WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Marlis-Aristo Sudah Mengerjakan Sementara yang Lain Masih Berpikir


Oleh: Eko Yanche Edrie

Lima kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat yang menjadi kontestan Pilkada pertengahan tahun ini adalah pasangan yang bukan sembarangan. Kelimanya adalah calon yang hebat, paling tidak semuanya berani memberikan garansi untuk kehebatan mereka jika kelak terpilih jadi gubernur.

Tapi agaknya semua kita sepakat bahwa incumbent adalah posisi yang sangat strategis untuk berlaga memperebutkan hati rakyat. Sudah banyak dibuktikan bahwa incumbent memiliki peluang yang lebih besar dari penantang.

Lalu di mana-mana incumbent menjadi titik fokus dari semua penantang. Pada beberapa praktik politik, incumbent malah dijadikan common enemy atau musuh bersama oleh para penantangnya. Yang penting bagaimana incumbent bisa ditumbangkan.

Dalam hal Pilkada (dengan alasan estetika dan etika bahasa saya lebih suka menulis Pilkada daripada latah menulis Pemilukada versi KPU) Sumatra Barat yang jadi titik fokus percaturan tentu saja pasangan Marlis-Aristo. Marlis, adalah incumbent yang notabene sedang berkuasa dan melanjutkan kepemimpinan dia dengan Gamawan Fauzi sampai periodesasi lima tahun selesai.

Berbagai kelemahan Marlis lalu dicari agar bisa menjadi pintu masuk menggurajaikan dia. Cara itu dari yang halus sampai yang kasar. Tapi sejauh ini belum terlihat adanya komplain dari kubu Marlis-Aristo soal serangan-serangan black-campaign maupun sempritan yang dilakukan oleh KPU dan Panwas. Serangan masih terbatas dilakukan pada jalur-jalur yang bukan mainstream misalnya di internet.

Kembali ke soal posisi incumbent. Pada galibnya, posisi itu adalah posisi bertahan. Dia hanya memerlukan tindakan mempercantik sekaligus memperkuat benteng sambil terus mengasah anak panah dan menghimpun peluru meriam sebanyak-banyaknya.

Posisi seperti itu dilakoni Marlis Rahman. Ibarat orang berjualan, galas Marlis adalah galas yang sudah memiliki pelanggan sedang yang lain baru akan meonyok-onyok kan galasnya kepada calon pelanggan.

Sepanjang lima tahun ini apa-apa yang sebagian besar hendak ditawarkan oleh kandidat lain, sudah dilaksanakan oleh Marlis Rahman. Apalagi dengan ditambah pula oleh setumpuk prestasi calon wakilnya, Aristo Munandar yang dikenal sebagai Bupati sukses sepanjang 10 tahun di Agam.

Apa yang sudah dihasilkan sebagai program pro-rakyat selama lima tahun bersama Gubernur terdahulu Gamawan Fauzi, bagi Marlis-Aristo (yang dikenal dengan akronim MATO) tentu sudah menjadi modal dalam menyusun kelanjutan program tersebut jika Allah mengizinkan Marlis-Aristo menang dalam Pilkada 30 Juni mendatang.

Jadi kalau Marlis-Aristo diberikan amanah oleh rakyat menyusun program lima tahun ke depan, pasangan ini hanya tinggal meng-update RPJM yang ditetapkan lima tahun silam bersama Gamawan Fauzi itu.

Berbagai program pembangunan yang telah disusun dalam RPJM Sumatera Barat 2006-2010, yang bertumpu pada tujuh Agenda Prioritas; bidang ekonomi, sosial budaya, infrastruktur,dan penanggulangan kemiskinan, telah dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat. “Kami ingin melanjutkan semua itu bagi Sumatera Barat yang lebih baik di masa depan,” ujar Marlis Rahman seperti dikutip pers pecan dua silam usai bertemu dengan Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta.

