WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Mengimpikan Transportasi Nasional yang Nyaman


Dalam perjalanan panjang dari Hatchai di Thailand Selatan ke Padang via Malaysia-Singapura dan Batam dua tahun lalu saya mendapatkan pengalaman menikmati multimoda transportasi dengan berbagai plus minus.Matahari naik sepenggalan dalam udara yang cerah di Thailand Selatan. Bus Transnasional yang akan membawa saya ke Malaysia lewat perbatasan berangkat pukul 11.00 waktu setempat. Sepuluh menit menjelang berangkat dari terminal Hatchai sopirnya Prakash Mugam, orang Malaysia menyapa satu persatu penumpangnya. Kadang ia berbahasa Inggris, kadang berbahasa Thai dan selebihnya berbahasa Melayu. Dia hanya sekedar mengatakan bahwa mudah-mudahan semua penumpang nyaman dalam perjalanan dan menambahkan agar tidak ada yang merokok. Tepat pukul 11.00 bus itu bergerak, padahal dua kursi masih kosong. Tapi karena perjalanan harus sesuai schedule, tak ada waktu  untuk menunggu calon penumpang yang lain lagi seperti di Indonesia. Memasuki check point imigrasi semua pasport penumpang dikumpulkan oleh kondektur, bahkan ia membantu mengisikan borang atau formulir untuk memasuki wilayah Malaysia.Tak banyak pertele-telean yang dilewati di check point, semua hanya pemeriksaan standar imigrasi. Selepas itu bus melaju dengan kecepatan 70-80 Km/jam menuju Lebuh Raya Utara-Selatan yang menautkan dua kutub Malaysia di Negeri Kedah di Utara hingga Johor di Selatan.Lebuh raya yang lebar tanpa ada bolong-bolongnya, tanpa ada polisi yang memeriksa macam-macam. Di terminal Kedah, juga tak ada preman yang memalak sopir saat kami rehat makan siang. Juga tak ada pedagang asongan yang menyerbu naik bus.Memasuki Kuala Lumpur juga tak bersua kemacetan panjang yang bisa membikin kita stress seperti di Jakarta. Terminal antarnegara Pudu Raya yang nyaman bagai pelabuhan udara membuat kita benar-benar masuk terminal layaknya tempat rehat. Tak ada tumpukan sampah, tak ada hiruk pikuk agen angkutan umum, tak ada orang merokok.Kami ditransfer ke bus lain dengan merk sama tanpa harus repot mengangkat barang bawaan. Semua diatur oleh maskapai angkutan. Tak usah khawatir akan kehilangan barang-barang.Perjalanan dilanjutkan ke Selatan, masih melintasi Lebuh Raya Utara Selatan yang apik itu. Kurang lebih pengalaman dari Hatchai kami peroleh juga sampai ke checkpoint Johor-Singapura. Menjelang subuh kami masuk Singapura dan diturunkan di kawasan Serangoon.Pilihan moda transportasi untuk ke Padang tiga. Pertama naik ferry ke Dumai, kedua naik kapal kecil ke Batam atau langsung ke Changi International Airport untuk terbang ke Padang.Saya pilih lewat Batam dengan menggunakan kapal kecil saja. Hitung-hitung untuk melengkapi perjalanan  multimoda saya. Di pelabuhan Singapura terasa sekali keamanan dan kenyamanan. Kita tak usah khawatir akan ditipu calo atau barang-barang kita akan disikat oleh alap-alap pelabuhan. Taruh saja barang bawaan di ruang tunggu, lalu pergilah berbelanja menjelang kapal berangkat, semuanya akan aman-aman saja. Perjalanan laut antara Singapura dan Batam tak sampai sejam. Tapi waktu sepenggal itu dapat dipakai untuk membanding semua pelayanan dan kenyamanan perjalanan dari Hatchai dua hari lalu. Kapal kecil yang muatannya sekitar 50 orang terasa menyesakkan. AC kapal mulai sejuk. Masuk di pelabuhan Batam pemandangan benar-benar bertukar 180 derajat. Di pintu gerbang selepas pemeriksaan imigrasi, puluhan orang mencoba menarik-narik barang bawaan kita. Sementara ada pula yang mendesak-desak menyorongkan jasa taksinya. Harap diingat, kesiagaan kita jadi harus terkuras untuk mengawasi barang-barang. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa ada saja yang hilang dari pengawasan kita. Tak ada yang bertanggungjawab bila kita ajukan komplain. Tidak Dinas Perhubungan, Pelindo atau Adpel. Semua angkat bahu. Semua barang bawaan tanggungjawab sendiri-sendiri.Moda transportasi darat dari pelabuhan ke pusat Batam adalah taksi plat hitam. Tarif yang berlaku adalah tarif kesepakatan. Tak ada kepastiannya. Kitapun mulai memasuki dunia yang berlawanan dengan dunia sebelumnya kita lewati. Di jalanan kendaraan saling berpacu. Keteraturan yang kita saksikan di Malaysia dan Singapura tiba-tiba masuk ke dalam mimpi. Taksi tanpa argometer  di Batam juga berarti tanpa AC. Sopirnya merokok pula.Walhasil lengkaplah perjalanan multimoda dengan multiservis yang saling berbeda kita alami sampai di Padang. Setelah keluar dari pesawat di Bandara Tabing (sekarang Bandara Internasional Minangkabau-pen) ‘penyerbuan’ dari sopir-sopir taksi juga bikin kita jadi pusing. Tanpa diizinkan, para pengangkat barang mengangkat barang kita, lalu tarifnya pun tak bisa dipastikan. Sampai di rumah walau jaraknya hanya dua kilometer dari Bandara, tarif taksinya harus kita bayar tetap sama dengan yang jaraknya 20 kilometer. Alaaamak! 

 

Kondisi Umum Fragmen perjalanan multimoda transportasi di atas menggambarkan sebuah kaca perbandingan pelayanan jasa transportasi antarnegera. Dapat dirasakan betapa kita masih tertinggal jauh. Kondisi umum pelayanan jasa transportasi nasional kita tetap saja masih menempatkan masyarakat konsumen sebagai pihak yang tak bisa berbuat apa-apa. Lihatlah di pelabuhan-pelabuhan laut, aksi-aksi berbagai kelompok yang melakukan penekanan kepada penumpang dan bahkan kepada maskapai transportasi. Di perhubungan darat, terutama angkutan umum bus antarkota antar provinsi (AKAP), bus antarkota dalam provinsi (AKDP) maupun angkutan kota memberi gambaran kepada kita betapa pelayanan jasa dari moda transportasi darat kita jauh dari bagus. Bus AKAP yang mulai mati suri akibat murahnya tarif angkutan udara juga makin menderita dengan rusak parahnya infrastruktur. Walhasil jika kita harus menggunakan moda transportasi darat misalnya dari Jakarta ke Padang, secara ekonomis menjadi amat mahal. Kerusakan jalan dan banyaknya pungli sepanjang jalan membuat perusahaan angkutan membebankan cost itu kepada penumpang.Pada angkutan antarkota dalam provinsi dan angkutan kota, yang terjadi justru pelayanan yang kian amburadul. Penumpang dijejal ke dalam kabin bus seperti ikan sardencis. Berhimpitan dan bercampur bau apek keringat adalah pemandangan umum hari-hari angkutan darat kita.Sopir ditekan induk semang mengejar setoran, kebut-kebutan tak terhindarkan. Ujung-ujungnya kecelakaan lalulintas yang memilukan kita terjadi. Bahkan termasuk angkutan kereta api yang tiap sebentar mengalami kecelakaan.Regulasi yang diharapkan untuk membikin nyaman angkutan darat kita tak kunjung menjadi jawaban atas keabsurditasan moda transportasi darat. Ambil contoh saja di Sumatra Barat. Buruknya pelayanan jasa angkutan antarkota dalam provinsi membuat orang lebih suka naik mobil sewaan sejenis Toyota Kijang, Mitsubishi Kuda atau Colt L300 yang jelas-jelas tidak terdaftar sebagai angkutan umum. Tapi karena layanannya lebih bagus, orang mulai tak peduli kalau angkutan itu tidak melindungi penumpangnya dengan asuransi kecelakaan. Akhirnya angkutan umum reguler jadi mati suri. Bus-bus kini diparkir di pool. Begitu juga dengan angkutan kota. Copet, jambret dan jalannya yang seperti siput membuat orang lebih suka memilih angkutan alternatif, ojek. Ojek ‘bisa’ naik sampai ke trotoar atau main salib di lampu merah untuk mengatasi kemacetan. Dan sekali lagi, penumpangnya juga tak terjamin oleh asuransi.Moda transportasi udara yang kini sedang jadi primadona juga tak kalah memperihatinkan dalam hal layanannya. Murah, memang itu jadi salah faktoir utama membuat orang memilih angkutan udara untuk perjalanan jarak jauh.Tapi bacalah tiap hari di koran-koran, dalam surat pembaca tak pernah sepi keluhan masyarakat terhadap jasa pelayanan angkutan udara ini. Mulai dari ketidaktetapan jadwal, kehilangan barang-barang, komplain yang tidak pernah dilayani sampai ke tertekannya penumpang saat pre-flight maupun post-flight di bandara.Harap dicatat sejumlah kecelakaan pesawat yang menimbulkan banyak korban nyawa yang mewarnai perjalanan transportasi udara sejak beberapa tahun terakhir ini. 

