WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

CATATAN GADO-GADO MELAWAT KE AMBON MANISE (4-habis)


Mau Sekolah Perlu Kapal, Mau Kapal Perlu Dermaga 

Mari sekolah! Ujar sebuah tag line iklan di TV. Tapi ketika tag line iklan itu bergema di Negeri (nagari di Sumbar) yang terletak di pulau-pulau sekitar laut Banda Maluku, terasa kelat bagi penduduknya.Untuk bisa sekolah, perlu gedung sekolah yang memadai dengan jarak tempuh dari kediaman penduduk juga masuk akal.Sambil menawarkan papeda (makanan khs Maluku) kepada anggota DPRD Sumbar, Irdinansyah Tarmizi, saya dengarkan komentar gubernur Ralahalu tentang dunia pendidikan di provinsinya.“Minimnya infrastruktur di Maluku dampaknya sampai ke kurangnya fasilitas publik. Transportasi yang tak cukup membuat pembangunan pendidikan jadi terendat pula. Jadi ini kiait berkait,” katanya dalam santap malam di kediaman gubernur.Dari percakapan itu juga saya catat bahwa sesungguhnya hampir seluruh kawasan di Kabupaten/
Kota yang ada di Maluku mengalami ketertinggalan. Ini terutama makin parah tatkala konflik yang berujung kerusuhan massal tahun 1999.Ribuan bangunan sarana dan prasarana publik hancur, terbakar dan rata dengan tanah.Inbfrastruktur yang tersedia saat ini adalah sekitar 980an kilo meter jalan negara. Tapi sepersepuluhnya masih merupakan jalan tanah liat. Seperempatnya rusak berat. Sedang jalan provinsi ada sekitar 900an kilo meter dengan kondisi seperti jalan negara tadi.Transportasi antar pulau memerlukan kapal dan dermaga. Tapi dari 1400an pulau hanya ada 60 pelabuhan singgah, itupun hanya separuhnya saja yang memiliki dermaga yang bisa menambatkan kapal.Dengan kondisi seperti itulah peta pendidikan dibuat di Maluku. Mobilisasi guru yang mengharuskan lintaspulau kadang terasa mengganjal. Jika di satu pulau hanya ada SD, lalu untuk melanjutkan ke SLTP yang ada di pulau lain, mulai timbul masalah. Apalagi kalau sudah mulai menapak ke SMA atau SMK. Tak semua pulau memiliki SLTP dan atau SMA.Maka sebagaimana dikatakan para pendidik di
Ambon, hanya ada dua cara saja mengatasi kerumitan daerah kepulauan itu. Pertama bangun sekolah lengkap SD-SMP-SMA di setiap pulau. Atau pilihan kedua, sediakan transportasi yang memadai dan lengkap untuk memobilisasi komunitas pendidikan dari tempat tinggalnya ke lingkungan sekolah.Trayek pelayaran perintis yang hanya ada delapan. Empat diantaranya berpangkal di
Ambon, sedang sisanya dibagi antara Maluku Tenggara (di Tual) dengan Maluku Tenggara Barat (di Saumlaki)Kembali ke soal pendidikan tadi. Pertikaian sosial yang terjadi telah menghancurkan infrastruktur pendidikan pada seluruh tataran mulai dari taman kanak-kanak sampai pada Perguruan Tinggi, sehingga sangat mengganggu pengembangan sumberdaya manusia yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah. Masalah ini memerlukan perhatian yang sangat serius, karena terkait dengan upaya membangun Selain pelbagai sarana prasarana pendidikan mengalami penghancuran, juga terjadi eksodusnya guru-guru sekolah mengakibatkan tingginya angka anak putus sekolah dan merosotnya mutu pendidikan. Situs Pemprov Malku yang saya kutip di sini menyiarkan secara nasional murid-murid sekolah di Maluku mengalami penurunan kualitas pendidikan yang diindikasikan dari ranking dalam ilmu-ilmu sosial yang menempati urutan ke 29; dan untuk matematika, menempati peringkat ke 30 dari 30 Provinsi yang ada di Indonesia. Secara umum, walaupun angka melek huruf penduduk Maluku cukup baik, namun mengalami penurunan yaitu dari 97,8% dalam tahun 1999 menjadi 96,66% di tahun 2001. Demikian halnya dengan angka partisispasi sekolah, dimana untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 93,1% di tahun 1999 turun menjadi 92,32% di tahun 2001, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 86,8% di tahun 1999 turun menjadi 80,36% di tahun 2001, naik menjadi 81,55% tahun 2002, dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 72,5% di tahun 1999 turun menjadi 