Di bidang ekonomi, telah dilakukan pengembangan ekonomi kerakyatan  lewat program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan seperti program kakao, kopi dan tanaman padi, registrasi dan pembinaan sekitar 3.000 pedagang kaki lima yang dihimpun ke dalam koperasi dan dibantu modal Rp 300 ribu/orang. Di bidang infrastruktur yang mempunyai implikasi ekonomi dan menunjang ekonomi kerakyatan serta pembukaan lapangan kerja, antara lain pembangunan jalur dua jalan by pass Padang plus fly over Duku yang kontrak kerjanya bernilai Rp 640 milyar telah diteken antara Korea Selatan – Indonesia 11 September 2009 lalu. Kemudian pembangunan jaringan irigasi Panti-Rao yang sebelumnya direncakana akan diresmikan akhir November lalu. Pembangunan bendungan dan irigasi Batang Anai II bernilai Rp 270 milyar yang dimulai tahun ini. Melanjutkan pembangunan Jalan Siti Nurbaya dari Muara melintasi Gunung Padang ke Telukbayur sehingga jembatan Siti Nurbaya yang dibangun sejak Gubernur Hasan Basri Durin bisa berfungsi sebagaimana direncanakan.

Disamping itu ada sejumlah proyek yang perlu dilanjutkan seperti pembangunan Kantor Penghubung/Perwakilan Sumatera Barat yang baru di  Jakarta, pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat,  merampungkan pembangunan jalan dan jembatan Kelok Sembilan, sekitar Rp 275 milyar yang ditargetkan rampung Juli 2010. Kemudian merampungkan pembangunan jalan  Ombilin Singkarak – Batusangkar berbiaya Rp 27 milyar, pembangunan Jalan Pantai Padang dan jembatan Purus V melintasi Banjir Kanal, dan pembangunan PLTU 200 MW di Teluk Siriah, Teluk Kabung Padang.

Begitu juga kelanjutan pembangunan jalan Sicincin-Malalak sepanjang 42 km (Rp 220 milyar), pembangunan Jembatan Ngarai Sianok, 500 meter menuju Kota Bukittinggi, melanjutkan pembangunan jalan raya expressway dua jalur dari Duku-Sicincin sepanjang 19 kilometer dengan lebar 34 meter, berbiaya sekitar Rp 200 milyar. Kemudian pembangunan jalan baru Muara Sakai -Lunang lewat perkebunan PT  Incasi Raya selebar 7 meter dan panjang 27 km sebagai kunci pengembangan wilayah Pesisir Selatan.

Rekaman hasil kerja selama lima tahun itu adalah bukti nyata yang akan disampaikan Marlis sebagai incumbent kepada para pemilih. Kandidat-kandidat yang lain tentu saja boleh melanjutkan program tersebut, bahkan mengklaim pula akan ‘memperbaiki’. Tetapi jika itu disebut sebagai hal yang perlu dilanujutkan berarti ada pengakuan bahwa selama lima tahun terakhir sudah berhasil dicetak sejumlah bukti nyata pembangunan oleh Marlis (bersama Gamawan). Logikanya, kalau yang ada ini sudah baik, kan tinggal melanjutkan menjadi lebih baik lagi.

Jadi tidak salah kalau bagi tim pemenangan Malis-Aristo senantiasa diungkapkan bahwa MATO tidak memberikan janji melainkan memberikan bukti. Kalimat yang lebih mengena lagi adalah : MARLIS-ARISTO SUDAH MENGERJAKAN SEMENTARA YANG LAIN MASIH BERPIKIR. Ini hamper mirip dengan motto sebuah perusahaan semen milik negara yang ada di Sumatra Barat.*** (dimuat pada Tabloid DetikNews edisi 3 Mei 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | pemerintahan, politik, SUMBAR HARI INI | , , | 3 Komentar

Kucing Air


Oleh: Eko Yanche Edrie

Sebenarnya tidak pernah ada orang di sini mempergalaskan kucing dalam karung. Bahkan di Sumatera Barat belum pernah tersiar kabar ada toke kucing. Yang ada toke jawi atau toke taranak. Untuk jenis hewan kecil seperti ikan atau umang-umang (komang) hanya dilekatkan gelarnya penggalas ikan atau umang-umang.

Maka agak aneh juga kalau dalam Pilkada serentak yang akan memperlagakan lebih seratus tokoh Sumatra Barat ini ada peringatan dini: “Jangan membeli kucing dalam karung!” Kesimpulan kaji, asal muasal istilah membeli kucing itu pastilah bukan dari daerah ini. Mungkin dari daerah lain yang suka memperdagangkan kucing.