Jalan KeluarTransportasi adalah bagian paling penting dalam mendukung sistem perkenomian nasional. Kemacetan dan kekisruhan transportasi akan berdampak pada meningginya biaya hidup rakyat yang pada akhirnya memerosotkan ekonomi secara nasional.Karenanya, dari waktu ke waktu dan Menteri yang satu ke Menteri Perhubungan yang berikutnya upaya perbaikan sistem transportasi nasional sebenarnya tidak pernah berhenti. Hanya saja pengawasan dan kontrolnya saja yang belum maksimal. Ditambah pula dengan kultur bangsa yang belum sepenuhnya siap untuk menuju disiplin nasional. Budaya sogok, suap, korupsi dan main jalan pintas membuat upaya berdisiplin lalulintas kita anjlok.Beberapa hal yang penting jadi perhatian bersama adalah pentingnya penerapan kebijakan multimoda dan intermoda. Dari sisi suprastruktur ketransportasian yang ada, sudah saatnya dilakukan pendekatan multimoda dan intermoda.Hari ini kita belum ketemu dengan pengaturan moda transportasi darat, laut dan udara yang bisa membuat masyarakat pengguna jasa memperoleh layanan satu pintu atau single gate service. Kalau kita hendak bertolak dari Bandung ke Gunung Sitoli via Padang dengan multimoda (Bus AKAP Bandung-Jakarta, pesawat udara Jakarta-Padang, taksi Bandara Minangkabau-Teluk Bayur, kapal laut Teluk Bayur-Gunung Sitoli) kita harus menghadapi banyak pintu layanan dengan segara kekisruhannya. Mimpi kita, cukup mendapat satu pelayanan di Bandung secara single gate service untuk sampai ke Gunung Sitoli.Hal yang sama di masa depan, jika kita naik kereta api di stasiun Pasar Turi Surabaya, kita sudah tak usah repot dengan macam-macam urusan hingga sampai ke Medan. Cukup dilayani di Pasar Turi saja. Pada waktunya ada jalur kereta api yang sampai ke Bandara Soekarno Hatta.Penumpukan infrastruktur transportasi tidak lagi di pulau Jawa. Apa yang disebut sebagai Trans Sumatra Railway (TSR) haruslah segera diujudkan untuk membuat adanya alternatif pelayanan nyaman ketika jalan raya Lintas Sumatra hancur. Kereta api diyakini bisa mengurangi beban jalan raya yang amat padat. Apalagi untuk angkutan barang, jalan raya kita masih rata-rata hanya mampu menahan beban 20 ton. Sedang  iaya maintenance  jalan raya juga amat terbatas. Wacana TSR hendaknya sama cepatnya dengan gagasan membangun monorel maupun semacam mass rapid transportation (MRT) di Jabotabek.Pada transportasi lokal, regulasi juga harusnya tidak setengah-setengah. Mati surinya angkutan antar kota dalam provinsi akibat munculnya moda alternatif irreguler seperti mobil sewa (yang praktiknya sebenarnya adalah angkutan umum reguler-pen) perlu segera diatasi.Memang dari sisi konsumen, orang akan lebih mau membayar mahal asal layanannya tepat waktu, nyaman dan bersih. Tapi bukankah sudah tidak rahasia lagi kalau bus AKDP terlilit banyak pungutan yang membuat pengusahanya membebankan cost liar itu kepada penumpang? Pungli itu tidak saja datang dari oknum pemerintah tapi juga dari kalangan preman. Kata para sopir, jika semua pungutan di jalanan itu dihabiskan, tak ada alasan lagi untuk membebani penumpang dan tak ada alasan lagi untuk berleha-leha di jalan memburu penumpang.Di dalam kota, ketertiban dan keamanan bertransportasi dikeluhkan karena faktor-faktor seperti tidak ‘mangkus’nya traffic engineering, tidak adanya traffic education yang terus menerus, serta tumpulnya tindakan law enforcement dari lembaga berwenang terhadap para pelanggar. Pemerintah kota harus lebih berwibawa dalam menengakkan ketiga faktor di atas. Jangan sampai tiap kali aturan dibuat, lalu didemo para sopir tapi justru membuat pemerintah kota ‘takut’ dengan demonstran. Walhasil traffic engineering hanya ditentukan oleh sopir angkot!Pada moda transportasi laut soal-soal yang menyangkut regulasi masih amat diperlukan. Tidak sepenuhnya benar anggapan bahwa persaingan antarmoda terutama tarifnya telah membuat ada moda yang modar. Secara internal moda transportasi darat dan laut juga ikut dimatikan oleh buruknya pelayanan. Kapal Lambelu sampai tidak merapat lagi di Teluk Bayur bukan karena tarifnya mahal saja. Tetapi tentu saja soal kenyamanan itu tadi. Transportasi laut mengalami mati suri karena tak terlindung secara menyeluruh.Syukurlah sudah ada regulasi yang lebih tegas dari pemerintah dengan diterbitkannya Inpres No.5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran Nasional. Kalau Inpres ini benar-benar dijalankan dengan maksimal, maka kelak hanya kapal-kapal berbendera merah putih saja yang boleh mengakut barang dan orang di semua perairan Indonesia. Kelak merah putih pun akan menjadi primer flag ship setara dengan bendera Panama misalnya dalam mengharungi tujuh samudera.Begitu juga dengan penanganan pelayanan di pelabuhan. Apa yang baru saja berhasil diterapkan Dephub yakni dipangkasnya berbagai pungutan di pelabuhan. Misalnya pemangkasan terminal handling charge. Kedepan pemberangusan pungli demi pungli itu hendaknya juga termasuk yang diberlakukan oleh oknum-oknum pelabuhan maupun preman terhadap calon penumpang dan pemilik barang.Sementara pada moda transportasi udara, ukuran kenyamanan berpergian bukan saja pada murahnya tarif yang bisa diperoleh penumpang. Tetapi setelah keramahtamahan layanan juga pada keselamatan penerbangan. Publik mulai mencurigai murahnya tarif sebagai salah satu penyebab tidak terbiayainya sistem keselamatan penerbangan nasional yang berakibat akhir-akhir ini sering terjadinya kecelakaan pesawat. Secara sadar kita menaiki tangga pesawat dengan segala resikonya. Bahwa ancaman keselamatan itu datang dari berbagai hal, dari teknis sampai faktor manusia dan alam. Tapi semua itu rupanya tak menyurutkan orang untuk terbang dengan pesawat udara.Maka keluhan atas buruknya pelayanan baik pre-aflight, in-flight maupun post-flight sangat perlu diatasi. Pada pre-flight, percaloan tiket dan banyaknya pungli yang mengerubungi penumpang membuat kita harus memujikan layanan-layanan di Bandara Changi ataupun KLIA di Malaysia.Saat kita sudah mara ke udara dan berada dalam kabin pesawat, rata-rata airlines nasional sudah cukup memberikan layanan layak. Setidak-tidaknya sudah sesuai dengan tarif murah yang disodorkan oleh maskapai pengusung low cost carrier (LCC)Tapi nasib penumpang (jika penerbangan selamat) masih perlu jadi perhatian masyarakat penerbangan di Bandara tujuan. Layanan post-flight sering dikeluhkan penumpang setelah berurusan dengan komplain bagasi. Layanan kasar dan ‘emang gue pikirin’ (EGP) masih sering terdengar. 

