habis-habisan, termasuk habis-habisan untuk mendanainya. Kelompok yang semula . Karena ini ibarat memandikan kuda, yang empunya kuda hulu harus masuk air. Masyarakat butuh ‘contoh soal’ tak bisa diajak-ajak begitu saja mengerjakan sesuatu yang belum jelas ujudnya.

Kapal berlayar, yang diincar pun akhirnya dapat. Tuna berhasil diraup nelayan anggota kelompok Jhony. Tapi pertengahan 2007 badai yang mengamuk sepanjang musim buruk tahun ini menenggelamkan dua dari empat kapal. Tapi Jhony dan kawan-kawan tak menyerah. Sekalipun tidak mendapat dukungan bantuan permodalan dari pemerintah, upaya mengangkat harkat nelayan ini tidak berhenti. “Saya harap makin banyak hendaknya orang yang mau menggerakkan semangat kewirausahaan pada orang-orang kecil. Untuk itu diperlukan wirausahawan sosial yang tak melulu bersandar pada tujuan bisnis,” tutur Zukri Saad.

***

 

Di laut kaum nelayan butuh dorongan dari wirausahawan sosial, sedang di darat para petani mengalami nasib yang tidak kurang pula menyedihkannya. Para petani hortikultura dan petani padi senantiasa hanya jadi permainan para tengkulak, para toke dan pengusaha tani.

“Masalahnya karena nyaris tidak ada yang mau terjun pasang badan untuk menggelorakan semangat kewirausahaan para petani. Banyak pebisnis yang menganggap bertanam investasi di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan adalah pekerjaan sia-sia dan penuh risiko. Bahkan perbankan pun tak banyak yang tertarik membiayainya,” kata Kreatiko Boentoro, seorang pebisnis tapi mau menerjuni subsektor tanaman pangan. Ia jaminkan hartanya untuk para petani di Pesisir Selatan bisa menuai hasil yang lebih besar dari sawh mereka.

Tetapi seperti juga Jhony Halim, upaya itu rupanya penuh onak dan duri. Boentoro tersandung perkara. Ia dituduh melakukan kredit fiktif. Hartanya disita, tapi ketika ia dinyatakan bebas oleh pengadilan, ratusan hand tracktor yang jadi jaminan kreditnya sudah hancur. Maksud hati mengentaskan kemiskinan di Pesisir Selatan berantakan.

Menyerahkah Boentoro? “Tidak, saya tetap akan bersama-sama para petani. Jika urusan perkara saya selesai, saya akan kembali mendorong para petani ke sawah-sawah di daerah itu agar kehidupan yang lebih baik dapat dicapai,” katanya.

 

***

 

Patani sayur baik di kawasan sepanjang lereng Merapi dan Singgalang maupun di dataran tinggi Alahan Panjang sudah lama hanya menjadi objek permainan para tauke. Semurah-murahnya harga sayur namun yang namanya tauke tak pernah rugi. Tinggallah petani hanya menerima nasib tidak bisa memiliki posisi tawar yang seimbang dengan para tauke tadi.

“Jadinya petani sayur kita kehidupan mereka berputar-putar begitu saja,” kata Joni mantan aktifis lingkungan hidup yang kini dipercaya menjadi Kepala Dinas Pertanian. Jauh sebelum menjadi Kepala Pertanian, Joni sudah menggelorakan upaya menjauhi pestisida. Menurutnya jika petani lokal hendak mengakses pasar internasional agar beroleh untung yang lebih besar haruslah memulainya dengan pertanian bersih alias bebas dari pestisida bakan dari pupuk kimia.

“Harga yang diterima petani saat ini hanyalah harga yang sangat jauh selisihnya dari harga pasaran internasional. Tapi produk petani sayur kita tidak bisa mengakses pasar internasional semisal Singapura atau Malaysia lantaran kebelumbebasan produk kita dari pestisida dan pupuk kimia,” kata Joni.

Beberapa tahun lalu bersama Zukri Saad ia mulai mencoba menanam kentang dan tanaman hortikultura lainnya yang tidak menggunakan sama sekali pupuk maupun pestisida. Joni dan kawan-kawannya memanfaatkan lahan-lahan penduduk di kawasan Alahan Panjang. Hasilnya? Luar biasa. Tetapi rupanya mengajak masyarakat yang sudah terbiasa dengan pupuk kimia dan pestisida  agar menjauhinya amat sulit. Sulit meyakinkan petani konvensional yang lebih tergiur dengan tradisi lama. Bagi petani masih dipentingkan kuantitas, volume produk yang besar ketimbang produk yang diterima pasar internasional. “Mereka anggap terlalu lama prosesnya dan hasilnya amat sedikit,” kata Joni.

Tak cukup hanya itu, ia pun bersama kawan-kawannya alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas mendirikan apa yang disebut Institut Pertanian Organik (IPO) di Aie Angek Kecamatan X Kotto Tanah Datar.

Obsesinya: satu hari seluruh produk pertanian Sumatra Barat bisa diterima di pasar Singapura, tentu saja dengan harga yang lebih baik. “Pada akhirnya kita sampai pada perbaikan nasib petani, jangan lagi hanya ‘dimakan’ para toke,” kata dia.

Ia mengakui pengalaman di Alahan Panjang terulang pula di Aie Angek. Sulit meyakinkan banyak petani untuk berangsur beralih ke pertanian organik. Resistensinya masih besar. Namun Joni ingin menunjukkan bukti bahwa apa yang dimaksud dengan pertanian organik jauh lebih bernilai ekonomis dibanding pertanian anorganik. “Saya akan terus berusaha meyakinkan petani bersama kawan-kawan di IPO,” katanya.

***

 

Di Aie Angek, Joni dan kawan-kawan mendirikan Institut Pertanian Organik, di Kelok Dama, Kinari Kabupaten Solok, Yongki Salmeno mendirikan Pusat Pelatihan Alam Pertanian (Puspatani) Kelok Dama.

Sejak 2001, mantan wartawan Kompas memutuskan terjun ke pedesaan menggeluti peternakan, perikanan dan pertanian. Peraih penghargaan presiden untuk wartawan lingkungan hidup terbaik nasional tahun 1989 dan mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas ini sudah membulatkan tekad untuk back to basic, memilih profesi menjadi petani.

