WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Nasrul Abit, Belajar dari Bencana


DARI DETIK KE DETIK

Oleh: Eko Yanche Edrie

Ketika Darizal Basyir memilih calon pendampingnya Nasrul Abit pada sepuluh tahun yang silam, orang ragu-ragu apakah Darizal bisa sukses dengan pendamping yang belum banyak dikenal di Pesisir Selatan. Maklum Nasrul adalah seorang pejabat struktural di salah satu instansi di Provinsi Lampung.

Tapi pemilihan yang dilakukan oleh DPRD Pesisir Selatan memenangkan pasangan ini. Lalu selama lima tahun Nasrul mendampingi Darizal. Berbagai rintangan dan sukses dilalui keduanya. Dan yang pasti sosok Nasrul selama lima tahun itu tetap sosok yang tak banyak bicara. Sepintas ia tampak dingin dan agak payah melihat senyumnya.

Saya bahkan sempat menyimpan jengkel dalam hati tatkala datang ke Painan karena ‘dicuekin’ Nasrul. Betapa tidak jengkel, saya datang bersama tim Bank Central Asia yang mengajak beberapa wartawan mengantarkan bantuan bencana alam. Ketika itu Pesisir Selatan dilanda banjir dan longsor. Bantuan yang dibawa tim kemanusiaan BCA itu sekitar Rp100 juta lebih.

Herannya saat kami hendak bertemu dengan Wakil Bupati, Nasrul enggan menerima kami. Bahkan ia buru-buru pergi. Senyum pun tak ia lepas kepada kami. Kami terperangah. Walhasil kami juga mengurungkan niat menyerahkan bantuan itu ke Pemkab Pessel dan menyerahkan langsung kepada masyarakat yang terkena musibah.

Kejadian itu sudah lama. Tapi belakangan baru saya tahu bahwa ternyata Nasrul waktu itu memang buru-buru karena ada warga korban bencana yang sudah ‘berteriak’ minta dilihat oleh Bupati atau Wakil Bupati. Jadi Nasrul mencoba menentramkan warganya dulu.

Hari-hari berikutnya Pesisir Selatan tak putus-putus dirundung  musibah banjir dan gempa. Sehingga Bupati dan Wakil Bupati juga tidak putus-putusnya mengelola dampak pascabencana di daerah tersebut. Banyak program jangka panjang terganggu oleh karena adanya bencana alam. Berbagai program pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi daerah yang rawan bencana.

Pada kondisi-kondisi seperti itu, Nasrul seperti mendapat medan belajar yang bagus. Akibat bencana datang silih berganti, maka secara tidak langsung juga menjadi semacam kawah candradimuka bagi Nasrul untuk menyusun manajemen bencana (disarter management). Ia meminta kepada Bappeda dan para perencana pembangunan di Pesisir Selatan, bahwa semua program pembangunan harus diacu kepada kondisi geologis, geografis dan klimatologis Pesisir Selatan yang rawan bencana itu.

Apakah karena itu pula Nasrul Abit kemudian makin dipercaya rakyat untuk jadi Bupati pilihan rakyat pertama di Pessel pada lima tahun silam? Entahlah. Yang jelas Pilkada lima tahun silam itu Nasrul Abit-Syafrizal memang terpilih. Meskipun ada gangguan menjelang pelantikan.

Memantapkan posisi sebagai Bupati, Nasrul juga memantapkan tekadnya untuk memperkukuh manajemen bencana di Pesisir Selatan. Dengan demikian ia bertekad untuk mengurangi dampak bencana yang senantiasa melanda daerah tersebut.

Salah satu yang paling fenomenal adalah pembangunan daerah evakuasi gempa. Gempa yang belakangan sering mengguncang pantai barat Sumatera sering membuat warga panik dan berlari ke pengungsian menyelamatkan diri.

Nasrul berpendapat bahwa tempat evakuasi itu tidak cukup hanya sekedar sebuah lapangan terbuka tetapi harus dilengkapi dengan segala kebutuhan layaknya orang mengungsi.

Belajar dari bencana, itulah yang dilakukan Nasrul Abit bersama Syafrizal untuk menyediakan kawasan evakuasi di perbukitan sebelah timur Painan. Inilah yang mendapat pujian dari Presiden SBY ketika SBY datang berkunjung pada September 2007.

Presiden SBY datang mengunjungi rakyat Pesisir Selatan sebagai tanda belasungkawa yang dalam. Setelah melalui perjalanan darat yang melelahkan dari Bengkulu, Presiden menolak menggunakan helikopter menuju Padang dan memilih bermalam di Painan dekat dengan masyarakat yang tengah dicekam cemas pascagempa.