KPU sudah menabuh gendang pertanda balapan calon Kepala Daerah dimulai. 13 Kabupaten/Kota ditambah provinsi, maka kalau tiap daerah itu ada empat pasang calon (delapan orang) total jenderal akan ada 88 orang yang mengaku-ngaku ‘patut’ dan ‘mungkin’ untuk dijadikan pemimpin. Ke-88 orang itu serentak berkata: “Pilihlah saya jadi pemimpin!”

Kampanye dengan berbagai cara pun dimulai. Pada umumnya mencoba membangun citra atau menumpang pada citra-citra tertentu. Misalnya yang mengaku bersih meniru Bung Hatta, mengaku pekerja keras meniru citranya Bob Sadino, mengaku sangat saleh, mengaku jago memimpin staf, mengaku ahli memerintah, mengaku telah berhasil membangun (sendirian?) dan seterusnya.

Pokoknya yang hebat adalah awak, yang lain tinggal sekepala. Kemana-mana harus membawa sekambut sarung baru, mukenah baru, kartu nama. Senyum ditabur, kadang uang pun diserakkan. Dimana-mana foto wajahnya dipajang dalam baliho ukuran maxi.

Itu semua dalam rangka menunjukkan kepada publik bahwa dirinya layak untuk dipilih. KPU dan Panwas tidak berang? Ooo tidak, karena itu dilakukan bukan dalam kapasitasnya sebagai seorang calon. Masak orang mengampanyekan kehebatannya ada pula yang melarang? Kampanye-kampanye bebas itu baru akan menjadi perkara kalau sudah resmi mendaftar jadi calon Kepala Daerah di KPU.

Ops…! Ada yang main kasar rupanya. Maklum kali ini jumlah pemain sangat besar sampai hampir 100 orang. Jadi kampanye hitam pun berseliweran. Saling lepas isu negatif lewat SMS dan surat kaleng. Incumbent dapat serangan melakukan korupsi lah, proyek yang tak beres lah, program gagal lah dan sebagainya. Sementara penantang incumbent juga mendapat serangan terhadap berbagai pekerjaannya selama menjabat di satu tempat.

Ada kampenye hitam (black campaign) dan kampanye negatif (negative campaign).  Yang pertama adalah cara main kasar. Sebenarnya kalau mau berpanjang-panjang, kampanye hitam seperti itu boleh dilaporkan saja oleh korban ke polisi sebagai pencemaran nama baik.

Tapi kampanye negatif, kadang ada baiknya. Terutama untuk calon pemilih. Kampanye negatif biasanya isu yang dilansir adalah keburukan lawan politik. Keburukan itu ada data dan faktanya. Cuma dibumbui dengan berbagai hal. Ketika diungkap, faktanya tidak nol tetapi mengandung kebenaran.

Biasanya banyak yang alergi dengan ini. Maklum kada awak benar yang dikelupaskan kawan. Tapi bagi awam yang akan memilih sebenarnya ini dibutuhkan untuk menuntun mana yang akan dipilih. Logikanya, agar tak terpilih kucing dalam karung tadi, maka kucingnya perlu dikeluarkan dulu. Ada empat calon yang mengaku pantas jadi Walikota, Bupati atau Gubernur, maka siapa saja pasti akan memilih yang daftar keburukannya lebih kecil dari keempat calon itu atau memilih yang daftar kebaikan dan prestasinya lebih banyak dari calon lain.

Jadi bak kucing dalam karung tadi, kalau saja ada empat kucing di dalam karung, siapa tahu ada yang kucing air. Konotasi kucing air dalam dialek pergaulan Minangkabau adalah personifikasi untuk ketidakbaikan seseorang.

Kucing air atau tidaknya seorang calon kan susah menelisiknya. Kampanye negatif salah satu cara membantu mengungkapnya, meskipun kampanye negatif senantiasa dianggap tak etis. Konsekwensinya tiap calon harus membersihkan semua kada atau setidaknya memperkecil jumlahnya.

Tapi kalau nanti terpilih juga kucing air bagaimana? Itu namanya : “a watercat have a luckystrike” *** (dimuat pada Harian Singgalang edisi 6 April 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | Budaya, isu lokal | , , | Tinggalkan komentar

Berebut Jadi Pemimpi(n)


Oleh: Eko Yanche Edrie

Seru, itu kata yang pantas dituliskan di sini untuk membincang reli kandidat menuju kursi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wakil Walikota tahun ini di Sumatera Barat. Bisa dimaklumi karena ini adalah Pilkada serentak yang berhasil digolkan usulannya oleh KPUD Sumbar.