64,28% di tahun 2001, naik menjadi 65,77% di tahun 2002. Angka partisipasi murni di sisi lain dalam tahun 2001 rata-rata untuk SD sebesar 86,04% naik menjadi 87,53% di tahun 002. Untuk SLTP rata-rata sebesar 60,35% di tahun 2001 naik menjadi 61,12% di tahun 2002. Untuk SLTA rata-rata sebesar 53,60% di tahun 2001 naik menjadi 53,97% di tahun 2002. Untuk pendidikan tinggi maka diketahui bahwa baru sekitar 14% dari penduduk usia 19-24 tahun yang belajar di perguruan tinggi, hal ini sangat rendah bila dibandingkan dengan di Filipina dimana angka ini adalah 25%, walaupun secara nasional besarannya adalah sekitar 14%. Tinggi rendahnya angka partisipasi pada suatu wilayah sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana prasarana pendidikan termasuk guru di wilayah tersebut. Dalam tahun ajaran 1999/2000, jumlah SD yang ada di Maluku mencapai 1.561 unit, menurun menjadi 1.555 unit di tahun 2001/2002. Jumlah SLTP di tahun ajaran 1999/2000 sebanyak 309 unit menurun menjadi 300 unit pada tahun ajaran 2001/2002. Jumlah SLTA di tahun ajaran 1999/2000 sebanyak 121 unit menurun menjadi 116 unit di tahun ajaran 2001/2002. Berdasarkan data perkembangan pendidikan di Provinsi Maluku Tahun 2004, diketahui bahwa jumlah SD sebanyak 1.595 buah dengan jumlah siswa sebanyak 230.458 orang, sedangkan jumlah SLTP sebanyak 302 buah dengan jumlah siswa sebanyak 61.615 orang, selanjutnya jumlah SMU/SMK berjumlah 144 buah dengan jumlah siswa sebanyak 42.668 orang. Akibat pertikaian sosial yang terjadi di Maluku, diketahui bahwa jumlah SD yang rusak ringan sebanyak 263 buah, rusak sedang 202 buah dan rusak berat 564 buah, sedangkan SLTP yang rusak ringan sebanyak 77 buah, rusak sedang 64 buah dan rusak berat 90 buah, SMU yang rusak ringan sebanyak 15 buah, rusak ringan 22 orang dan rusak berat 29 buah, sedangkan SMK yang rusak ringan sebanyak 5 buah, rusak sedang 5 buah dan rusak berat sebanyak 10 buahBerbagai upaya untuk mempercepat pemulihan sarana dan prasarana pendidikan sudah dilakukan. Bahkan pemerintah pusatpun sudah menerbitkan Inpres khusus (Inpres 6 tahun 2003) yang isinya berbunyi ‘Percepatan Pembangunan Maluku Pascakonflik’.Hasilnya?“Belum, bahkan pengembalian ribuan pengungsi ke tempat penampungan permanen hingga kini belum juga bisa kita tuntaskan,” kata gubernur.Banyak orang di pengungsian membuat penanganan masalah pendidikannya juga rumit. Tadinya mereka sekolah di kampung asalnya. Tapi pascakonflik berada di pengungsian, di sekitar itu hanya ada satu sekolah yang sudah padat muridnya. Dapat dibayangkan bertapa berjubelnya gedung sekolah oleh para siswa pengungsi.Beberapa kali para pengungsi juga mendesak pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan pemukiman baru atau kepada mereka diberikan dana membangun sendiri rumahnya.Pemerintah Maluku menetapkan bantuan kepada pengungsi untuk membangun rumahnya kembali dengan beberapa kriteria. Antara lain adanya identitas yang jelas,  kartu keluarga, denah rumah, serta peta blok (lokasi rumah terbakar).Tapi karena keminiman anggaran penempatan kembali para pengungsi (resettlement) harus belum bisa dilaksanakan menyeluruh. Sementara jumlah pengungsi dari tahun 1999 hingga tahun 2004 sebanyak 65.910 kepala keluarga dan yang sudah tertangani 62.860 KKSaya catatkan kembali akibat konflik pada tahun 1999 itu. Hampir 30 ribu rumah hancur, 251 rumah ibadah (gereja dan mesjid) 141 gedung sekolah berbagai tingkatan hancur lebur, 20 rumah sakit rata dengan tanah, 106 kantor pemerintah dibakar serta 636 unit pertokoan hanya tinggal puing. Belum lagi korban nyawa yang hingga kini belum kunjung ada angka resminya. Ada yang menyebut 2.500 orang ada yang 1.000 orang. Entah, yang jelas banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya dan tak menemukan jenazahnya.Maka, kalau Komisi IV hendak menyilau dunia pendidikan di Maluku paling tidak akan berguna untuk mempelajari bagaimana Maluku keluar dari kemelut pascakonflik tadi.(eko yanche edrie)