Nasrul dan keluarga merasa mendapat kehormatan ketika SBY malah memilih menginap di rumah dinasnya di Painan ketimbang melanjutkan perjalanan ke Padang.

Ketika malam-malam Nasrul berbincang soal pembangunan Pesisir Selatan ke depan, ia mengajukan tiga permohonan untuk Presiden berikan prioritas. Yang pertama adalah program Kota Terpadu Mandiri (KTM) untuk kawasan Transmigrasi di Pesisir Selatan bagian Selatan, yang kedua meminta perbaikan jalan negara Lintas Barat yang sudah sangat mendesak demi lancarnya distribusi produksi menuju pasar, yang ketiga adalah permohonan diberikan bantuan penanggulangan bencana alam sebesar Rp70 milyar.

Ketika saya wawancarai untuk penulisan buku SBY dan Ranah Minang, Nasrul mengaku terharu ketika tak berapa lama kemudian sebuah pesan dia terima dari Setneg, bahwa ketiga permintaannya itu dikabulkan. “Alhamdulillah. Padahal malam ketika kami berbincang itu saya lihat mimik Presiden biasa-biasa saja. Tak berdetak hati saya akan dikabulkan semua permintaan tersebut,” kenang Nasrul dalam percakapan kami di salah satu lounge Bandara Internasional Minangkabau bersama Ketua PWI Sumbar Basril Basyar.

Pada waktu melihat pengungsian, Presiden memberikan apresiasi yang tinggi atas kesiapan Pemkab Pesisir Selatan mengantisipasi bencana alam. Nasrul Abit mengaku amat tersanjung ketika kepada Gubernur Gamawan Fauzi, Presiden SBY minta diberikan ekspos lengkap tentang pola penanggulangan bencana ala Pessel ini yang akan dijadikan pola nasional.

Satu pelajaran ditangkap oleh Nasrul Abit: bencana datang dari Allah, dan belajar daripadanya.*** (dimuat pada Tabloid Detiknews edisi 28 Desember 2009)

Iklan

Desember 26, 2009 Posted by | pemerintahan, politik | , , , , , , | 2 Komentar

Anak Muda Panjang itu Dinamis


Oleh: Eko Yanche Edrie

Hanya mengelola dua kecamatan dengan 16 kelurahan? Untuk itu ada Walikota dan 20 anggota DPRD?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang diajukan beberapa pengunjung atau tamu-tamu Padang Panjang pada masa orde baru. Artinya, kedudukan Walikota Padang Panjang setara dengan kedudukan Walikota Bandung atau Bupati Padang Pariaman yang wilayahnya ketika itu mencapai Mentawai dan beberapa mil dari lepas pantai terluar.

Saya teringat Walikota Asril Saman yang selalu tangkas menjawab bahwa mengurus Padang Panjang gampang-gampang sulit. “Jadi tak bisa hanya dilihat dari perspektif luas wilayah saja,” kata Asril Saman 20 tahun silam.

Asril memang tidak berbohong. Karena faktanya kota kecil yang dibentuk tahun 1956 ini memiliki karakteristik tersendiri. Dengan jumlah penduduk tak sampai 40 ribu pada tahun 80an, justru dari struktur geopolitisnya Padang Panjang seolah memiliki penduduk 80ribu.

Kota yang dingin secara klimatologis ini, justru hangat dan dinamis dalam hal sosial, budaya dan politik. Keunikan ini dicerminkan misalnya dari besarnya peranan pemimpin informal dalam menggerakkan masyarakat. Peranan tokoh informal masih terasa hingga sekarang ketika pengambilan keputusan di tingkat formal (Pemko) selalu tak bisa dimulai tanpa mendapatkan masukan  ‘sato sakaki’ dari tokoh-tokoh informal. Di tiap kelurahan ada saja tokoh seperti itu.

Dan rasa kepadangpanjangan jauh lebih tinggi dibanding rasa berkelurahan itu. Ini agak beda dengan di kota lain. Saya masih ingat pada tahun-tahun permulaan orde baru, semangat komunal orang-orang muda Padang Panjang jarang yang tidak membawa nama ‘padang panjang’ dalam sosialisasinya.

Pernah dengan nama perkumpulan FBC? Itu adalah perkumpulan anak muda di zaman mendiang Chairul Babak (Chairul St.Berbangso). itu adalah perkumpulan anak muda yang hobi bermain sepakbola. Klub FBC pernah menjadi salah satu klub anggota PSPP. Tapi anggotanya tidak terdiri dari anak muda dari satu komplek atau satu wilayah kelurahan saja melainkan berasal dari segenap penjuru kota.

