WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Dot Id, untuk Marwah Bangsa


Sentana Bung Karno hari ini masih hidup, niscaya ia akan gelorakan dunia maya. Ia akan marah besar kalau kita masih saja doyan beramerika-amerika atau bereropa-eropa. Mungkin, karena internet lebih duluan diperkenalkan di Amerika, Bung Karno akan legowo mengakui hal itu. Tapi kemudian dalam dunia tak berbatas itu sesungguhnya egoetnik maupun egopatria senantiasa terlihat. Pastilah Bung Karno juga hendak menegakkan panji-panji Indonesia sejajar dengan yang orang lain punya.

Jika untuk menegakkan marwah bangsa ini, Bung Karno berani mengatakan go to hell with your aid. Bahkan kemudian berani keluar dari PBB, berani membikin Olimpiade tandingan seperti Ganefo dan sebagainya.

Ketika saya lagi doyan-doyannya chatting, saya ketemu di dunia maya dengan teman baru. Tadinya saya kira ia seorang dewasa, karena dari obrolan kami, lewat tulisan-tulisannya sepertinya ia sudah dewasa. Maklum ketika saya bicara banyak tentang perang di Irak (ketika itu Saddam Husein masih hidup) ia memahami apa yang sedang terjadi.

Tapi ketika kami berjanji sama-sama mengirimkan gambar, saya kaget. Ia ternyata masih amat belia. Ia tinggal di kota Oripaa, Finlandia sebelah Barat. Ia masih SMA.

Ngalor-ngidul mengasyikkan. Hingga saya jadi terpurangah ketika ia bertanya saya dari mana dan saya jawab singkat saja, Indonesia, ia balik bertanya, “Indonesia itu dimana?”

Mak! Saya tersinggung juga. Negara yang jadi lima besar jumlah penduduknya di dunia ini, sampai tak diketahui oleh bocah Finlandia ini. Usut punya, usut, omong punya omong, ia melakukan pendekatan geografis untuk melihat peta. Eh, si bocah kutub ini justru bikin saya tambah jengkel pula: “Binggo! Saya tahu kini, Indonesia itu dekat Bali ya?”

Belum sempat saya mengetik di papan ketik apa yang harus saya jawab, ia sudah menambahkan dengan pertanyaan berikut: “Kalau begitu kenapa kamu tidak gunakan domain Indonesia pada email yahoo kamu?”
Itu lima tahun silam, ketika itu saya belum tahu apakah yahoo sudah membuka acount email untuk dot.id. Saya masih menggunakan account dot.sg (Singapura) untuk email saya (hingga hari ini)

Si bocah kutub itu ternyata lebih kenal dengan Singapura yang keciiiiiil itu dibanding Republik Indonesia yang bapak saya ikut serta memperjuangkan kemerdekaannya.. Dan dia kira Indonesia tetangganya Bali.

Hari-hari ini sangat boleh jadi jati diri bangsa sudah dikenal orang di seluruh dunia. Tapi coba saja kita urutkan, terkenal dalam soal apa?
Indonesia, negeri dengan kerusuhan dan teror terus menerus?
Indonesia, negeri dengan bencana alam terbanyak?
Indonesia, negeri dengan kecelakaan transportasi tersering?
Indonesia, negeri dengan angka korupsi paling wahid di jagat?
Indonesia, negeri yang tiap kali ada pertandingan olahraga beregu senantiasa kalah?
Indonesia, negeri yang senantiasa dilihat sebagai pasar banyak produk asing?

Dalam ‘republik internet’ Indonesia hanya dikenal ketika ke dalam search engine kita ketikkan kata ‘indonesia’ maka muncullah berbagai hal tentang negeri kita. Lima atau sepuluh tahun lalu, ketika internet mulai merasuki bangsa ini banyak perusahaan, institusi, lembaga, kelompok, bahkan instansi pemerintah belum mencitrakan rasa nasionalismenya. Semua begitu bangga ketika mendaftarkan domainnya di lembaga-lembaga registry dengan ekstensi com, org. gov atau net. Soal conten mungkin sudah menunjukkan ia adalah domain yang bukan milik bangsa berbahasa Inggris, Prancis, Jerman, Cina atau Jepang. Tapi ketika halaman per halaman dari situs milik orang Indonesia tadi dibuat dalam bahasa Inggris, maka orang mengerutkan keningnya. Ini situs berbasis di Amerika atau dimana?

