WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Obituari Asbon: Memuji di Belakang


Oleh: Eko Yanche Edrie

Minangkabau bersajak? Istilah itu berkali-kali bergumam di mulut Asbon Budinan Haza tiga tahun lalu saat hendak memperingati 70 Tahun penyarir Papa Rusli Marzuki Saria. Itu tawaran tag line dari saya untuk acara ‘tribute for papa’. “Bung, itu masa lalu, sudah lewat. Sekarang negeri ini makin sepi dari sajak dan puisi. Orang lebih suka tulis SMS daripada menulis sajak, apalagi membaca dan mendeklamasikannya,” kata Asbon membantah tawaran saya. Saya memang tidak termasuk dalam daftar jagad seniman Sumatra Barat, tetapi saya suka dengan dunia seputar Taman Budaya tersebut.

Nah lagi-lagi Asbon mengingatkan saya, bahwa seniman tidak melulu harus berproduksi atau berkarya. Menghidupkan dan memperhatikan sampai membela dunia berkesenian adalah kewajiban seniman juga. Karena itu ia memilih Fachrul Rasyid HF, wartawan senior yang dalam keseharian tidak berada dalam pusaran kaum seniman untuk ikut membacakan sajak pada 70 Tahun RMS di teater utama Taman Budaya Padang itu. Menurut Asbon, Fachrul memiliki pilihan kalimat judul tiap tulisannya yang senantiasa bersajak. Dan Asbon tahu di masa mudanya, penulis buku “Refleksi Sejarah Minangkabau dari Pagaruyung Sampai Semenanjung” itu (pada puncak peringatan HPN lalu mendapat penghargaan dari PWI Pusat) adalah juga penyair. Penghargaannya kepada Chairul Harun ditunjukkan pula dengan menggelar peringatan 10 tahun Wafatnya CH di Kayutanam.

Mencari pilihan yang berbeda dan selalu ingin dicatat sebagai inovasi adalah bagian dari banyak lakon yang dijalanan Asbon Budinan Haza. Menjadi deklamator terbaik lalu menjadi dramawan bersama rombongan Teater Bumi nya Pak Wisran Hadi pernah dilaluinya. Lalu menjadi guru bahasa di SMA Pembangunan Bukittinggi. Itu menunjukkan bahwa Asbon adalah lelaki yang senantiasa gelisah tak senang diam. Meskipun untuk itu ia sering berbantahan dengan saya ketika ia saya cap sebagai orang yang tidak sabar dan tabah. Sudah jadi redaktur halaman Budaya di Harian Semangat di bawah pimpinan Makmur Hendrik, tapi ia malam memilih keluar dan mendirikan majalah anak-anak ‘Saya Anak Indonesia (SAI)’ walaupun ia tahu waktu itu (1988) menerbitkan media perlu SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) dari Deppen. Mengurus SIUPP hampir sama dengan meminta tanduk ke kuda. Tapi Asbon nekat, SAI diterbitkan dengan izin khusus, bayangkan oplagnya sampai 14.000 eksemplar. Finansial Asbon jadi sehat.

Tapi itulah Asbon, senantiasa gelisah. Begitu SAI sukses, ia memikirkan yang lain. Akhirnya SAI tertinggal dan tidak terbit lagi. H. Basril Djabar sangat paham dengan lompatan-lompatan pikiran Asbon. Maka ia tawarkan untuk mengelola Koran Masuk Sekolah (KMS); Asbon menyambutnya. KMS berubah 180 derajat penampilannya di tangan Asbon. Tapi lagi-lagi sifat gelisahnya muncul. Ia mundur setelah dua tahun. Menjelang bernagkat ke Jakarta meninggalkan KMS, Asbon mengajak main scrabble untuk terakhir kalinya di lantai I gedung Singgalang. Kami main berempat dengan Hasril Chaniago dan Gusfen Khairul. Setelah itu Asbon mengorbit di Jakarta. Ia membuka rumah makan. Lalu mendirikan Ikatan Warung Padang Indonesia (Iwapin) dan menjadi Presiden nya. Tak kurang dari 2000 warung padang yang jadi anggotanya.

Hingga tahun 2002 ia bermukim di ibukota. Komunikasi saya dan Asbon hanya berkontaktelepon saja.

Pengujung 2003 ia muncul lagi di Padang. Dan mengajak saya membentuk Perhimpunan Seniman Indonesia (Persindo) bersama Emeraldi Chatra, Free Hearty, Hermawan, Fuady Cairo, Asraferi Sabri dan beberapa nama lainnya. Saya sudah menyatakan kepada Asbon bahwa saya tidak tercatat sebagai seniman meskipun saya menulis beberapa novel di Harian Haluan dan Harian Singgalang serta sejumlah cerpen. Tapi Asbon melarang saya membantah. Sudahlah, saya digabungkan dalam Persindo itu.

Beberapa kali terdapat beda pendapat dengan para seniman dan budayawan. Saya tahu Asbon tak sepandangan dengan Darman Moenir, Wisran Hadi atau pun Haris Effendi Tahar. Tapi ketika kami berdua saja terlibat diskusi, eh, malah Asbon memuji-muji Darman dan Wisran. Jujur saja, saya sudah lama sekali tidak membaca novel ‘Bako’ tetapi rupanya Asbon mengoleksinya dan sangat hafal plotnya. “Kalau bisa makin banyak novelis yang mengangkat tema-tema etnik seperti pada ‘Bako’ itu,” kata dia memuji novel tersebut. Tentu saja sekaligus berarti memuji penulisnya. Dengan tulus dikatakannya bahwa membawa tema etnis itu bisa dilakukan penerus Darman misalnya oleh Khairul Jasmi atau Alwi Karmena.

Menurut Asbon KJ dan Alwi memiliki talenta untuk mengangkat tema-tema etnis dalam tulisannya. Lalu selepas puasa dua tahun silam ia diilhami oleh WS Rendra untuk meregenerasi dunia teater. “Tak banyak yang bisa mencetak dramawan di Padang ini kecuali Wisran Hadi,” ujarnya. Asbon lalu menyatakan dia banyak mendapat pengajaran ketika bergabung di Teater Bumi bersama Wisran.

Lelah sebenarnya kita mengikuti langkah-langkah Asbon. Bahkan kadang hal-hal yang tidak rasional dia tempuh. Misalnya ia tak peduli dengan kesehatannya ketika dalam satu malam pergantian tahun ia ingin diperingati dengan berkesenian di lereng Merapi, di nagari Lasi. Sejak itu kondisi kesehatannya agak terganggu.

Desakan-desakan dan ledakan-ledakan mimpinyalah yang membuatnya bisa lebih lama bertahan dengan jantung yang mengalami penyumbatan. Semengatnya selalu menggebu jika merencanakan sesuatu yang besar meski tidak terdukung oleh finansial sekalipun. Mimpinya yang terakhir adalah menerbitkan sebuah koran harian untuk masyarakat sosialis. Ini bagian dari pengejawantahan kekagumannya pada almarhum St. Sjahrir.

Mimpi-mimpi Asbon sering dianggap edan oleh orang lain tetapi sesungguhnya ia berangkat memulai mimpinya dari basis sosial. Sejak pukul 6.30 WIB kemarin, kita tidak akan mendengar cerita mimpinya Asbon. Setelah lebih sebulan mengalami gagal jantung dan gagal ginjal, Asbon menyerah, Yang Maha Pencipta menjemputnya.

Saya tidak percaya mulanya ketika Mohammad Ibrahim Ilyas (Bram) mengabari saya bahwa Asbon wafat. Beberapa hari lalu bahkan Gubernur Marlis Rahman bersama Kepala Biro Pemerintahan Fachril Murad masih menjenguknya di RSUP M Djamil. Kata Lona –anak Asbon—ayahnya mulai membaik.

Maka kemarin siang saya katakan kepada Bram, bahwa Asbon tidak pergi. Ia hanya pulang kembali dari satu perjalanan. Selamat Pulang Kembali, Bung!

(Dimuat pada Harian Singgalang, Edisi 13 April 2010)

Iklan

Mei 13, 2010 Posted by | Budaya, Obituari | , , , | Tinggalkan komentar

Cara DARC: Makan Sepuasnya, Bayar Sesukanya


Oleh: Eko Yanche Edrie

Mana ada ceritanya di dunia ini kita makan sekenyang-kenyangnya sampai sangiah lalu ditutup pula dengan sereguk kopi atau jus sambil menghirup asap rokok bercandu tinggi tapi semuanya dibayar dengan suka-suka. Apalagi menunya adalah nasi padang.

Kalau perkara makan gratis sih banyak. Tapi makan dengan tarif ditentukan oleh siapa yang makan maka itu ceritanya kalau tidak dalam sinetron bergenre fiksi pastilah hanya ada di kawasan Sah Alam Selangor Darul Ehsan Malaysia.

Nama tempatnya secara resmi ditulis Denai Alam Ridding Club (DARC). Sebuah kawasan di luar Kuala Lumpur. Ini adalah kawasan wisata dengan mengedepankan olahraga berkuda sebagai intinya. Untuk bisa mendatangi tempat itu kita mesti jadi member dulu. Semua orang bisa mendaftar jadi member setelah membayar  tunai sebesar RM180 atau sekitar Rp600 ribu per tahun. Itupun untuk satu keluarga. Setelah mendaftar, kita boleh berkuda sepuasnya sampai penat. “Boleh tiap hari, seminggu sekali atau terserah kapan maunya,” kata Iwan Marzie Thamrin, salah seorang yang ikut bekerja di situ mengelola DARC. Iwan adalah putra mendiang Marzie Thamrin, wartawan Singgalang di Pariaman. Ia sudah hamper sepuluh tahun berada di situ.