Keterpaduan, peternakan, perikanan dan pertanian hortikultura menjadi inti upayanya. Sebagai insinyur peternakan, Yongki melihat usaha peternakan masyarakat di pedesaan belum lagi berkembang. Maksudnya, peternakan masih sebagai usaha sampingan. “Padahal beternak, berkolam ikan, membuat pakan ternak dan pakan ikan serta bertanam sayuran adalah sesuatu yang bisa dibuat terpadu. Memang modalnya perlu agak banyak, tetapi jika ini dikerjakan berkelompok niscaya akan berhasil juga,” katanya.

Maka setelah melakukan berbagai uji coba, termasuk menemukan formula untuk mempercepat pertumbuhan berat badan sapi dan ‘mengerem’ bau busuk dari kotoran sapi dan ayam, Yongki berhasil. Ia lalu membuat ranch yang lebih representatif. Kotoran sapi dimanfaatkan untuk keperluan perikanan dan pertanian. Sementara beberapa tanaman seperti jagung selain dijual, juga diperuntukan untuk pakan ternak dan pakan ikan yang pabriknya dia dirikan di dekat ranch.

Setelah menemukan ‘hasil’ Yongki yang juga lama malang melintang di lingkungan LSM lingkungan hidup berusaha membagi kebisaannya itu kepada para petani sekitarnya. Awal 2005 ia mendirikan Puspatani yang kemudian diresmikan oleh Mentan Anton Apriantono.

Kini Yongki terlanjur cinta dengan dunia pertanian, cinta kehidupan petani. Ia ingin membagi cintanya melalui Puspatani Kelok Dama. Ia ingin meneruskan usaha-usaha kewirausahaan Zukri Saad seniornya menodorong para petani menuju ke kehidupan yang lebih baik dan tak lagi termarjinalisasi. Ia berharap bisa berbagi ilmu dan bertukar pengalaman dengan petani di sini. Dengan fasilitas yang ada saat ini Puspatani Kelok Dama bisa memberikan pelatihan gratis kepada petani secara periodik, termasuk fasilitas nginap dan makan, ala petani tentunya.(eko)

Oktober 10, 2008 Posted by | ekonomi | Tinggalkan komentar

Mengintai Investor di IRIF


Oleh: Eko Yanche Edrie

 

HARI ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berhelat. Atas prakarsa lembaga itu digelarlah apa yang disebut IRIF (Indonesian Regional Investment Forum) alias pertemuan para investor asing dengan para kepala daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia.

Ini bagus-bagus saja. Bahkan boleh disebut sebuah prakarsa yang seharusnya ada sejak lama. Dimana kontak langsung dengan para calon investor dengan kepala daerah bisa lebih menukik pada penyampaian keinginan masing-masing pihak dan ada panduan bersama daripada masing-masing daerah maju sendiri-sendiri.

Ya, secara politis tentu saja bagi DPD ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan perhatian para anggotanya ke daerah pemilihannya masing-masing. Tapi tak apalah, asal memang pada bagian akhirnya yang hendak dicapai adalah mendorong terjadinya peningkatan kinerja perekonomian lokal dan regional.

Para kepala daerah bukan tak ada yang sudah memulai loby-loby dengan para calon investor selama ini. Ada! Namun itu tadi, kadang membawa hasil ingga investasi pun tertanam, kadang hanya beranjak dari satu MoU ke satu MoU berikutnya.

Rasanya, dengan apa yang diprakarsai oleh DPD RI ini merupakan kesemptan baik para kepala daerah untuk mengukur sejauh mana mereka dan timnya bisa meyakinkan para calon investor agar masuk ke daerahnya.

Forum ini juga sebenarnya akan menguji seberapa jagonya para kepala daerah meloby orang. Seberapa besar mereka bisa membuktikan kepada publik bahwa mereka bukanlah orang-orang yang hanya ‘jago kandang’ yang ketika harus berhadapan dengan pihak asing langsung ‘sakit perut’.

Ada yang kadang membuat saya ‘rusuh’ atas kebiasaan lokal yang tak siap tampil di forum-forum seperti itu. Saya teringat ketika pernah satu kali ada pertemuan bisnis antara pelabur (investor) dari Selangor dengan pebisnis lokal (terutama perusahaan daerah air minum) Sumbar beberapa tahun lalu. Yang dari Selangor sudah tampil dengan apik dan sangat parlente. Sejumlah bahan cetakan mulai dari company profile sampai ke buku-buku yang dicetak superlux disiapkan dan diserahkan mereka kepada pebisnis lokal. Giliran mereka minta bahan-bahan tertulis serupa dari ‘rang awak’ eh, yang muncul adalah fotokopian-fotokopian bahkan ketika itu saya nyaris tergelak lantaran ada pula yang menyerahkan bahan stensilan. Kala para pelabur Malaysia bertanya tentang potensi ternak lengkap dengan data-datanya, pihak kita hanya menjelaskan dengan lisan saja. Walhasil MoU tetap tinggal MoU.

IRIF, hendaknya tidak buang-buang uang ke Jakarta rame-rame, tapi pulangnya membawa sesuatu yang berharga untuk menggerakkan ekonomi lokal.

 

Oktober 10, 2008 Posted by | ekonomi | Tinggalkan komentar

Memulai dari Petani Cerdas


Oleh: Eko Yanche Edrie

 

Pada usia belia di tahun-tahun 70an saya masih sering mendengar ungkapan orang tua-tua di kampung saya di lereng gunung Merapi di tengah-tengah Sumatra Barat; “Kalau akan bertani juga, kenapa harus sekolah tinggi-tinggi?”

Ungkapan itu dikatakan kepada mereka yang tadinya sudah menamatkan SMA tapi kemudian memilih jadi petani di kampungnya. Itu dianggap aib bagi sebagian besar orang di kampung. Paham yang berkembang, seolah kalau sudah sekolah sampai SMA saja itu harus jadi orang kantoran, jadi orang kota atau setidaknya jangan lagi bersinggungan dengan pacul dan tanah. Biarlah urusan pacul dan tanah serta tanaman yang ada di atasnya menjadi urusan orang desa, orang-orang yang tidak bersekolah.

