WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Menghisab ‘Ahli Hisap’


Oleh: Eko Yanche Edrie

Heran, pemerintah pusat sulit sekali menerapkan aturan pembatasan iklan rokok Sementara di Padang Panjang, Walikota Suir Syam menerbitkan aturan pelarangan iklan rokok tak ada yang heboh. Sebegitu hebohnya rencana pembatasan iklan dan pembatasan peredaran rokok sampai-sampai tiga hari berturut-turut di Harian Kompas 22-24 Februari 2010, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia memasang iklan full color setengah halaman. Tagline dari iklan itu adalah: ‘Giliran Kami Bicara’. Maksudnya masyarakat pertembakauan yang terdiri dari pengusaha pabrik rokok, petani tembakau, pekerja industri rokok meminta Menteri Kesehatan yang sedang menyiapkan rencana pembatasan rokok agar memikirkan kembali niatnya. Disebutkan ada jutaan pekerja pabrik rokok dan petani tembakau serta cenkeh akan menganggur. Lalu ditambahi pula pesan menakutkan bahwa akan ada Rp55 triliun cukai tembakau yang akan hilang dari kas negara setiap tahun.

Bagi kita ini menjadi menarik karena iklan itu dimuat di Harian Kompas yang selama ini dikenal sangat menolak iklan rokok. Selama ini kalaupun ada iklan perusahaan rokok yang lolos ke Kompas itu mesti dengan syarat tidak ada kata rokok, gambar rokok, kotak rokok apalagi oarng merokok. Jadi iklan Marllboro yang pernah ‘sukses’ menembus Kompas terpaksa hanya dimuat gambar kudanya saja Tak ada pesan rokok dan tembakau.

Tapi kini meskipun tidak langsung menjadi iklan rokok, dengan tiga hari berturut-turut memuat iklan berupa pesan dari pabrik rokok itu kita bertanya-tanya juga. Ada apa dengan Kompas. Mudah-mudahan itu hanyalah pilihan untuk memberikan kesempatan kepada satu pihak pada saat dua pendapat sedang berlaga di tengah publik.

Kembali ke soal perang melawan rokok. Upaya-upaya untuk mencegah agar bahaya rokok tidak makin meluas, sesungguhnya patut dimulai dari bawah saja. Misalnya seperti yang dibuat Pemko Padang Panjang, Pemprov DKI, Pemko Surabaya dan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Pabila pemerintah di tingkat bawah sudah sama-sama sepakat melahirkan Perda-perda serupa, secara perlahan urusan membuat aturan pamungkas berupa UU tentu tidak memerlukan kerepotan untuk melawan resistensinya.

Karena itu, antara lain yang juga perlu (dan paling penting) adalah bagaimana para pengambil keputusan menyikapi tembakau. Secara literal sudah jelas, tembakau mengandung nikotin dan nikotin adalah zat yang berbahaya. Dalam RPP yang akan dibuat pemerintah memang akan disebut bahwa produk tembakau mengandung zat aditif. Nah sekarang bagaimana para pemimpin daerah/DPRD sama-sama menyamakan suara: bahwa rokok berbahaya! Dan itu hendaknya tanpa reserve.

Konsekwensi dari persepakatan bahwa rokok adalah berbahaya bagi kesehatan dan ekonomi adalah integritas. Bahwa memalukan kalau sudah mengaku kalau rokok berbahaya tetapi tidak mau memeranginya. Dengan demkian barulah lahir upaya-upaya hukum tadi, membuat Perda, Perwako, Perbup, Pergub untuk memperkecil wilayah rokok.

Sekarang belum terlihat upaya gencar ke arah itu segencar kita melawan narkoba dan korupsi. Kampanye-kampanye antirokok perlu digalakkan. Di Malaysia, Singapura atau Thailand semangat antirokok makin jelas ujudnya.

Sebagai mantan perokok yang kini jadi perokok pasif (kadang merokok kadang tidak) saya dapat merasakan betapa tersiksanya para ‘ahli hisap’ (sebutan saya untuk perokok)  selama melancong ke negeri yang tak menghargai kaum perokok. Di Bandara KLIA rokok hanya ‘diduduik’ di tempat tertentu saja. Di terminal Pudu Raya Kuala Lumpur sebagai ‘ahli hisap’ kita harus bertobat sebenarnya dari palutan ketergantungan pada candu nikotin. Maklum di sana para ‘ahli hisap’ dihilangkan tuahnya oleh polisi pelancongan.