Tapi yang menarik bukan berkudanya. Melainkan makannya. Di samping ranch dibangun sebuah restoran terbuka dengan hanya mengandalkan tenda besar sebagai penyungkupnya. Cuaca yang lembab di bagian barat tanah semenanjung itu terpaksa dilawan dengan mengerahkan empat fan besar  yang menghasilkan hembusan angin bercampur embun buatan.

Di bawah tenda itulah pengunjung, baik member yang selesai berkuda maupun pengunjung umum bersantap. Menu masakan yang dipilih oleh pengelolanya adalah menu masakan Minang atau nasi padang. Tak tanggung-tanggung, pengelola DARC mendatangkan juru masak (chef) dari salah satu restoran Padang yang terkenal di Jakarta.

“Nasi padang atau masakan Minang sengaja kami pilih karena ini adalah menu yang paling bisa cocok untuk semua etnis dan semua lidah. Hampir tak ada orang tak suka dengan nasi padang,” kata Terry Teo, Deputy President DARC ketika menjamu serombongan pemimpin media Sumatra Barat belum lama ini di Shah Alam.

Terry dengan bangga menceritakan perihal restorannya itu dan dengan bangga pula mempromosikan tiap lauk yang ada di situ. “Ini tunjang, rasanya sangat empuk. Ini gulai otak, memang berkolesterol tapi banyak yang suka,” ujarnya seraya menyorongkan gulai otak itu kepada budayawan Alwi Karmena. Alwi langsung menerima kehormatan itu dan memicingkan matanya untuk memperlihatkan mimik seorang yang sedang menikmati makanan enak. “Dimana tekadirlah,” kata Alwi menggunakan bahasa Minang yang diindonesiakan menurut versi dia. Untung H. Basril Djabar tak ikut menyemba gulai yang sudah tidak boleh didipinya itu. “Uda nan iko se lah,” ujar Da Bas kepada Hasril Chaniago yang duduk dekatnya sambil menyenduk sayur bayam segar.

Cerita kunyah-kenyoh itu tak akan habis-habisnya diceritakan. Tetapi yang justru makin menarik bagi para anggota rombongan muhibah media Sumbar itu adalah sistem pembayaran yang berlaku di restoran DARC itu. Usai makan, ketika Basril Basyar, Ketua PWI Sumbar yang ditunjuk menjadi ‘kasir kafilah’ ini hendak membayar dan meminta pelayan menghitung, Terry Teo sang Deputy President DARC langsung angkat tangan. “Tak ada tarifnya, semua yang makan di sini membayar menurut kata hatinya saja, sila ke kassa,” kata dia.

Rombongan pun menuju kassa. Tapi tak ada petugas di situ. Yang ada hanya kotak kaca seperti yang ada di mesjid-mesjid, lalu ada sebuah buku kuitansi dan ballpoint tergeletak di meja kassa.

Rupanya memang demikian aturannya, kita yang makan yang menentukan berapa kita ‘sanggup’ membayar makanan yang sudah tandas (kata yang di sini lain lagi artinya) itu. Berapa kesanggupan kita membayar itu pun dimasukkan ke dalam kotak. Setelah itu tulis di kuitansi yang sudah dicetak khusus. Pesan dikuitansi itu adalah, bahwa kita sudah menyerahkan sejumlah uang untuk diteruskan kepada anak yatim. Begitu saja. Selesai.

Demikianlah DARC, yang sebenarnya dimiliki oleh sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang relestat dan ritel dengan sejumlah supermarket memperuntukkan restoran dan klub berkuda itu untuk keperluan program charity mereka. Hasil dari DARC itu dibagikan kepada anak yatim secara periodik. “Ini cara kami untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yatim yang hidupnya belum beruntung,” kata Terry. Ia mengulas dengan bahasa yang sederhana: berkuda murah sambil beramal. Sebab siapa pula yang akan berkata bahwa dengan Rp600 ribu setahun per satu keluarga sebagai iyuran yang mahal?

Tiap akhir pekan pengunjungnya banyak sekali. Para penduduk Kuala Lumpur dari kelas menengah banyak menghabiskan akhir pekannya di sini. Banyak juga yang datang dari Singapura dan Thailand.

Nah, siapa yang mau buka cara Selangor ini untuk beramal di sini?*** (dimuat pada Harian Singgalang edisi 13 April 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | Budaya, melayu | , , , | Tinggalkan komentar

Kucing Air


Oleh: Eko Yanche Edrie

Sebenarnya tidak pernah ada orang di sini mempergalaskan kucing dalam karung. Bahkan di Sumatera Barat belum pernah tersiar kabar ada toke kucing. Yang ada toke jawi atau toke taranak. Untuk jenis hewan kecil seperti ikan atau umang-umang (komang) hanya dilekatkan gelarnya penggalas ikan atau umang-umang.

Maka agak aneh juga kalau dalam Pilkada serentak yang akan memperlagakan lebih seratus tokoh Sumatra Barat ini ada peringatan dini: “Jangan membeli kucing dalam karung!” Kesimpulan kaji, asal muasal istilah membeli kucing itu pastilah bukan dari daerah ini. Mungkin dari daerah lain yang suka memperdagangkan kucing.

KPU sudah menabuh gendang pertanda balapan calon Kepala Daerah dimulai. 13 Kabupaten/Kota ditambah provinsi, maka kalau tiap daerah itu ada empat pasang calon (delapan orang) total jenderal akan ada 88 orang yang mengaku-ngaku ‘patut’ dan ‘mungkin’ untuk dijadikan pemimpin. Ke-88 orang itu serentak berkata: “Pilihlah saya jadi pemimpin!”

Kampanye dengan berbagai cara pun dimulai. Pada umumnya mencoba membangun citra atau menumpang pada citra-citra tertentu. Misalnya yang mengaku bersih meniru Bung Hatta, mengaku pekerja keras meniru citranya Bob Sadino, mengaku sangat saleh, mengaku jago memimpin staf, mengaku ahli memerintah, mengaku telah berhasil membangun (sendirian?) dan seterusnya.

Pokoknya yang hebat adalah awak, yang lain tinggal sekepala. Kemana-mana harus membawa sekambut sarung baru, mukenah baru, kartu nama. Senyum ditabur, kadang uang pun diserakkan. Dimana-mana foto wajahnya dipajang dalam baliho ukuran maxi.

Itu semua dalam rangka menunjukkan kepada publik bahwa dirinya layak untuk dipilih. KPU dan Panwas tidak berang? Ooo tidak, karena itu dilakukan bukan dalam kapasitasnya sebagai seorang calon. Masak orang mengampanyekan kehebatannya ada pula yang melarang? Kampanye-kampanye bebas itu baru akan menjadi perkara kalau sudah resmi mendaftar jadi calon Kepala Daerah di KPU.

Ops…! Ada yang main kasar rupanya. Maklum kali ini jumlah pemain sangat besar sampai hampir 100 orang. Jadi kampanye hitam pun berseliweran. Saling lepas isu negatif lewat SMS dan surat kaleng. Incumbent dapat serangan melakukan korupsi lah, proyek yang tak beres lah, program gagal lah dan sebagainya. Sementara penantang incumbent juga mendapat serangan terhadap berbagai pekerjaannya selama menjabat di satu tempat.

Ada kampenye hitam (black campaign) dan kampanye negatif (negative campaign).  Yang pertama adalah cara main kasar. Sebenarnya kalau mau berpanjang-panjang, kampanye hitam seperti itu boleh dilaporkan saja oleh korban ke polisi sebagai pencemaran nama baik.

Tapi kampanye negatif, kadang ada baiknya. Terutama untuk calon pemilih. Kampanye negatif biasanya isu yang dilansir adalah keburukan lawan politik. Keburukan itu ada data dan faktanya. Cuma dibumbui dengan berbagai hal. Ketika diungkap, faktanya tidak nol tetapi mengandung kebenaran.

Biasanya banyak yang alergi dengan ini. Maklum kada awak benar yang dikelupaskan kawan. Tapi bagi awam yang akan memilih sebenarnya ini dibutuhkan untuk menuntun mana yang akan dipilih. Logikanya, agar tak terpilih kucing dalam karung tadi, maka kucingnya perlu dikeluarkan dulu. Ada empat calon yang mengaku pantas jadi Walikota, Bupati atau Gubernur, maka siapa saja pasti akan memilih yang daftar keburukannya lebih kecil dari keempat calon itu atau memilih yang daftar kebaikan dan prestasinya lebih banyak dari calon lain.

Jadi bak kucing dalam karung tadi, kalau saja ada empat kucing di dalam karung, siapa tahu ada yang kucing air. Konotasi kucing air dalam dialek pergaulan Minangkabau adalah personifikasi untuk ketidakbaikan seseorang.

Kucing air atau tidaknya seorang calon kan susah menelisiknya. Kampanye negatif salah satu cara membantu mengungkapnya, meskipun kampanye negatif senantiasa dianggap tak etis. Konsekwensinya tiap calon harus membersihkan semua kada atau setidaknya memperkecil jumlahnya.

