WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Menjaga Hutan, Daerah Dapat Apa?


Bandel dan arogan barangkali kata paling pas untuk dilekatkan pada wajah Amerika hari ini. Fakta-fakta menunjukkan bahwa pemanasan global (global warming)  yang mengancam akan menyengsarakan penduduk bumi paling banyak bersumber di negeri itu.

Tapi tuduhan tak adil juga paling banya dilontarkan orang Amerika kepada negara-negara berkembang yang merusak hutannya sendiri yang juga mengakibatkan bumi makin panas.

Protokol Kyoto yang menyepakati dan mengatur negara-negara (hampir 200 negara) menurunkan emisi gas buang hingga 5 persen guna terkendalinya efek rumah kaca, ternyata dikangkangi begitu saja oleh AS dan Australia. Keduanya enggan meneken protokol yang akan berlaku untuk semua negara itu.

Bak koboi, AS dan Australia kini sedang tegak dengan kaki mengangkang sambil memutar-mutar pistolnya kepada ratusan negara. Anehnya tak ada yang sanggup melawan. Ada perlawanan, tetapi tak mangkus-mangkus. Maka tinggallah global warming hanya sebagai isu begitu saja.

Cerobong pabrik di AS yang katanya memiliki analisa mengenai dampak lingkungan paling hebat, tetapi menyumbang paling besar untuk emisi C02 dan gas berbahaya lainnya. Paman Sam berkeras untuk tidak mau melakukan set-up ulang semua instalasi gas buang mereka. Pastilah alasannya bahwa untuk set-up ulang butuh biaya besar. Rekomendasi dunia untuk melakukan apa yang dikenal dengan CDM (Clean Development Mechanism) alias ‘pembangunan bersih’ diabaikan AS.

Para pejuang lingkungan menuduh Presiden Bush yang menolak meneken Protokol Kyoto sama saja dengan teroris ekologis.

Walhasil daripada mengeluarkan biasa besar, mereka mimilih ikut membiayai upaya reduksi emisi gas buang lewat rimbunnya hutan di daerah-daerah tropis, termasuk Indo nesia.

Pernah dengar kata bijak dari Mahatma Gandhi? Bapak India itu bilang bahwa bumi yang besar dan luas ini bagi orang tamak tak cukup-cukupnya, tetapi bagi mereka yang tak rakus, bumi sudah sangat lebih dari cukup.

Awal Desember 191 negara bertemu di Bali. Dalam sebuah pertemuan akbar yang disponsori PBB (lebih kurang 2.000 orang angota delegasi). Konferensi PBB untuk Peru bahan Iklim tersebut memang bermaksud menyusun langkah apa yang mesti dilakukan dunia pasca 2012. Tahun 2012 adalah saat kesepakatan Protokol Kyoto berakhir.

“Jadi kita bicara soal tunggakan-tunggakan masa lalu serta apa yang mesti disepakati setelah itu untuk menjaga iklim bumi,” kata Zukri Saad aktifis lingkungan nasional asal Sumatra Barat yang juga akan terlibat aktif di acara itu.

Zukri mengatakan bahwa isunya sudah jelas, bumi makin panas, negara-negara industri belum mau mereduksi emisi gas buang mereka, negara berkembang punya hutan tapi dituduh menggunduli hutannya dan sekaligus pembuat masalah besar perubahan iklim. “Padahal, untuk negara seperti Indonesia, kebakaran hutan hanya soal kecil saja sebagai penyebab meningkatnya emisi gas buang. Negara-negara industrilah yang paling besar mengkontribusi emisi karbon, mengotori langit dan memanaskan iklim bumi,” kata Zukri.

Dalam konstelasi perbedaan pendapat seperti itu, lalu sebenarnya apakah daerah-daerah di Indonesia punya peran atau bisa berperan? Menurut Zukri justru sangat besar perannya. Peningkatan suhu bumi dan ketidakmenentuan iklim adalah isu global. Sedang secara regional daerah, katakanlah Sumatra Barat, akan punya peran. “Ini lantaran kita punya hutan. Kita jaga hutan kita menjadi paru-paru dunia, itulah peranan kita,” kata Zukri. Tetapi itu saja tidak cukup untuk menyatakan peran daerah-daerah pemilik hutan. Daerah-daerah provinsi seperti Sumbar hanya beroleh beban menjaga hutan yang notabene digunakan untuk kepentingan bersama. “Ya mesti ada reward bagi Sumatra Barat atau provinsi berhutan luas untuk skala Indonesia. Masak kita hanya menjaga hutan saja tanpa ada insentif,” kata dia lagi.