Meskipun ada beberapa kendala teknis tertutama penganggaran bersama, tetapi agaknya itu tidak mengambat keriuhrendahan menyongsong Pilkada serentak ini. Bayangkan ada 13 daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakilnya ditambah dengan satu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra barat.

Jika dihitung-hitung reli kandidat ini berlangsung dengan diikuti tak akan kurang dari 100 orang yang mengaku ‘putra terbaik’ dan ‘putra terpantas’ untuk jadi Bupati, Walikota dan wakil-wakilnya. Itu masih ditambah sekurang-kurangnya delapan orang yang berpacu menuju kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk memperebutkan 2,6 juta suara pemilih.

Kampanye, kata kunci utama yang akan membuka peluang bagi pemenangan pemilihan kepala daerah ini sesungguhnya sudah dimulai meskipun belum dalam tahapan Pemilu Kepala Daerah sebagaimana yang ditetapkan KPU. Secara sadar atau tidak, sebenarnya sikap kita senantiasa mendua untuk memastikan sebuah aturan berjalan pada track yang benar. Kita sering secara kritis melihat kampanye jor-joran yang dilakukan para kandidat dan menyalahkan Pengawas Pilkada tidak berfungsi dan menuduh para kandidat sudah mencuri start. Tetapi di sisi lain jawaban yang yang diberikan KPU dan pihak terkait lainnya adalah bahwa para kandidat kan belum dinyatakan sebagai calon dan belum mendaftar ke KPU, oleh karena itu pemasanganb baliho bahkan pertemuan tatap muka pun ya, go ahead, silahkan!

Lantas dimana serunya Pilkada serentak di Sumatra Barat kali ini? Ya, karena serentak itulah, jadi dalam benak para pemilih juga tersimpan beragam informasi dari para kandidat. Tiap hari koran-koran memuat pernyataan  kandidat. Ada yang berselimut di balik ‘laporan khusus’ ada yang fair dalam sebuah pariwara.

Serunya, dengan lebih seratus kandidat yang akan berpacu dalam reli kepala daerah tersebut, maka materi kampanye dan pilihan pola kampanye menjadi sangat kompetitif. Namanya kompetisi, maka tidak bisa dijamin semuanya berlaku fair, tidak bisa semuanya dijamin bermain cantik. Ada juga yang main kasar. Bak main bola, tak hanya bola yang disepak, kaki pemain lawan pun diteckle dengan cara halus sampai kasar.

Perang isu sejak dua bulan terakhir ini sebenarnya sudah merebak. Dalam percaturan politik, saling lempar isu adalah bagian dari kampanye. Dan kampanye itu seperti yang sudah-sudah, ada kampanye positif, kampanye negatif ada kampanye hitam. Yang positif sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi kampanye negatif dan kampanye hitam adalah dua hal yang terus menggelinding diantara para kandidat.

Kampanye negatif (negative campaign)  dan kampanye hitam (black campaign) adalah dua hal yang sama-sama berada di ‘kiri’ tetapi tidak persis sama.

Black campaign adalah kampanye kasar yang dilancarkan kepada lawan politik secara terbuka maupun tertutup tetapi tidak pernah punya dasar fakta dan data. Jelasnya itu adalah isapan jempol belaka. Tetapi kadang karena kemasannya ‘hebat’ maka publik bisa terkecoh juga. Misalnya ketika Presiden SBY disebuah sudah punya istri sebelum Ny. Ani, itu jelas kampanye hitam yang teramat kasar. Atau ketika menjelang Pilpres 2004, Ny Ani diisukan adalah seorang kristiani. Padahal beliau adalah Muslim. Jika kampanye seperti itu tidak dilawan dengan cepat, maka bisa-bisa sebagian publik menganggap itu adalah informasi yang benar.