Tapi kalau nanti terpilih juga kucing air bagaimana? Itu namanya : “a watercat have a luckystrike” *** (dimuat pada Harian Singgalang edisi 6 April 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | Budaya, isu lokal | , , | Tinggalkan komentar

Menghisab ‘Ahli Hisap’


Oleh: Eko Yanche Edrie

Heran, pemerintah pusat sulit sekali menerapkan aturan pembatasan iklan rokok Sementara di Padang Panjang, Walikota Suir Syam menerbitkan aturan pelarangan iklan rokok tak ada yang heboh. Sebegitu hebohnya rencana pembatasan iklan dan pembatasan peredaran rokok sampai-sampai tiga hari berturut-turut di Harian Kompas 22-24 Februari 2010, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia memasang iklan full color setengah halaman. Tagline dari iklan itu adalah: ‘Giliran Kami Bicara’. Maksudnya masyarakat pertembakauan yang terdiri dari pengusaha pabrik rokok, petani tembakau, pekerja industri rokok meminta Menteri Kesehatan yang sedang menyiapkan rencana pembatasan rokok agar memikirkan kembali niatnya. Disebutkan ada jutaan pekerja pabrik rokok dan petani tembakau serta cenkeh akan menganggur. Lalu ditambahi pula pesan menakutkan bahwa akan ada Rp55 triliun cukai tembakau yang akan hilang dari kas negara setiap tahun.

Bagi kita ini menjadi menarik karena iklan itu dimuat di Harian Kompas yang selama ini dikenal sangat menolak iklan rokok. Selama ini kalaupun ada iklan perusahaan rokok yang lolos ke Kompas itu mesti dengan syarat tidak ada kata rokok, gambar rokok, kotak rokok apalagi oarng merokok. Jadi iklan Marllboro yang pernah ‘sukses’ menembus Kompas terpaksa hanya dimuat gambar kudanya saja Tak ada pesan rokok dan tembakau.

Tapi kini meskipun tidak langsung menjadi iklan rokok, dengan tiga hari berturut-turut memuat iklan berupa pesan dari pabrik rokok itu kita bertanya-tanya juga. Ada apa dengan Kompas. Mudah-mudahan itu hanyalah pilihan untuk memberikan kesempatan kepada satu pihak pada saat dua pendapat sedang berlaga di tengah publik.

Kembali ke soal perang melawan rokok. Upaya-upaya untuk mencegah agar bahaya rokok tidak makin meluas, sesungguhnya patut dimulai dari bawah saja. Misalnya seperti yang dibuat Pemko Padang Panjang, Pemprov DKI, Pemko Surabaya dan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Pabila pemerintah di tingkat bawah sudah sama-sama sepakat melahirkan Perda-perda serupa, secara perlahan urusan membuat aturan pamungkas berupa UU tentu tidak memerlukan kerepotan untuk melawan resistensinya.

Karena itu, antara lain yang juga perlu (dan paling penting) adalah bagaimana para pengambil keputusan menyikapi tembakau. Secara literal sudah jelas, tembakau mengandung nikotin dan nikotin adalah zat yang berbahaya. Dalam RPP yang akan dibuat pemerintah memang akan disebut bahwa produk tembakau mengandung zat aditif. Nah sekarang bagaimana para pemimpin daerah/DPRD sama-sama menyamakan suara: bahwa rokok berbahaya! Dan itu hendaknya tanpa reserve.

Konsekwensi dari persepakatan bahwa rokok adalah berbahaya bagi kesehatan dan ekonomi adalah integritas. Bahwa memalukan kalau sudah mengaku kalau rokok berbahaya tetapi tidak mau memeranginya. Dengan demkian barulah lahir upaya-upaya hukum tadi, membuat Perda, Perwako, Perbup, Pergub untuk memperkecil wilayah rokok.

Sekarang belum terlihat upaya gencar ke arah itu segencar kita melawan narkoba dan korupsi. Kampanye-kampanye antirokok perlu digalakkan. Di Malaysia, Singapura atau Thailand semangat antirokok makin jelas ujudnya.

Sebagai mantan perokok yang kini jadi perokok pasif (kadang merokok kadang tidak) saya dapat merasakan betapa tersiksanya para ‘ahli hisap’ (sebutan saya untuk perokok)  selama melancong ke negeri yang tak menghargai kaum perokok. Di Bandara KLIA rokok hanya ‘diduduik’ di tempat tertentu saja. Di terminal Pudu Raya Kuala Lumpur sebagai ‘ahli hisap’ kita harus bertobat sebenarnya dari palutan ketergantungan pada candu nikotin. Maklum di sana para ‘ahli hisap’ dihilangkan tuahnya oleh polisi pelancongan.

Tak boleh merokok di setiap level (lantai) kecuali di basement tempat bus-bus diparkir. Kalau hanya parkir sih tak apalah. Semua bus dalam keadaan mesin hidup, asap knalpotnya ‘mangkapopoh’. Maka berkatalah polis pelancongan kepada ahli hisap: “Sila encik sekalian habiskan rokok di sini”. Maka tinggallah para ahli hisap bercampur baur dengan gas CO2 yang keluar dari knalpot. Saya tak tahu, apakah geretekan kretek Jie Sam Soe menjadi makin bikin fly para ahli hisap atau malah paru-paru harus menyisakan space buat asap baru selain asap tembakau.

Space iklan media luar ruang yang mengiklankan rokok nyaris tak terlhat di Thailand dan Malaysia. Yang terlihat justru makin meluas tempat pelarangan merokok. Di Hatjay, kota pelancongan selatan Thailand mulai menolak rokok. Di hotel, merokok hanya dibolehkan di kamar. Di loby kalau mau kena ‘uang rokok’ alias denda 2000 bath (equivalen dengan 200 ringgit Malaysia) silahkan menyulut rokok.

Perang melawan rokok makin menghebat di Thailand. Rokok merk Mildseven dibuat oleh Jepang di Thailand, harganya RM7 atau sekitar Bt70. Khusus yang diedarkan di Thailand, diluar kemasan Mildseven bukan saja dicantumkan peringatan tertulis mengenai bahaya rokok dengan teks namun dimuat juga gambar jantung manusia dan bagian tubuh manusia yang dirusak oleh nikotin.

Sekarang tinggal di kita, mau atau tidak melawan rayuan rokok dan berhenti jadi ahli hisap?

Akan halnya sikap kita mendengar ‘ratapan’ masyarakat tembakau yang menyebut bahwa petani tembakau akan kehilangan penghasilan sebenarnya perlu kita hitung ulang kembali. Seberapa besar kerugian yang ditimbulkan baik kesehatan maupun ekonomi akibat rokok dibanding dengan seberapa besar kontribusi rokok untuk kebaikan nasional.

Soal ada yang tereliminasi itu benar. Tapi kan pemerintah tidak frontal menghabisi rokok. Departemen Pertanian mesti menyiapkan upaya alih komoditas kepada para petani tembakau. Sedang pabrik rokok, silahkan ekspor saja rokoknya dan kemudian melakukan diversifikasi usaha secara perlahan. Secara perlahan tiap daerah mulai menghisab (menghitung) seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh ‘ahli hisap’ dan seberapa besar manfaatnya.

Nah, sekarang waktunya melawan rokok. Dimulai dari kesadaran umum. Tak perlu harus berpolitik dengan cara berkampanye tak memilih calon  Gubernur/Wagub/Wako/Wawako/Wabu/Wabup dari para ‘ahli hisap’. (dimuat pada Harian Singgalang edisi 19 Maret 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | Budaya, kesehatan | , , | 2 Komentar

Anak Muda Panjang itu Dinamis


Oleh: Eko Yanche Edrie

Hanya mengelola dua kecamatan dengan 16 kelurahan? Untuk itu ada Walikota dan 20 anggota DPRD?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang diajukan beberapa pengunjung atau tamu-tamu Padang Panjang pada masa orde baru. Artinya, kedudukan Walikota Padang Panjang setara dengan kedudukan Walikota Bandung atau Bupati Padang Pariaman yang wilayahnya ketika itu mencapai Mentawai dan beberapa mil dari lepas pantai terluar.

Saya teringat Walikota Asril Saman yang selalu tangkas menjawab bahwa mengurus Padang Panjang gampang-gampang sulit. “Jadi tak bisa hanya dilihat dari perspektif luas wilayah saja,” kata Asril Saman 20 tahun silam.

Asril memang tidak berbohong. Karena faktanya kota kecil yang dibentuk tahun 1956 ini memiliki karakteristik tersendiri. Dengan jumlah penduduk tak sampai 40 ribu pada tahun 80an, justru dari struktur geopolitisnya Padang Panjang seolah memiliki penduduk 80ribu.

Kota yang dingin secara klimatologis ini, justru hangat dan dinamis dalam hal sosial, budaya dan politik. Keunikan ini dicerminkan misalnya dari besarnya peranan pemimpin informal dalam menggerakkan masyarakat. Peranan tokoh informal masih terasa hingga sekarang ketika pengambilan keputusan di tingkat formal (Pemko) selalu tak bisa dimulai tanpa mendapatkan masukan  ‘sato sakaki’ dari tokoh-tokoh informal. Di tiap kelurahan ada saja tokoh seperti itu.

Dan rasa kepadangpanjangan jauh lebih tinggi dibanding rasa berkelurahan itu. Ini agak beda dengan di kota lain. Saya masih ingat pada tahun-tahun permulaan orde baru, semangat komunal orang-orang muda Padang Panjang jarang yang tidak membawa nama ‘padang panjang’ dalam sosialisasinya.