Kurang lebih Gubernur Gamawan Fauzi juga berpendapat seperti Zukri. Tetapi gubernur lebih melihatnya dalam konteks hubungan daerah dan pusat. “Soal hubungan Indonesia dengan protokol Kyoto itu soal Jakarta sajalah. Tapi saya pikir daerah-daerah yang memiliki hutan dan secara langsung memberi kontribusi terhadap penjagaan kelestarian iklim bersama, harusnya dapat insentif. Secara lebih gamblang hal itu digambarkan pula oleh Wakil Ketua DPD RI, Irman Gusman. Menurut Irman, terlepas dari isu protokol Kyoto, mestinya pembagian DAU (Dana Alokasi Umum) untuk daerah-daerah juga dipertimbangkan insentif bagi daerah-daerah berhutan luas. “Hutan yang fungsinya menjaga kestabilan ekosistem bahkan bertali-temali sampai ke daerah-daerah tetangga yang tidak berhutan. Ambil contoh Sumbar. Kalau orang Sumbar menjaga hutannya, itu berarti juga menjaga daerahnya dan menjaga daerah tetangganya. Sumber-sumber air berada di daerah berhutan. Airnya diambil daerah yang letaknya kerendahan. Dari hutan yang diijaga Sumbar juga berakibat tertolongnya pengurangan emisi gas buang di daerah lain. Pertanyaannya sekarang dari fungsi yang dijalankan Sumbar itu, Sumbar dapat apa? Ini perlu dipikirkan oleh semua pihak,” ujar Irman.

Menurut Irman, kalau minyak dan gas bumi dianggap sumber daya alam, maka hutan mesti dapat dilekatkan fungsinya sebagai sumber daya lingkungan. “Nah dari Migas Riau dapat pembagian yang besar dalam pembagian keuangan pusat dan daerah. Lalu Sumbar atau daerah berhutan luas lainnya yang mengontribusi ‘lingkungan sehat’ dapat pembagian apa?” ujar Irman lagi.

Menjawab pertanyaan soal kompensasi bagi penjaga hutan, Zukri mengatakan tadinya ada skim yang disebut Carbon Trade. Negara-negara yang menajaga hutannya lalu bisa mereduksi emisi CO2 dan gas penyebab efek rumah kaca lainnya, maka negara industri seperti AS memberikan kompensasi 7 Euro/ton CO2 yang berhasil direduksi kepada negara pemilik hutan. Namun ini belum jalan.

Di Sumatra Barat pernah dilaksanakan penanaman hutan kembali untuk keperluan carbon trade itu. Tahun 2001 diprakarsai oleh HPHI (Himpunan Pengusaha Hutan Indonesia) dan PW Muhammadiyah Sumatra Barat telah ditanam demplotnya di bukit-bukit Paninggahan dan Saningbakar. Tapi kini tak terdengar lagi kelanjutannya.

Menurut Irman Gusman yang termasuk salah seorang penggagasnya, hal-hal seperti ini mesti disuarakan pula di Bali awal Desember mendatang itu.

Jadi, dalam isu global juga bisa ditumpangkan oleh daerah kepentingan-kepentingan daerah yang selama ini hanya pelengkap penderita belaka.

Tapi apakah dengan demikian dampak perubahan iklim bisa dimaafkan hanya karena kita dapat kompensasi dari negara-negara kaya?

“Tanggung jawab mereka tidaklah cukup dengan menye diakan dana kompensasi bagi upaya rehabilitasi dan mitigasi perubahan iklim,” kata juru bicara Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan), Dani Setiawan.

Gerak Lawan memperkirakan negara-negara industri maju akan mendominasi per temuan itu sehingga negara maju akan mengambil untung sementara negara dunia ketiga akan dapat “buntung” sehingga terjadilah kondisi ketidakadilan iklim.

Menurut Dani, ketidakadilan iklim bisa diakhiri dengan asas tanggung jawab dan pengakuan atas praktek salah di masa lalu oleh negara-negara industri maju.

“Tanggung jawab itu tidak cukup hanya dengan menyediakan dana kompensasi seperti yang ditawarkan melalui program the reductions emission from deforestation in developing countries (REDD),” katanya.