Berbeda dengan sistus-situs di Singapura misalnya. Dot Com Dot Sg sudah sangat dikenal sebagai domain yang diregister di Singapura. Atau Malaysia dengan dot com dot my. Di Inggris kita kenal dot co dot uk dan sebagainya. Semua jelas menunjukkan jati diri sebuah bangsa.

Indonesia?
Alhamdulillah, meskipun sempat heboh memperebutkan siapa yang mesti ‘memperdagangkan’ toh akhirnya dot id mulai dapat membuat kita banggakan. Situs-situs milik pemerintah kini sudah rame-rame pake dot go dot id. Satu dua memang masih ada yang menggunakan dot com, tetapi itu kita kira lantaran adminnya tidak mengerti saja atau ketidaktahuan saja.

Ketidaktahuan ini adalah lantaran sosialisasi dan kampanye dot id baru sebatas kampanye untuk memakai dot id. Belum kampanye untuk terciptanya awareness publik terhadap Indonesia. Depkominfo, mestinya dari sekarang sudah mengampanyekan itu. Bahwa dot id adalah pembawa bendera bangsa. Ibarat barisan kapal perang, dot id seyogianya menyandang fungsi sebagai flag ship.

Ketika dua tahun silam ID-TLD dan APJII saling klaim sebagai pihak yang berhak mengelola domain Indonesia itu, kita menjadi bertanya-tanya. Yang terpenting siapa yang mengelolanya atau untuk apa dikelola? Untunglah kemudian jalan tengah diambil, Pandi akhirnya dipercayakan mengelola yang merupakan representasi dari pihak-pihak yang memperebutkan hak.
Hingga pertengahan tahun ini pihak Pandi mengklaim sudah terdaftar sebanyak 30ribu nama domain dot id. Jika dibanding dengan pengguna internet yang kira-kira 20an juta saja itu masih amat jauh untuk dikatakan bahwa dot id sudah mengindonesia.
Maka kampanye Pandi jangan hanya sekedar kampanye ‘jualan’ dot id. Tapi bagaimana mencitrakan dot id sebagai nama domain yang memberikan marwah bangsa ini. Saatnya mengepalkan tinju ke dunia luas! ..ueko yanche edrie

Juli 31, 2007 Posted by | TI | 1 Komentar

Mari Mengeroyok Pemerantasan Buta Aksara


Pertanyaan paling pintar dari orang paling awam saat ini adalah; kenapa pemerintah tak kunjung selesai memberantas buta huruf di negeri ini?

Sekalipun untuk mengakui bahwa upaya pemberantasan buta huruf itu mengalami banyak rintangan, pemerintah pun menghaluskan idiom buta huruf dengan buta aksara. Namun dari waktu ke waktu penduduk yang tidak melek huruf dan angka tetap saja ada.

Tiap kali pergantian tahun anggaran, maka tiap kali pula dicantumkan alokasi anggaran untuk pemberantasan buta aksara dalam anggaran baru. Dan itu sudah berlangsung berpuluh tahun sejak program pemberantasan buta huruf dicanangkan semasa Presiden Soekarno.
Tapi dari waktu ke waktu kita jadi tersadar bahwa tak gampang rupanya membuat orang  buta jadi melek. Tak mudah menghindarkan orang dari kebutaan. Maka dampaknya angka buta aksara Indonesia tak kunjung hilang, meskipun tak ada tren menaik namun cukup menyita pikiran serta bisa memberi ancaman pada merosotnya indeks pembangunan manusia (HDI – Human Development Index) Indonesia.

Data di Biro Pusat Statistik tahun 2005 misalnya, menunjukkan bahwa masih terdapat 15 jutaan penduduk berusia 10 tahun ke atas di Indonesia yang buta huruf. 11 juta orang diantaranya adalah mereka yang berusia 45 tahun ke atas.

Upaya yang dilakukan pemerintah pada tahun lalu, baru berhasil memelekhurufkan sekitar 500an ribu orang saja. Padahal target jangka menengah setidaknya 1,5 juta orang tiap tahun harus bebas buta huruf dari sisa jumlah yang masih belum bisa baca tulis itu.