KesimpulanDari uraian di atas paling tidak ada sejumlah kesimpulan yang kita peroleh. Pertama bahwa kondisi umum transportasi nasional masih memiliki berbagai kekurangan dan menemukan banyak masalah.Sistem pelayanan transportasi kita masih belum terpola secara nasional. Kalaupun ada aturan-aturan yang sudah diterbitkan, maka praktiknya belum lagi diikuti dengan pengawasan ketat.Faktor infrastruktur yang parah (karena minimnya anggaran yang tersedia) telah menjadi penyebab tingginya biaya transportasi terutama darat. Sementara untuk moda transportasi udara dengan banyaknya airline low cost carrier  menyebabkan meningginya peminat transportasi udara. Pungli di berbagai lapisan pelayanan menyebabkan juga tidak nyamannya masyarakat pengguna transportasi maupun operator transportasi.Karena itu hal-hal yang perlu jadi perhartian secara nasional adalah pentingnya penerapan law enforcement kepada para pelanggar regulasi, pemasyarakatan traffic enggineering yang terus menerus kepada sermua lapisan masyarakat, serta adanya traffic engineering tiap kota yang berwibawa guna memberi kenyamanan pada moda transportasi darat. Untuk transportasi udara harus dipandang makin pentingnya pelayanan in-flight maupun post-flight. Sementara untuk transportasi laut, pemberangusan pungli baik kepada maskapai pelayaran maupun kepada pengguna jasa pelabuhan (eksportir maupun menumpang)Selebihnya yang perlu dipikirkan ke depan adalah lahirnya sistem transportasi multimoda maupun intermoda yang makin memudahkan mobilitas orang dan barang demi memperkuat perekonomian nasional.(eko yanche edrie)

Iklan

Oktober 15, 2006 Posted by | transportasi | Tinggalkan komentar

Selingkuh itu Enaaak


BAHASA paling sederhana untuk menggambarkan sebuah konvergensi adalah ‘kadai kumango’. Ini adalah toko yang dikelola oleh pedagang asal Minangkabau Sumatra Barat atau persisnya dari nagari Kumango –sebuah kampung di Kabupaten Tanah Datar.Entah karena orang Kumango yang merintis pola berdagang ‘rupa-rupa’ hingga kemudian setiap kios atau toko yang menjual segala macam hal di Sumatra Barat disebut ‘kadai kumango’.Di kedai itu ada pakaian, sabun mandi, sisir, sepatu. Kadang ada minyak goreng, tepung, mentega dan keperluan harian. Pokoknya sekali masuk kedai itu, tak perlu lagi mampir ke kedai lain. One stop shopping, gitu..loh!Kata konvergensi yang tadinya masih aneh di kuping, kini sudah jadi kata harian yang meluncur tiap sebentar dari mulut para pakar TI, praktisi sampai ke sales ponsel di outlet-outlet.Kalau boleh dianalogikan lagi, maka syahdan tersebutlah ‘perselingkuhan besar’ antara komputer dan telekomunikasi beberapa tahun silam. Lalu buah perselingkuhan itu melahirkan ‘perselingkuhan baru’ antara perangkat elektronika dengan telekomunikasi, antara data dan suara, antara suara dan video, lalu terjadi pula kawin silang antara kamera dan telekomunikasi, antara dunia hiburan dengan pengguna ponsel dan sebagainya. Kini perkawinan-perkawinan tersebut makin rumit dan pelik namun sepertinya menjanjikan keuantungan-keuntungan secara finansial. Baik oleh pengguna maupun oleh  operator. Inilah konvergensi. Perkawinan berbagai fungsi menjadi satu ‘stuff’ saja. Tren konvergensi sesungguhnya sedang dan akan terus bergerak ke depan. Pada pertelekomunikasian, bisa jadi kelak yang jadi induknya bukan telekomunikasi lagi melainkan fungsi-fungsi yang paling dominan menentukan. Untuk tahap sekarang memang telekomunikasi jadi tulang punggung konvergensi lantaran salah satu ciri konvergensi sekarang adalah adanya data, suara dan video yang tersalur melalaui satu jaringan telekomunikasi, baik lewat kabel maupun lewat gelombang elektromagnetik.Secara nyata sebagian besar perkembangan dari satu konvergensi ke konvergensi telah melahirkan banyak kemudahan bagi ummat manusia. Tadinya dalam era konvensional telepon fixed yang di
Indonesia dimiliki Telkom hanya diterjemahkan sebagai satu saluran untuk bercakap-cakap dan atau paling tidak untuk melalulintaskan ketukan-ketukan analog saat mengirimkan telegram.
Tapi perkembangan berikut menunjukkan kepada kita ternyata konvergensi suara dan data analog itu membuat orang bisa menyalurkan suara sekaligus gambar. Siaran televisi yang pada awalnya disalurkan tersendiri akhirnya bisa menggunakan saluran telepon juga. Rentangan kabel analog mulai didigitalisasi (menjadi optik) seiring terjadinya perkembangan pengiriman suara analog ke digital.Perkembangan berikutnya orang mulai bisa berinteraksi secara face to face dalam kanal telekomunikasi tertentu. Helaan nafas lawan bicara bisa terdengar dan sekaligus terlihat oleh masing-masing pihak saat sedang melakukan video teleconference. Ketika itu masih mahal, tapi kemudian mulai menurun biayanya. Orang-orang tak perlu berlalu lalang menuju satu titik untuk melakukan konferensi, rapat atau rapat bisnis. Cukup duduk di depan meja masing-masing yang terpisahkan oleh jarak puluhan ribu mil.
Para insinyur dan programer tidak puas hanya begitu-begitu saja. Memasuki tahun 80an datanglah era telekomunikasi bergerak. Tadinyanya komunikasi bergerak hanya didominasi oleh pengguna radio komunikasi yang sulit dikomersialisasikan. Tapi kemudian dengan teknologi AMPS, GSM, CDMA dan sebagainya pertelekomunikasian mulai memasuki era revolusinya. Dunia berubah bahkan ada yang mencoba menulis mimpi bahwa satu hari telekomunikasi kabel akan punah dan masuk museum. Ini lantaran gegap gempitanya pergerakan teknologi telekomunikasi tanpa kabel (nirkabel) di dunia. Berbagai perusahaan jasa telekomunikasi akhirnya mengambil keputusan untuk ikut main dalam dunia tanpa kabel ini. Bagi raksasa-raksasa seperti AT&T dan korporasi besar lain misalnya, ini adalah satu hal yang to be or not to be, kalau tidak ingin digilas konvergensi telekomunikasi. Termasuk para operator di
Indonesia. Selain reformasi, maka desakan konvergensilah yang membuat penguasaan jasa telekomonukasi dari duopoli oleh Indosat dan Telkom menjadi persaingan bebas dengan lebih dari dua operator. Ini antara lain ditandai dengan masuknya era selular dan nirkabel telekomunikasi. Lahirlah Telkomsel, Satelindo, Excelcom dan seterusnya.
Pada tingkat hilir, dengan ditandai merebaknya penggunaan internet. Ini rupanya merangsang revolusi-revolusi baru pada tingkat hulu. Operator, mau tidak mau harus masuk dalam pusaran konvergensi itu. Ibaratnya, menelepon saja tidak cukup kalau tidak bisa mengakses internet.Konvergensi itu juga yang membuat wartel harus memberikan layanan plus plus dengan bermetamorfosis jadi warnet. Bahkan beberapa warnet ikut ambil bagian pula menjadi ISP (internet Content Provider) yang membukakan akses pengguna ke jalur utama internet.Selasaikan revolusi? Inilah revolusi sekaligus juga evolusi. Perlahan namun dapat dirasakan perubahannya. Konvergensi komputer, telekomunikasi, suara, data, video bahkan entertainment seperti musik dan game turut pula memperkaya pusaran konvergensi ini. Dengan hanya satu tombol, maka berubahlah ponsel jadi berbagai fungsi. Videophone, browsing, konferensi jarak jauh, tukar menukar data berukuran besar mulai dari rekaman video perkawinan hingga neraca keuangan sebuah korporasi besar hanya dipertukarkan lewat ponsel.Persaingan dalam lahan ini kian keras. Kalau tadinya operator telekomunikasi masih mematok untuk main di jaringan dan layanan koneksi, kini tidak bisa lagi. Operator yang tak menyediakan layanan content data akan ketinggalan. Produsen ponsel juga tak kalah serunya memanfaatkan konvergensi. Mula-mula ponsel berkemampuan layanan MMS dan GPRS sudah dianggap canggih. Tapi kemudian harus rela diungguli oleh ponsel yang dikonvergensikan oleh fitur-fitur kamera digital, kamera video. Dan, sekarang giliran 3G (the third generation) yang masuk pasar.
Ada humor di dunia ponsel, bahwa musuh bebuyutan sebuah produk ponsel adalah pabriknya sendiri. Hari ini satu ponsel berfitur A boleh unjuk gigi, tapi besok oleh pabrikan yang sama sudah dibuat ponsel berfitur AA.
Sodokan untuk meramaikan konvergensi ini datang pula dari VoIP (voice over internet protocol) Tadinya sempat memusingkan operator dunia lantaran kebolehannya melayani publik bertelepon murah ke seluruh dunia. Tapi kemudian para operator terpaksa harus menyesuaikan diri dengan teknologi ini, lalu mengadopsinya untuk berjaga-jaga.Kadang-kadang konvergensinya sendiri lebih duluan bergerak dibanding daya serap pasar dan konsumen. Ambil contoh dua tahun silam 3G sudah dilekatkan pada ponsel tertentu, padahal publik belum tahu benar apa manfaatnya. Apalagi kemudian, para operator juga belum menyediakan layanan apa-apa untuk 3G. Justru di Indonesia baru tahun ini mulai dibuka keran untuk 3G bagi operator-operator yang dinyatakan lulus uji layak operasi.Sangat masuk akal kalau dari sekarang ada yang haqul yaqin kalau para operator telekomunikasi dunia pada akhirnya tidak lagi akan mengandalkan revenue dari layanan jasa percakapan (voice) melainkan akan semakin deras uang mengalir ke kocek operator lewat layanan data dan gambar.Menilik dari tren yang terus berkembang ini, konvergensi telekomunikasi modern tentulah akan semakin membuat kehidupan jadi mudah dan murah, bukan sebaliknya. Hingga saat ini di
Indonesia, dapat dirasakan bahwa belum seluruhnya dari hasil konvergensi telekomunikasi itu termanfaatkan secara maksimal. Orang masih memandang GPRS, MMS, Wi-Fi, atau chatting di internet sebagai bagian dari kedekatan dunia hiburan ke dalam kehidupan pribadi. Untuk kepentingan publik yang lebih besar, misalnya layanan pemerintah masih belum terasakan benar.