November 10, 2006 Posted by | melawat ke maluku | 2 Komentar

CATATAN GADO-GADO MELAWAT KE AMBON MANISE (3)


Mau Sekolah Perlu Kapal, Mau Kapal Perlu Dermaga 

Mari sekolah! Ujar sebuah tag line iklan di TV. Tapi ketika tag line iklan itu bergema di Negeri (nagari di Sumbar) yang terletak di pulau-pulau sekitar laut Banda Maluku, terasa kelat bagi penduduknya.Untuk bisa sekolah, perlu gedung sekolah yang memadai dengan jarak tempuh dari kediaman penduduk juga masuk akal.Sambil menawarkan papeda (makanan khs Maluku) kepada anggota DPRD Sumbar, Irdinansyah Tarmizi, saya dengarkan komentar gubernur Ralahalu tentang dunia pendidikan di provinsinya.“Minimnya infrastruktur di Maluku dampaknya sampai ke kurangnya fasilitas publik. Transportasi yang tak cukup membuat pembangunan pendidikan jadi terendat pula. Jadi ini kiait berkait,” katanya dalam santap malam di kediaman gubernur.Dari percakapan itu juga saya catat bahwa sesungguhnya hampir seluruh kawasan di Kabupaten/
Kota yang ada di Maluku mengalami ketertinggalan. Ini terutama makin parah tatkala konflik yang berujung kerusuhan massal tahun 1999.Ribuan bangunan sarana dan prasarana publik hancur, terbakar dan rata dengan tanah.Inbfrastruktur yang tersedia saat ini adalah sekitar 980an kilo meter jalan negara. Tapi sepersepuluhnya masih merupakan jalan tanah liat. Seperempatnya rusak berat. Sedang jalan provinsi ada sekitar 900an kilo meter dengan kondisi seperti jalan negara tadi.Transportasi antar pulau memerlukan kapal dan dermaga. Tapi dari 1400an pulau hanya ada 60 pelabuhan singgah, itupun hanya separuhnya saja yang memiliki dermaga yang bisa menambatkan kapal.Dengan kondisi seperti itulah peta pendidikan dibuat di Maluku. Mobilisasi guru yang mengharuskan lintaspulau kadang terasa mengganjal. Jika di satu pulau hanya ada SD, lalu untuk melanjutkan ke SLTP yang ada di pulau lain, mulai timbul masalah. Apalagi kalau sudah mulai menapak ke SMA atau SMK. Tak semua pulau memiliki SLTP dan atau SMA.Maka sebagaimana dikatakan para pendidik di
Ambon, hanya ada dua cara saja mengatasi kerumitan daerah kepulauan itu. Pertama bangun sekolah lengkap SD-SMP-SMA di setiap pulau. Atau pilihan kedua, sediakan transportasi yang memadai dan lengkap untuk memobilisasi komunitas pendidikan dari tempat tinggalnya ke lingkungan sekolah.Trayek pelayaran perintis yang hanya ada delapan. Empat diantaranya berpangkal di
Ambon, sedang sisanya dibagi antara Maluku Tenggara (di Tual) dengan Maluku Tenggara Barat (di Saumlaki)Kembali ke soal pendidikan tadi. Pertikaian sosial yang terjadi telah menghancurkan infrastruktur pendidikan pada seluruh tataran mulai dari taman kanak-kanak sampai pada Perguruan Tinggi, sehingga sangat mengganggu pengembangan sumberdaya manusia yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah. Masalah ini memerlukan perhatian yang sangat serius, karena terkait dengan upaya membangun Selain pelbagai sarana prasarana pendidikan mengalami penghancuran, juga terjadi eksodusnya guru-guru sekolah mengakibatkan tingginya angka anak putus sekolah dan merosotnya mutu pendidikan. Situs Pemprov Malku yang saya kutip di sini menyiarkan secara nasional murid-murid sekolah di Maluku mengalami penurunan kualitas pendidikan yang diindikasikan dari ranking dalam ilmu-ilmu sosial yang menempati urutan ke 29; dan untuk matematika, menempati peringkat ke 30 dari 30 Provinsi yang ada di Indonesia. Secara umum, walaupun angka melek huruf penduduk Maluku cukup baik, namun mengalami penurunan yaitu dari 97,8% dalam tahun 1999 menjadi 96,66% di tahun 2001. Demikian halnya dengan angka partisispasi sekolah, dimana untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 93,1% di tahun 1999 turun menjadi 92,32% di tahun 2001, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 86,8% di tahun 1999 turun menjadi 80,36% di tahun 2001, naik menjadi 81,55% tahun 2002, dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 72,5% di tahun 1999 turun menjadi 