Black campaign tidak saja dilancarkan dengan cara menyerang lawan politik, tetapi bahkan dengan trik menyerang diri sendiri. Dibuatkan isu seolah-olah kandidat lawan ‘menyerang’ dengan isu-isu tertentu yang tidak masuk akal.  Cara ini umumnya menggunakan medium internet. Dibuatkan sebuah account atas nama seorang Cagub A lalu dipakai untuk menyerang Cagub B. Banyak publik terkecoh dengan cara seperti ini. Sebuah account di situs jejaring sosial facebook atas nama Gamawan Fauzi misalnya, ternyata ketika saya cek ke GF bukanlah account miliknya. GF sendiri mengaku tidak pernah membuat account di FB. Bayangkan account seperti itu jika digunakan oleh pihak pembuatnya untuk kepentingan menyerang pihak lain. (dimuat pada tabloid DetikNews edisi 5 April)

Mei 13, 2010 Posted by | isu lokal, politik | , , | 3 Komentar

Memilih Bupati atau Orang Beruang


Oleh: Eko Yanche Edrie

Pemilihan Kepala Daerah untuk Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat kalau tidak ada halangan akan dilaksanakan pada Juni 2010 mendatang. Berbagai pendapat (yang pasti saling berbeda) mewarnai menjelang dibulatkannya tekad untuk menyerentakkan pelaksanaan Pilkada kali ini.

Riuh rendah antara yang mendukung penyerentakan dengan yang menolak penyerentakan lebih banyak terkonsentrasi pada masalah-masalah pembagian tanggungjawab ‘memodalai’ Pilkada antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Meskipun demikian semua sepakat untuk serentak, meskipun ada yang tidak sepakat dengan share anggaran dalam APBD masing-masing.

Tetapi dari keriuhrendahan persetujuan serentak atau tak serentaknya Pilkada, yang juga tidak kalah ‘bakucatak’ nya adalah soal rebutan dukungan antarcalon dengan partai politik pendukung.

Tak ada kata lain untuk bisa menjelaskan bahwa pada saat riuh rendahnya rebutan dukungan itu, maka parpol dan para pengurusnya sedang jadi bintang. Para ketua-ketua partai terutama yang karena dukungan kursinya di parlemen bisa mengusulkan satu paket (kepala daerah/wakil kepala daerah) untuk dicalonkan ke KPU, justru telah menjadi orang yang sangat penting.

Apa mau dikata, meskipun ada peluang bahwa calon kepala daerah boleh dari kalangan independen (tanpa mengantungi dukungan parpol) tetapi ternyata itu tidak mudah. Menghimpun dukungan dari masyarakat dengan cara mengumpulkan KTP mereka adalah bukan kerja gampang. Karena itu diperkirakan yang maju lewat jalur independen amat sedikit, bahkan mungkin tidak akan ada.

Dengan demikian arus loby ke arah para pengurus parpol makin gencar. Para kandidat yang berminat jadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota makin rajin berteleponan dengan para petinggi partai. Pertemuan-pertemuan silaturahmi jadi sering dilakukan. Sementara para punggawa yang bertugas jadi tim sukses juga tidak kalah gencar mendekati para petinggi partai.

Bagi kandidat yang sudah ‘dilampuhijaukan’ untuk tidak didukung oleh partai besar, melirik partai yang tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan sepaket. Meskipun untuk itu kontak juga harus dianyam dengan partai kecil lainnya untuk kawan koalisi.

Kata setengah peminat kursi Gubernur, lebih baik memilih partai besar saja atau tidak usah sama sekali daripada pertai-partai kecil dalam ikatan koalisi tapi ‘belanja’nya besar dan ruwet menyatukan suara mereka. Itu sah saja dan itu hak masing-masing kandidat untuk didukung oleh partai yang mana. Masalahnya, kata kuncinya adalah ‘kesepahaman’ para petinggi partai untuk mendukung si A si B. Jika tidak ada ‘kesepahaman’ tadi, maka habislah harapan.

Bahwa ada ‘belanja’ atau politik transaksi antara kandidat dengan partai agaknya tidak perlu kita berdebat soal itu. Ia bagai kentut, ada baunya tapi sulit diraba ujudnya. Bahkan untuk membikin bahwa politik transaksi adalah proses politik yang normal-normal saja kadang muncul olok-olok: “masuk TK aja mesti bayar, apalagi mau jadi gubernur”. Dan yang agak intelek bahasanya adalah: “no free charge for lunch” tidak ada makan siang yang gratis, semua ada maunya.