Menurut dia, negara-negara industri maju harus memberikan penghapusan utang luar negeri bagi negara miskin dan berkembang tanpa syarat.(eko)

Oktober 10, 2008 Posted by | Lingkungan Hidup | Tinggalkan komentar

Peran Daerah, Hutan Carbon dan Hutan Cerobong


Oleh: Eko Yanche Edrie

 

Dituduh menjadi penyumbang emisi gas buang terbanyak lantaran membakari hutan sekaligus menggunduli paru-paru dunia memang tidak enak. Indonesia dituduh telah melubangi ozon dan secara signifikan mempercepat pencairan es di kutub bumi karena tidak bisa memelihara hutan miliknya sendiri. Sekali lagi miliknya sendiri!

Padahal seperti dinyatakan oleh peneliti lingkungan UGM, Sunyoto (Antara, 2/11) kebakaran hutan tidak terlalu signifikan sebagai penyumbang emisi gas buang. Amerika yang jelas-jelas mengontribusi seperti emisi gas buang dari cerobong-cerobong pabrik dan industrinya mencoba taktik lempar batu sembunyi tangan.

Karena itu pada Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali, 3-14 Desember 2007 semestinya merupakan peluang untuk kita menunjukkan bahwa Indonesia adalah pencinta lingkungan, bukan sebaliknya seperti fitnah yang dilempar Amerika.

Sebagai sebuah pleedoi atas tuduhan tak berdasar itu, harus kita nyatakan bahwa negeri agraris seperti Indonesia justru memiliki potensi paling besar mereduksi emisi gas buang. Ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki hutan yang cukup signifikan mereduksi gas buang dari negeri-negeri industri.

Kenyataan ini pula yang harus dikampanyekan sekaligus diperjuangkan para anggota delegasi Indonesia di UNFCCC untuk dapat pengakuan dunia.

Seperti diamanatkan oleh Protokol Kyoto yang mengacu kesamaan pandang tentang pemanasan global, maka tiap-tiap negara termasuk AS dan Indonesia juga sepakat meratifikasinya pada masing-masing konstitusinya. Intinya, negara yang menyepakati hal ini, berkomitmen untuk mereduksi emisi karbon dioksida serta lima gas rumah kaca lainnya.

Kesepakatan bersama itu ditambah pula dengan komitmen untuk bekerjasama dalam perdagangan emisi. Apa yang dikenal dengan carbon trade adalah pembayaran oleh nagara yang memproduksi gas buang terhadap negara yang menjaga hutannya/lingkungannya untuk mereduksi emisi gas buang.

Dalam bahasa yang sederhana, jika indonesia memiliki hutan yang asri, maka AS atau Jepang yang memiliki ‘hutan cerobong’ dari pabrik-pabriknya harus membayar kepada Indonesia. Terakhir kabarnya tarif untuk tiap ton carbon yang direduksi emisinya akan dihargai 1 euro.

Sekalipun ini baru pada tahapan ideal, tetapi jika itu diujudkan maka hasil Protokol Kyoto akan mengurangi pemanasan bumi sekitar 0,02 derajat celcius hingga 0,28 derajat celcius pada tahun 2020 (nature, oktober 2003)

Kembali pada konferensi akbar di Bali yang dihadiri hampir 200 negara ini, para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi juga diundang. Kabarnya akan ada satu resolusi yang menginginkan dibentuknya kaukus daerah. “Kaukus itu akan berjuang untuk kepentingan daerah dalam konstelasi pemanasan global ini. Indonesia juga perlu berpikir soal negerinya sendiri untuk jadi perhatian internasional. Kita tidak boleh hanya menjadi ‘penjaga hutan’ tetapi tidak dapat apa-apa dari perdagangan karbon sebagaimana diamanatkan Protokol Kyoto,” kata aktifis lingkungan hidup, Zukri Saad (Haluan, 25/11)

Pendapat Zukri patut menjadi bahan renungan daerah-daerah di Indonesia. Terutama daerah berhutan luas, selama ini hanya menerima beban menjaga hutan dengan anggaran yang menetes dari APBN.

Ada kecemasan para aktifis lingkungan yang menyebut bahwa konfrerensi Bali hanyalah ajang untuk perdagangan karbon. Bisa saja itu terjadi karena AS berkecenderungan untuk memilih membayar ‘daya serap emisi’ hutan-hutan tropis sementara AS enggan merehabilitasi semua industrinya yang mencetak emisi gas buang berbahaya. Dalam bahasa lain, AS akan mencoba mewarnai konferensi dengan isu berapa harga dan tarif yang akan disepakati untuk perdagangan karbon (atau lebih tepat disebut perdagangan emisi)

Namun kalau kita di daerah ikut bicara di konferensi ini, maka mestinya kita abaikan saja hal ini. Biarkan saja perdagangan emisi akan mewarnai konferensi. Yang terpenting adalah bagaimana daerah mengambil manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakatnya.