Pernah dengan nama perkumpulan FBC? Itu adalah perkumpulan anak muda di zaman mendiang Chairul Babak (Chairul St.Berbangso). itu adalah perkumpulan anak muda yang hobi bermain sepakbola. Klub FBC pernah menjadi salah satu klub anggota PSPP. Tapi anggotanya tidak terdiri dari anak muda dari satu komplek atau satu wilayah kelurahan saja melainkan berasal dari segenap penjuru kota.

Pada masa ‘kelam’ anak muda Padang Panjang juga sudah jauh lebih terkenal dibanding kota-kota lain di Sumatera Barat. Kalau Anda yang sudah remaja pada tahun akhir 60an, pasti kenal dengan yang namanya ‘Bagados’ nama itu bahkan sangat dikenal jauh ke luar kota ini.

Pada era itu, musik rock dianggap sebagai representasi modernisme. Di Kota Serambi Mekah tersebut ketika itu musik rock amat dekat dengan kehidupan remajanya. Bahkan kemudian ketika musik-musik dangdut mulai masuk pasar, di Padang Panjang hampir tak terdengar. Barulah setelah masa ordebaru, musik-musik dangdut itu bisa ‘menembus’ Padang Panjang.

Kemudian belakangan ketika di kota lain ditumbuhkan secara top down oleh pemerintah apa yang dikenal dengan PKK dan Karang Taruna, di Padang Panjang hal seperti itu justru masih belum bisa diterima mulus. Anak-anak muda di tahun 80an lebih suka menyebut diri mereka dengan nama-nama unik untuk perkumpulannya. Sebut saja kelompok yang bernama Ethernal. Ini adalah akronim untuk kata-kata: ‘Elit dan Terkenal’. Dalam kelompok ini konon berkumpul kalangan muda elit Padang Panjang yang kadang menimbulkan bermacam-macam penafsiran. Bahkan kemudian kelompok yang berseberangan dengan anggota perkumpulan Ethernal membentuk pula perkumpulan sendiri, namanya Akutarol. Tahu apa kepanjangan Akutarol? Sedeharna saja: ‘anak kuncang tapi royal’. Di situ berhimpun para muda yang tidak masuk kategori ‘the haves’. Tak jarang kedua kelompok ini terlibat bentrok.

Di masa itu juga muncul kelompok lain yakni Venus, Black Ground, Paus, Gumala dan beberapa lainnya. Ini adalah mereka yang melakukan pendekatan wilayah tempat tinggal. Venus ada di sekitar Balai-balai dan Pasar, Black Ground adalah nama lain dari Tanah Hitam, Paus untuk Pasar Usang, Gumala untuk Guguk Malintang.

Generasi berikutnya muncul. Tahun 1982 lahirlah Gemaest. Ini adalah kelompok anak sekolahan yang sudah bosan dengan gaya lama itu. Kelompok ini mulai lebih terarah dan terfokus. Tidak sekedar ngumpul untuk raun-raun malam Minggu ke Ombilin atau mendaki gunung, melainkan mulai melahirkan kreatifitas. Frame yang mereka kibarkan adalah sport, art and social. Kelompok ini mulai sering terlihat menggelar panggung kesenian, festival pop song, vokal group sampai pertandingan basket.

Zaman Gemaest itu, zona berkumpul beralih dari pasar ke Radio Bahana (d/h El Em Bahana). Kru Radio Bahana dikenal sebagai orang-orang yang suka menyalurkan berbagai kreatifitas anak muda Padang Panjang. Semua penggemar El Em Bahana disebut dengan panggilan ‘Orang Muda Dua Sebelas’. Kata ‘dua sebelas’ itu adalah posisi gelombang AM yang waktu itu dipakai Bahana, 211 Meter.

Tapi para penggerak kreasi di Bahan tidak mau membentuk satu wadah tunggal bagi perkumpulan anak-anak muda. “Kita mau semua kreatiditas tumbuh dan setiap kelompok berhak tampil membentuk komunitasnya sendiri-sendiri asal tetap membawa nama Padang Panjang, jadi tidak berdasarkan kelurahan,” kata Yul Sikumbang yang pernah malang melintang menjadi Station Manager di Bahana.

Tak heran kemudian lahir pula nama-nama aneh seperti ‘Kejam-Ya’. Ini adalah singkatan dari Kelompok Jalan Muhammad Yamin’ tempat Radio Bahan berposisi. Kelompok ini lebih banyak terlibat dalam kepencitaan alam. Mereka pernah menggelar Temu Cinta Alam se Sumatera Barat yang dipusatkan di Bancah Laweh.

Setelah itu muncul kelompok penggemar Breakdance (tarian patah-patah seperti yang dihadirkan oleh grup musik Electric Bagoolo dan sejenisnya) Flipper’s Sport & Art. Ini adalah organisasi anak muda yang lebih teratur dibanding pendahulunya. Mereka bahkan sudah melengkapi diri dengan AD & ART. Tiap anggota diberikan ID Card. Sejumlah pertunjukan musik untuk amal dan festival mereka gelar. Kehidupan berkesenian terasa lebih semarak di masa Flippers ini (sekitar 1984-1988).

Beberapa anak muda tanggung yang ingin masuk Flippers tapi tak tertampung akhirnya membentuk pula kelompoknya dengan nama yang juga tak kalah seru: The Under Cover. Markas mereka di depan Swing Foto Studio (Jl Sudirman). Tapi tak lama pula umurnya. Mereka tidak bubar atau membubarkan diri, tapi karena sudah tidak ada aktifitas, akhirnya beberapa pentolannya membentuk kelompok berhimpun yang baru. Kali ini namanya juga aneh: Fantastic Doll. Era main sepeda motor ngebut dimulai oleh kelompok ini. Kebisingan di jalan-jalan karena mulai menjamurnya sepeda motor tak terhidarkan.

Dari kelompok demi kelompok yang senantiasa punya sejarahnya sendiri-sendiri di Padang Panjang kelihatan betapa tidak menonjolnya kelompok-kelompok dengan pendekatan kewilayahan atau kelurahan.

Dapat dikatakan bahwa anak muda Padang Panjang lebih suka menggerek ‘bendera Padang Panjang’ dibanding ‘bendera kelurahannya’. Mereka lebih bangga disebut anak Padang Panjang dibanding anak kelurahan tertentu. Beda dengan beberapa kota di Sumbar, ‘Karang Taruna Kelurahan Anu’ bisa sangat menonjol, di Padang Panjang organisasi-organisasi anak muda kategori ‘mainstream’ paling-paling FKPPI, PPM, AMPI atau KNPI. Empat nama itu memang ikut mewarnai dinamika anak muda di Padang Panjang sejak zaman orde baru bahkan sampai sekarang.

Interaksi dengan kelompok-kelompok yang sama ‘anehnya’ dengan kota-kota tetangga juga sering dilakukan, kalau tidak bertanding basket tentu lomba grup vokal. Nama yang juga unik datang dari Bukittinggi seperti ‘Phochenk’ (rupanya akronim dari Pohon Cengkeh), Balaba (Belakang Balok). Atau ada nama Horizon dari Payakumbuh, atau nama terkenal dari Padang seperti DKRP (Depot Kreatifitas Remaja Padang).

Keunikan seperti itulah yang tak dapat tidak harus diakui sebagai salah satu dinamika anak muda Padang Panjang dalam hal berhimpun dan berorganisasi. Pilihan nama yang unik-unik merupakan pengejawantahan dari cepatnya anak muda Padang Panjang masuk dalam arus global.

Kenapa?

Tidak ada yang perlu diherankan. Karena secara geografis kota ini memang berada di persimpangan. Pada masa penjajahan justru ia sudah menjadi metropolitan juga di Sumatera Tengah. Di situ kereta api bersimpang tiga dan menjadi sumbu perputaran budaya antardaerah. Bahasa sederhananya: kaum muda Padang Panjang memiliki potensi besar mengubah kotanya dan sekaligus berpotensi besar membangun kotanya. Jika selama kurun waktu 40 tahun terakhir Pemko Padang Panjang memberi ruang yang besar bagi penampungan kegiatan anak muda, maka pertanyaannya: “Sekarang apa yang diberikan Pemko untuk anak mudanya?” (dimuat pada tabloid CARANO SERAMBI edisi Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | Budaya | , , , , , | Tinggalkan komentar

Menjual Romantisme ‘Mak Itam’


Sebuah upaya yang sudah cukup lama diidamkan oleh Masyarakat Pencinta Kereta Api Sumatra Barat (MPKAS) untuk mendatangkan kembali lokomotif uap ke Sumbar akhirnya kesampaian jua. Sejak akhir 2008 loko yang akrab dipanggil Mak Itam itu sudah on the track di stasiun Sawahlunto.

Jika direalisasikan, maka kesampaian pula hasrat Nofrins dan Pak Saafruddin Bahar dari MKAS untuk menjadikan Mak Itam sebagai pendukung industri wisata daerah ini. Pihak PT Kereta Api bersedia mengoperasikan kembali kerta api khusus untuk wisata.

Naik kereta api bagi turis dari Jawa tentu tidak hal aneh, begitu juga dengan turis luar negeri. Tapi dengan Mak Itam tentu lain lagi ceritanya. Ada yang eksotik dari kereta api uap itu. Suara suitan peluitnya dan desah ‘nafas’nya saat mendaki tak akan pernah didengar di manapun kecuali hanya di kereta itu pula.