64,28% di tahun 2001, naik menjadi 65,77% di tahun 2002. Angka partisipasi murni di sisi lain dalam tahun 2001 rata-rata untuk SD sebesar 86,04% naik menjadi 87,53% di tahun 002. Untuk SLTP rata-rata sebesar 60,35% di tahun 2001 naik menjadi 61,12% di tahun 2002. Untuk SLTA rata-rata sebesar 53,60% di tahun 2001 naik menjadi 53,97% di tahun 2002. Untuk pendidikan tinggi maka diketahui bahwa baru sekitar 14% dari penduduk usia 19-24 tahun yang belajar di perguruan tinggi, hal ini sangat rendah bila dibandingkan dengan di Filipina dimana angka ini adalah 25%, walaupun secara nasional besarannya adalah sekitar 14%. Tinggi rendahnya angka partisipasi pada suatu wilayah sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana prasarana pendidikan termasuk guru di wilayah tersebut. Dalam tahun ajaran 1999/2000, jumlah SD yang ada di Maluku mencapai 1.561 unit, menurun menjadi 1.555 unit di tahun 2001/2002. Jumlah SLTP di tahun ajaran 1999/2000 sebanyak 309 unit menurun menjadi 300 unit pada tahun ajaran 2001/2002. Jumlah SLTA di tahun ajaran 1999/2000 sebanyak 121 unit menurun menjadi 116 unit di tahun ajaran 2001/2002. Berdasarkan data perkembangan pendidikan di Provinsi Maluku Tahun 2004, diketahui bahwa jumlah SD sebanyak 1.595 buah dengan jumlah siswa sebanyak 230.458 orang, sedangkan jumlah SLTP sebanyak 302 buah dengan jumlah siswa sebanyak 61.615 orang, selanjutnya jumlah SMU/SMK berjumlah 144 buah dengan jumlah siswa sebanyak 42.668 orang. Akibat pertikaian sosial yang terjadi di Maluku, diketahui bahwa jumlah SD yang rusak ringan sebanyak 263 buah, rusak sedang 202 buah dan rusak berat 564 buah, sedangkan SLTP yang rusak ringan sebanyak 77 buah, rusak sedang 64 buah dan rusak berat 90 buah, SMU yang rusak ringan sebanyak 15 buah, rusak ringan 22 orang dan rusak berat 29 buah, sedangkan SMK yang rusak ringan sebanyak 5 buah, rusak sedang 5 buah dan rusak berat sebanyak 10 buahBerbagai upaya untuk mempercepat pemulihan sarana dan prasarana pendidikan sudah dilakukan. Bahkan pemerintah pusatpun sudah menerbitkan Inpres khusus (Inpres 6 tahun 2003) yang isinya berbunyi ‘Percepatan Pembangunan Maluku Pascakonflik’.Hasilnya?“Belum, bahkan pengembalian ribuan pengungsi ke tempat penampungan permanen hingga kini belum juga bisa kita tuntaskan,” kata gubernur.Banyak orang di pengungsian membuat penanganan masalah pendidikannya juga rumit. Tadinya mereka sekolah di kampung asalnya. Tapi pascakonflik berada di pengungsian, di sekitar itu hanya ada satu sekolah yang sudah padat muridnya. Dapat dibayangkan bertapa berjubelnya gedung sekolah oleh para siswa pengungsi.Beberapa kali para pengungsi juga mendesak pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan pemukiman baru atau kepada mereka diberikan dana membangun sendiri rumahnya.Pemerintah Maluku menetapkan bantuan kepada pengungsi untuk membangun rumahnya kembali dengan beberapa kriteria. Antara lain adanya identitas yang jelas,  kartu keluarga, denah rumah, serta peta blok (lokasi rumah terbakar).Tapi karena keminiman anggaran penempatan kembali para pengungsi (resettlement) harus belum bisa dilaksanakan menyeluruh. Sementara jumlah pengungsi dari tahun 1999 hingga tahun 2004 sebanyak 65.910 kepala keluarga dan yang sudah tertangani 62.860 KKSaya catatkan kembali akibat konflik pada tahun 1999 itu. Hampir 30 ribu rumah hancur, 251 rumah ibadah (gereja dan mesjid) 141 gedung sekolah berbagai tingkatan hancur lebur, 20 rumah sakit rata dengan tanah, 106 kantor pemerintah dibakar serta 636 unit pertokoan hanya tinggal puing. Belum lagi korban nyawa yang hingga kini belum kunjung ada angka resminya. Ada yang menyebut 2.500 orang ada yang 1.000 orang. Entah, yang jelas banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya dan tak menemukan jenazahnya.Maka, kalau Komisi IV hendak menyilau dunia pendidikan di Maluku paling tidak akan berguna untuk mempelajari bagaimana Maluku keluar dari kemelut pascakonflik tadi.(eko yanche edrie)