Tak boleh merokok di setiap level (lantai) kecuali di basement tempat bus-bus diparkir. Kalau hanya parkir sih tak apalah. Semua bus dalam keadaan mesin hidup, asap knalpotnya ‘mangkapopoh’. Maka berkatalah polis pelancongan kepada ahli hisap: “Sila encik sekalian habiskan rokok di sini”. Maka tinggallah para ahli hisap bercampur baur dengan gas CO2 yang keluar dari knalpot. Saya tak tahu, apakah geretekan kretek Jie Sam Soe menjadi makin bikin fly para ahli hisap atau malah paru-paru harus menyisakan space buat asap baru selain asap tembakau.

Space iklan media luar ruang yang mengiklankan rokok nyaris tak terlhat di Thailand dan Malaysia. Yang terlihat justru makin meluas tempat pelarangan merokok. Di Hatjay, kota pelancongan selatan Thailand mulai menolak rokok. Di hotel, merokok hanya dibolehkan di kamar. Di loby kalau mau kena ‘uang rokok’ alias denda 2000 bath (equivalen dengan 200 ringgit Malaysia) silahkan menyulut rokok.

Perang melawan rokok makin menghebat di Thailand. Rokok merk Mildseven dibuat oleh Jepang di Thailand, harganya RM7 atau sekitar Bt70. Khusus yang diedarkan di Thailand, diluar kemasan Mildseven bukan saja dicantumkan peringatan tertulis mengenai bahaya rokok dengan teks namun dimuat juga gambar jantung manusia dan bagian tubuh manusia yang dirusak oleh nikotin.

Sekarang tinggal di kita, mau atau tidak melawan rayuan rokok dan berhenti jadi ahli hisap?

Akan halnya sikap kita mendengar ‘ratapan’ masyarakat tembakau yang menyebut bahwa petani tembakau akan kehilangan penghasilan sebenarnya perlu kita hitung ulang kembali. Seberapa besar kerugian yang ditimbulkan baik kesehatan maupun ekonomi akibat rokok dibanding dengan seberapa besar kontribusi rokok untuk kebaikan nasional.

Soal ada yang tereliminasi itu benar. Tapi kan pemerintah tidak frontal menghabisi rokok. Departemen Pertanian mesti menyiapkan upaya alih komoditas kepada para petani tembakau. Sedang pabrik rokok, silahkan ekspor saja rokoknya dan kemudian melakukan diversifikasi usaha secara perlahan. Secara perlahan tiap daerah mulai menghisab (menghitung) seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh ‘ahli hisap’ dan seberapa besar manfaatnya.

Nah, sekarang waktunya melawan rokok. Dimulai dari kesadaran umum. Tak perlu harus berpolitik dengan cara berkampanye tak memilih calon  Gubernur/Wagub/Wako/Wawako/Wabu/Wabup dari para ‘ahli hisap’. (dimuat pada Harian Singgalang edisi 19 Maret 2010)