Selama delapan dasawarsa Mak Itam akrab dengan masyarakat Sumatra Barat khususnya yang dilewati jalur kereta api. Dari Padang ke Pariaman dan Naras, atau ke stasiun gadang di Padang Panjang. Kalau mendaki maka Mak Itam menyusuri lembah Merapi Singgalang (Lemersing) dan bisa terus ke Piladang dan Payakumbuh. Sampai di situ mentok. Ke hilir kereta Solok. Dari Padang Panjang ia menderu menuruni Batipuh dan menjalar sepanjang pantai timur Singkarak lepas ke Solok dan Sawahlunto.

Mak Itam adalah loko yang dibuat di Hartmann Chemnitz, Jerman. Atau ada yang dibuat di Amsterdam. Umumnya keluaran tahun 1900an.

Anda yang pernah menikmati romantisme Mak Itam pastilah ingat kode-kodenya. Ada yang BB 1012, ada yang seri C 1704 atau seri D. Ketika masih bersekolah di sekolah teknik, saya ingat pelajaran guru Ketel Uap saya tentang itu. Seri B berarti dengan 2 roda penggerak, seri C berarti tiga roda penggerak dan D berarti 4 penggerak. Maka kalau Mak Itam berkode BB itu artinya ia punya 4 as roda dan pasti rodanya delapan buah.

Dari stasiun gadang di Padang Panjang, kereta api membawa semen, minyak dan penumpang ke Bukittinggi. Ada sepuluh rangkaian gerbong yang diirit nya. Pada tahun-tahun 70an saya ingat di kampung saya orang-orang lebih percaya dengan jadwal kereta daripada jam tangan. Jika ada orang meninggal, lalu ada yang bertanya kapan meninggalnya. Maka percakapan itu kira-kira seperti ini: “Pabilo indaknyo si Anu?”. “Oh, ndak lamo sudah kureta ilia”. Maka yang bertanya sudah paham. Bahwa si Anu meninggal beberapa saat setelah kereta api melewati kampung kami dari stasiun Koto Baru menuju stasiun Pasa Rabaa. Itu adalah pukul 2 siang.

Dulu jadi pegawai Kereta Api (d/h PJKA, DKA) adalah profesi amat membanggakan. Kepala stasiun disebut Engku Sep. Dengan topi caronok berwarna merah, papan sinyal di tangan kanan dan peluit di mulut, ia terlihat amat gagah dan dihormati orang-orang. Priiiiiit, tangannya diangkat, maka melosoh lah kereta api meninggalkan stasiun. Tanpa tiupan peluit Engku Sep jangan diharap Mak Itam dapat berangkat.

Malam-malam kala tersintak bangun, terdengar bunyi peluitnya amat mendayu-dayu, suara desahnya mendaki Singgalang Kariang atau pendakian Panyalaian. Sungguh itu adalah sebuah romantisme yang bisa dijual kepada para penikmatnya. Mak Itam sudah datang, batubara masih ada. Apakah masyarakat pariwisata benar-benar bisa menjadikannya tambang uang? Kita tunggu makan tangan mereka-mereka itu. (Eko Yanche Edrie/www.padangmedia.com)

Desember 4, 2009 Posted by | Budaya, wisata | , , , , | Tinggalkan komentar

Budaya Merantau Orang Minang (2)


Demi Cintanya ke Kampung Halaman

 

Oleh Gamawan Fauzi

 

Meskipun orang Minang selalu membaur dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya di rantau, namun ada sesuatu hal yang unik dan selalu menjadi ciri khas mereka. Yakni kepedulian dan kecintaan kepada kampung halaman. Hal ini mungkin sesuatu yang umum saja, seperti ucapan ilmuwan besar dunia Albert Einstein yang dikutip oleh Mr. Sutan Muhammad Rasjid dalam bukunya Rasjid – 70:

On two things in life you cannot be objective: first, the love to your mother; secondly, the love to your country where you have been born” (Dalam dua hal Anda tak bisa objektif:  pertama, cinta kepada ibumu; kedua, cinta kepada tanah kelahiranmu).

Dalam kedua hal itu, barangkali orang Minang jauh melebihi apa yang dipikirkan Einstein. Sebagai masyarakat penganut matrilial (keturunan menurut garis ibu), jelas mereka mempunyai rasa cinta yang sangat besar kepada ibu yang melahirkannya. Demikian pula dalam hal mencintai tanah kelahiran atau kampung halamannya, orang Minang pun sangat menonjol, tak obah mencintai ibunya sendiri. Bahkan, orang (keturunan) Minang yang lahir di rantau pun tetap mencintai dan peduli dengan negeri ini sebagaimana kita lihat pada diri mayoritas penduduk Negeri Sembilan di Malaysia yang  tanpa ragu menyatakan bahwa mereka adalah penganut “Adat Perpatih” (adat Minang).

Kecintaan kepada kampung halaman mereka ditunjukkan, setidaknya, dalam dua hal. Pertama, kepedulian yang tinggi kepada negeri asal dan adat-budayanya. Kedua, di mana tempat mereka berada, mereka membangun ikatan-ikatan kekeluargaan dalam bentuk kesatuan se-nagari asal, se-kabupaten, atau yang lebih luas dalam ikatan kekeluargaan Minang atau Sumatera Barat.

Di rantau mereka tetap mempertahankan jati diri sebagai orang Minang yang menganut “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Mereka tetap setia memelihara budaya, adat istiadat, tradisi, dan kesenian daerah asal mereka. Bahkan sudah tradisi, hampir setiap tahun bersamaan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri, mereka mengadakan halalbihalal dan mengundang gubernur, bupati atau walikota dari Sumatera Barat untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Ketika menghadiri kegiatan-kegiatan orang Minang di rantau itu, biasanya penyambutannya sangat meriah –ada tari pasambahan, siriah di carano, pertunjukan tari dan lagu-lagu Minang. Dan biasanya sangat ramai. Ini sejalan dengan ungkapan, sejmauh-jauh merantau, adat Minang tetap digungguang dibaok tabang.

Meskipun tinggal jauh di rantau, mereka sangat peduli dengan perkembangan dan selalu mengikuti setiap informasi dari kampung. Mereka juga selalu pula ‘gatal’ untuk menyampaikan aspirasi bahkan unek-unek bagi kemajuan daerahnya. Karena itulah, kalau Gubernur Sumatera Barat datang ke daerah di mana banyak perantau Minang, mereka akan selalu minta mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan seperti itu, yang dihadiri gubernur, terlihat sekali betapa setiap perantau sangat peduli kepada nagari asalnya, tak peduli apa kedudukan dan kelas sosialnya. Pejabat tinggi, pengusaha besar, ataupun orang tenama yang sudah berkelas internasional sekalipun, kalau bicara tentang nagari-nya selalu bersemangat bahkan berapi-api bicaranya.

Setinggi-tinggi terbang bangau, kembalinya ke kubangan jua. Sejauh-jauh merantau, kampung halaman terbayang jua. Sehabat-hebatnya orang Minang di rantau, setinggi apapun jabatan dan kedudukannya, mereka tetap saja memerlukan pengakuan dan eksistensi di kampung halaman atau negeri asalnya. 

Mereka yang umumnya punya status sosial tinggi, kaya dan berpangkat, sering tak bisa menahan diri untuk terlibat bahkan terkesan ‘intervensi’ sampai ke soal-soal politik dan pemerintahan di kampungnya. Misalnya, mereka merasa perlu ikut  menentukan siapa yang akan menjadi Gubernur Sumatera Barat, atau yang akan menjadi bupati, walikota, bahkan wali nagari di daerah asalnya. Memang unik. Mereka tidak ber-KTP Sumatera Barat, tetapi merasa bertanggung jawab untuk ikut mengambil keputusan soal politik dan pemerintahan hingga ke tingkat nagari dan jorong.

Bukan hanya itu. Mereka bahkan terjun langsung dari rantau untuk memimpin nagarinya. Semasa menjadi Bupati Solok, saya dua kali menerima delegasi perantau nagari yang datang memperkenalkan calon wali nagari yang mereka datangkan dari rantau untuk memimpin nagarinya. Kedua pemimpin “impor” itu ternyata memang terpilih sebagai wali nagari.

Di beberapa kabupaten, sejak Sumatera Barat kembali ke Nagari, banyak pula tokoh-tokoh rantau yang kemudian pulang kampung untuk bertarung dalam pemilihan  Wali Nagari. Ada notaries terkenal, bekas pejabat BUMN, mantan pejabat pemerintahan, bahkan ada mantan walikota yang kemudian ikut pemilihan wali nagari dan terpilih. Dengan demikian ia tetap Pak Wali, dulu walikota sekarang wali nagari.

Forum SSM dan Peranan Orang Minang

Forum Silaturahim Saudagar Minang (SSM) yang sudah dua kali diadakan, adalah bentuk lain dari kepedulian perantau Minang kepada kampung halamannya.  Forum seperti ini adalah penerusan tradisi yang sudah terbangun selama berabad-abad. Atas nama masyarakat dan pemerintah Sumatera Barat, saya menyambut dengan gembira adanya forum seperti ini, yang diharapkan akan memberikan sumbangan pula bagi kemajuan daerah dan masyarakat Sumatera Barat.