November 10, 2006 Posted by | melawat ke maluku | 3 Komentar

CATATAN GADO-GADO MELAWAT KE AMBON MANISE (2)


Ssstt…Ada Dokter Membedah dari Jarak Ratusan Km 

Oh ya kemarin saya catatkan tentang pemerataan distribusi kue pembangunan di Sumatra Barat yang dapat jadi salah satu modal dasar perekat kebersamaan. Semangat disintegrasi sebagaimana muncul di Maluku (RMS) serta konflik antaretnis dan agama banyak dipicu oleh karena tak terdistribusikannya kue pembangunan secara merata. Tapi bagi Maluku, inilah persoalannya. Dengan potensi 1.412 pulau (60 persen tidak berpenghuni) praktis provinsi ini jadi provinsi bahari. 92,4 persen dari luas wilayahnya yang 700 ribu kilometer persegi adalah laut. Di sebaran pulau-pulau itulah terletak 8 Kabupaten dan 1 Kota (Ambon) dengan 876 desa.Akses provinsi ke pulau-pulau itu sangat sulit mengingat tidak semuanya tersedia transportasi reguler. Pemerintah provinsi belum memiliki kapal dinas khusus. Jadi kalau gubernur hendak berkunjung ke pulau-pulau sekitar laut Arafura di selatan harus dengan biaya tinggi. Paling tidak terdapat 18 pulau yang dinyatakan berada dalam kawasan yang disebut pulau terluar Indonesia (vide Perpres No 78/2005). 10 Pulau terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan 8 pulau di Kabupaten Aru, seluruhnya berbatasan langsung dengan tiga negara, Australia, Papua New Guinea dan Timor Leste.Untuk perjalanan cepat dari ibukota provinsi bisa ditempuh dengan penerbangan reguler Ambon-Tual. Ketika Maluku Utara balum disapih, jarak Ambon-Tual kira-kira sama dengan Ambon-Tidore. “Sekalipun sudah dipisah dengan Maluku Utara, tidak berarti beban akses pengawasan, pembinaan dan pembangunan ke wilayah Selatan menjadi berkurang. Tuntutan pelayanan yang makin meninggi membuat kita keteter juga,” cerita Wakadinas Kesehatan Dr.Tahalele. Khusus untuk pelayanan kesehatan, amat sulit dilakukan rujukan provinsi. Jika ada kasus-kasus medik yang gawat yang mesti di rujuk dari RSU yang ada di tiga Kabupaten di Maluku Selatan, kadang rujukannya lebih cepat ke Mataram di NTB karena dekat. Jika dirujuk ke RSUP di Ambon, yang jadi kendala adalah transportasi cepat. Dengan menggunakan kapal diperlukan waktu sehari semalam. Sementara pesawat tidak selalu tersedia.Sekdaprov S. Assegaff menceritakan kepada saya bahwa kesulitan di sektor pelayanan kesehatan untuk kawasan pulau-pulau terjauh itu menjadi prioritas untuk terus dimasukkan dalam program pembangunan kesehatan.Banyak hal yang mestinya ideal tetapi tidak bisa dilakukan sebagaimana idealnya. Seorang dokter menceritakan kepada saya bahwa kadang pelayanan kesehatan harus menabrak rambu-rambu. Misalnya menabrak kode etik kedokteran. Seorang pasien di sebuah rumah sakit di pulau terpencil yang harus dioperasi oleh ahli bedah tetapi yang tersedia hanya dokter umum dan beberapa mantri. Dokternya sedang ada di Ambon. Pasien harus dioperasi segara. Maka jadilah operasi itu dikendalikan lewat radio. Dokter bedah dan dokter spesialisnya memandu dokter umum melakukan operasi dengan radio dari Ambon. Hebat ndak?Kira-kira dialognya seperti ini:“Sudah dibedah?”“Sudah dokter”“Angkat ususnya”“Sudah diangkat”“Periksa usus buntunya”“Sudah”“Lalu potong”“Oke, dok”“Jahit dan sambung lagi”……..Itu hanyalah kemungkinan dialog yang terjadi antara dokter di Ambon dengan seorang dokter umum di Maluku Tenggara Barat saat harus mengoperasi pasien.Menurut dokter tadi hal ini umumnya berhasil. Tapi tentu saja ini dilakukan untuk tindakan-tindakan yang superdarurat.Cerita yang lain adalah meninggalnya seorang dokter di sebuah kepulauan di Maluku Tenggara. Sang dokter tidak tertolong karena harus segera dirujuk ke RSUP di Ambon tetapi karena ketiadaan transportasi, tak ada yang bisa dilakukan selain pasrah.Saya tiba-tiba membayangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk tindakan medis yang memerlukan rujukan ke RSUP M.Djamil sebelum terlambat saya kira harus sudah tersedia ambulans udara. Baik helikopter maupun pesawat-pesawat kecil atau kapal supercepat yang bisa tiba di Padang dalam waktu singkat.Oke, kembali ke soal Maluku. Seperti diceritakan Asisten III Dr. Ristianto, bahwa hingga kini masih ada sekitar seperempat penduduk Maluku yang belum terakses pelayanan kesehatan.Standar pelayanan dan standar anggaran untuk kawasan-kawasan kepulauan seperti itu dalam aturan negara saat ini masih sama. Padahal harusnya untuk kawasan-kawasann kepulauan seperti ini atau kawasan berhutan lebat seperti di Papua harusnya standar penghitungan anggarannya harus berbeda.“Kita akan minta kepada pemerintah pusat untuk memberikan hitungan-hitungan berbeda bagi alokasi anggaran di wilayah kepulauan ini,” kata Dr. Ristianto pula.Kata berjawab, gayung bersambut. Belum lama berselang rupanya ada semangat yang sama di beberapa provinsi kepulauan lain. Mereka lalu berhimpun bersama membentuk kaukus baru dengan nama Forum Kerjasama Antarpemerintah Provinsi Kepulauan. Di dalamnya tergabung Maluku, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTT, NTB, Sulawesi Utara dan Maluku Utara.“Kami (enam gubernur) sudah memaparkan kepada Presiden tentang apa yang kami sebut ‘Model Pembangunan pada Provinsi Kepulauan’. Intinya bukan kami mau bereksklusifitas dalam pembangunan, tetapi kami hanya meminta agar tidak disamaratakan saja perlakuan pembangunan terutama perlakuan anggarannya dalam mengelola kawasan kepulauan dengan kawasan yang tak punya kepulauan,” kata gubernur Ralahalu di sela-sela jamuan makan malam di kediamannya.Untuk sementara ini mengatasi soal panjangnya jarak menuju rujukan provinsi dalam layanan kesehatan, Maluku dibagi atas beberapa gugus (cluster) pulau-pulau. Beberapa pulau disatukan dalam satu gugus. Dan di salah satu pulau utama ditempatkan pusat rujukan kabupaten. Di situ misalnya ada Puskesmas plus yang dilengkapi dengan fasiltas-fasilitas operasi kecil. “Ini adalah untuk melakukan pertolongan darurat saja menjelang bisa langsung sampai ke pusat rujukan di Ambon,” kata dokter Tahalele menanggapi pertanyaan sejawatnya Maghzaiben dari Dinas Kesehatan Sumbar didampingi staf Sekretariat Komisi IV, Ahda Yanuar.Kini terdapat enam gugus layanan kesehatan yang tersebar di pulau-lau di selatan. Konsentrasinya kini adalah meng-upgrade beberapa Pusksemas induk menjadi Puskesmas Plus yang typenya mendekati RSU type D.Kekurangan tenaga medis dan keminiman  anggaran adalah masalah utama bagi mendorong terjadinya peningkatan derajat kesehatan di Maluku. Kini Maluku ‘memutar’ sekitar Rp65 milyar anggaran dari APBD dan APBN. Kekurangan tenaga dokter karena tidak banyak dokter dari Jawa yang mau mengabdi di daerah itu. Untunglah beberapa waktu lalu Universitas Pattimura sudah membuka Fakultas Kedokteran yang menampung calon-calon dokter asal Maluku yang bisa ditempatkan di daerah asalnya kembali.Jika pembangunan kesehatan terkendala oleh jarak dan geografis kepulauan, maka kurang lebih dunia pendidikan dan sosial juga dikendalai oleh hal itu juga. Konsentrasi sekolah-sekolah akhirnya menumpuk di Ambon, persebarannya tidak merata ke pulau-pulau terpencil. Besok, saya ceritakan tentang ribuan ruang sekolah dibakar ketika kerusuhan. (eko yanche edrie)