Kita jadi makin keteter ketika PBB lewat UNDP mulai menerapkan cara menghitung angka indeks pembangunan manusia (IPM atau HDI) dengan mengambil kebutaaksaraan sebagai salah satu variabelnya. Makin tinggi angka buta aksara makin melorot HDI satu negara.

Dua tahun silam UNDP masih meletakkan posisi Indonesia pada urutan ke-111 dari 177 negara. Dengan demikian sungguh panjang dan berat jalan yang akan ditempuh Indonesia untuk menuju angka HDI yang bagus.

Pada beberapa daerah angka buta aksara itu masih cukup besar dan mengontribusi secara signifikan indikator kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Berbagai penyuluhan dalam rangka memperbaiki taraf hidup yang dilakukan pemerintah justru mengalami kendala lantaran masyarakat yang akan disuluh tidak bisa baca tulis bahasa manapun. Penyuluhan terpaksa dibuat spesifik dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat setempat.
 
Para penderita HIV AIDS di Papua misalnya diketahui banyak yang tidak bisa baca tulis. Penyuluhan tentang HIV AIDS dilakukan oleh Departemen Kesehatan lebih banyak menggunakan brosur dan sejenisnya. Akibatnya hanya yang bisa baca tulis saja yang mengerti pesan-pesan anti-HIV AIDS.

Dampak lain dari buta aksara dirasakan pada lambatnya upaya peningkatan taraf hidup petani. Di Kabupaten Solok misalnya, Bupati Nurmawan pernah menjadikan pemberantasan buta aksara sebagai salah satu program pertaniannya. Kedengarannya agak aneh kalau Dinas Pertanian mengurus buta huruf. Tapi sang Bupati pada 17 tahun silam itu sudah mendesak semua aparatnya agar tidak mengedepankan egosektoral.

“Sekalipun buta huruf merupakan ‘gawe’nya Dinas Pendidikan tetapi demi kemaslahatan orang banyak, maka semangat egosektoral yang masih menggejala di kalangan birokrasi kita harus disingkirkan. Kata Bupati Nurmawan waktu itu, para penyuluh pertanian mesti berkolaborasi dengan pengelola Kejar Paket A. Tidak boleh dikatakan bahwa kalau PPL memikirkan buta huruf berarti ‘menyukseskan’ programnya orang pendidikan. Sebaliknya jika orang pendidikan  memilih sebuah kelompok tani untuk jadi sasaran bagi program pemberantasan buta aksara tidak berarti ia sedang ‘menyukseskan’ program dinas pertanian.

Inilah sinergi yang dibangun di Kabupaten Solok ketika itu. Buta aksara diberantas bersama. Beban itu ternyata tidak dipikul sendiri oleh Dinas Pendidikan dan tidak hanya menjadi kepentingan sektor pendidikan belaka tapi juga kepentingan sektor pertanian dan bahkan kepentingan sektor lainnya. Dapat dikatakan bahwa pemberantasan buta aksara adalah kepentingan lintassektoral.

Pertanyaan awam pada permulaan tulisan ini agaknya sudah dapat dijawab. Bahwa kalau contoh di lapangan menunjukkan buta aksara dapat ditanggulangi secara lintassektoral, maka masih banyaknya orang yang tidak melek huruf di Indonesia salah satunya disebabkan oleh egosektoral yang terlalu ditonjolkan oleh masing-masing departemen dan dinas-dinas di daerah.

Sekarang jika semua sepakat untuk ‘mengeroyok’ buta aksara maka ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan.

Pertama perlu merumuskan lagi upaya pemberantasan buta aksara secara terpadu atau lintassektoral.Ini memerlukan perumusan komitmen baru di tingkat interdept. Paling tidak ini berada di level Menko Kesra. Sangat diperlukan kemampuan Menteri Pendidikan cq Dirjen PLS melobi menteri laian dan menyakinkan sidang-sidang mentri di bawah Menko Kesra. Dengan demikian baru bisa dicapai keterpaduan penuh dari atas.

Keterpaduan itu misalnya dapat dilihat dari adanya kemauan departemen yang tak terkait langsung dengan keaksaraan tapi bisa ikut menyediakan ‘slot’ bagi pemberantasan buta aksara pada program-programnya.

Sekarang kita sentuh juga Markas Besar TNI/Polril. Ada kagiatan TNI Manunggal Masuk Desa, kenapa tidak mintakan saja kepada TNI yang masuk desa itu memberikan ruang bagi pendidikan cepat masyarakat buta aksara?