Paham dan pandangan seperti itu menghinggapi sebagian besar masyarakat di pedesaan pada tahun-tahun 70 sampai 80an. Sementara pada masa itu pula, pemerintah tidak terlalu memperhatikan segi sumber daya manusia petani Indonesia. Yang dipentingkan waktu itu adalah capaian angka produksi yang akan mendukung program swasembada yang tengah gencar-gencarnya digulirkan pemerintah. Pemerintahan baru pimpinan Jenderal Soeharto selepas pergolakan 1965 masih mengalami trauma paceklik masa orde lama. Bahkan diyakini ketika itu bahwa keminiman produksi pangan dan stok pangan nasional telah dengan mudah membuat rakyat terseret pada paham kiri.

Departemen Pertanian pada masa-masa permulaan orde baru senantiasa hanya dicekoki bagaimana produksi padi melimpah. Dengan pendekatan intensifikasi lalu didukung diversifikasi kampanye mencapai stok pangan nasional menggema ke semua pelosok desa. Para petani dimanjakan dengan subsidi pupuk dan pestisida. Sebagian lagi mendapat bantuan mekanisasi. Tapi semuanya tetap berorientasi pada capaian kuantitas produksi belaka.

Bisa dimaklumi kalau keluhannya masih minim ketika itu, lantaran ada keterjaminan pascapanen melalui pembelian gabah besar-besaran oleh pemerintah bagi penyangga stok pangan nasional. Dan proteksi ketat juga diberikan kepada petani untuk melindungi mereka dari serbuan saingan dari luar.

Tetapi petani memang tak pernah membaca ramalan futurolog macam Alvin Toffler yang bicara soal globalisasi, tentang terbukanya sekat-sekat antarbangsa. Tiba-tiba petani di Alahan Panjang Sumatra Barat mesti bersaing dengan petani dari Thailand, petani apel di Batu Malang Jawa Timur harus segera bersaing dengan petani apel dari China. Padi caredek dari rumpun beras solok yang terkenal itu harus bersaing dengan beras vietnam yang diproduksi petani Vietnam.

Para petani tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa rupanya mereka tidak boleh hanya sekedar ‘membaca tanah dan cuaca’ tetapi juga harus ‘membaca pasar’. Kenyataan baru bahwa masyarakat yang mengonsumsi produk pertanian makin lama juga makin terdidik. Tidak semua produk pertanian dilahap begitu saja oleh masyarakat modern. Mereka mulai selektif. Kecenderungan untuk menghindari produk berisi bahan kimia makin meluas di seluruh dunia. Itu artinya petani yang masih belum beranjak dari pola tani konvensional ke pola tani organik pastilah akan ketinggalan atau seperti dikatakan di atas: ‘tidak mampu membaca pasar’.

Beberapa daerah di Indonesia memang sudah memberi perhatian pada peningkatan sumber daya manusia kaum tani. Dari memberikan mereka kursus-kursus budidaya dan teknologi pertanian terapan sampai kepada pemberian pengatahuan tentang agronomi.

Saya teringat dua tokoh penting dari Sumatra Barat yang di zaman mereka dilakukan dengan serius peningkatan kualitas SDM petani. Mereka adalah mantan Gubernur Hasan Basri Durin dan mantan Bupati Solok, Nurmawan.

Hasan Basri Durin di tahun-tahun 90an mulai menyadari bahwa pertanian masih akan menguasai sebagian besar hajat hidup orang di Sumatra Barat, sekalipun tingkat kepemilikan lahan pertaniannya hanya 0,4 ha/KK tetapi menurut Hasan, pertanian tetap akan jadi idola dan pemberi kontribusi besar dalam PDRB Sumatra Barat. Masalahnya bagaimana mengfektifkan minimnya lahan demi mencapai hasil produksi serta mampu meningkatkan daya saing petani daerah itu.

Satu hal yang dilakukan untuk itu adalah mengadopasi apa yang ada di Perfektur Oita Jepang. Gubernur Hasan membawa satu tim untuk belajar ke Oita tentang pola one village one product (OVOP). Kegagalan petani daerah untuk menghadapi persaingan di pasar adalah karena produksi tidak terkendali dengan baik. Dengan OVOP maka tiap-tiap desa harus diatur komoditas yang jadi konsentrasinya. Desa A mengintensifkan tanaman jagung, maka desa tetangganya B jangan memilih jagung pula. Di desa B harus ditanam tanaman lain (sesuai dengan agroklimat desa itu). Begitu juga desa C harus menanam jahe saja, desa D menanam kunyit saja, desa E menanam tomat saja, desa F menanam cabai saja.

Apa dampak yang diperoleh dengan pola OVOP tadi? Pada saat panen tidak ada overproduksi yang membuat suplai melimpah yang berujung pada jatuhnya harga. Pada pengalaman terdahulu di Sumatra Barat, pemassalan sebuah produk yang kadang didukung pula dengan sebuah gerakan terpadu sering membuat petani mengeluh dan mencela pemerintah. Ambil contoh ketika terjadi gerakan menanam gardamungu (gardamon) cassiavera, jahe gajah dan terung jepang. Awalnya memang petani senang karena harga menggiurkan. Tetapi ketika pola tanam tak terkendali, perwilayahan  komoditasnya tidak ada, maka semua menanam produk yang sama pada sata bersamaan pula. Walhasil ketika terjadi panen raya, produksi melimpah, sedang demand tidak cukup besar. Harga jatuh sejatuh-jatuhnya. Petani lalu melayangkan sumpah serapah kepada pemerintah yang tiap hari menganjur-anjurkan mereka bertanam produk yang oversuplai tadi. Maka selanjutnya yang terjadi adalah pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat desa ketika harus mengomunikasikan sesuatu program. Mereka tak percaya lagi dengan program itu. Dalam gerutuan mereka berkata: “Jangan-jangan ini hanya tipu muslihat baru lagi”

Pada kurun waktu 1988 hingga 1995 di Sumatra Barat mulai diatur pola OVOP itu. Tiap-tiap Kabupaten memiliki keunggulan produk sendiri yang harus saling berbeda dengan kabupaten lain.

Sementara itu Bupati Solok yang memiliki latar belakang sebagai seorang hibridis padi melihat hal yang kurang lebih sama dengan cara pandang Hasan Basri Durin. Tapi baginya yang terpenting adalah adanya upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tani.

“Petani bisa saja hanya tamat SMP namun mereka harus terus menerus diupgrade wawasan dan tingkat penguasaan mereka terhadap hal ihwal yang berkaitan dengan agronomi. Kalau budidaya dan teknologi pertanian sejak awal orde baru rasanya sudah cukup banyak mereka (petani) kuasai,” ujar Nurmawan suatu ketika kepada penulis.