November 10, 2006 Posted by | melawat ke maluku | Tinggalkan komentar

CATATAN GADO-GADO MELAWAT KE AMBON MANISE (1)


 Konflik, Sejarah Kelam yang tak Terlupakan

Agak aneh juga saya dengar ketika Komisi IV DPRD Sumbar memutuskan hendak melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku dalam rangka studi banding terutama untuk sektor-sektor yang menjadi gawenya komisi ini (Kesra). Apa yang akan dipelajari untuk kepentingan Sumbar dari dunia pendidikan, kesehatan, sosial dan bidang Kesra lainnya? Saya pikir Sumbar berada jauh di atas Maluku.Menurut akal sehat saya, jika Komisi IV hendak studi banding juga untuk sektor-sektor yang jadi counterpart mereka mungkin akan lebih pas ke Jakarta, Yogya atau Bandung saja.Tapi sudahlah, saya bunuh saja pikiran itu, lalu saya pun mencoba bergabung dengan mereka dan ikut terbang ke Ambon, kota yang waktunya berselisih 2 jam dengan Padang itu. Saya pikir, Mahyeldi, Rizal Moenir, Guspardi, Muslim Yatim, Irdinansyah Tarmizi, Salmiati, Abdul Kadir, Hayatul Fikri, Mockhlasin, Syafril Hadi, Saidal Masfiudin dan Erwina Sikumbang cukuplah jadi garansi bahwa keputusan berstudi banding ke Maluku 19-22 September tidak keliru.Membangun bidang Kesra di atas negeri yang dikoyak konflik tentulah amat berat. Maka, kalau energi dan perlakuannya harus sama dengan daerah yang tak dilanda konflik horizontal, hasilnya pastilah tidak sama.  “Karena itu energi dan perlakuannya untuk Maluku juga harus berbeda dengan provinsi lain yang tidak dilanda konflik,” ujar Karel Albert Ralahalu, Gubernur Maluku ketika menyambut rombongan Komisi IV di Ambon.Maluku adalah ‘Indonesia Mini’ dengan keragamanan etnis yang mendiaminya, 5 persen dari 1,5 juta penduduknya adalah ‘urang awak’. Tak hanya itu, di provinsi yang memiliki sekitar 1400 pulau ini tidaklah merupakan kawasan yang homogen bagi kehidupan beragama. Islam sekitar 60 persen, sisannya Protestan 28 persen, Katolik 6,8 persen, Hindu dan Budha masing-masing setengah persen.Jadi dengan mengambil kata kunci : Urang Awak, Seribu Pulau, Heterogenitas Etnis dan Agama dan Konflik, maka kunjungan Komisi IV ke Maluku baru menjadi bermakna. Saya awali catatan gado-gado ini dari Konflik Ambon.Tahun 1999, negeri yang terkenal amat damai itu tiba-tiba terkoyak-koyak oleh konflik. Dari sebuah perkelahian kecil merebak menjadi perang antarsuku dan kemudian antaragama. Orang berbunuhan, rumah ibadah dihancurkan., sekolah diruntuntuhkan, rumah penduduk di bakar, panah dan peluru berdesing diantara bau amis darah. Indonesia menangis. Akibat yang ditimbulkan dari konflik 1999 itu adalah; hampir 30 ribu rumah hancur, 251 rumah ibadah (gereja dan mesjid) 141 gedung sekolah berbagai tingkatan hancur lebur, 20 rumah sakit rata dengan tanah, 106 kantor pemerintah dibakar serta 636 unit pertokoan hanya tinggal puing.“Inilah catatan kelam kami, mudah-mudahan jangan pernah terjadi di Sumatra Barat dan di manapun di wilayah Indonesia,” kata Sekretaris Daerah Provinsi, S. Assegaff. Penyesalan yang dalam dari rakyat Maluku juga disampaikan oleh kalangan anggota DPRD n+ya.Saleh Watihelo dan Sufi Madjid, keduanya adalah legislator dari Komisi D DPRD Maluku, menyatakan bahwa konflik 1999 telah menimbulkan kerugian besar bagi semua orang Maluku. “Yang menang adalah provokatornya. Hingga kini kita tetap berharap provokator itu bisa diusut,” kata mereka.Pendapat yang sama juga datang dari legislator Z Manduabessy misalnya. Ia menyatakan bahwa di masa depan Orang Maluku tak akan mau lagi diadu domba sesamanya. “Kita betul-betul sedih kenapa bisa dibikin panas dan saling menghancurkan,” katanya.Jika Anda ke Ambon, kawasan sepanjang gerbang menuju Bandara Pattimura terlihat ribuan bangunan yang jadi puing. Kini sebagian masih dibiarkan jadi puing. Kata sebagian dari orang Maluku, inilah monumen alam yang akan senantiasa mengingatkan kepada semua orang bahwa konflik sangat merusak.