Kita kini menantikan ‘makan tangan’ Mendiknas Bambang Sudibyo setelah diterbitkannya Inpres No 5 tahun 2006. Inpres itu mengamanatkan bahwa dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara, agar para menteri, gubernur dan Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Dalam Inpres itu dimintakan semua pihak meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurangkurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008. Dan yang terpenting lagi menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5 % pada akhir tahun 2009.

Ini berarti bahwa soal keterpaduan pemberantasan buta huruf itu sudah ada payung hukumnya. Dengan demikian sebagaimana instruksi presiden No 5 itu, Departemen Pertanian pun bisa dan diberi kewenangan memberantas buta aksara di kalangan petani melalui HKTI. Begitu juga menteri yang lain, Menaker untuk kalangan buruh, Menteri Kelautan dan Perikanan untuk para nelayan dan seterusnya. Sedang Mendiknas akan menjadi penanggung jawab utama dari program ini.

Kedua, keterpaduan itu tidak melulu hanya pada tataran menteri dan kementeriannya tetapi mesti meluas kepada lembaga, organisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah (LSM)
Indikator meluasnya upaya pemberantasan buta aksara itu misalnya akan dapat dilihat dari keterlibatan berbagai organisasi memberantas buta aksara. Misalnya, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bisa memasukkan pemberntasan buta aksara sebagai program wajibnya. Mahasiswa tak lagi sekedar memberihkan kampung atau mengajak pemuda bermain bola voli, tetapi selama masa KKN nya harus ‘menghabiskan’ semua penduduk yang terdata sebagai buta huruf. Tiap tahun wilayah KKN itu diarahkan ke desa-desa yang angka buta hurufnya tinggi.

Organisasi Kepemudaan (OKP) juga memiliki program Pengabdian masyarakat. Lewat jalur Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dan Ketua KNPI rasanya tak sulit menyisipkan program pemberantasan buta huruf dalam program pengabdian masyarakatnya.
Begitu juga dengan Pramuka dan Karang Taruna, akan berpotensi besar mempercepat melek huruf dan angka masyarakat yang masih buta aksara.

Ketiga, harus ada ketegasan bahwa Wajib Belajar 9 Tahun tida boleh ada drop out apalagi sampai ada yang tak terjaring alias tidak sekolah sama sekali. Angka kegagalan Wajar 9 Tahun setiap tahun akan ekuivalen dengan pertambahan angka buta aksara. Mereka yang tak bersekolah hampir bisa dipatikan semuanya tak bisa baca tulis.

Ini berarti, pekerjaan Dirjen Dikdasmen tidak boleh lagi ‘bersisa’ sehingga Dirjen PLS tidak lagi harus menjadi tim penyapu. Kelak Dirjen PLS benar-benar mengurus pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga saja.

Keempat, dengan payung hukum Inpres  No 5, seharusnyalah mulai digelorakan budaya malu atas kebutaaksaraan. Bupati/Walikota dan Gubernur akan malu besar jika warganya masih ada yang tak bisa baca tulis. Seterusnya Camat, Kepala Desa juga malu kalau warganya ada yang buta huruf. Pada akhirnya semua keluarga Indonesia akan bertanggung jawab memelekhurufkan anggota keluarganya yang buta huruf.

Media massa sudah semestinya ikut andil menggelorakan semangat antibuta huruf ini. Makin banyak orang yang melek huruf, semakin besar peluang media massa dibaca dan ditonton. Pesan-pesan akan sampai ke masyarakat, jika semua sudah bisa membaca dan menulis.
.
ueko yanche edrie

Juli 31, 2007 Posted by | pendidkikan | 9 Komentar

Batik Bukan Sebuah Romantisme Masa Lalu


Tiap kali disebut kata batik, maka baik di Indonesia maupun dari luar Indonesia orang serta merta terasosiasi kepada kemeja. Jika dalam sebuah undangan resepsi dicantumkan persyaratan pakaian dengan menggunakan batik, tak ada alasan lain untuk mengasosiasikan ‘pesan’ tersebut selain yang diundang mesti menggunakan kemeja batik.