Maka pada masa pemerintahan  Nurmawan di Kabupaten Solok, ia menggelorakan apa yang dia sebut Gerbang Emas (Gerakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat). Insinyur pertanian jebolan Universitas Andalas itu meyakini bahwa kalau patani hanya digasak untuk menanam padi terus, tak ada harapan akan terjadi perbaikan ekonomi masyarakat. Akan makin banyak dampak sosial akibat kemiskinan di desa-desa. Para pemuda desa main banyak merantau dan menjadikan pertanian sebagai pekerjaan yang tak perlu dilirik lagi.

Nurmawan mulai membuatkan pola gerakan yang berorientasi peningkatan pendapatan petani. Jika petani menanam padi, maka harus ada pendapatan tambahan dari usaha padi itu misalnya penggabungan dengan mina padi. Secara teknis pertanian tidak ada hal yang baru pada pola Nurmawan tadi. Tetapi satu hal yang menarik adalah adanya usaha membuat pertanian sebagai sesuatu yang menarik dan mengubahnya dari citra pekerjaan hopeless menjadi pekerjaan yang prospektif. Bahwa jadi petanipun bisa jadi kaya. Petani harus bisa juga berlibur ke Bali atau ke Singapura.

Maka kemudian munculah rumusan Nurmawan yang terkenal P = A + T1 + T2 + T3 + Tn (dimana P adalah Pendapatan Total Petani, A adalah Pendapatan Asli Petani sedangkan T adalah Pendapatan Tambahan)

Apa yang dilakukan Hasan Basri Durin dan Nurmawan, sayangnya kemudian tak lagi diteruskan oleh para pemimpin berikutnya. Reformasi 1998 rupanya membuat orang mulai melupakan hal-hal tentang kehidupan petani. Orang makin sibuk dengan urusan politik dan pertengkaran di tingkat elit tidak lagi menghiraukan nasib petani.

Maka sudah saatnya kembali digalakkan upaya peningkatan SDM petani. Ada sebuah kawasan di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang kini dijadikan Institut Pertanian Organik (IPO) adalah kawasan yang akan memberi harapan untuk pencerahan para petani. Di situ dimungkinkan petani mempelajari bagaimana menghindari ketergantungan pada pupuk dan pestisida yang selama ini ternyata menyitas amat besar dari modal produksi tani. Kelangkaan pupuk yang banyak dikeluhkan di mana-mana harus diakhiri kalau SDM petani sudah membaik dan memahami pola pertanian organik.

Sementara di Lembang Jaya Kabupaten Solok, Yongki Salmeno, mantan wartawan Kompas yang memilih jadi petani membuka lembaga yang mirip IPO itu. Yongki menamakannya Puspa Tani (Pusat Pendidikan Tani). Ia menerapkan pertanian organik juga dengan konsentrasi pada peternakan sapi. Tiap pekan ada puluhan orang yang berdatangan ke Puspa Tani untuk belajar tentang pertanian organik dan seluk beluk peternakan yang sehat dan ekonomis.

Maka di masa depan harus makin banyak didirikan pusat-pusat pendidikan seperti itu yang tak memerlukan dana besar sebesar mendirikan balai-balai pertanian yang kadang hanya banyak jadi sarang penyelewengan belaka. Padahal hampir tak banyak disebut-sebut adanya peningkatan SDM petani dari kehadiran banyak balai pertanian.

Membaiknya SDM petani akan makin membuka peluang untuk membaiknya kehidupan masyarakat di pedesaan lantaran hasil dari pertanian ternyata luar biasa. Kecenderungan urbanisasi yang dipicu kemiskinan di pedesaan dapat ditekan. Urusan bersaing dalam era global, sentana petani sudah cerdas dan tak hanya paham budidaya dan teknologi pertanian tapi juga amat paham dengan agronomi, tentulah tidak perlu dicemaskan lagi.***

 

Oktober 10, 2008 Posted by | ekonomi | Tinggalkan komentar

Batik Bukan Sebuah Romantisme Masa Lalu


Tiap kali disebut kata batik, maka baik di Indonesia maupun dari luar Indonesia orang serta merta terasosiasi kepada kemeja. Jika dalam sebuah undangan resepsi dicantumkan persyaratan pakaian dengan menggunakan batik, tak ada alasan lain untuk mengasosiasikan ‘pesan’ tersebut selain yang diundang mesti menggunakan kemeja batik.

Tidak peduli apakah batik kemudian harus mutlak berarti kemeja belaka. Pertanyaannya sekarang apakah memang batik hanya sebuah idiom untuk mengganti kata kemeja, baju atau pakaian pria? Kalau memang begitu, tidakkah kita sedang dijebak ke dalam perangkap mikrokosmis menyempitkan pemahaman tentang batik? Padahal, batik juga sudah lama ‘diselewengkan’ dari sekedar kemeja (kemeja pria), dari sekedar kain perempuan yang jadi pasangan kebaya menjadi fungsi-fungsi lain. Ia mulai dilarikan keluar pakemnya sebagai sepatu, kipas, tas, kaos, payung, taplak meja, sarung bantal, bad cover, gorden, jok kursi, jok mobil. Atau lebih gila lagi; siapa tahu ada yang sudah bikin celana jeans bermotif batik. Kita juga menanti kebijaksanaan para petinggi olahraga, agar kostum resmi atlet Indonesia dibuat dengan menggunakan batik (maksudnya kaos bermotif batik). Kita impikan Bambang Pamungkas berlari di lapangan sepakbola bersama Elie Aiboy atau Erol Iba dengan kostum bermotif batik. Taufik Hidayat melakukan jumping smash dengan kaos bermotif batik!

***

Batik memang sudah mengindonesia dan ia sudah menjadi ikon Indonesia juga dibanding dengan sekedar ikon Jawa. Sekalipun batik tumbuh subur di Jawa, tetapi kini ia sudah tidak lagi dilihat sebagai fashion etnik. Ia sudah menjadi fashion yang berbasis multietnik di Indonesia. Jangan salah tafsir kalau batik hanya dikenal di Indonesia atau terjerumus pada kejumawan bahwa batik bermula dari Indonesia. Batik juga sudah dikenal luas di daratan Tiongkok, di India, Thailand maupun di Malaysia. Tapi harus diakui bahwa sekalipun ia tidak dilahirkan di bumi Indonesia, kemasyhurannya justru disemaikan di sini. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya batik terus meluas pembuatan maupun penggunaannya.