Pada masa ‘kelam’ anak muda Padang Panjang juga sudah jauh lebih terkenal dibanding kota-kota lain di Sumatera Barat. Kalau Anda yang sudah remaja pada tahun akhir 60an, pasti kenal dengan yang namanya ‘Bagados’ nama itu bahkan sangat dikenal jauh ke luar kota ini.

Pada era itu, musik rock dianggap sebagai representasi modernisme. Di Kota Serambi Mekah tersebut ketika itu musik rock amat dekat dengan kehidupan remajanya. Bahkan kemudian ketika musik-musik dangdut mulai masuk pasar, di Padang Panjang hampir tak terdengar. Barulah setelah masa ordebaru, musik-musik dangdut itu bisa ‘menembus’ Padang Panjang.

Kemudian belakangan ketika di kota lain ditumbuhkan secara top down oleh pemerintah apa yang dikenal dengan PKK dan Karang Taruna, di Padang Panjang hal seperti itu justru masih belum bisa diterima mulus. Anak-anak muda di tahun 80an lebih suka menyebut diri mereka dengan nama-nama unik untuk perkumpulannya. Sebut saja kelompok yang bernama Ethernal. Ini adalah akronim untuk kata-kata: ‘Elit dan Terkenal’. Dalam kelompok ini konon berkumpul kalangan muda elit Padang Panjang yang kadang menimbulkan bermacam-macam penafsiran. Bahkan kemudian kelompok yang berseberangan dengan anggota perkumpulan Ethernal membentuk pula perkumpulan sendiri, namanya Akutarol. Tahu apa kepanjangan Akutarol? Sedeharna saja: ‘anak kuncang tapi royal’. Di situ berhimpun para muda yang tidak masuk kategori ‘the haves’. Tak jarang kedua kelompok ini terlibat bentrok.

Di masa itu juga muncul kelompok lain yakni Venus, Black Ground, Paus, Gumala dan beberapa lainnya. Ini adalah mereka yang melakukan pendekatan wilayah tempat tinggal. Venus ada di sekitar Balai-balai dan Pasar, Black Ground adalah nama lain dari Tanah Hitam, Paus untuk Pasar Usang, Gumala untuk Guguk Malintang.

Generasi berikutnya muncul. Tahun 1982 lahirlah Gemaest. Ini adalah kelompok anak sekolahan yang sudah bosan dengan gaya lama itu. Kelompok ini mulai lebih terarah dan terfokus. Tidak sekedar ngumpul untuk raun-raun malam Minggu ke Ombilin atau mendaki gunung, melainkan mulai melahirkan kreatifitas. Frame yang mereka kibarkan adalah sport, art and social. Kelompok ini mulai sering terlihat menggelar panggung kesenian, festival pop song, vokal group sampai pertandingan basket.

Zaman Gemaest itu, zona berkumpul beralih dari pasar ke Radio Bahana (d/h El Em Bahana). Kru Radio Bahana dikenal sebagai orang-orang yang suka menyalurkan berbagai kreatifitas anak muda Padang Panjang. Semua penggemar El Em Bahana disebut dengan panggilan ‘Orang Muda Dua Sebelas’. Kata ‘dua sebelas’ itu adalah posisi gelombang AM yang waktu itu dipakai Bahana, 211 Meter.

Tapi para penggerak kreasi di Bahan tidak mau membentuk satu wadah tunggal bagi perkumpulan anak-anak muda. “Kita mau semua kreatiditas tumbuh dan setiap kelompok berhak tampil membentuk komunitasnya sendiri-sendiri asal tetap membawa nama Padang Panjang, jadi tidak berdasarkan kelurahan,” kata Yul Sikumbang yang pernah malang melintang menjadi Station Manager di Bahana.

Tak heran kemudian lahir pula nama-nama aneh seperti ‘Kejam-Ya’. Ini adalah singkatan dari Kelompok Jalan Muhammad Yamin’ tempat Radio Bahan berposisi. Kelompok ini lebih banyak terlibat dalam kepencitaan alam. Mereka pernah menggelar Temu Cinta Alam se Sumatera Barat yang dipusatkan di Bancah Laweh.

Setelah itu muncul kelompok penggemar Breakdance (tarian patah-patah seperti yang dihadirkan oleh grup musik Electric Bagoolo dan sejenisnya) Flipper’s Sport & Art. Ini adalah organisasi anak muda yang lebih teratur dibanding pendahulunya. Mereka bahkan sudah melengkapi diri dengan AD & ART. Tiap anggota diberikan ID Card. Sejumlah pertunjukan musik untuk amal dan festival mereka gelar. Kehidupan berkesenian terasa lebih semarak di masa Flippers ini (sekitar 1984-1988).