Soal menjaga hutan, itu adalah kewajiban yang harus jadi ‘jualan’ kita di daerah kepada pusat untuk memperbaiki posisi tawar.

Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Sumatra Barat Gamawan Fauzi belum lama ini (Haluan 25/11) daerah-daerah berhutan lebat selama ini hanya dikenakan kewajiban menjaga kelestarian hutan. Padahal hutan yang dilestarikan itu sangat penting bagi menjaga lingkungan nasional, provinsi tetangga, negara tetangga dan seterusnya.

Jadi, mengutip pendapat Gamawan itu, dapat kita pertegas lagi bahwa seperti juga minyak bumi dan gas yang memberikan manfaat pada ekonomi nasional, hutan yang dijaga kelestariannya juga memberi manfaat kepada ekonomi nasional. Kalau migas hanya bermanfaat untuk ekonomi nasional saja, maka kelestarian hutan memberi manfaat secara ekonomis kepada seluruh dunia. Ia bisa jadi paru-paru dunia, mereduksi gas buang yang dihasilkan negara-negara industri.

Dalam tataran ideal, memang akan ada kompensasi untuk negara-negara berhutan tropis atas ‘jasanya’ menjaga hutan. Tetapi dalam konstelasi internal Indonesia (pusat dan daerah) selama ini perhatian bersama pada kelestarian hutan masih perhatian struktural.

Seharusnya kita sudah bicara kompensasi juga, seperti bicara minyak dan gas menurut aturan pembagian pendapatan nasional. Daerah berhutan lebat seperti Kalimantan dan Sumatra atau Papua, mestinya menerima DAU ekstra atas peranan dan fungsinya menjaga kelestarian nasional.

Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism –CDM) memang belum terealisasi sebagaimana amanat Protokol Kyoto untuk perdagangan karbon. Namun dalam hitung-hitungan, potensi hutan Indonesia menurut Kantor Meneg LH bisa menghasilkan sekitar 175 juta ton carbon. Jika dihargai 2 Dolar AS maka akan ada akan ada 350 Juta Dolar AS masuk ke kocek negara.

Besaran angka-angka ini menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman tak bisa datang begitu saja tanpa ada kontribusi daerah-daerah yang memiliki hutan.

Karena itu bicara atas nama daerah, Irman memang menghendaki agar perhatian pada daerah-daerah penghasil carbon kelak jadi pertimbangan adalam pengalokasian DAU (Dana Alokasi Umum)

Menurut Irman, terlepas dari isu protokol Kyoto, mestinya pembagian DAU (Dana Alokasi Umum) untuk daerah-daerah juga dipertimbangkan insentif bagi daerah-daerah berhutan luas. “Hutan yang fungsinya menjaga ke stabilan ekosistem bahkan bertali-temali sampai ke daerah-daerah tetangga yang tidak berhutan. Ambil contoh Sumbar. Kalau orang Sumbar menjaga hutannya, itu berarti juga menjaga daerahnya dan menjaga daerah tetangganya. Sumber-sumber air berada di daerah berhutan. Airnya diambil daerah yang letaknya kerendahan. Dari hutan yang diijaga Sumbar juga berakibat tertolongnya pengurangan emisi gas buang di daerah lain. Pertanyaannya sekarang dari fungsi yang dijalankan Sumbar itu, Sumbar dapat apa? Ini perlu dipikirkan oleh semua pihak,” ujar Irman (Haluan 25/11)

Suara-suara yang menghendaki pemberian perhatian lebih pada daerah berhutan luas oleh pemerintah pusat, tentu saja hendaknya juga berlaku di negara-negara pemilik hutan tropis luas di Amerika Latin atau Afrika. Direalisasikan atau tidaknya perdagangan karbon, jika satu daerah sudah memperlihatkan tanda-tanda serius menjaga kelestarian hutannya, maka daerah itu harus dapat perhatian lebih. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana: ‘capek-capek jagain hutan, gue dapat apa?

Maka teruslah menjaga hutan untuk anak cucu dan manusia sejagad, tetapi teruslah berjuang agar para penjaga kelestariannya mendapat insentif yang juga layak. Terserahlah mau jualan carbon atau tidak yang penting hutan tetap lestari.***

Oktober 10, 2008 Posted by | Lingkungan Hidup | 5 Komentar