“Kita orang menyesal. Tak pernah terbayang akibatnya akan begini. Beta punya oom tewas kena parang,” kata S. Manuputty, seorang guru di kawasan Batu Merah saat saya berkunjung ke sana. Hampir semua orang yang saya tanya menyatakan menyesali konflik tahun 1999 itu. Kini setelah enam tahun berlalu, rakyat dan pemerintah provinsi harus kerja keras untujk melakukan recovery ekonomi dan sosial. Ketika konflik itu ekonomi Maluku anjlok sampai jauh di bawah titik nol. Akibat lain yang ditimbulkan adalah adanya semacam syindrom konflik. Investor jadi takut datang ke Maluku karena syindrom konflik itu. “Inilah tugas berat kami. Mencoba menyampaikan ke semua pihak di luar Maluku bahwa kami sudah berdamai. Bahwa kami sudah tidak mau ada konflik dan kekerasan lagi. Tolong sampaikan juga itu kepada saudara-saudara kami di Sumatra Barat,” kata Gubernur Ralahalu.Jika kita hendak menjadikan pengalaman Maluku itu sebagai guru, maka kitapun hareus mencari tahu apa yang jadi akar dari konflik di sana agar di Sumatra Barat dapat juga diantisipasi.Irdinansyah Tarmizi dari Komisi IV DPRD Sumbar misalnya mencoba mencari jawaban kepada Sekdaprov S. Assegaff. Sekda yang keturunan Arab ini, menjawab bahwa akar masalahnya karena Maluku sebagai sebuah provinsi kepulauan tidak memiliki beberaopa pintu masuk dan keluar saja, melainkan ada ratusan pintu masuk yang sulit diawasi.“Dari pintu-pintu masuk yang banyak itu kita sulit mengetahui lalulintas orang yang bisa saja jadi provokator kerusuhan.Pengetahuan lebih lanjut seputar akar masalah itu diberikan gubernur Ralahalu. Pensiunan jenderal berbintang satu ini bahkan menuliskannya jadi buku (Otonomi Daerah di Tengah Konflik) Ralahalu mengklaim bahwa semangat sentralisasi pemerintahan dan semangat penyeragaman nasional telah membunuh pohon-pohon budaya dan struktur sosial lokal. Di Maluku seperti juga di Sumatra Barat dikenal adanya pemerintahan paling bawah di masa lalu yang disebut Negeri (di Sumbar Nagari) yang dipimpin seorang raja (tanpa R besar)Dalam sistem Negeri ini hidup pula filosofi yang terkenal dengan Pela-Gandong. Kalau diterjemahkan untuk Sumatra Barat lebih kurang artinya barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Dan untuk keseluruhan Maluku yang memiliki sekityar 114 bahasa lokal itu ada pula filososi yang menyatukan mereka yakni Siwalima. Lebih kurang artinya Siwalima itu adalah: ‘semua milik kita bersama dan kita jaga bersama’“Inilah yang menghilang menjelang konflik. Ini lantaran kita dipaksa untuk ikut sentralisasi. Negeri diganti jadi Desa. Semangat persaudaraan mulai memudar. Pela-Gandong dan Siwalima mulai dilupakan. Pada saat itu gampang sekali memprovokasi massa. Apalagi di tengah ekonomi sedang morat-maritnya dan situasi politik secara nasional juga tidak stabil,” kata Brigjen Ralahalu yang pernah  jadi Dandim di Medan ini.Dari apa yang disampaikan Gubernur dan Sekda Maluku ini saya pikir kesungguh-sungguhan kita di Sumatra Barat meneguhkan ABS-SBK sebagai filosofi bermasyarakat menjadi sangat penting untuk mengghindari konflik. Tatanan moral yang dan agama yang kuat membentengi kita dari upaya membikin konflik dan gaduh. Pemerataan kue pembangunan di seluruh wilayah Sumatra Barat yang sudah ada ini hendaknya kita pertahankan. Saat ada ketidakadilan, kesenjangan sosial, ketidakmerataan, saat itu kegaduhan biasanya muncul. Ketidakmerataan distribusi kue pembangunan Sumbar menjadi mustahil masih akan terjadi mengingat jarak dan sarana prasarana mengkakses semua Kabupaten/Kota kita sudah lengkap. Beda dengan Maluku, untuk mengakses satu pulau di Maluku Tenggara yang berbatas dengan Australia misalnya, sangat susah. Anda bayangkan ada 1400 pulau dengan 92 persen wilayah Maluku adalah laut, betapa repot mengaksesnya satu persatu. Tentang ini besok akan saya ceritakan. (eko yanche edrie)