Para birokrat menggunakan ponsel sebatas untuk bicara atau SMS. Internet, di kantor-kantor pemerintah setahap memang sudah melangkah ke penggunaan secara teratur bagi transformasi dokumen antarbagian. Tapi baru itu. Sama saja dengan beberapa tahun silam terjadi booming mendirikan situs pemerintah di internet, tetapi selalu kandas pada sisi content. Situs itu sejak didirikan banyak yang isinya itu ke itu saja alias tidak pernah di up-date.
Bahwa sistem pelayanan umum semisal KTP, paspor, izin investasi, tender dan sebagainya bisa dilakukan dengan memanfaatkan konvergensi dalam telekomunikasi ternyata baru seujung kuku saja yang sudah disentuh oleh birokrasi kita.Padahal jika birokrasi kita sama kecepatan geraknya dengan dengan perkembangan konvergensi telekomunikasi ini, bukan mustahil apa yang diimpikan sebagai good governance akan tercipta lebih cepat.Kolusi saat tender proyek tidak perlu terjadi jika dilakukan lewat e-tender. Pembayaran-pembayaran uang proyek cukup dilakukan dari jarak jauh tanpa harus bertatapan muka antara yang membayar dengan yang menerima pembayaran. Dengan demikian kesempatan untuk ‘main mata’ makin berkurang.Maka sesungguhnya, konvergensi dalam telekomunikasi baru akan mencapai tujuan idealnya bila sosialisasinya juga amat cepat pada lingkungan pengambil keputusan birokrasi. Dari hari ke hari, birokrat kita hendaknya makin terberantas ‘kegagapteknologian’nya. Tunjuk tangan sajalah, masih ada
kan pejabat yang tak bisa membuka dan membalas SMS? Alaamaak!.
Nah apalagi kalau harus main Wi-Fi atau ponselnya sudah menggunakan fitur-fitur untuk 3G,  entah apa yang akan terjadi. Tapi para insinyur telekomunikasi pastilah tidak akan menunggu para pejabat pintar dulu membalas SMS, baru mengembangkan fitur baru sebuah ponsel. Yang senantiasa telat berpikir dan masa bodoh dengan tekenologi, tentu akan terlindas sendiri oleh pusaran konvergensi ini.(eko yanche edrie)