Perbatikan di tanah Jawa semula amat erat dengan feodalisme. Hanya keluarga kraton yang berbusana batik. Batik semula hanya dikenal sebagai kerajinan orang perorang dari ponggawa istana yang membuatkan busana keluarga raja.

Dari literatur yang ada misalnya buku 20 Tahun GKBI, dituturkan bahwa seni membatik diakui bermula dari kraton. Itu meneguhkan pemahaman kita batik berangkat dari masyarakat kelas atas. Artinya ada selang waktu yang memberikan ketrangan kepada kita generasi sekarang ini dimana terjadi masa dimana batik sebagai fashion yang sudah ketinggalan sepur. Masa itu mungkin terjadi ketika sinar kerajaan-kerajaan di Indonesia memudar seiring meningkat pergerakan menuju pembaruan politik, budaya hingga pemerintahan.

Sementara literatur lain di situ sejarah batik (www.story-of batik.com) disebutkan bahwa tak ada kata sahih di mana dan kapan batik mulai dibuat orang. Hanya menurut situs itu, batik kuno berusia 2000 tahun pernah ditemukan. Versi melayu menyebut bahwa sebagai pakaian, batik juga sudah dikenal lama dalam etnis ini. Kain cindai yang sering disebut dalam sastra lisan melayu sesungguhnya adalah kain dengan motif bergambar yang kini disebut batik itu.

Di daratan Tiongkok menurut situs Radio Tiongkok (www.cri.cn) disebutkan bahwa peradaban kuno Tiongkok dicerminkan oleh seni batik. Bahkan di sana disebut-sebut batik paling awal dilahirkan lewat ritual ilmu gaib. Bahkan disana dikatakan seni membatik dilhami dari kebiasaan para nenek melukis kupu-kupu dengan getajh pohon di punggung dan perut cucu perempuan mereka. Dari lukisan di tubuh berpindah pada lukisan di pakaian. Jadilah batik. Lalu orang Cina mulai menjadikan batik untuk pakaian, aksesori, barang seni gantungan, tas dan topi, gorden sampai alas meja.

Kembali ke batik Indonesia. Ada masa dimana kalau berpakaian batik dianggap tidak modis dan katrok. Tapi itu tidak lama. Para perajin batik terus bertahan hingga sentuhan-sentuhan baru berupa manajemen, desain dan kualitas kain mulai masuk ke dunia perbatikan. Perkembangan itu terutama amat terasa pada masa orde baru, batik naik daun. Suka atau tidak suka, karena Presiden Soeharto kemana-mana mengampanyekan batik, maka batik mengalami kemajuan yang amat pesat.

Ketradisionalan batik di Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia mulai mengalami revolusi. Dari produk kerajinan tangan biasa lalu berkembang menjadi industri. Bahan dasar batik yang ditenun tangan mulai memasuki industri tekstil modern. Pabrik-pabrik tekstil bermata pintal banyak mulai berdiri. Batik diproduksi massal. Batik tak lagi sebatas batik tulis dengan canting tapi sudah lebih maju lagi. Lalu dikenal batik cap dan batik cetak. Semua itu tetap tidak meninggalkan kehasan batik yang terletak pada motifnya itu.

Batik lebih sebagai sebuah seni melukis di tas kain. Maka kalau motif-motif di atas kain tidak lagi menerjemahkan seni merangkai gambar atau motif ke kain, citra batiknya tentu akan berkurang.

Kita tidak bisa membayangkan kalau satu hari kelak, canting benar-benar hanya bisa ditemukan di museum batik atau di pelosok-pelosok rumah di Pekalongan, Solo, Yogya dan sebagainya. Ketika itu batik cukup dicitrakan lewat digitalisasi di layar komputer yang bisa memanipulasi carakter apapun.

Tapi siapa bisa menjamin bahwa zaman seperti itu tidak akan ditemui oleh dunia batik? Maka sesungguhnya hal-hal seperti itu tidak patut untuk dijadikan ketakutan akan tenggelamnya batik oleh peradaban posmo. Dengan bekal citra batik yang sudah membasis pada multietnik itu, batik tinggal memassalkan diri lebih hebat lagi. Kata massal dalam hal ini sangat bertendensi memperkuat pengaruh industrialisasi pada batik. Ini sesungguhnya hal yang tak terelakkan.

Ketika di zaman pergerakan kemerdekaan usaha batik menjadi salah satu tulang punggung kaum pergerakan melawan hegemoni imperialis, batik menunjukkan peranan besarnya. Batik berusaha bersaing dengan tekstil non-batik yang banyak didatangkan orang asing.

Upaya mengalahkan atau menyaingi produk asing itu juga sudah meneguhkan semangat para perajin batik misalnya membentuk persekutuan batik semisal Gabungan Koperasi Batik Indonesia dan berbagai persekutuan dagang lainnya, termasuk Serikat Dagang Islam yang diprakarsai H.Samanhudi dan kawan-kawannya. Seperti sudah disebutkan di atas, upaya pemerintahpun tak kalah hebatnya.

Ketika batik sudah membuktikan diri bisa menjadi salah satu warisan budaya, ia juga harus memiliki kemampuan bisa menghidupi bangsa ini. Bak pepatah Minang : ‘Seperti memandikan kuda’ maka pemerintah pun memulainya dengan cara memassalkan penggunaan batik baik untuk kepentingan busana dinas pemerintah maupun buat berbagai organisasi.

Semuanya, disamping untuk terus meninggikan derajat batik, juga untuk menjadikan batik sebagai produk unggulan republik ini. Kembali pada citra batik tadi, bahwa kita harus melihatnya sekarang sebagai sebuah masa depan. Batik jangan lagi diposisikan sebagai sebuah masa lalu. Tapi ia mestinya diletakkan pada ranah seni yang dinamis. Yang siap ditangani secara tradisi maupun oleh putaran generator yang mengatur mata pintal pabrik tekstil.

Ada hal yang masih belum kunjung selesai diperjuangkan oleh masyarakat batik Indonesia. Yakni mengajak kaum muda mencintai batik. Kita boleh saja jengkel mendengar celotehan anak-anak muda baik yang masih ABG maupun mahasiswa ketika ada temannya mengenakan batik.