Tidak peduli apakah batik kemudian harus mutlak berarti kemeja belaka. Pertanyaannya sekarang apakah memang batik hanya sebuah idiom untuk mengganti kata kemeja, baju atau pakaian pria? Kalau memang begitu, tidakkah kita sedang dijebak ke dalam perangkap mikrokosmis menyempitkan pemahaman tentang batik? Padahal, batik juga sudah lama ‘diselewengkan’ dari sekedar kemeja (kemeja pria), dari sekedar kain perempuan yang jadi pasangan kebaya menjadi fungsi-fungsi lain. Ia mulai dilarikan keluar pakemnya sebagai sepatu, kipas, tas, kaos, payung, taplak meja, sarung bantal, bad cover, gorden, jok kursi, jok mobil. Atau lebih gila lagi; siapa tahu ada yang sudah bikin celana jeans bermotif batik. Kita juga menanti kebijaksanaan para petinggi olahraga, agar kostum resmi atlet Indonesia dibuat dengan menggunakan batik (maksudnya kaos bermotif batik). Kita impikan Bambang Pamungkas berlari di lapangan sepakbola bersama Elie Aiboy atau Erol Iba dengan kostum bermotif batik. Taufik Hidayat melakukan jumping smash dengan kaos bermotif batik!

***

Batik memang sudah mengindonesia dan ia sudah menjadi ikon Indonesia juga dibanding dengan sekedar ikon Jawa. Sekalipun batik tumbuh subur di Jawa, tetapi kini ia sudah tidak lagi dilihat sebagai fashion etnik. Ia sudah menjadi fashion yang berbasis multietnik di Indonesia. Jangan salah tafsir kalau batik hanya dikenal di Indonesia atau terjerumus pada kejumawan bahwa batik bermula dari Indonesia. Batik juga sudah dikenal luas di daratan Tiongkok, di India, Thailand maupun di Malaysia. Tapi harus diakui bahwa sekalipun ia tidak dilahirkan di bumi Indonesia, kemasyhurannya justru disemaikan di sini. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya batik terus meluas pembuatan maupun penggunaannya.

Perbatikan di tanah Jawa semula amat erat dengan feodalisme. Hanya keluarga kraton yang berbusana batik. Batik semula hanya dikenal sebagai kerajinan orang perorang dari ponggawa istana yang membuatkan busana keluarga raja.

Dari literatur yang ada misalnya buku 20 Tahun GKBI, dituturkan bahwa seni membatik diakui bermula dari kraton. Itu meneguhkan pemahaman kita batik berangkat dari masyarakat kelas atas. Artinya ada selang waktu yang memberikan ketrangan kepada kita generasi sekarang ini dimana terjadi masa dimana batik sebagai fashion yang sudah ketinggalan sepur. Masa itu mungkin terjadi ketika sinar kerajaan-kerajaan di Indonesia memudar seiring meningkat pergerakan menuju pembaruan politik, budaya hingga pemerintahan.

Sementara literatur lain di situ sejarah batik (www.story-of batik.com) disebutkan bahwa tak ada kata sahih di mana dan kapan batik mulai dibuat orang. Hanya menurut situs itu, batik kuno berusia 2000 tahun pernah ditemukan. Versi melayu menyebut bahwa sebagai pakaian, batik juga sudah dikenal lama dalam etnis ini. Kain cindai yang sering disebut dalam sastra lisan melayu sesungguhnya adalah kain dengan motif bergambar yang kini disebut batik itu.

Di daratan Tiongkok menurut situs Radio Tiongkok (www.cri.cn) disebutkan bahwa peradaban kuno Tiongkok dicerminkan oleh seni batik. Bahkan di sana disebut-sebut batik paling awal dilahirkan lewat ritual ilmu gaib. Bahkan disana dikatakan seni membatik dilhami dari kebiasaan para nenek melukis kupu-kupu dengan getajh pohon di punggung dan perut cucu perempuan mereka. Dari lukisan di tubuh berpindah pada lukisan di pakaian. Jadilah batik. Lalu orang Cina mulai menjadikan batik untuk pakaian, aksesori, barang seni gantungan, tas dan topi, gorden sampai alas meja.

Kembali ke batik Indonesia. Ada masa dimana kalau berpakaian batik dianggap tidak modis dan katrok. Tapi itu tidak lama. Para perajin batik terus bertahan hingga sentuhan-sentuhan baru berupa manajemen, desain dan kualitas kain mulai masuk ke dunia perbatikan. Perkembangan itu terutama amat terasa pada masa orde baru, batik naik daun. Suka atau tidak suka, karena Presiden Soeharto kemana-mana mengampanyekan batik, maka batik mengalami kemajuan yang amat pesat.