Saya pernah menemani seorang calon Bupati beberapa tahun lalu. Ketika sudah dekat ke acara pemilihan (waktu itu masih dipilih DPRD) beberapa tokoh partai datang. Mereka menawarkan jasa untuk ‘meloloskan’ kawan saya tadi dengan syarat ‘membelanjai’ beberapa anggota yang merupakan representasi partai politik di parlemen daerah itu.

“Dek kami kalau nan ka jadi bupati, yo Apak juo lah, tapi…. Tantu bajalan iyo baaleh tapak,” ujar mereka seraya mengemukakan sejumlah angka rupiah.

Kawan saya tadi akhirnya berkata lunak. “Terimakasih atas dukungannya, namun saran saya kalau memang hendak memilih Bupati, pilihlah saya. Tapi kalau hendak memilih orang beruang (maksudnya orang yang punya banyak uang-red) pilihlah yang lain, keliru besar memilih saya. Saya hanya punya urang sebesar yang tempo hari saya sampaikan dalam visi misi saya, segitulah total kekayaan saya. Tapi dalam kepala saya ini tidak ingus saja isinya, nanti kalau saya sudah menang tentu akan ada ungkapan terimakasih dari saya namun saya tidak mau menjanjikan berapa besarnya sebab itu namanya pasti menyogok anggota dewan, saya tidak mau,” kata kawan ini.

Transaksi memang tidak tidak terjadi dan saya menyalami kawan tadi. Saya katakan bahwa dia telah mendapat hidayah dari Allah dengan berani berkata seperti itu. Saya hibur dia bahwa jabatan tidak diperoleh dengan membayar. Meskipun klise, tapi saya katakan bahwa satu ketika Allah akan memberi jabatan yang lebih pantas dari jabatan Bupati.

Pemilihan berlangsung, kawan tadi hanya dapat tiga suara saja. Tapi beberapa hari setelah itu ia menelepon saya sambil mengatakan bahwa dia akan diangkat untuk jabatan penting. Alhamdulillah.

Saya kira dalam musim Pilkada kali ini tentu akan ada juga orang-orang seperti itu. Yang mau menolak dan meredam syahwat kekuasaannya untuk membatalkan niatnya maju pada Pilkada kalau harus menyediakan ini dan itu sampai jumlah rupiahnya bermilyar segala untuk partai.

Dan semua pihak mestinnya ikut menggelorakan suara anti politik transaksional. Politik ‘bajalan baleh tapak’ mestinya diterjemahkan secara profesional saja. Misalnya, untuk keperluan kampanye calon diperlukan logistik dan oleh partai pendukung itu digariskan menjadi tanggungan dari calon yang bersangkutan. Itu sih tidak masalah. Sebab mana ada mencetak baliho gratis? Lagi pula pada saat seperti ini mana pula ada partai yang menyediakan dana untuk keperluan itu secara mandiri. Pastilah dana partai yang ada diperlukan untuk operasional partai.

Meneruskan rezim bajalan baaleh tapak ini pada akhirnya sama-sama berujung pada kekecewaan. Taruhlah si A sudah didukung penuh oleh partai X dengan berkontribusi sampai semiliar rupiah misalnya, tetapi begitu si A duduk jadi kepala daerah, rongrongan tidak akan berhenti dari partai pendukung atau kalangan yang menganggap dirinya sudah berjasa memenangkan si A. ‘Bajalan baaleh tapak’ berikutnya juga akan terjadi setelah kepala daerah duduk di kursinya. Kalau tidak dilayani, bisa-bisa ribut. Buntutnya, yang di parlemen memberi sinyal kuning akan mengajukan hak angket, interpelasi dan presure lainnya.

Jadi karenanya, tidak apalah dari awal kita berjelas-jelas. ‘Kita’ maksudnya di sini adalah kita para pemilih ini. Kita berjelas-jelas saja bahwa kita akan memilih Gubernur, memilih Bupati, memilih Walikota dan para wakilnya, bukan memilih orang beruang alias memilih karena uangnya. Sudah lama sekali kita mendustai kata hati kita, maka dengan kerentakan Pilkada kali ini, kita hantikan politik transaksional itu.*** (dimuat pada tabloid DetikNerws 8 Maret 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | politik | | Tinggalkan komentar

Marlis Rahman, Bukan Gubernur Transisi


Oleh: Eko Yanche Edrie

Dalam empat tahun menjabat sebagai Wakil Gubernur dan berkantor di Jl Sudirman 51, Marlis Rahman tentu sudah amat hafal dengan ‘kakobeh’ para staf di kantor Gubernur. Dari pengakuan beberapa orang yang pernah ‘berurusan’ dengannya, ada kesan bahwa Marlis berbeda sekali dengan Gamawan. Marlis lebih meledak-ledak. Padahal dari face dan penampilannya, pria yang suka memelihara kumis ini justru sepintas terlihat tenang dan sabar.