Meskipun yang bersilaturahmi adalah para saudagar Minang dari perantauan, namun kita tak pernah meragukan, kegiatan ini adalah perwujudan dari rasa cinta mereka kepada kampung halaman dan masyarakatnya. Karena itu, saya mengharapkan agar Silaturahmi Saudagar Minang yang kedua tanggal 10 – 12 Oktober 2008 ini dapat dioptimalkan dengan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi kampung halaman dan nagari.

Sejarah bangsa Indonesia menorehkan tinta emas tentang peranan putra-putra Minangkabau dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini. Demikian pula pada awal masa pertumbuhan dan pembangunan setelah kemerdekaan, peranan mereka sangat menonjol di bidang politik, pemerintahan, dan juga di bidang sosial dan ekonomi.

Apa yang membuat orang Minang maju dan dan mempunyai peranan yang menonjol? Salah satunya adalah pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth E. Graves untuk disertasinya di Universitas Wisconsin, Amerika, yang telah diterbitkan sebagai buku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Asal-usul Elite Minangkabau Modern (Yayasan Obor, 2007) menyebutkan, bahwa salah satu kunci kemajuan orang Minang Abad ke-19 adalah karena mereka berhasil merespon dan memanfaatkan dengan tepat pendidikan Barat yang dikenalkan oleh Belanda di Minangkabau.

Jauh sebelum suku bangsa lain di Indonesia mengenal pendidikan, orang Minangkabau sudah mengembangkan pendidikan agama Islam, madrasah-madrasah melalui surau-surau yang ada. Setelah Belanda memperkenalkan pendidikan Barat sejak awal abad ke-19, orang Minangkabau pun meresponnya dengan tepat sehingga memberikan keuntungan untuk kemajuan suku bangsa ini. Mereka tidak hanya memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang didirikan Belanda, tetapi juga membangun banyak sekali sekolah yang mengadopsi sekolah model Barat itu.

 Pendidikan menghasilkan generasi orang Minang terpelajar dan mempunyai kemampuan. Sehingga, ketika Indonesia merdeka dan memerlukan tenaga terdidik yang profesional dan berkemampuan teknis untuk mengelola negeri yang baru merdeka ini, peranan orang Minang menjadi sangat menonjol (E. Graves, 2007). Itu bukan hanya di bidang pemerintahan, tapi juga di bidang sosial dan ekonomi.

Semangat egaliter dan budaya yang dinamis melahirkan daya saing yang tinggi dan wawasan yang luas. Dipadu dengan bekal pendidikan dan pengetahuan yang memadai,  mereka tak pernah ragu untuk hidup di manapun di muka bumi ini. Keberanian orang Minang adalah keberanian untuk hidup (ini untuk membedakan dengan suku bangsa lain yang terkenal “berani mati”, orang Minang “berani hidup”)

Banyak saudagar Minang masa lalu, tumbuh karena budaya egaliter, semangat mandiri dan jiwa merdeka yang mereka miliki. Mereka memulai dari usaha kecil, katakanlah kaki lima, kemudian tumbuh berkat kemampuan entrepreneurship-nya yang tinggi menjadi saudagar kelas menengah dan bahkan besar.

Semangat dan jiwa merdeka ini pulalah yang menyebabkan orang Minang sukar diperintah, sehingga mereka sering dianggap kurang cocok untuk jenis pekerjaan tertentu. Misalnya di militer atau birokrasi yang sangat hirarkis sentries. Merekanya cocoknya jadi saudagar, pengusaha, diplomat, politisi, wartawan, sastrawan dan pekerjaan-pekerjaan tak terperintah lainnya. Termasuk di sini menjadi pedagang kaki lima sebagai bentuk pekerjaan orang merdeka.

Hanya saja, ada yang sedikit merisaukankan kita belakangan ini. Dari survei yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2007, ternyata dari anak-anak muda kita tamatan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat, sebanyak 71 persen menginginkan pekerjaan sebagai pegawai negeri.

Bukan lagi Apakah ini berarti telah terjadi pergeseran budaya, sikap egaliter, semangat mandiri dan jiwa merdeka anak Minang? Kalau memang demikian, perlu usaha bersama untuk memelihara dan merevitalisasi budaya serta spirit merantau orang Minang yang mempunyai banyak nilai baik dan positif itu.**

Oktober 10, 2008 Posted by | Budaya | 2 Komentar

Budaya Merantau Orang Minang (1)


Kalaulah di Bulan Ada Kehidupan …

 

Oleh Gamawan Fauzi

 

Ada sebuah anekdot, bahwa ketika Neil Amstrong mendarat di Bulan bersama Apallo 11 38 tahun silam, ia sangat terkejut mendapati orang Minang sudah lebih duluan sampai di sana untuk membuka rumah makan Padang.

Orang Minang memang ada di mana-mana di berbagai pelosok Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mereka terkenal karena memiliki budaya merantau. Suatu budaya yang hanya dimiliki oleh suku bangsa tertentu saja di Indonesia. Selain suku bangsa Minangkabau, etnis yang juga mempunyai budaya merantau adalah  Bugis, Banjar, Batak, sebagian orang Pantai Utara Jawa dan  Madura.

Budaya merantau orang Minangkabau sudah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad silam. Para pengelana awal bangsa Eropa yang mengunjungi Asia Tenggara mencatat bahwa orang Minangkabau sudah merantau ke Semenanjung Melayu jauh sebelum orang-orang kulit putih datang ke sana. Bahkan, sebuah laporan pertengahan Abad ke-19 yang tersimpan dalam arsip di Perpustakaan Leiden, Negeri Belanda, menyebutkan tentang “The Minangkabau State in Malay Peninsula” (Negara Minangkabau di Semenanjung Malaya). Negeri itulah yang kemudian kita kenal sebagai Negeri Sembilan, salah satu Kerajaan yang mendirikan Negara Federasi Malaysia. Jadi, mereka sudah mendirikan sebuah negara di Semenanjung Malaya sebelum berdiri di barisan terdepan dalam mendirikan Negara Republik Indonesia.

Tradisi merantau orang Minang terbangun dari budaya yang dinamis, egaliter, mandiri dan berjiwa merdeka. Ditambah kemampuan bersilat lidah (berkomunikasi) sebagai salah satu ciri khas mereka yang membuatnya mudah beradaptasi dengan suku bangsa mana saja. Banyak hasil studi para sarjana asing maupun ilmuwan nasional menunjukkan bahwa budaya merantau orang Minang sudah muncul dan berkembang sejak berabad-abad silam. Budaya yang unik ini sering dikaitkan dengan pantun yang berbunyi:

Karatau madang di hulu

Babuah babungo balun

Marantau Bujang dahulu

Di kampuang baguno balun

(Keratau madang di hulu

Berbuah berbunga belum

Merantau Bujang dahulu

Di kampung berguna belum)

Dalam konsep budaya Alam Minangkabau dikenal wilayah inti (darek) dan rantau (daerah luar). Rantau secara tradisional adalah wilayah ekspansi, daerah perluasan atau daerah taklukan. Namun perkembangannya belakangan, konsep rantau dilihat sebagai sesuatu yang menjanjikan harapan untuk masa depan dan kehidupan yang lebih baik dikaitkan dengan konteks sosial ekonomi dan bukan dalam konteks politik. Berdasarkan konsep tersebut, merantau adalah untuk pengembangan diri dan mencapai kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan merantau sering dikaitkan dengan tiga hal: mencari harta (berdagang/menjadi saudagar), mencari ilmu (belajar), atau mencari pangkat (pekerjaan/jabatan) (Navis, 1999)

Sebagai sebuah pola migrasi (perpindahan penduduk) secara sukarela, atas kemauan sendiri, maka merantau orang Minang berbeda dengan, katakanlah, merantau orang Jawa yang melalui proses transmigrasi –diprogramkan dan dibiayai pemerintah. Orang Minang merantau dengan kemauan dan kemampuannya sendiri. Mereka melihat proses ini semacam penjelajahan, proses hijrah, untuk membangun kehidupan yang lebih baik (lihat Mochtar Naim, 1984).

Dalam alam pikiran orang Minangkabau –analog dengan dunia agraris– kampung halaman atau tanah kelahiran ibaratnya persemaian yang berfungsi untuk menumbuhkan bibit. Setelah bibit tumbuh, mereka harus keluar dari persemaian ke lahan yang lebih luas agar menjadi pohon yang besar kemudian berbuah. Proses seperti inilah yang dialami dan kemudian terlihat pada tokoh-tokoh asal Minang yang berkiprah di “dunia” yang jauh lebih luas seperti Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Muhammad Yamin, Hamka, Muhammad Natsir, Haji Agus Salim, atau generasi yang lebih belakangan –lahir, tumbuh, mengalami masa kecil dan remaja di kampung, lalu pergi merantau dan “menjadi orang”.

 

Selalu Membaur, tak Pernah Konflik

Ke mana pun mereka merantau, di mana pun mereka berada, orang Minang memiliki daya adaptasi yang tinggi dengan lingkungannya. Ini sesuai dengan ungkapan yang merupakan pedoman hidup mereka: di mana bumi di pijak, di situ langit dijunjung. Atau, di kandang kambing mengembek, di kandang kerbau mengo’ek.