Ketradisionalan batik di Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia mulai mengalami revolusi. Dari produk kerajinan tangan biasa lalu berkembang menjadi industri. Bahan dasar batik yang ditenun tangan mulai memasuki industri tekstil modern. Pabrik-pabrik tekstil bermata pintal banyak mulai berdiri. Batik diproduksi massal. Batik tak lagi sebatas batik tulis dengan canting tapi sudah lebih maju lagi. Lalu dikenal batik cap dan batik cetak. Semua itu tetap tidak meninggalkan kehasan batik yang terletak pada motifnya itu.

Batik lebih sebagai sebuah seni melukis di tas kain. Maka kalau motif-motif di atas kain tidak lagi menerjemahkan seni merangkai gambar atau motif ke kain, citra batiknya tentu akan berkurang.

Kita tidak bisa membayangkan kalau satu hari kelak, canting benar-benar hanya bisa ditemukan di museum batik atau di pelosok-pelosok rumah di Pekalongan, Solo, Yogya dan sebagainya. Ketika itu batik cukup dicitrakan lewat digitalisasi di layar komputer yang bisa memanipulasi carakter apapun.

Tapi siapa bisa menjamin bahwa zaman seperti itu tidak akan ditemui oleh dunia batik? Maka sesungguhnya hal-hal seperti itu tidak patut untuk dijadikan ketakutan akan tenggelamnya batik oleh peradaban posmo. Dengan bekal citra batik yang sudah membasis pada multietnik itu, batik tinggal memassalkan diri lebih hebat lagi. Kata massal dalam hal ini sangat bertendensi memperkuat pengaruh industrialisasi pada batik. Ini sesungguhnya hal yang tak terelakkan.

Ketika di zaman pergerakan kemerdekaan usaha batik menjadi salah satu tulang punggung kaum pergerakan melawan hegemoni imperialis, batik menunjukkan peranan besarnya. Batik berusaha bersaing dengan tekstil non-batik yang banyak didatangkan orang asing.

Upaya mengalahkan atau menyaingi produk asing itu juga sudah meneguhkan semangat para perajin batik misalnya membentuk persekutuan batik semisal Gabungan Koperasi Batik Indonesia dan berbagai persekutuan dagang lainnya, termasuk Serikat Dagang Islam yang diprakarsai H.Samanhudi dan kawan-kawannya. Seperti sudah disebutkan di atas, upaya pemerintahpun tak kalah hebatnya.

Ketika batik sudah membuktikan diri bisa menjadi salah satu warisan budaya, ia juga harus memiliki kemampuan bisa menghidupi bangsa ini. Bak pepatah Minang : ‘Seperti memandikan kuda’ maka pemerintah pun memulainya dengan cara memassalkan penggunaan batik baik untuk kepentingan busana dinas pemerintah maupun buat berbagai organisasi.

Semuanya, disamping untuk terus meninggikan derajat batik, juga untuk menjadikan batik sebagai produk unggulan republik ini. Kembali pada citra batik tadi, bahwa kita harus melihatnya sekarang sebagai sebuah masa depan. Batik jangan lagi diposisikan sebagai sebuah masa lalu. Tapi ia mestinya diletakkan pada ranah seni yang dinamis. Yang siap ditangani secara tradisi maupun oleh putaran generator yang mengatur mata pintal pabrik tekstil.

Ada hal yang masih belum kunjung selesai diperjuangkan oleh masyarakat batik Indonesia. Yakni mengajak kaum muda mencintai batik. Kita boleh saja jengkel mendengar celotehan anak-anak muda baik yang masih ABG maupun mahasiswa ketika ada temannya mengenakan batik.

“Wah bapak-bapak mau kondangan nih” Celotehan itu tentu saja disebabkan masih jauhnya jarak antara anak muda dengan batik. Bagi mereka pakai batik berarti nggak gaul. Memang mereka tidak lagi menyebut kalau mengenakan batik adalah ndeso, tetapi batik dalam idiom anak muda adalah cerminan sosok orang dewasa yang sudah berkeluarga.