Oktober 15, 2006 Posted by | TI | 1 Komentar

Di Laut kita Harus Jaya


NENEK moyangku bangsa pelaut!Syahdan, sejak lama slogan itu dicekoki ke setiap anak di negeri ini. Tujuannya tiada lain kecuali untuk menerangkan kepada setiap generasi bahwa pada masa lalu, bangsa ini termasyhur amat jaya di laut. Hingga motto TNI Angkatan Laut pun berbunyi ‘Jalesveva Jayamahe’ yang berarti ‘Di Laut Kita Jaya’.Fakta memang menunjukkan bahwa lebih separuh wilayah Indonesia adalah lautan. Ini pula agaknya yang membuat kita senantiasa memposisikan diri sebagai bangsa bahari. Laut adalah bagian dari kehidupan Indonesia. Laut dieksploitasi sedemikian rupa untuk keperluan perekonomian. Nelayan adalah bagian yang tak terpisahkan dari fakta ini. Tetapi nelayan mana yang di republik ini yang dapat kita katakan sebagai kelompok yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi? Bukankah nelayan senantiasa ditempatkan pada sudut yang perlu pertolongan, perlu Bantuan Langsung Tunai, perlu masuk pada program pengentasan kemiskinan dan (kadang-kadang) perlu dimarginalkan untuk sesuatu keperluan pembangunan? Merekapun digusur dari pemukimannya.Tiap kali perbincangan mengenai sektor-sektor yang dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, maka perikanan terutama perikanan laut tidak pernah dilupakan sebagai yang dianggap pemberi kontribusi besar.Tapi nelayan yang manakah yang pantas dianggap sebagai pahlawan devisa atau pahlawan pertumbuhan ekonomi? Sebaliknya nelayan makin terpuruk saja ke garis paling bawah dalam daftar kemiskinan rakyat.Ada sejumlah indikator yang sudah dipakai oleh Departemen Kelautan dan Perikanan untuk menentukan kemiskinan nelayan. Apa yang disebut dengan indikator Perubahan Pendapatan Nelayan (PPN) serta indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) menunjukkan kepada kita bahwa itu baru dalam tahap mencari sebab musabab kemiskinan nelayan. Antara lain penyebabnya adalah sekitar tidak dikuasainya teknologi kebaharian (kapal dan alat tangkap), inefisiensi produksi, skala usaha yang masih kecil serta posisi kenelayanan para nelayan lebih banyak sebagai pekerja, bukan full nelayan.Akibatnya dari hari ke hari, yang kita dengar adalah keluhan demi keluhan para nelayan. Kesejahteraan nelayan yang kini sedang kita perbincangkan ternyata tak cukup hanya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) saja yang harus jadi sasaran tembak. Rebitalisasi perikanan dan keluatan demi kesejahteraan nelayan harus dipandang sebagai pekerjaan lintas sektoral dan interdept. Departemen Kesehatan, Pendidikan, Perdagangan, Koperasi, Industri, Perhubungan maupun Perindustrian sebenarnya harus terlibat kuat dalamnya. Masalahnya, kesejahteraan nelayan tak sekedar menggenjot kemampuan tangkap saja. Tetapi lebih jauh dari itu, memasuki wilayah pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, ketenagakerjaan dan seterusnya.Data BPS terakhir menunjukkan bahwa 60 persen masyarakat miskin Indonesia adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir pantai. Perang melawan kemiskinan terhadap nelayan itu sudah dimulai oleh sejumlah LSM maupun pemerintah sendiri. Tetapi tetap saja belum menunjukkan perubahan yang menggembirakan.Perang melawan kemiskinan lebih banyak dilakukan sendiri oleh para nelayan. Tak hanya dengan kemiskinan itu sendiri, juga dengan sesama nelayan baik lokal maupun asing saat harus berebut lahan di tengah laut.Perseteruan antarnelayan berebut lahan makin meneguhkan keprihatinan kita betapa pada saat nelayan harus mampu mengatasi kemiskinannya, persatuan diantara merekapun jadi tercerai berai. Kawasan-kawasan yang masuk dalam ZEE mulai jadi tak imbang potensi perikanannya dengan jumlah nelayan yang ada. Maka sempurnalah keprihatinan kita manakala kita lihat di berbagai dermaga, kapal-kapal nelayan banyak yang nongkrong karena tidak bisa melaut lantaran ketiadaan modal.Hingga saat ini, proteksi yang diharapkan dari pemerintah terhadap kawasan-kawasan perairan lokal belum kunjung jua ada. Maka menjadi-jadilah illegal fishing oleh nelayan asing yang menjarah ke perairan Indonesia. Nelayan kecil kita hanya bisa menonton di kejauhan lantaran kekurangan daya untuk berlaku imbang dengan nelayan-nelayan asing itu. Kabar terbaru tentang tak terlindunginya secara utuh nelayan kita adalah saat Australia menangkapi sejumlah nelayan perbatasan Indonesia. Kita pun terpurangah setelah mereka ditangkapi. Kembali ke soal kondisi keseharian para nelayan kita. Hampir rata-rata mereka adalah nelayan tradisional yang melaut sore lalu pulang pagi untuk mendapatkan rezeki ala kadarnya.Di perairan Sumatra Barat misalnya, kini terdapat ribuan kapal nelayan yang harus nongkrong di berbagai dermaga lantaran tidak bisa melaut. Mereka tak melaut karena ketiadaan modal untuk berlayar. Harga BBM yang dinaikkan memukul mereka, belum lagi kebutuhan selama operasi dan harga pasar yang tidak dikuasai oleh mereka melainkan oleh para tengkulak.Pengijonan menjadi-jadi. Seorang nelayan diberi pinjaman oleh seorang induk semang. Lalu ia melaut, saat pulang dan membawa ikan mereka harus segera mengganti pinjaman berikut bunganya. Walhasil, jangankan untuk bisa saving, untuk kebutuhan harian saja bagi keluarganya harus berutang lagi.Ada analogi yang diceritakan oleh seorang nelayan di pantai Bungus. Dulu ketika masih belum tinggi persaingan dan tekanan kemiskinan, seorang istri nelayan bisa mengupahkan cucian pakaiannya kepada tukang cuci dan tukang cuci pun bisa mendapat makan. Sekarang, seorang istri nelayan harus menerima upah cucian agar bisa makan. Ini sungguh ironis.Kita ambil contoh seorang nelayan ‘kelas menengah ‘yang memiliki sebuah kapal tonda. Lalu ia mempekerjakan lima nelayan tradisional. Menjelang berangkat pemilik kapal harus menyediakan biaya Rp7 juta. Dengan asumsi produksi normal, maka pulangnya mereka membawa lebih kurang 1,5 ton ikan. Ikan itu (dengan harga saat ini) dijual Rp8.000/kg, maka pendapatan kotor menjadi Rp12 juta. Dikurangi biaya retribusi, pendaratan dan sebagainya sekitar Rp2 juta maka tinggal Rp10 juta. Lima nelayan tradisional yang sekaligus menjadi ABK Rp1.200.000. atau masing-masing Rp240 ribu. Dari data-data itu sepintas terlihat bahwa nelayan cukup layak hidupnya. Baik yang jadi ABK apalagi yang jadi pemilik kapal.Tetapi jika dibanding dengan potensi yang seharusnya bisa dihasil, maka jumlah itu teramat sedikit dan tidak berarti apa-apa. Buktinya sekarang banyak kapal yang menganggur. Dan keluarga nelayan terus saja didera penderitaan. Mereka tak bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih baik, tidak mendapat sarana dan prasarana publik memadai, rumah yang amat sederhana dan bahkan banyak yang mengajukan surat miskin untuk berobat ke rumah sakit manakala ada keluarga yang sakit.Di laut, ancaman kehidupan dan keberlanjutan nasib nelayan juga diganggu oleh faktor-faktor budidaya sumber kelautan yang kian merosot. Nyatanya produksi perikanan dunia terus merosot.Tak bisa kita sangkal pendapat Pauly (2002) bahwa perikanan laut adalah kegiatan pengejaran dan perburuan terhadap isi laut. Sejatinya, ini adalah bagian dari pekerjaan yang berkesudahan dengan pemusnahan, kalau tidak diiringi dengan kegiatan budidaya.Jika perburuan hewan di hutan hanya dilakukan dengan sistem yang sangat konvensional, maka perburuan ikan justru sudah dilakukan secara mekanis dan dalam kerangka industri. Dapat dibayangkan adanya ancaman nyata terhadap cadangan sumber daya perikanan di laut dunia saat ini. Dan tolong dicatat, dari situ nasib nelayan bergantung.Kerakusan raksasa perikanan dunia telah membikin nelayan tradisional semakin terlantar saja. Ini jelas tidak bisa dibuarkan terus menerus hingga ada regulasi yang ketat bagi eksploitasi sumber daya laut demi kehidupan yang bekelanjutan terutama nasib nelayan. 