Sepanjang sejarahnya, orang Minang di perantauan tidak pernah terlibat konflik dengan masyarakat di manapun mereka berada. Ini karena budaya dan perilaku hidup mereka yang yang terbuka, tidak eksklusif, dan hidup membaur dengan masyarakat setempat. Di mana pun rantaunya, orang Minang tidak pernah membuat “kampung”. Tidak ditemukan ada Kampung Minang di kota-kota di mana perantau Minang jumlahnya cukup banyak. Sebaliknya, di kampung halamannya sendiri mereka memberikan “kampung” kepada para pendatang, termasuk kepada orang Cina. Di Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh ada Kampung Cino (Cina), di Padang dan Solok ada Kampung Jao (Jawa), atau Kampung Keling di Padang dan Pariaman.

Karena daya adaptasi, kemampuan menyesuaikan diri, yang tinggi itu, mereka pun diterima oleh masyarakat di mana mereka berada. Mereka diterima menjadi pemimpin formal maupun informal di rantaunya masing-masing. Sebutlah, misalnya, Mr. Datuk Djamin yang menjadi Gubernur Jawa Barat yang kedua (1946);  Gubernur Maluku yang kedua dan ketiga, yakni Muhammad Djosan (1955-1960), dan Muhammad Padang (1960-1965); Gubernur Sulawesi Tengah yang pertama, Datuk Madjo Basa Nan Kuniang (1964-1968); Residen/Gubernur Sumatera Selatan yang pertama dr. Adnan Kapau Gani; atau Djamin Dt. Bagindo yang menjadi gubernur pertama Provinsi Jambi (1956-1957).

Budaya merantaulah yang menyebabkan orang Minang tersebar dan mempunyai peranan di mana-mana, di berbagai kota dan pelosok di Indonesia dan di mancanegara. Kota manapun di Indonesia yang pernah saya kunjungi, semasa menjadi Bupati Solok dan setelah menjadi Gubernur Sumatera Barat, saya selalu bertemu dengan orang Minang. Tak kecuali mereka juga ada dalam jumlah cukup banyak di daerah remote seperti Irian Jaya (kini Papua), Nusatenggara, dan Timor Timur. Bahkan, dari berbagai cerita kita tahu, jauh sebelum Timor Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia, yakni ketika Timor Timor masih merupakan bagian negara Portugal, orang Minang sudah membuka dan mengusahakan rumah makan di sana.

Meskipun belum ada angka statistik yang pasti, ditaksir jumlah orang (keturunan) Minang di perantauan lebih banyak ketimbang yang tinggal di Sumatera Barat, atau kira-kira 8 – 10 juta jiwa. Konon, di wilayah Jabotabek saja, dari setiap 10 orang yang kita temui, seorang di antaranya adalah orang Minang. Saya pernah diberi tahu tentang hasil survei sebuah lembaga pendidikan agama Islam di Jakarta yang menyebutkan bahwa sekitar 50 persen masjid di Jabotabek pengurusnya adalah orang Minang.

Diperkirakan 40 persen penduduk Provinsi Riau adalah perantau atau keturunan Minang atau orang yang berasal dari Sumatera Barat. Sebanyak 60 persen dari total penduduk Negeri Sembilan (Malaysia) mengaku berasal dari Minangkabau dan hingga kini tanpa ragu tetap menyatakan diri menganut “Adat Perpatih” atau adat Minangkabau (lihat Samad Idris, Payung Terkembang).

Hampir di semua provinsi di Sumatera dapat ditemukan orang Minang dalam jumlah yang banyak. Mereka juga hidup dan membaur dengan masyarakat di kota-kota bahkan pelosok di semua pulau besar di Indonesia –Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Nusatenggara dan sebagainya. Dalam jumlah yang cukup banyak pula merantau sangat jauh hingga ke luar negeri, menyebar ke lima benua. Bahkan, kalaupun di Bulan ada kehidupan manusia, orang Minang mungkin saja sudah ada pula di sana.

 Selaras dengan tujuan merantau –mencari harta, ilmu atau pangkat– dalam rangka mengembangkan diri dan mencari kehidupan yang lebih baik, maka orang Minang di perantauan berbagai profesi dan lapangan kehidupan. Kebanyakan memang menjadi pedagang, saudagar atau pengusaha. Namun banyak pula yang menjadi ilmuwan, mubaligh serta orang berpangkat sebagai pejabat pemerintah atau kaum professional (dokter, dosen, eksekutif BUMN atau perusahaan swasta, wartawan, sastrawan, dan lain-lain). ***

Oktober 10, 2008 Posted by | Budaya | 3 Komentar

Kerianggembiraan Lebaran


Oleh Eko Yanche Edrie

 

Sebuah kerianggembiraan bernama: lebaran, akhirnya berlalu jua.Dalam diskursus syariah tentu saja yang dimaksud adalah kerianggembiraan setelah melewati perjuangan 30 hari 30 malam melawan perlawanan iblis. Lepas dari apakah dalam perjuangan itu kita yang kalah atau iblis yang kalah atau hanya podo, tapi syariah sudah mengaturnya sedemikian rupa, pada 1 Syawal saat Ramadhan berakhir, kemenangan dirayakan. Artinya dapat kita raba aba-aba dari dari syariah bahwa kita harus menang! dan iblis harus kalah. Podo pun tak boleh.

Itu Syariah.

Kerianggembiaraan di luar syariah juga tak kalah gegap gempitanya. Bahkan diluar sadar, sudah mendekati berlebihan. Kerianggembiraan merayakan lebaran sedemikian menonjolnya dibanding kegembiraan merayakan keberhasilan mengalahkan iblis selama 30 hari.

Bahkan yang saya maksud terakhir ini, sudah terlihat aba-abanya sepekan menjelang lebaran. Mabuk mudik yang tak memedulikan keselamatan diri pun sudah dirancang. Puluhan ribu berkendara roda dua dari Jakarta menuju desa-desa di Jawa dan Sumatra. Jaraknya ribuan kilometer. Dingin, hujan, panas, buruknya jalan, rawannya kecelakaan bahkan tak membuat gentar mereka. Ada yang sambil menggendong bayi bersepdamotor sampai ribuan kilometer dari Jakarta, alaaamak!.

Di daerah lain termasuk di Sumatra Barat, kerianggembiraan menyambut lebaran (bukan merayakan kemenangan mengalahkan iblis 30 hari) tak kalah gila-gilaannya.

Sehari menjelang lebaran semua hotel di daerah ini sudah full book. Hotel-hgotel kecil di Padang Panjang, Solok, Pariaman, Batusangkar dan Payakumbuh pun dibooking para peharirayawan dan peharirayawati.

Malam-malam 1 dan 2 Syawal, kota macam Bukittinggi benar-benar menjerit disesaki pengunjung. Puncak jam gadang benar-benar terang benderang lantaran bersaput cayaha kembang api.

Sebuah kembang api dikombinasikan dengan mercon harganya Rp30ribu dibakar. Lima ledakan sekelas ledakan senjata tua jungle atau jenis LE Springfield berdentang di langit jam gadang. Dalam semenit paling tidak ada dua kembang api ditembakkan, jadi abu lah duit Rp60 ribu. Anda hitung saja panjang pesta kembang api itu dari pukul 18.00 hingga pukul 00.00 WIB. Lalu hitung sejak 1 hingg 7 Syawal x Rp30 ribu sekali tembak.

Siangnya puluhan ribu liter bensin dan solar juga dibakar sepanjang jalanan yang macet. Minta ampun, dari Bukittinggi ke kampung saya di Aie Angek Kecamatan X Koto Tanah Datar yang jaraknya 11 Km terpaksa saya tempuh 3 jam. Di obyek wisata macam Minang Fantasi, orang tak peduli pula harus membayar Rp50ribu. Semua melakukan dengan sadar. Dan…….yang padti tak ada kerut di kening sambil menyumpah serapah. Semua merayakan kerianggembiraan lebaran. Meskipun belum tentu merayakan Idul Fitri sebagaimana tuntunan sunnah.

Akhirnya satu pertanyaan: kegembiraan tak bisa dinilai dengan uang. Maka bae bana lah!***

 

 

Oktober 10, 2008 Posted by | Budaya | Tinggalkan komentar

Budaya Koruptif Belum Menyusut


Oleh: Eko Yanche Edrie

 

 

Apakah semangat antikorupsi yang diusung oleh para reformis negeri ini sudah menemukan pengejawantahan dari hanya sekedar spirit menjadi tindakan nyata? Terlalu melebar kalau jawaban untuk itu diambil dari pendekatan nasional. Untuk mengambil semacam sampel korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) lebih dirasakan adanya di hadapan mata atau pada skala daerah.

Di Sumatra Barat misalnya, sejak reformasi 1998 teriakan untuk segera menghabisi KKN sudah bergema luas. Lalu ketika pasangan Gamawan-Marlis memenangi Pilkada, aksi untuk berantikorupsi memang kian lantang diteriakkan.

Di permukaan, sepertinya memang reda dan menyurut semangat berkorupsi di kalangan birokrat. Dapat dilihat dari berkurangnya semangat menjadi pimpinan kegiatan (d/h pimpinan proyek), bendaharawan dan posisi-posisi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan negara. Orang mulai takut diperiksa jaksa, takut diinterogasi KPK.

“Dari sisi menajemen pemerintahan, ini menguatir kita. Karena jika orang jadi takut bekerja,, niscaya bisa memerosotkan kinerja. Baik kinerja pribadi-pribadi maupun kinerja kelompok,” ujar Gubernur Gamawan Fauzi dalam sebuah ceramah yang digelar oleh Local Government Support Progam (LGSP) dengan para wartawan di enam Kabupaten Kota sepanjang 2006-2007 yang silam. Gubernur dan LGSP memang buka-bukaan kepada wartawan bicara soal good governance dengan segenap harapan dan halangannya di Sumatra Barat. Good governance adalah salah satu skim –kalau boleh disebut begitu— untuk pemberantasan korupsi.