Sekali lagi, ini adalah sebuah tantangan bagi masyarakat perbatikan Indonesia untuk mencari trik bagaimana anak muda mulai mencintai batik. Jika memang mau melihat batik sebagai sebuah masa depan, maka segmentasi anak muda ini harus jadi perhatian. Para perajin batik hendaknya mulai memikirkan motif-motif yang bisa dekat ke anak muda. Sementara para desainer juga mulai memikirkan mencipta benda-benda yang menggunakan batik sebagai salah satu media utamanya. Ambil contoh, tas-tas anak muda harus bisa didesain dengan menggunakan batik sebagai bahan dasar. Tas bisa dirancang sedemikian rupa hingga kesan gaul bisa dicitrakan.

Berbagai keseharian anak muda hendaknya bisa diisi oleh batik. Sebuah layar perahu lomba layar tak ada yang salah kalau dibuat bermotif batik. Para pembuat tenda untuk camping juga tidak akan dipersalahkan jika merancang bahan tendanya dengan motif batik.

Yang paling signifikan menggugah anak muda berbatik adalah seragam sekolah. Bukan tak ada seragam sekolah yang menggunakan batik, tetapi biasanya dipakai untuk hari tertentu saja. Padahal jika pemerintah mau, hanya dengan mengubah keputusan Menteri Pendidikan saja tentang pakaian seragam sekolah, maka jadilah batik melekat di semua tubuh anak sekolah di Indonesia. Sebab seragam putih abu-abu untuk SLA dan putih donker untuk SLTP tidak harus sebuah harga mati. Tak ada alasan pula kalau aturan itu diubah akan membuat industri tekstil yang membuat seragam sekolah akan bangkrut. Tinggal mengubah produknya dari tadinya kain berwarna putih polos menjadi bermotif batik.

Menjadikan batik sebagai masa depan memang tidak ada jalan lain kecuali berhenti melihatnya sebagai masa lalu. Batik harus berputar bersama zaman, ia harus senantiasa hidup dengan dinamis.

Kreatifitas sebagai salah satu elemen penting penanda kemajuan tidak boleh dilupakan oleh masyarakat bati Indonesia. Tidak boleh ada sikap yang memandang kreatifitas perbatikan berarti mendurhakai leluhur yang sudah menciptakan batik. Urusan mempertahankan keluhuran warisan yang adiluhung itu adalah urusan yang tak kita biarkan. Tetap ada. Para perajin yang setia dengan seni batik kuno harus tetap dipertahankan juga. Yang keluar dari tangan mereka adalah barang-barang berupa masterpice seni batik. Dan semua pun tahu bahwa itu tidak untuk konsumsi semua orang. Hanya para kolektor, para penyuka seni, para pemburu barang-barang antik lah yang akan menjadi pasarnya. Ruh kesenian yang mereka bentuk ke kain-kain batik dapat menjadi inspirasi para pembuat batik massal yang akan bertarung menuju masa depan tadi. Dari cita rasa yang dilahirkan oleh tangan-tangan piawai perajin batik antik tadi para desainer akan mendapat ilham mengubah batik menjadi berang-barang lintasfungsi.

Maka upaya-upaya memodifikasi dan inovasi batik baik dasar, teknologi maupun produk yang dihasilkan batik harus terus menerus didorong oleh masyarakat perbatikan. Jika sekarang sudah ada handuk batik, topi batik, tas batik, kipas batik, payung batik dan sebagainya, maka tinggal lagi pemassalan.

Para kreator di berbagai lembaga pendidikan seni rupa perlu terus mengembangkan teknik-teknik dan motif batik untuk keperluan yang tidak hanya melulu buat baju kondangan saja. Satu hari pabrik Levi’s harus menyembah-nyembah datang ke Indonesia untuk minta bahan dasar pakaian koboy dengan corak batik. Pierre Cardin, Armani, YSL dan Giovani dan sebagainya harus menyisakan space di gudang-gudang mereka untuk menumpuk bahan dasar batik sebagai bahan baku produksi mereka.

Dari itu kita buktikan bahwa batik bukan sekedar sebuah romantisme masa lalu, melainkan sebuah produk unggulan yang dapat mengangkat martabat bangsa lebih tinggi lagi. Batik kelak akan sama mendunianya dengan Levi’s. Batik adalah sebuah nasionalisme! eko yanche edrie

Juli 31, 2007 Posted by | ekonomi | 3 Komentar