Revitalisasi Perikanan 

Dari gambaran di atas dapat ditarik benang merah bahwa kondisi perikanan kita (di dalamnya tercakup nasib nelayan) sungguh memprihatinkan. Adanya kesenjangan penguasaan teknologi alat tangkap antara nelayan tradisional dengan nelayan-nelayan modern membuat kehidupan nelayan tradisonal makin nelangsa.Kondisi ini diperparah dengan tiadanya proteksi yang cukup kuat melindungi kehidupan nelayan tradional oleh pemerintah baik nasional maupun daerah. Pemberdayaan nelayan secara ekonomi maupun secara teknologi belum berjalan maksimal, hingga gerak perubahan nasib nelayan dari berada di bawah garis kemiskinan menuju kehidupan yang lebih layak belum jua kesampaian.Maka tiada jalan lain sebenarnya kecuali melakukan revitalisasi perikanan untuk kesejahteraan nelayan. Bentuk-bentuknya adalah dengan memberi stimulan-stimulan kepada kehidupan nelayan secara komprehensif. Selama ini program-program yang sarat anggaran dibagikan secara merata saja, akibatnya daya dorongnya bagi kebangkitan nelayan yang lain tidak terasa benar. Padahal lebih baik di pusatkan di kawasan-kawasan yang akan jadi percontohan. Misalnya kalau Dinas Perikanan Sumatra Barat menerbar mesin Long Tail sebanyak 1000 unit akan lebih bermanfaat kalau dijadikan sebuah kapal yang satu kelompok nelayan bergabung mengoperasikannya. Atau dana itu ditebar menjadi rumpon-rumpon yang dapat membantu para nelayan ‘menghimpun’ ikan-ikan di perairan tertentu.Langkah yang diambil oleh sejumlah tokoh LSM dan pengusaha di Sumatra Barat  membentuk Koperasi Jaya Samudra belum lama ini adalah langkah yang mestinya jadi perhatian pemerintah.Koperasi Jaya Samudra mengamati bahwa kesengsaraan nelayan Sumbar sudah saatnya diakhiri dengan cara yang lebih progresif. Para pentolan koperasi itu menganggap yang perlu dapat perhatian adalah peningkatan alat tangkap nelayan secara teknis dan pembukaan akses nelayan ke pasar yang lebih baik.Maka gagasan utama koperasi ini adalah melakukan modifikasi kapal tonda menjadi mini long liner. Apa harapan yang tersirat di balik itu? Bahwa selama ini kapal tonda yang jumlahnya ribuan tak bisa melaut, penghasilannya hanya cukup untuk makan.Ada beberapa masalah yang menjadi perintang, pertama jumlah tangkapan yang tak bernilai ekspor, kedua teknologinya yang amat minim, ketiga areal tangkapan yang terbatas.Selama ini kapal tonda hanya berhasil menangkap ikan-ikan yang tak bernilai ekspor. Tuna misalnya, hanya terjaring satu dua saja. Dengan modifikasi menjadi long liner  maka kapal itu mulai menebar ribuan mata pancing. Ingat, pasar ekspor tuna dunia tidak akan menerima tuna-tuna yang mati dalam jaring. Bahkan selembar sisiknya saja tanggal, maka tuna tersebut pastilah akan masuk ketegori reject alias tak bisa masuk pasar ekspor. Pengetahuan seperti itu juga akan ditularkan oleh para fishing master eks Jepang yang sengaja direkrut oleh Koperasi ini dalam menjalankan operasi penangkapan ikannya.Jika selama ini nelayan hanya mampu menangkap uikan berkelas Rp8000/kg, dengan menangkap tuna mereka bisa menjual sampai Rp34 ribu/kg.Untuk kawasan Sumatra Barat, ada ceruk besar antara pantai barat Sumbar dengan pantai Mentawai. Selama ini dalam pengertian otonomi daerah, maka kawasan di luar 4 mil dari bibir pantai Kabupaten Kota, tidak bisa ‘dipegang’ alias menjadi zona bebas. Maka oleh Koperasi Jaya Samudra akan didesakkan kepada Pemprov Sumbar agar membuat proteksi terhadap ceruk itu demi kesejahteraan nelayan lokal. Sebab logikanya, jarak antara pantai Padang dengan pantai Mentawai harus masuk wilayah Sumatra Barat. Kawasan bebas baru akan ada di lepas pantai Mentawai sebelah Barat.Kondisi perairan yang diapit pulau-pulau ini membuat ada arus-arus laut yang mampu menahan tuna tetap bertahan di perairan tersebut. Ini adalah ceruk berharga, karena itu perlu dilindungi oleh Pemprov Sumbar uintuk keperluan nelayan lokal. Artinya jika ada peraturan gubernur atau peraturan daerah yang dapat menyatakan kawasan itu sebagai kawasan tertutup Koperasi juga akan memfasilitasi para nelayan dengan pemilik kapal, agar aturan selama ini diperbarui. Selama ini nelayan tradisional hanya sebatas jadi pekerja pada kapal milik tauke. Dengan proyek ini, koperasi membuatkan hubungan kerjasama bagi hasil antara nelayan merangkap ABK dengan pemilik kapal.Jika semua ini dilakukan, maka cita-cita memperbaiki nasib nelayan kita akan dapat diujudkan. Intinya, program pemberdayaan nelayan yang jadi core program Departemen Kelautan dan Perikanan maupun Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah adalah langsung ke pokok persoalan. Setelah itu baru pada hal-hal yang berkaitan dengan lintas sektoral. Misalnya, urusan pendidikan,  kesehatan, perdagangan dan sebagainya.Selama urusan pemberdayaan nelayan masih diletakkan (hanya) di pundak DKP, maka selama itu pula urusan kita hanya berputar-putar di situ. Tak kunjung selesai. Nelayanpun kian jauh terperosok ke jurang kesengsaraannya. Seribu long liner, seribu long tail yang ditebar, tak berarti jika tak diiringi oleh perhatian dari sektor lain. Toh pada akhirnya tujuan akhirnya adalah long life (kehidupan yang panjang) bagi bara nelayan. Di laut kita harus jaya! (eko yanche edrie)

Oktober 15, 2006 Posted by | kelautan | 3 Komentar

Speedy, Cepat Saja tak CUkup


“Pokoknya semua dokumen harus dikirim ke redaksi”“Tapi dokumennya besar, pasti postingnya lambat”“Yang penting bisa dikirimkan”“Tapi
kan deadlinenya nanti malam?”
“Kalau begitu pakai kurir saja, kirim lewat kargo udara”“Tapi…”“Tidak ada tapinya…kirimkan, kami tunggu di Bandara”***  Itu adalah dialog antara seorang redaktur suratkabar di
Padang dengan seorang wartawannya di
Jakarta. Yang mereka perbincangkan adalah sebuah dokumen untuk melengkapi penulisan berita yang hendak diturunkan pada malam harinya. Tanpa dokumen itu berita tersebut menjadi tidak layak muat, padahal beritanya adalah sangat ekslusif.
Yang jadi soal bagi wartawan di
kota itu adalah akses internet yang lambat merambat bak seekor ulat. Proses up-load yang dilakukannya dengan mengambil sebuah layanan akses internet bisa memakan waktu yang lama. Selama proses itu, jelas hitungan pulsanya berjalan juga. Saat itu matahari sedang terik di titik kulminasi, saat jaringan sedang sibuk-sebuknya. Traffic telekomunikasi baik voice maupun data sedang dalam puncak bebannya.  Bisa-bisa itu harus keluarkan biaya besar dari koceknya untuk biaya internetnya.
Sementara sang redaktur juga mengalami hal yang sama ketika ia harus mengunduh (mendownload) file besar dari dokumen yang dikirimkan oleh korespondennya itu. Kesimpulan yang dapat ditarik dari situ adalah bahwa bisa saja terjadi biaya pengiriman lewat kargo udara jauh lebih irit dibanding dengan pengiriman lewat proses digitalisasi.Dulu
lima belas tahun silam ada harapan terjadinya percepatan pengembangan pasar media cetak dengan apa yang diperkenalkan oleh Departemen Penerangan sebagai Sistem Cetak Jarak Jauh.
Gagasan yang kunjung terujud itu antara lain mempresentasikan sebuah koran yang terbit di
Padang lalu setelah proses digitalisasi, dikirimkan ke satu
kota tujuan untuk diterima oleh perce takan di
sana, lalu dicetak.
Sederhana saja, tetapi kemudian ternyata  bahwa cost yang ditimbulkan cukup mahal. Pihak PT Telkom waktu itu hanya punya satu cara untuk membantu: menyediakan kanal sewa (lease line) yang hanya digunakan untuk keperluan CJJ itu saja. Walhasil, hingga sekarang cetak jarak jauh cara Deppen itu memang tak jadi-jadi. Lalu gagasan berikut (ini yang kemudian diaplikasikan sejumlah media) CJJ dilakukan dengan menggunakan pengiriman file berbasis internet. Layout halaman-halaman koran dikompresi, lalu hasil kompresinya dikirimkan dengan email atau dengan fasilitas FTP (file transfer protocol) bahkan ada yang hanya dengan email belaka ke
kota tujuan untuk diurai kembali guna proses cetak. Harian Pikiran Rakyat di
Bandung sudah mencobanya untuk cetak jarak jauh antara
Bandung dan
Cirebon, dan berhasil. Harian Riau Pos sudah mencoba juga untuk CJJ dari Pekan Baru ke Tanjung Pinang.
Hingga di sini sebenarnya industri media sudah terbantu. Jika keserempakan terbit antara satu
kota dengan
kota lain yang dianggap bisa memenangkan persaingan bisnis media, maka cetak jarak jauh sebenarnya sudah memberikan jawaban.
Masalahnya sekarang adalah ketika di tiap
kota, layanan yang diberikan oleh para Internet Service Provider (ISP) dengan port yang terbatas, maka saat traffic pengguna internet sedang tinggi, seperti digambarkan di atas koneksi berjalan seperti keong. Jika sudah seperti itu, maka dampaknya kembali lagi ke biaya. Koneksi yang sangat lambat mungkin oleh sementara orang bisa dimaafkan kalau cara perhitungannya tidak berdasarkankan waktu, melainkan berdasarkan kilobite data yang tertransmisikan. Tapi, lihat sajalah di warnet-warnet, begitu komputer dinyalakan tanda penghitung waktu juga mulai aktif. Artinya mau lambat atau cepat koneksinya, yang terang waktunya tetap dihitung.
Saat era duopoli (Indosat-Telkom) pertelekomunikasian nasional akan berakhir, Telkom mulai berpikir untuk memberi layanan yang dapat diandalkan oleh pengguna internet. Dengan membuka layanan premium, jadilah apa yang kemudian kita kenal dengan Telkomnet Instan. Ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh akses internet yang cepat dalam rangka memenangkan kompetisi di era globalisasi.Kehadiran Telkomnet Instan beberapa tahun ini dirasakan cukup membantu dibanding kalau orang gunakan ISP lain. Tapi lagi-lagi nasib yang sama terjadi, dunia internet yang merasuki prilaku masyarakat urban membuat requesting ke ISP juga meningkat. Jika kanal yang tersedia misalnya 10 lalu permintaan 12, bukankah akhirnya kembali lagi ke soal pertama tadi. Seperti keong lagi.Kata kuncinya sekarang adalah: perlu layanan akses internet kecepatan tinggi, jika kita tidak mau tertinggal dalam memenangkan kompetisi. Akses internet yang lambat selain menimbulkan biaya tinggi, juga tidak membuat kompetisi antarbisnis dan antarservis jadi membaik. Sebaliknya ketika misalnya pelaku bisnis di
Indonesia harus bersaing dengan kompetiter asing dimana di negaranya akses internet bukan menjadi halangan, pebisnis kita tetap berada di belakang kompetiter.
Telkom sebagai salah satu operator telekomunikasi yang di
Indonesia paling besar memiliki infrastrukturnya juga tidak mau kalah bersaing dengan para kompetiternya. Era Telkomnet segera akan digantikan dengan era Speedy. Sebuah layanan akses supercepat di atas 128 Kbps.
 