Tak jarang terdengar staf kena marah besar oleh Wagub karena terlalu lamban dan tidak bisa menyegerakan apa yang sudah menjadi tugasnya. Saya juga sempat mendengar ada pejabat ‘cukup tinggi’ yang disemprot Pak Wagub karena bekerja terlalu lambat dan lambat.

Kalau begitu, apakah tipikal seorang Wakil adalah tipikal seperti Jusuf Kalla, mantan Presiden yang tak senang dengan kelambanan? Tidak juga persis seperti itu analoginya. Yang jelas, Marlis adalah seorang akademisi yang cara berpikirnya pastilah runtut seperti alur skripsi, tesis dan disertasi. Dimulai dari pendahuluan dan berakhir pada kesimpulan dan saran-saran. Keteraturan berpikir seperti itu menuntun cara dan kebiasaan berpikir seorang Marlis Rahman.

Jadi kalau sesuatu sudah ada plotnya yang disepakati bersama, maka biasanya Marlis konsisten dengan itu. Termasuk koinsisten dengan jadwal. Kalau sebuah surat disepakati selesai dalam sehari, jangan sodorkan kepada Marlis setelah tiga hari, agar tidak kena semprot.

Ketika Gamawan Fauzi baru disebut-sebut saja akan menjadi menteri pemerintahan SBY, karuan saja para birokrat di lingkungan Pemprov Sumbar mulai berspekulasi. Mereka sudah tahu (karena Undang-undangan menyebutkan begitu) kalau kelak Gamawan jadi menteri, maka ia akan digantikan oleh Marlis Rahman hingga akhir masa baktinya pada Agustus 2010. Sudah pasti tidak semua birokrat di lingkungan kantor gubernur dan Pemprov khsusnya yang loyal pada Gamawan. Yang tidak loyal itu pastilah yang tidak sejalan dengan pola berbirokrasi cara Gamawan yang menekankan pada good governance. Banyak yang tidak siap memahami dan menjalankan pekerjaan mengikuti cara Gamawan, akhirnya jatuh dan dicobot dari jabatannya. Mereka kemudian berubah menjadi kelompok yang dalam bahasa lama disebut ‘BSH’ alias barisan sakit hati. Ada yang berterang ada yang diam-diam menjaga jarak.

Jangan heran kalau ada kelompok yang tiap hari hanya membahas jalannya good governance yang dilaksanakan Gamawan-Marlis dengan sinisme. Wajar sajalah, namanya juga orang sakit hati, mana ada agak sebaris kalimat yang bernilai positif dari mereka terhadap Gamawan-Marlis. Tak cuma terhadap Gamawan-Marlis saja pandangan itu menjadi tak positif, termasuk kepada pejabat-pejabat yang dinilai dekat dengan Gamma.

Nah, begitu Gamawan makin sahih menjadi Menteri, praktis semua mata kini beralih ke Marlis Rahman. Tapi celakanya, ada yang salah tafsir terhadap Marlis Rahman. Seolah-olah kalau Gamawan sudah pergi, maka ‘aturan ketat’ dan keharusan taat azas serta pengedepanan good governance akan bisa dikendorkan di masa Marlis Rahman.

Apakah Marlis Rahman mau dipanas-panasi bahwa penerapan good governance hanyalah konsep Gamawan dan bukan konsep bersama? Rasanya sangat sia-sia kalau kita akan percaya begitu saja. Harap diingat, bahwa Marlis Rahman adalah aktifis sejak 1966. Pada masa reformasi ia adalah salah seorang anggota Forum Rektor yang banyak mewarnai perubahan di negeri ini. Maka jelas, good governance yang bertujuan untuk membuat tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah cita-cita reformasi dimana Marlis Rahman salah satu penggeraknya. Dengan demikian adalah keterlaluan kalau ada yang berharap terjadi perubahan sikap berbirokrasi setelah Marlis jadi Gubernur. Maksudnya kalau sebelum ini aturan terasa labih ketat, nanti di masa Marlis akan lebih longgar. Atau di masa Gamawan tidak boleh ke Jakarta lebih dari tiga hari, maka pada masa Marlis akan diperlonggar.