“Wah bapak-bapak mau kondangan nih” Celotehan itu tentu saja disebabkan masih jauhnya jarak antara anak muda dengan batik. Bagi mereka pakai batik berarti nggak gaul. Memang mereka tidak lagi menyebut kalau mengenakan batik adalah ndeso, tetapi batik dalam idiom anak muda adalah cerminan sosok orang dewasa yang sudah berkeluarga.

Sekali lagi, ini adalah sebuah tantangan bagi masyarakat perbatikan Indonesia untuk mencari trik bagaimana anak muda mulai mencintai batik. Jika memang mau melihat batik sebagai sebuah masa depan, maka segmentasi anak muda ini harus jadi perhatian. Para perajin batik hendaknya mulai memikirkan motif-motif yang bisa dekat ke anak muda. Sementara para desainer juga mulai memikirkan mencipta benda-benda yang menggunakan batik sebagai salah satu media utamanya. Ambil contoh, tas-tas anak muda harus bisa didesain dengan menggunakan batik sebagai bahan dasar. Tas bisa dirancang sedemikian rupa hingga kesan gaul bisa dicitrakan.

Berbagai keseharian anak muda hendaknya bisa diisi oleh batik. Sebuah layar perahu lomba layar tak ada yang salah kalau dibuat bermotif batik. Para pembuat tenda untuk camping juga tidak akan dipersalahkan jika merancang bahan tendanya dengan motif batik.

Yang paling signifikan menggugah anak muda berbatik adalah seragam sekolah. Bukan tak ada seragam sekolah yang menggunakan batik, tetapi biasanya dipakai untuk hari tertentu saja. Padahal jika pemerintah mau, hanya dengan mengubah keputusan Menteri Pendidikan saja tentang pakaian seragam sekolah, maka jadilah batik melekat di semua tubuh anak sekolah di Indonesia. Sebab seragam putih abu-abu untuk SLA dan putih donker untuk SLTP tidak harus sebuah harga mati. Tak ada alasan pula kalau aturan itu diubah akan membuat industri tekstil yang membuat seragam sekolah akan bangkrut. Tinggal mengubah produknya dari tadinya kain berwarna putih polos menjadi bermotif batik.

Menjadikan batik sebagai masa depan memang tidak ada jalan lain kecuali berhenti melihatnya sebagai masa lalu. Batik harus berputar bersama zaman, ia harus senantiasa hidup dengan dinamis.

Kreatifitas sebagai salah satu elemen penting penanda kemajuan tidak boleh dilupakan oleh masyarakat bati Indonesia. Tidak boleh ada sikap yang memandang kreatifitas perbatikan berarti mendurhakai leluhur yang sudah menciptakan batik. Urusan mempertahankan keluhuran warisan yang adiluhung itu adalah urusan yang tak kita biarkan. Tetap ada. Para perajin yang setia dengan seni batik kuno harus tetap dipertahankan juga. Yang keluar dari tangan mereka adalah barang-barang berupa masterpice seni batik. Dan semua pun tahu bahwa itu tidak untuk konsumsi semua orang. Hanya para kolektor, para penyuka seni, para pemburu barang-barang antik lah yang akan menjadi pasarnya. Ruh kesenian yang mereka bentuk ke kain-kain batik dapat menjadi inspirasi para pembuat batik massal yang akan bertarung menuju masa depan tadi. Dari cita rasa yang dilahirkan oleh tangan-tangan piawai perajin batik antik tadi para desainer akan mendapat ilham mengubah batik menjadi berang-barang lintasfungsi.

Maka upaya-upaya memodifikasi dan inovasi batik baik dasar, teknologi maupun produk yang dihasilkan batik harus terus menerus didorong oleh masyarakat perbatikan. Jika sekarang sudah ada handuk batik, topi batik, tas batik, kipas batik, payung batik dan sebagainya, maka tinggal lagi pemassalan.

Para kreator di berbagai lembaga pendidikan seni rupa perlu terus mengembangkan teknik-teknik dan motif batik untuk keperluan yang tidak hanya melulu buat baju kondangan saja. Satu hari pabrik Levi’s harus menyembah-nyembah datang ke Indonesia untuk minta bahan dasar pakaian koboy dengan corak batik. Pierre Cardin, Armani, YSL dan Giovani dan sebagainya harus menyisakan space di gudang-gudang mereka untuk menumpuk bahan dasar batik sebagai bahan baku produksi mereka.

Dari itu kita buktikan bahwa batik bukan sekedar sebuah romantisme masa lalu, melainkan sebuah produk unggulan yang dapat mengangkat martabat bangsa lebih tinggi lagi. Batik kelak akan sama mendunianya dengan Levi’s. Batik adalah sebuah nasionalisme! eko yanche edrie

Juli 31, 2007 Posted by | ekonomi | 3 Komentar

Sekali Tepuk, UKM dan Industri Otomotif Tertolong


Hanya impian saja yang bisa mewujudkan perasaan Syafrizal (33) bisa duduk di atas sadel Honda SupraFit sebelum ia mengenal sebuah lembaga pembiayaan. Sebab warga kota Kecamatan Padang Utara ini sehari-hari hanyalah pemulung pada sejumlah tempat sampah.  Sehari pendapatannya hanya Rp20 ribu. Kalau lagi apes cuma Rp15ribu saja yang dia bawa pulang untuk istrinya. Untung Ia belum punya anak.

 Empat silam ia ditawari seorang sales sepeda motor untuk membeli sepeda motor. Dia anggap sales itu mencandainya saja. Sebab dengan apa ia akan membelinya? Meskipun ia memang senantiasa mengimpikan dapat sebuah sepeda motor untuk digunakannya sebagai ojek.  Tapi kemudian ia dihadapkan pada realita, bahwa hanya dengan memecah celengannya yang berisi hampir Rp2 juta lalu ditambah uang dari istrinya, kebanggaan Syaf tak terperikan ketika sepeda motor itu ia perlihatkan kepada Inon, istrinya.  