Tidak Sekedar Cepat Layanan seperti Speedy hakikatnya adalah layanan lalulintas data, video dan suara berpita lebar (broadband). Analoginya, kalau perjalanan dari
Padang ke
Medan lewat jalan darat selama ini ditempuh dalam waktu 12 jam karena jalannya kecil. Sekarang jalan yang hanya 16 meter diperlebar menjadi 32 atau 48 bahkan 64 meter. Dengan demikian traffic menjadi lancar.
Pada lalulintas telekomunikasi analogi seperti itu sudah sejak lama diimpikan. Internet adalah kampung maya yang kaya. Tetapi belum benyak kekayaan itu diraih orang kita. Masalahnya kita masih dibenturkan pada infrastruktur yang kecil tadi. Komunikasi di jalur berpita lebar itu akan memungkinkan kita sekaligus menelepon, sekaligus nonton TV kabel, sekaligus mendengar musik online Wi-Fi gratis dari Google. Speedy kurang lebih dirancang untuk bisa seperti itu. Dan tentu saja salah satunya adalah untuk mengantisipasi ancaman VoIP (Voice over Internet Protocol) Dengan VoIP operatur bisa gulung tikar ketika lalulintas telepon internasional hanya dilakukan dengan sambungan lokal saja. Sederhananya, seorang pengguna Telkomnet di Pariaman lalu mengakses VoIP (di Indonesia ada VoIP Merdeka rancangan pakar internet Onno W Poerbo). Anda boleh ngomong dengan saudara yang ada Montreal Kanada dengan biaya lokal saja.Inilah konvergensi teknologi telekomunikasi, kian hari kian dukung mendukung. Kalangan operator telekomunikasi mau tidak mau, to be or not to be harus mengantisipasinya agar tak terlindas. VoIP hanyalah sebuah contoh dimana para insinyur mencoba meng akali tarif yang ditetapkan oleh para operator telekomunikasi dunia.Tapi VoIP harus berjalan di atas infrastruktur yang baik yang dipunyai oleh setiap operator. Infrastruktur itu dipunyai Telkom. Speedy disiapkan untuk bisa membuat pelayanan jasa telekomunikasi secara one stop service.Negara-negara maju sangat percaya infrastruktur internet berkecepatan tinggi selain bisa bikin rakyat tambah cerdas, juga membuat arus informasi makin cepat masuk dan keluarnya. Nisbit sudah mengisyaratkan bahwa pemilik informasi tercepat  akan memenangkan persaingan.Pertanyaan yang mengusik saat ini adalah apa reaksi pemerintah di daerah? Atau bagaimana seharusnya pemerintah di daerah melihat apa yang sedang berkembang di masyarakat pertelekomunikasian?Sebagaimana diisyaratkan oleh Pemerintah Presiden Yudhoyono, era birokrasi saat ini adalah era dimana harus tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance –GG). Salah satu yang jadi indikator GG itu adalah terda patnya layanan prima dari birokrasi.Investasi yang diharapkan masuk tidak boleh dihambat oleh pelayanan yang berbelit-belit dan serba manual. One gateway service alias pelayanan satu pintu dijadikan jargon baru di mana-mana. Kalau saja semangat GG itu juga dibarengi dengan apresiasi yang baik dari birokrasi untuk menguasai TI (telematika dan informasi) maka apa yang kini berkembang -katakanlah Speedy-di masyarakat pertelekomunikasian maka layanan prima berbasis internet akan sangat membantu.Adanya infrastruktur yang bisa melayani akses internet secara cepat akan membuat layanan juga semakin ringkas dan cepat. Kalau skim perizinan bisa di gital kenapa harus dibikin manual? Akses internet sudah tidak terbatas, tetapi kenapa belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah terutama di daerah-dae rah?Kita impikan satu hari, urusan Kartu Tanda Penduduk di wilayah
Sumatra  bisa dilayani via internet. Bentuk fisik KTPnya bisa diprint di mana saja. Begitu juga dengan berbagai layanan publik yang disediakan pemerintah daerah akan terhindar dari kemungkinan adanya kolusi dan korupsi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.
Pada dunia perbankan nasional sebenarnya sejak satu dasawarsa lalu sudah mulai memanfaatkan cara-cara ini. Meskipun belum di era Speedy, tetapi apa yang dikenal dengan EDI (Electronic Data Interchange) sudah dimanfaatkan kalangan perbankan. Tiap hari bank-bank berikut kantor cabangnya di seluruh
Indonesia harus bikin laporan ke Bank
Indonesia. Dulu laporan itu dibuat dengan manual hingga terpaksa tiap tiga bulan. Dengan cara elektronis pelaporan itu bisa menjadi lebih praktis dan cepat. Mungkin di era beikutnya dengan memanfaatkan jaringan akses internet berpita lebar, sistem pelaporan itu juga bisa makin praktis dan makin murah biayanya.
Video conference tidak harus mahal lagi. Bukankah VC tak lebih dari pengembangan kemampuan yang ada di Yahoo Massenger saja? Kalau pada akses kecepatan lama, gambar video lawan bicara kita di Yahoo Massenger kadang pata-patah, dengan Speedy hal-hal itu bisa diatasi (mudah-mudahan)
Para wartawan televisi tidak usah repot lagi mengirimkan rekaman gambarnya sambil berkejaran dengan jadwal penerbangan. Mereka cukup simpan gambar di format video, lalu kompres dan kirim via email. Jika selama ini masalahnya adalah pada kecepatan akses, maka Speedy memungkinkan untuk itu.
Soalnya sekarang, akses cepat saja belum cukup untuk memenangkan persaingan. Tetapi bagaimana publik terutama pemerintah di daerah berapresiasi dengan teknologi informasi ini. Hingga mereka segera menangkap peluang di dalamnya. (eko yanche edrie)