Iklan

Mei 13, 2010 Posted by | Budaya, kesehatan | , , | 2 Komentar

MENYIAPKAN INDONESIA SEHAT 2010


  • MENYIAPKAN INDONESIA SEHAT 2010
    Menjadikan Kesehatan, Sebagai Lintas Sektoral Satu hari pada penggalan tahun 90an saya berwawancara dengan Dr.H.Rizal Sini, bos Rumah Sakit Bunda Grup sebuah jaringan rumah sakit di Indonesia. Rizal, urang awak. Kami berbincang soal pelayanan kesehatan dan peran sosial rumah sakit dan kaum dokter. Pada sisi pelayanan rumah sakit, kami bicara enak dan mengalir seperti air.
    Ketika topik sudah masuk ke fungsi sosial rumah sakit dan dokter, terus terang saya menyumpah dalam hati atas jawaban-jawaban Rizal, saya kecewa dan mengkal. Kata Rizal kepada saya, rumah sakit bukan lembaga sosial! Rumah sakit perlu hidup. Ia perlu pengembangan teknologi, perbaikan manajemen, dokter-dokternya perlu hidup layak, main golf, pesiar, surfing dan memelihara kesehatannya sendiri. Saya terperangah. Dan semakin sakit hati ketika saya coba beragumen bahwa tidak tidak semua orang mampu membayar rumah sakit seperti dalam mimpi dokter ini, eh dia mengatakan kepada saya dengan enteng: “Kalau mau sehat, ya berhemat dan menabung, berusaha hari ini untuk kesehatan jiwa dan raga masa datang”
    Lalu Rizal makin panjang mengkhotbahi saya. Ia katakan bahwa orang Indonesia lebih suka menghamburkan uangnya untuk membeli penyakit dibanding menabungnya bagi pemeliharaan kesehatannya di kemudian hari. “Kalau mau kesehatan terjamin, sejak awal ambil asuransi kesehatan”.
    Saya makin mengkal. Dalam pikiran saya tetap saja yang menggumpal adalah fungsi sosial rumah sakit dan kaum dokter. Sehingga nyaris saya abaikan ‘penataran’ soal jaminan kesehatan dan fungsi komersial rumah sakit.
    “Lalu kalau ada masyarakat yang butuh pertolongan ke rumah sakit tapi tak punya uang?” tanya saya.
    “Saya katakan lagi, Rumahsakit bukan panti sosial. Soal pertolongan atau berjiwa sosial itu soal lain lagi,” katanya tegas.
    Terus terang saya jengkel sekali dengan jawab-jawaban itu. Hingga saya pu membatalkan menulis hasil wawancara yang menyangkut topik menyakitkan itu. Waktu pun berlalu. Dr. Rizal tetap dengan keyakinannya, bahkan sejumlah rumah sakit yang ditanganinya kini terus berkembang.
    ***
    Setelah berlalu satu dasawarsa barulah saya sadari bahwa apa yang dikatakan Rizal tidak seluruhnya perlu membuat hati sakit. Sesungguhnya waktu itu ia ingin mengatakan bahwa tindakan preventif menjaga kesehatan jauh lebih penting dari apapun. Penyakit bisa datang lima tahun, sepuluh tahun atau lima belas tahun lagi menyerang kita. Pada saat kita memerlukan perawatan, pada saat itu tak ada lagi persoalan yang menghalangi kita merawat diri, misalnya soal finansial.
    Bahkan harus diakui pendapat Rizal itu perlu disosialisasikan lebih luas lagi. Bahwa rumah sakit memang bukan lembaga sosial yang bisa menampung begitu saja korban dampak sosial. Rumah sakit perlu manajemen yang benar, sehingga bisa memenej pasian dengan baik. Rumah sakit perlu lembaga Litbang sendiri, yang membuatnya bisa terus menerus memacu kualitas semua tenaga medis, paramedis maupun non-medisnya.
    Lalu apa kaitan fenomena ini dengan program ‘Menuju Indonesia Sehat 2010?’
    Harus kita akui, bahwa menuju Indonesia yang sehat adalah pekerjaan tak ringan dan tak murah. Ia memerlukan orang-orang yang powerful untuk menggerakkan semua slagorde masyarakat agar meyakini bahwa sehat itu penting.
    Cerita introduksi di atas hanya sedikit dari contoh bahwa pada saat bicara soal kesehatan, harus kesampingkang dulu soal ‘perasaan’. Jika memperturutkan perasaan, siapapun pasti jengkel dengan penjelasan Rizal itu. Tapi, sehat tak boleh kalah dengan perasaan. Paling tidak harus diberikan pengertian bahwa orang yang berperasaan adalah orang yang sehat lahir batin. Orang sakit, kadang makin kehilangan perasaannya.
    Tapi seperti apa sih yang kita inginkan kondisi kesehatan manusia Indonesia pada 2010 itu?
    Ada banyak hal yang menyangkut soal kesehatan rakyat pada lima tahun mendatang itu. Namun hakikatnya, pada titik capaiannya kelak akan tercipta kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalaui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia.
    Itu adalah kalimat-kalimat yang tidak gampang diujudkan. Sebagian besar adalah berintikan penyadaran kepada masyarakat, disamping pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran untuk mendukungnya.
    Penyadaran itu hingga hari ini masih kita rasakan sebagai hal yang setengah-setengah. Ada sejumlah fakta yang menunjukkan masih perlu genjotan serius bagi kampanye menuju sehat itu. Kita bias lihat dari wabah demi wabah yang menerjang Indonesia.