Sejak itu Syaf mengurangi jadwal memulung di tempat-tempat sampah dan lebih banyak berkeliling Kecamatan untuk mengantarkan penumpangnya. Ia kini jadi pengojek. Nasib baik bersamanya, tiga tahun kemudian sepeda motor itu lunas. Ia menjualnya dengan harga Rp7 juta. Uang itu lalu dijadikannya sebagai down payment sebesar Rp6 juta untuk mengambil tiga sepeda motor baru. Sisanya ia tabung. K

ini dua sepeda motor dia serahkan kepada adik dan iparnya untuk diobyekan sebagai ojek. Harapannya dalam waktu tiga tahun mendatang ketiga sepeda motor itu juga lunas dan akan dijualnya pula. Lalu penjualannya bisa untuk dijadikan uang muka bagi  Kalau tak ada aral melintang, tentu ia bisa membawa pulang sembilan sepeda motor baru berkat bantuan lembaga pembiayaan.  

Cerita sukses seperti itu tentulah amat banyak bertebaran di seluruh Indonesia. Sejumlah orang yang bergabung dengan Koperasi Angkutan juga menikmati hal yang sama saat mencoba keberuntungan memiliki angkutan kota. Astra Credit Company misalnya, adalah salah satu yang ikut memberikan pengaruh besar kepada orang-orang kecil untuk bisa membuka lapangan kerja baru lewat kredit mobil. Sementara sektor yang kita ceritakan pada pagian awal tadi misalnya dilakoni oleh FIF, Aldira dan sebagainya.  

Sejak Kepres 61 tahun 1988 (yang mengatur Lembaga Pembiayaan) dikeluarkan, maka peneguhan kepada publik bahwa kesulitan modal tak lagi melulu dikeluhkesahkan kepada bank dan pegadaian. Sebuah Toyota Avanza mengkilap yang terletak di sebuah ruang pamer otomotif bisa saja dibawa pulang hanya dengan Rp25 juta, sekalipun harga rilnya bisa saja sampai di atas Rp100 juta.

Kok bisa? Ya, itu dia, lembaga pebiayaan memang ditubuhkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan itu misalnya seperti uang muka kredit mobil, sepeda motor, peralatan rumah tangga dan sebagainya.  Semula banyak yang meragukan lembaga pembiayaan. Maklum ini bisa ditafsirkan sebagai transformasi resiko kredit dari bank ke lembaga pembiayaan.

Jika Anda butuh uang Rp12 juta lalu datang ke bank, tak ada bank yang mau memberikan tanpa ada jaminan yang nilainya pasti lebih besar dari kredit yang Anda butuhkan. Orang-orang kecil sering kecewa ketika didengungkan usaha-usaha kecil mereka akan dibantu perbankan. Nyatanya mereka harus balik kanan setelah customer service di bank itu menanyakan agunan, izin usaha, proposal dan seterusnya. Orang kecil macam Syaf yang hanya pemulung sampah mana ada urusan dengan proposal apalagi izin usaha.  Maka ketika keran lembaga pembiayaan seperti ACC terbuka, orang berduyun-duyun menampungnya.

Bahwa kemudian memang ada macet, lalu kendaraan yang sudah dibawa pulang bisa disita kembali dengan konsekwensi semua cicilan berikut uang muka ikut amblas. Dan itu cukup fair. Rakyat juga harus paham hak dan kewajiban serta mengerti tentang kesungguh-sungguhan.

Keseriusan tidak hanya ketika meneken persetujuan leasing, tetapi juga serius dan sungguh-sungguh dalam mengelola usaha hingga kewajiban mencicil utang juga tidak terkendala.  Tentang adanya kecemasan sejumlah pengamat saat lembaga pembiayaan diperkenalkan, adalah wajar saja. Karena negeri ini memang sudah amat terkenal akan banyak tipu daya. Termasuk memperdaya perbankan. Uangnya dikuras untuk lembaga pembiayaan, lalu pembiayaan mengucurkan ke rakyat, sampai di tangan rakyat macet.  

Dari praktik di lapangan kemacetan kredit itu adalah karena ketidakcermatan dan ketidakkomprehensifan dealer kendaraan maupun lembaga pembiayaan dalam meloloskan permohonan konsumen.

 Sebenarnya kalau lembaga pembiayaan atau dealer menerapkan prinsip-prinsip 4C (character, capacity, capital, collateral) dalam memberi persetujuan pada setiap pemohon faktor non-performance loan alias kredit macet itu bisa diminimalkan.  Kini dengan kerasnya kompetisi antar dealer (baik mobil, motor maupun elektronika) membuat masing-masing dealer berebut pengaruh merayu calon konsumen.

Celakanya lembaga pembiayaan ikut-ikut kehilangan kewaspadaan karena banjirnya permintaan. Dengan 4C maka pertimbangan bahwa moral pengutang (character) bisa dipercaya. Kemudian lembaga pembiayaan juga harus benar-benar meyakini kemampubayaran dari pengutang. Yang tak kalah penting juga apakah pengutang punya modal yang dibarengi dengan adanya jaminan pengutang.  Karena pada prinsipnya lembaga pembiayaan tidak berorientasi pada jaminan, maka jaminan itu diejawantahkan dalam bentuk pembayaran uang muka tadi serta penahanan surat-surat kendaraan oleh pemberi utang.  

Tetapi apapun yang terjadi, nyatanya lembaga pembiayaan telah memainkan peranan yang amat besar dalam menggerakkan sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah) sekaligus berperan besar ‘mengasapi’ industri otomotif nasional.  Data yang ada pada Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tahun 2006, lebih dari 80 persen pembelian kendaraan dilakukan dengan bantuan lembaga pembiayaan. Begitu juga dengan apa yang dilansir oleh Ketua Asosiasia Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)  Ridwan Gunawan, 4 juta unit lebih sepeda motor yang terjual 80 persen dilepas lewat transaksi lembaga pembiayaan.  

Keberadaan lembaga pembiayaan ternyata telah mengubah anggapan banyak orang bahwa bank bukanlah satu-satunya tempat untuk mendapatkan modal. Keterpinggiran orang-orang kecil oleh perilaku ekstra-prudensial dari para bankir, sungguh terobati oleh keberadaan lembaga pembiayaan.  Lembaga pembiayaan juga sudah memberikan sesuatu yang bernilai kepada para pabrikan otomotif maupun para dealernya. Angka penjualan yang tadinya rendah, tiba-tiba meroket berkat adanya lembaga pembiayaan.  

Maka kalau masih ada yang menyangsikan keberlangsungan hidup lembaga pembiayaan lantaran ketinggian resiko atas kredit yang mereka berikan,  lembaga-lembaga ini perlu mempertimbangkan prudensian yang diterapkan perbankan, tetapi tetap memberi kemudahan bagi publik.  