Menurut Gamawan, semangat saja tidak cukup untuk memberantas korupsi. Tetapi mesti diikuti tindakan nyata, ketauladanan dan membangun suprastruktur yang memungkinkan orang tak lagi bersikap korup.

Lagi pula, kata Gamawan waktu itu, korupsi jangan hanya dilihat dari sudut pandang kebirokrasian belaka, tetapi coba saja lihat pada budaya masyarakat luas. Pegawai Negeri hanya subsistem dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

Tak banyak disentuh dan dikritisi bagaimana sikap masyarakat awam yang berlaku koruptif. Lihat saja pada saat melakukan pelanggaran lalu-lintas, belum tentu hanya polisi yang berkehendak berpraktik ‘sidang di tempat’ alias tilang bisa diatur. Kadang-kadang justru masyarakat yang menyodor-nyodorkan diri untuk menyuap polisi. Saat mengurus SIM< sudah jelas persyaratannya kurang tetapi masyarakat masih mau mengenyampingkan persyaratan dengan cara mengajukan sogokan. Mengurus KTP, paspor, sertifikat tanah, pajak dan sebagainya. Di situ situ birokrasi hanya satu bagian saja, selebihnya adalah masyarakat.

***

Lalu sesungguhnya apakah budaya koruptif itu masih ada di Sumatra Barat? “Siapa bilang sudah hilang?” tanya tokoh Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) Padang Panjang, HND Dt. Simarajo ketika ditanya Haluan.

Menurutnya secara kuantitatif korupsi bukannya menurun –terutama untuk dunia yang digelutinya—di kalangan birokrasi. Bahkan menurut Dt. Simarajo, caranya makin canggih. Dulu, katanya, memberikan ‘tips’ kepada Pimpro (kini pimpinan kegiatan-red) masih kasar. Sekarang lewat transaksi antarrekening saja sudah cukup.

Ia juga bercerita pernah mendapat perlakuan tak baik dari birokrat di Padang Panjang. Lima perusahaannya tidak mendapat pekerjaan hanya lantaran ia tidak mau datang memenuhi undangan ke satu hotel dimana saat itu sedang ada di sana pejabat pemeriksa dari lembaga pengawas terkenal. Para kontraktor diundang oleh pimpinan kegiatan ‘ngobrol’ dengan pejabat dari lembaga pengawasan tadi. Ujung-ujungnya, setiap kontraktor diminta meninggalkan ‘sesuatu’. Dt. Simarajo tidak mau. Menurutnya, ketika itu ia tidak ada proyek. Proyek yang pernah dipercayakan pada perusahaannya sudah lama selesai. Jadi menurut dia, tak ada alasan kuat untuk memenuhi ‘undangan’ tersebut.

“Tapi itulah resikonya, perusahaan saya dikucilkan tidak diikutkan lagi dalam tender-tender,” katanya.

Di Padang seorang suplayer yang biasa bermain untuk peralatan kantor menceritakan bahwa nasib kontraktor akan senantiasa jadi mainan para birokrat. “Tetap saja 15 persen dari total belanja proyek itu harus dianggap uang hilang kalau kita masih mau berusaha di bidang ini secara terus menerus,” kata suplayer yang minta namanya jangan ditulis. “Sagan ambo, nan manarimo kawan-kawan ambo juo,” katanya (segan kita, yang menerima adalah kawan-kawan saya juga)

Tapi sejauh ini apakah memang seluruh lembaga pemerintah masih belum takut untuk korupsi?

Akmal Darwis, seorang mantan wartawan yang beralih profesi menjadi pengusaha, menyebutkan bahwa masih ada kantor yang ‘mulai bersih’. Ia memberikan contoh. Dulu ketika dia mencairkan dana proyek di KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) Padang urusan sangat berbelit. Agar tak perlu berbelit dan tunggu di tempat saja, ia harus ‘mengeruk sesuatu’ dari kantongnya buat petugas di sana. “Tapi sekarang di sana sudah tidak ada seperti itu. Pernah beberapa bulan lalu saya mencoba mengeruk-ngeruk kantong saya, petugas di sana langsung melarang saya sambil mengatakan bahwa itu tidak perlu lagi. Asal persyaratannya lengkap, urusan pasti selesai,” kata Akmal.

Tapi apakah semua kantor sudah seperti itu? Akmal tidak mau berkomentar. Tapi ia hanya mengeluarkan kalimat sederhana: “Masih berlaku pameo, uang tetap mengatur segalanya”

Kalau ada pegawai menolak uang, menurut Akmal ia hanya pernah mengalami sekali ketika mendapat proyek pengadaan di STAIN Batusangkar. Tadinya ia sudah siapkan anggaran untuk ‘ucapan terimakasih’ kepada pejabat yang bersakutan dengan proyek tersebut. Saat ia menyerahkan, sang pejabat menolak. “Ia katakan kepada saya, kalau masih mau memberikan juga silahkan dilebihkan saja pada volume proyek, kalau tidak silahkan bawa saja uang itu,” cerita Akmal. Ia mengaku sangat malu sekaligus hormat pada orang itu. Dalam pikiran Akmal, ternyata masih ada orang yang seperti itu sekarang.

HND. Dt. Simarajo juga menyebutkan hal yang senada. Menurutnya langka sekali menemukan orang yang menolak fee proyek. “Saya seumur hidup menemukan sekali waktu. Boleh saja saya sebutkan bahwa namanya adalah H.Achjarli A Djalil, beliau Walikota Padang Panjang ketika itu. Saya punya proyek. Seperti lazimnya di zaman orde baru itu, saya sisihkan sedikit keuntungan untuk Pak Wali. Tapi saya terpurangah ketika justru saya dimarahi beliau. Sempat membuat hubungan saya tidak baik dengan beliau. Tapi akhirnya saya sadari bahwa seyogianya tindakan penolakan oleh Pak Achjarli itu benar. Saya berharap semua pejabat hendaknya seperti beliau. Tapi kini mencari agak seorang yang seperti itu sangat riskan,” kata Dt. Simarajo.

***

Berapa persen dari plafon proyek yang mesti dijadikan ‘uang hilang’ itu?

Ada beragam angka. Tetapi dari dulu hingga sekarang kisarannya tetap seperti itu antara 15 sampai 25 persen.

Seorang kontraktor di Padang bercerita, jika kepadanya ditawarkan proyek dengan kelas SPK atau di bawah Rp100 juta dan diminta menyusun Rencana Anggaran Biayanya (RAB) maka ia akan membuat proyeksi 42 persen dari modal proyek.

Angka 42 persen itu rinciannya adalah: 12 persen untuk pajak (masuk kembali ke kas negara) 10 persen untuk Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dan Bendaharawan. Lalu 2,5 persen untuk ‘uang rokok’ panitia pengadaan (biasanya berjumlah lima sampai tujuh orang)  2,5 persen untuk panitia penerima barang. Selebihnya harus pula menyediakan agak 10 amplop berisi masing-masing Rp100 ribu. Ini ada yang untuk tukang ketik kwitansi, tukang fotokopi berkas, tukang jilid dan sebagainya.

“Mereka memang tidak minta, tapi dalam sehari agak tiga kali mereka menelepon. Ada saja yang dibicarakan. Akhirnya kita harus tahu diri saja agar urusan cepat lancar dan kelanjutan proyek bisa dijamin,” katanya.

HND Dt. Siimaradjo yang banyak bermain di konstruksi juga menukuk informasi itu. Menurutnya kalau proyek konstruksi yang juga harus disishkan dari keuntungan adalah biaya tak terduga. “Di lapangan biasanya ada pengawas yang datang. Datangnya tidak berjadwal. Tiap datang kita harus menservis mereka,” katanya.

Jadi kalau dihitung-hitung seperti RAB yang disusun kontraktor di Padang tadi, keuntungan proyek itu tinggal 10 persen saja. Kalau proyek itu ditender, biasanya kontraktor yang menang harus membayar ‘uang cendol’ kepada peserta tender yang ‘mengalah’. Dan setelah itu agar tak berurusan dengan jaksa atau KPK, laksanakan saja proyek sebagaimana besteknya. Akmal Darwis memberi tips: “10 persen margin keuntungan itu jangan langsung dihabiskan, siapa tahu ada bencana, proyek rusak dan sebagainya. Maka habislah keuntungan. Kalau ada yang sudah terlanjur diserahkan sebagai ‘uang anu’ tadi jangan harap akan bisa diminta kembali. Itu uang hilang,” katanya.

Maka makin benarlah apa yang dikatakan dua pengusaha Padang Yunisfar, SE dan Ir. Desrio Putra bahwa bahwa dalam pelaksanaan tender proyek hingga pada tahap pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa memang kerap kali bersinggungan dengan praktek KKN. Bahkan menurut Desrio, hampir 75 persen dari pelaksanaan proyek diindikasikan KKN.

Korupsi (terutama) masih belum akan jadi musuh sampai budaya koruptif terkikis. Bak tali temali, antara birokrasi, dunia usaha, proyek dan prilaku koruptif kait bekait. Semua saling menghidupi. (eko)

 

Oktober 10, 2008 Posted by | Budaya | Tinggalkan komentar