    Ibu-ibu (dibantu kaum Bapak) baru rame-rame ke Posyandu kalau wabah polio sudah berjangkit, kalau demam berdarah sudah menyerang, kalau diare menjadi hatu yang menakutkan.
    Orang-orang makin berubah jadi bodoh ketika di bungkus rokok sudah nyata-nyata dicantumkan rokok berbahaya bagi kesehatan, tapi masih saja dengan rakus menghirup candu nikotinnya. Lalu tiada terasa triliunan rupiah amblas setiap tahun hanya jadi abu. Para pemilik pabrik rokok kian gencar berpromosi. Promosinya jauh melampaui promosi antirokok yang semestinya dilancarkan bagi melawan serangan jantung, kanker dan sebagainya.
    Orang seperti tak peduli dengan angka-angka dari WHO yang mencatat 12 juta orang pertahun meninggal dibunuh rokok (karena jantungan) pada 1990 lalu tujuh tahun berikutnya angka itu naik menjadi 15 juta orang. Sampai berapa juta orang lagi meninggal karena rokok, hingga bias menghentikan orang-orang kita merokok?
    Orang kita sering pelupa. Ketika Tuberculosis (TB) sudah hampir-hampir lenyap di Indonesia apalagi dengan adanya apa yang disebut Gerakan Terpadu Nasional (Gerdunas) dan layanan Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) sejak sekitar enam tahun sila, eh tiba-tiba kini TB bangkit lagi di sana sini.
    WHO menengarai di Indonesia setiap tahun ada sekitar setengah juta orang terjangkit TB. Sepertiganya meninggal.
    Angka-angka itu menunjukkan kepada kita, bahwa kita senantiasa lengah. Kita kurang care dengan kasus yang sekecil apapun. Baru heboh, setelah epidemi itu menjalar ke mana-mana.
    Fisik saja yang sehat bukanlah tujuan dari program kesehatan nasional. Kesehatan jiwa juga merupakan masalah yang pada dasarnya amat menaikkan dan menurunkan derajat kesehatan bangsa.
    Kesehatan jiwa belum menjadi kepedulian bersama. “Selama ini program kesehatan jiwa masih terabaikan, sedang program kesehatan hanya terfokus pada kesehatan fisik, kata Menkes Siti Fadilah Supari pada Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) 2005 belum lama ini.
    Lagi-lagi angka-angka dari WHO, bikin kita harus menyadari pentingnya kesehatan jiwa. Diestimasikan oleh WHO, satu dari lima orang di dunia atau sekitar 20 persen penduduk memiliki gangguan kesehatan jiwa mulai tingkat ringan (depresi) sampai tingkat berat (stres)
    Lalu kondisi seperti aoa yang hendak kita capai pada 2010?
    Sederhananya kita mengacu saja pada UU Kesehatan yang memaktubkan pengertian kesehatan. Bahwa yang disebut sehat itu adalah keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan seseorang hidup produktif. Ini membawa kita pada pengertian bahwa kesehatan itu tidak sekedar fisik belaka. Tapi juga pola hidup, cara interaksi social kita, prilaku, pola makan dan seterusnya yang mestinya ditujukan bagi peningkatan derajat kesehatan, bukan sebaliknya.
    Sebaliknya yang menjadi tantangan untuk dibereskan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka menuju Indonesia Sehat itu adalah hal-hal yang berlawan dengan pengertian kesehatan sebagaimana dimaksud oleh UU Kesehatan itu tadi.
    Prilaku sosial dan gaya hidup yang senantiasa mengarahkan kita pada hasrat merokok, menenggak Napza, pola makan yang berlebihan, kekurangsukaan terhadap olahraga, kelemahan sosialisasi dan kampanye kesehatan, keminiman anggaran adalah hal-hal yang merintangi jalan ke arah Indonesia Sehat 2010.
    Pada saat sejumlah wabah seperti polio, flu burung, diare, demam berdarah dan sebagainya sedang kita hadapi, saatnya pula kita menyatupadukan tekad untuk menjadi sehat bersama. Membangun Indonesia Sehat tak mungkin hanya dilakukan Pemerintah cq Departemen Kesehatan, tetapi segenap elemen. Karena itu, dapat kita berikan konklusi bahwa kesehatan tak bisa dipandang sebagai hal yang sektoral, melainkan sangat lintas sektoral. Sebagai sebuah departemen teknis, Depkes dan orang-orangnya bertanggungjawab menyusun program dan menyiapkan action plan nya, sementara departemen lain bersama masyarakat harus menjadi supporting unit guna mengejawantahkan program Menuju Indonesia Sehat 2010.
    Kita harus berhenti memagut egosektoral sebagaimana selama ini terjadi. Tiap kali ada wabah, yang babak belur adalah orang Depkes. Tiap kali ada KLB (Kejadian Luar Biasa) demam berdarah Depkes dituding lamban. Di masa depan, kita mesti sudah mengubur dalam-dalam semangat mencari kambing hitam. Bahwa ada wabah, maka kesatupaduan penanganan dari lintas-sektoral jugalah yang akan menyelesaikannya.
    Masa 2010, bukan waktu yang masih lama. Bahkan itu teramat singkat untuk mewujudkan obsesi Indonesia Sehat. Tapi, apapun, semua tak boleh pesimis, segalanya harus segera kita mulai. Sekarang! Atau tak pernah sama sekali! (eko yanche edrie)

Mei 5, 2006 Posted by | kesehatan | 6 Komentar