Oktober 15, 2006 Posted by | TI | 4 Komentar

Buta Huruf, Berhentilah Jadi Pemadam Kebakaran


SENTANA semua orang mengingat kembali pada turunnya wahyu pertama dengan kata-kata ‘Iqra’ maka keyakinan bahwa melek huruf adalah bagian dari suruhan Illahi akan dijadikan dasar-dasar memerangi kebodohan di seluruh dunia.Sebuah kontradiksi, wahyu diturunkan Allah kepada RasulNya yang (padahal) seorang buta huruf. Dan kita harus yakin bahwa kontradiksi itu adalah kehendak Allah jua, agar tak setitikpun wahyu yang aksaranya disimpangkan oleh penerima. Lalu wahyu itupun disyi’arkan ke seluruh penjuru dunia. Intinya, membaca adalah gerbang menuju cakrawala dunia dan cakrawala ilmu.Tapi fakta akhirnya menunjukkan kelak di kemudian hari setelah 14 abad berlalu tetap saja masih semilyar orang yang tidak bisa membaca. Masih banyak saja orang-orang yang buta huruf, baik latin, arab, kanji dan sebagainya. Dapat dibayangkan bagaimana mungkin jutaan orang tadi dapat memasuki atau melihat cakrawala dunia dan ilmu pengetahuan untuk mempertahankan hidup dan mengisi kehidupannya dengan baik. Bagaimana mungkin mereka bisa mengakses pengetahuan-pengetahuan yang dapat membantu kehidupan mereka?  Sementara hampir seluruh ilmu dan pengetahuan diterakan dengan aksara.

Dari tahun ke tahun perang terhadap buta aksara terus dilancarkan oleh manusia di berbagai belahan dunia. Bagaimana tidak, lantaran dari tahun ke tahun angka buta huruf tidak kunjung habis. Selesai satu sesi pengentasan buta huruf, datang lagi generasi buta huruf berikutnya.

Kini, seperti dikutip Sekjen Biro Asia Pasifik Selatan untuk Pendidikan Orang Dewasa (ASPBAE) Maria Lourdes A Khan, terdapat 1 milyar manusia di muka bumi yang tak bisa baca tulis.

Badan Internasional seperti UNDP pada tahun 2000 saja mencatat  tingkat kemelekan huruf bagi orang dewasa yang mendekati 100 persen hanya ada di negara-negara maju.
Australia, Jepang, Inggris, Jerman, dan AS umumnya sudah mencapai 99,0%.
Di mana posisi
Indonesia? Negeri ini baru mencapai 65,5 persen (angka tahun 2000 versi UNDP) Artinya terdapat lebih sepertiga penduduk dewasa tidak bisa baca tulis. Angka itu memposisikan
Indonesiapada ranking ke 96 dalam kemelekhurufan. Bandingkan dengan
Malaysiayang tingkat buta hurufnya kini tinggal kurang dari seperlima penduduk atau lebih 80 persen sudah bebas dari buta huruf.
Masih menurut dokumen UNDP yang dikutip dikutip Ki Supriyoko dalam Kompas, (2/7/2003)  warga buta huruf masih sangat banyak ditemukan di negara berkembang. Asia Selatan, Arab dan Afrika Sub-Sahara merupakan kawasan negara yang tingkat buta aksaranya berkisar 40% hingga 50%. Yang terendah di Afrika yang kemelekhurufannya di bawah 20%, misalnya
Maliperingkat 175 (19,0%),
Niger176 (14,4%) dan Burkina Faso 177 (12,8%).
Darai angka-angka yang diterakan di atas, Sumatra Barat sebagai salah satu bagian dari
Indonesia, secara rata-rata masih baik. Gubernur Gamawan Fauzi mengekspos di hadapan anggota DPRD belum lama ini bahwa angka buta huruf di Sumatra Barat adakah sekitar 9,9 persen.
Angka ini jauh lebih baik dibanding sejumlah provinsi lain. Secara rata-rata nasional angka buta huruf menurut Mendiknas saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI akhir Februari lalu, adalah 10 persen.l Targetnya angka itu akan diturunkan menjadi 5 persen. Target itu kurang lebih sama dengan target dunia yang digariskan UNDP.

Terasa lamban sekali jalannya upaya pemberantasan buta huruf ini. Sekalipun kini sudah akan dibuat Inpres tentang Pemberantasan Buta Huruf.

Perang terhadap buta huruf di
Indonesiadimulai sejak republik ini lahir. Ketika itu Bung Hatta amat prihatin bahwa sebagai negara baru,
Indonesiamenghadapi kenyataan hanya sepersepuluh penduduknya yang bisa membaca dan menulis.

Departemen Pendidikan Nasional yang ketika itu masih bernama Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menyelenggarakan apa yang dikenal dengan ‘Pemberantasan Buta Huruf’ PBH alias Kursus ABC.

Targetnya cukup muluk, dalam sepuluh tahun sudah tidak ada lagi penduduk yang tak bisa membaca dan menulis. Sayangnya hanya tercapai 40 persen saja. Mestinya itu sudah lumayan, tetapi celakanya muncul lagi tuna aksara baru. Kondisi perekonomian dan pergolakan politik maupun pergolakan militer dari waktu ke waktu membuat upaya membangun dunia pendidikan jadi terhalang.

Tapi perang tidak pernah usai. Seribu orang dibebaskan dari buta huruf, seribu orang buta huruf baru muncul. Begitulah terus menerus hingga masa orde baru. PBH tak laku lagi, diganti dengan Kejar Paket (Kelompok Belajar Paket A dan B) Intinya sama saja, membuat rakyat yang tak bisa baca tulis menjadi bisa baca tulis. Milyaran dana sudah dikucurkan untuk itu.

Sepertinya jika tiap tahun dialokasikan anggaran untuk memberantas buta huruf dan buta hurufnya masih tidak berhenti-berhenti juga, patutlah kita bertanya apa yang salah dalam program ini? Apakah angka buta hurufnya sengaja dipertahankan antara 0 sampai 10 persen agar proyek terus menerus ada?

Berbagai statement dimunculkan. Tapi lebih banyak hanya untuk memberi ketegasan bahwa buta huruf telah membuat pihak melek huruf jadi repot. PM Malsyaia Abdullah Badawi pekan lalu memberi pernyataan bahwa dunia Islam di seluruh muka bumi jadi tertinggal dari non-Islam lantaran banyaknya buta huruf.

Perang terhadap buta huruf masih sangat struktural. Keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan buta huruf tidak terlalu terlihat atau nyaris tak terdengar sama sekali.  

Dan seperti disebut di atas tadi bahwa seolah-olah proyek memberantas buta huruf tiada akan ada perhentiannya. Program (baca: proyek) jalan terus tapi yang buta huruf terus menerus tumbuh secara generatif.

Maka jadilah kita seperti Barisan Pemadam Kebakaran. Kita muncul ketika api sudah berkobar dan memadamkannya. Unit pemadam kebakaran itu dibiayai dengan anggaran yang besar. Padahal  kalau saja akar masalahnya dipegang, paling tidak cap bahwa program pemberantasan buta huruf hanya struktural bisa dihapus.

Sumber-sumber kebutahurufan harus diberangus terlebih dulu. Jika Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun sudah diterapkan secara sungguh-sungguh, rasanya tak perlu repot-repot membuat program pengentasan buta huruf sepanjang tahun. Tak perlu harus ada Inpres. Kalaupun ada Inpres, cukup untuk menekan sisa angka buta huruf yang masih ada.

Wajar 9 Tahun haruslah ‘digasak’ terus menerus hingga tidak ada satupun anak
Indonesiayang tidak bersekolah. Logikanya kalau semua sudah bersekolah sembilan tahun dan masih tidak bisa baca tulis, ini sungguh keterlaluan.

‘Menggasak’ Wajar sembilan tahun adalah dengan mempertinggi tingkat partisipasi peserta didik hingga 100 persen dari anak usia sekolah. Lalu juga ‘menggasak’ Wajar sembilan tahun untuk menghentikan angka drop-out peserta didik.

Kalau semua sudah mengenyam bangku sekolah dan sudah bebas dari buta aksara, maka urusan buta aksara dapat kita geser dari inti masalah republik menjadi masalah remeh temeh belaka. Lalu kita berhenti jadi ‘pemadam kebakaran’ karena sumber apinya sudah kita cegah.(eko yanche edrie)

Oktober 15, 2006 Posted by | pendidkikan | 2 Komentar