Kita tidak yakin Marlis akan menyia-nyiakan citra baik yang sudah dia bangun bersama Gamawan selama empat tahun dengan mengakomodir semangat koruptif seperti itu. Sebaliknya untuk ‘jualan’ lima tahun ke depan Marlis Rahman harus mempertahankan dan meningkatkan citra positif seperti itu. Rakyat sudah mengerti apa yang sudah diperbuat Marlis Rahman bersama Gamawan Fauzi selama empat tahun terakhir. Isu seputar pemerintahan yang bersih senantiasa menjadi perhatian masyarakat.Dan harap dicatat ketika Pilkada empat tahun silam jualan seperti itulah yang membuat pasangan ini dipilih oleh rakyat.

Berbagai keputusan yang sudah dibuat sebelum ini di lingkungan Pemprov Sumbar aalah keputusan yang di dalamnya sangat terlibat keberadaan Marlis Rahman, Karena itu ia tahu benar apa dan bagaimana latar belakang sebuah keputusan dibuat. Ketika ada yang digeser dan ada yang dipromosikan, ia tahu belaka apa latar belakangnya. Oleh karena itu untuk melangkah ke depan sebagai gubernur, Marlis Rahman sudah tahu road map nya, ia sudah hafal jalan mana yang harus ditempuh. Ia sudah sangat hafal karakter dan watak masing-masing pembantunya. Dengan demikian berharap agar Marlis bisa ‘melunak’ adalah harapan kosong.

Satu hal yang juga tak kalah penting menjadi isu lanjutan dari kelanjutan kepemimpinan Gamma (minus Gamawan) adalah bagaimana meujudkan semua visi dan misi Gamma yang dicetuskan empat tahun silam. Visi dan Misi tersebut sudah tertuang pula dalam RPJP-RPJM Sumbar. Berarti kalau Marlis tidak mau dikatakan melanggar visi dan misinya (yang bisa membuatnya dijatuhkan oleh DPRD) mau tidak mau ia harus tetap konsisten menjalankan apa yang sudah dijalankan selama empat tahun terakhir ini.

Apakah dengan demikian Marlis tidak boleh berimprovisasi? Sangat bleh sekali, sepanjang tentu tetap menjaga agar berjalan di garis yang sudah disepakati bersama dalam RPJP maupun RPJM Daerah. Hal-hal di luar itu, maka itulah yang disebut sebagai inovasi, terobosan. Marlis dengan mau atau tidak mau harus juga membuat berbagai inovasi yang akan dipakainya untuk isu Pilkada 2010.

Kenapa begitu?

Karena sejauh ini belum ada perubahan sikap dari Marlis Rahman untuk Pilkada yang dijadwalkan Juni 2010. Ia tetap akan maju sebagai salah satu calon.

Suka atau tidak suka, karena belum ada aturan ketat menghalanginya, seorang incumbent memiliki peluang paling besar untuk menang Pilkada dibanding penantangnya. Tapi sebaliknya jika incumbent tidak bisa meyakinkan publik selama ia menjabat, maka ia juga akan gagal. Bukan sedikit incumbent yang dikalahkan penantangnya.

Maka dengan demikian, masa enam bulan menjadi gubernur ini adalah juga masa dimana Marlis membuktikan bahwa antara citra dia dengan citra Gamawan (sehingga dipilih rakyat tahun 2005) tidak ada beda. Yang berbeda hanyalah sentuhannya, sedang substansinya sama. Jika Marlis bisa meyakinkan masyarakat seperti itu, ia memiliki peluang.

Satu hal yang juga patut diingat bahwa Marlis Rahman bukan gubernur transisi, ia hanya melanjutkan pekerjaan yang tadinya dikerjakan berdua dengan Gamawan kini harus dikerjakannya sendiri.*** (diterbitkan di Tabloid Detiknews edisi 8 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | tokoh | , , , | Tinggalkan komentar