November 10, 2006 Posted by | melawat ke maluku | 4 Komentar

Saddam Husein


Mak!Saddam dihukum mati dengan cara digantung. Ini berita buruk yang menjadi berita bagus. Sejawat saya di kampungnya wartawan kawakan Joseph Pulitzer meneguhkan dogma: bad news is good news.Hukuman mati di sebagian masyarakat dunia dianggap hukuman tak berbudaya. Yang lain menganggap sebagai hukuman yang setimpal. Satu kelompok lagi menilai ini sudah manafikan hak Tuhan untuk mencabut atau tidaknya nyawa seseorang.Berita bagus tentang nasib buruk sesorang yang terancam hukuman mati menjadi pertentangan sengit ketika Tibo Cs yang oleh Pengadilan
Indonesia dipersalah menjadi biang kerusuhan berdarah di Poso. Dari LSM, aktifis keagamaan, hingga lembaga-lembaga dunia menyeru agar eksekusi Tibo Cs dinyatakan sebagai error in persona, bahwa itu harus dianggap kekeliruan hukum. Yang lain menyerukan agar vonis akhir Tibo Cs diubah jadi hukuman seumur hidup saja.Nasib buruk yang kemudian jadi berita bagus dialami Amrozi Cs yang juga terancam menghadapi regu tembak. Ia dipersalah oleh pengadilan menjadi dalang atau setidak-tidak berada dalam inner circle kelompok Bom Bali.Sejauh ini tentang hukuman mati Amrozi Cs tidak seriuh rendah Tibo Cs di pers
Indonesia. Tak banyak lembaga-lembaga penyuara hak azasi manusia yang mencoba menyerukan teriakan yang sama seperti untuk Tibo Cs.Mak!Saddam Husein, pria brewok  anak kampung Tikrit itu memang bukan pria biasa. Amerika boleh berobsesi punya McGyver, Superman, Ramboo, Braddock, Six Million Dollar Man, Batman, American Ninja dan entah siapa lagi tokoh fantasi yang mahahebat. Tapi hampir sepuluh tahun Saddam bisa mengibulinya. Seolah-olah Saddam punya persenjata kimia yang mandraguna. Seolah-olah Saddam Husein punya ilmu kanuragan. Sepertinya Saddam dan pasukan-pasukannya memiliki keistimewaan macam pasukan-pasukan Sultan Saladin, panglima perang Islam yang kebetulan lahir di tempat yang sama dengan Saddam Husein.Nyata bertahun kemudian Amerika malu sendiri tahu dikecoh Saddam. Bom kimia, rudal jelajah antarbenua dan senjata-senjata biologis lain yang ditakuti manusia ternyata rekaan saja. Samua cerita fantasi seperti Amerika menciptakan tokoh fantasi macam Ramboo dan kawan-kawannya itu.Mak!Kini ia akan digantung. Pers barat yang tadinya ribut merecoki hukuman untuk Tibo Cs atau sejumlah bandit narkoba yang terancam hukuman mati di
Indonesia, ternyata kini tak banyak omong. Tak banyak protes. Pers Barat hanya menjadi ini sebagai bad news is good news.Kata sebuah tag line iklan: Tanya Kenapa! (eko yanche edrie)

November 10, 2006 Posted by | internasional | 5 Komentar