Yang belum dilakukan sekarang adalah tidak adanya komunikasi pascatransaksi antara lembaga pembiayaan maupun dealer dengan konsumennya. Padahal jika saja diluangkan sedikit waktu berinteraksi, maka apa dan bagaimana kondisi ril konsumen di lapangan dapat dipantau. Dengan demikian, kemuyngkinan-kemungkinan buruk semisal macetnya kredit dapat diantisipasi lebih awal.  Bank boleh sangat ekstraprudensial, tetapi lembaga pembiayaan mesti menerjemahkannya dalam bentuk kepiawaian memenej resiko yang akan timbul setelah kredit disalurkan kepada konsumen.(eko yanche edrie)

Juni 29, 2007 Posted by | ekonomi | Tinggalkan komentar

Bank Nagari Jadi Naga!


Bermula dari Rp5 juta, setelah lebih 40 tahun menggelembung menjadi Rp264 miliar. Begitu perjalanan modal Bank Nagari yang semula bernama BPD (Bank Pembangunan Daerah) Sumatra Barat itu.Jika itu disebut sebagai sebuah progres, maka di dalamnya terdapat sebuah fakta bahwa bank tersebut sudah membuktikan bidal lama sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit.
Ada bukti sebuah perjuangan yang keras dan gigih dari para pengelola dan pemiliknya untuk membawa bank ini menjadi satu dari sedikit anggota barisan  20 bank daerah dengan kinerja baik. Dan perjuangan itu sudah belangsung bertahun-tahun.
Maka harap dicatat pula bahwa Bank Nagari saat ini menjadi sepertiga bagian dari total aset perbankan Sumatra Barat (per tahun 2006 total aset perbankan Sumbar Rp15,46 triliun, versi BI)Ini menunjukkan kepada masyarakat Sumatra Barat bahwa tekad para pemrakarsa dan penidiri Bank Nagari (d/h BPD Sumbar) tahun 1962 itu untuk menjadi besar sedikit demi sedikit sudah dibuktikan.
Para bankir yang bermarkas di Jl Pemuda Padang itu sudah membawa Bank Nagari dari hanya sekedar nobody menjadi somebody. Bank Nagari kini menjadi perhitungan dunia perbankan.
Maka timbul pertanyaan apakah Bank Nagari sudah memberikan kontribusi setara dengan kontribusi masyarakat? Jawabnya, lihat saja dari angka-angka total kredit perbankan Sumbar versi BI tahun 2006. Perbankan Sumbar menyalurkan kredit Rp10 triliun lebih. Hampir sepertiganya ternyata merupakan kredit yang disalurkan oleh Bank Nagari.Sebaliknya dilihat dari trust yang diberikan masyarakat kepada Bank Nagari untuk mempercayakan dana mereka ternyata tidaklah mengecewakan. Ada Rp10 trilunan lebih dana masyarakat disimpan di berbagai bank Sumatra Barat. Dari jumlah itu sekitar 42 persen dipercayakan masyarakat ke Bank Nagari. *** 

Introduksi yang merupakan good news tersebut di atas kita dapat meraba bahwa kinerja sebuah bank yang didasarkan pada angka-angka (disamping ada lagi yang lain seperti rasio pinjaman terhadap aset, tingkat kredit macet dan sebagainya) yang dari tahun ke tahun terus meningkat.Dari waktu ke waktu, bankir Bank Nagari senantiasa mengekspose kepada publik bahwa bank ini sudah tumbuh sehat. Bahkan sejumlah award yang mengukuhkan prestasi-prestasi turut menguatkannya.Tahun ini, Bank Nagari mulai menalu genderang untuk berkompetisi lebih gigih lagi dengan seluruh bank yang ada di Sumatra Barat maupun di
Indonesia.
Para pemilik maupun para bankir memilih starting pointnya pada perubahan status. Dari sebuah Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Dirut Bank Nagari Nazwar Nazir sudah beberapa kali membuat pernyataan akan menjadi bank pelat merah milik daerah ini menjadi bank naga (dalam huruf kecil). Itu juga diaminkan oleh Rusdi Lubis sebagai seorang Badan Pengawas.Kata ‘naga’ di sini tidak berarti nama, tetapi merupakan sebuah elan vital agar bank ini menggeliat makin dahsyat. Beda dong geliat belut apalagi cacing dibanding geliat naga. Sebagai sebuah jargon untuk menyentak semangat semua slagorde Bank Nagari, pernyataan Nazwar Nazir itu bolehlah.Memang semestinyalah Bank Nagari seperti itu. Apalagi sudah pula dimunculkan apa yang dimaktubkan dalam tema ulang tahunnya pada 2007 ini: Paradigma Baru Bank Nagari. Ini semakin mempertegas bahwa menjadi seekor naga adalah sebuah misi, sedang membangun pradigma baru adalah sebuah visi.Okelah. Dalam hal bakali-kali 

Dana Pihak Ketiga (DPK) pun mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu naik sebesar 75 persen menjadi Rp4,39 Trilliun, dibandingkan DPK tahun lalu yang hanya Rp2,49 Trilliun. Dari total DPK perbankan Sumbar yang berjumlah sekitar Rp10,52 Trilliun tersebut, share Bank Nagari telah mencapai hampir separohnya yakni 41,69 persen. Dan itu berarti, bahwa hampir separoh dari nasabah perbankan di Sumbar mempercayakan dananya pada Bank Nagari.

Hingga saat ini Bank Nagari telah memiliki jaringan kantor sebanyak 73 unit yakni 1 kantor pusat, 25 kantor cabang, 18 kantor cabang pembantu, 28 kantor kas yang tersebar di seluruh Sumbar, Jakarta dan Pekanbaru. Sebanyak 34 unit ATM dengan layanan 24 jam yang tersambung ke 10.000 terminal ATM Bersama di seluruh
Indonesia dengan 54 bank lainnya.

Serta telah tersambungnya semua kantor dengan sistem online sehingga transaksi antar cabang/kantor bank yang sahamnya sebanyak 41,83 persen adalah milik pemerintah provinsi Sumbar, 19,40 persen milik pemerintah kota, 36,90 persen milik pemerintah kabupaten, 0,45 persen milik pemerintah nagari dan 1,42 persen dimiliki koperasi karyawan Bank Nagari tersebut, dapat dilakukan dengan cepat.

Juni 3, 2007 Posted by | ekonomi | 1 Komentar