Beberapa anak muda tanggung yang ingin masuk Flippers tapi tak tertampung akhirnya membentuk pula kelompoknya dengan nama yang juga tak kalah seru: The Under Cover. Markas mereka di depan Swing Foto Studio (Jl Sudirman). Tapi tak lama pula umurnya. Mereka tidak bubar atau membubarkan diri, tapi karena sudah tidak ada aktifitas, akhirnya beberapa pentolannya membentuk kelompok berhimpun yang baru. Kali ini namanya juga aneh: Fantastic Doll. Era main sepeda motor ngebut dimulai oleh kelompok ini. Kebisingan di jalan-jalan karena mulai menjamurnya sepeda motor tak terhidarkan.

Dari kelompok demi kelompok yang senantiasa punya sejarahnya sendiri-sendiri di Padang Panjang kelihatan betapa tidak menonjolnya kelompok-kelompok dengan pendekatan kewilayahan atau kelurahan.

Dapat dikatakan bahwa anak muda Padang Panjang lebih suka menggerek ‘bendera Padang Panjang’ dibanding ‘bendera kelurahannya’. Mereka lebih bangga disebut anak Padang Panjang dibanding anak kelurahan tertentu. Beda dengan beberapa kota di Sumbar, ‘Karang Taruna Kelurahan Anu’ bisa sangat menonjol, di Padang Panjang organisasi-organisasi anak muda kategori ‘mainstream’ paling-paling FKPPI, PPM, AMPI atau KNPI. Empat nama itu memang ikut mewarnai dinamika anak muda di Padang Panjang sejak zaman orde baru bahkan sampai sekarang.

Interaksi dengan kelompok-kelompok yang sama ‘anehnya’ dengan kota-kota tetangga juga sering dilakukan, kalau tidak bertanding basket tentu lomba grup vokal. Nama yang juga unik datang dari Bukittinggi seperti ‘Phochenk’ (rupanya akronim dari Pohon Cengkeh), Balaba (Belakang Balok). Atau ada nama Horizon dari Payakumbuh, atau nama terkenal dari Padang seperti DKRP (Depot Kreatifitas Remaja Padang).

Keunikan seperti itulah yang tak dapat tidak harus diakui sebagai salah satu dinamika anak muda Padang Panjang dalam hal berhimpun dan berorganisasi. Pilihan nama yang unik-unik merupakan pengejawantahan dari cepatnya anak muda Padang Panjang masuk dalam arus global.

Kenapa?

Tidak ada yang perlu diherankan. Karena secara geografis kota ini memang berada di persimpangan. Pada masa penjajahan justru ia sudah menjadi metropolitan juga di Sumatera Tengah. Di situ kereta api bersimpang tiga dan menjadi sumbu perputaran budaya antardaerah. Bahasa sederhananya: kaum muda Padang Panjang memiliki potensi besar mengubah kotanya dan sekaligus berpotensi besar membangun kotanya. Jika selama kurun waktu 40 tahun terakhir Pemko Padang Panjang memberi ruang yang besar bagi penampungan kegiatan anak muda, maka pertanyaannya: “Sekarang apa yang diberikan Pemko untuk anak mudanya?” (dimuat pada tabloid CARANO SERAMBI edisi Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | Budaya | , , , , , | Tinggalkan komentar

Shadiq, Semangat dari Daerah


Oleh: Eko Yanche Edrie

Tiba-tiba peta politik Sumatera Barat menjelang Pilkada Juni 2010 mendatang jadi berubah setelah Partai Golongan Karya Sumatera Barat menyelesaikan Musyawarah Daerah dan menghasilkan kepemimpinan baru.

Adalah Hendra Irwan Rahim, mantan Ketua KNPI Sumbar yang terpilih jadi Ketua DPD I Partai Golkar menggantikan Leonardy Harmaini untuk masa jabatan lima tahun ke depan.

Apa yang mengubah konstelasi politik atau paling tidak mempengaruhi ‘cara berhitung Pilkada’ bagi para peminat kursi Gubernur Sumatera Barat. Terpilihnya Hendra sekaligus membawa nuansa daerah yang menyemangati kalangan politisi partai beringin dari Kabupaten/Kota. Seperti diketahui, Hendra adalah Ketua DPD II Partai Golongan Karya Tanah Datar.

Semangat kedaerahan itu makin tercermin jelas dengan pilihan Hendra untuk mengakomodasi para ketua DPD II duduk di kursi DPD I. Artinya, pesan yang sedang diusung oleh Hendra Cs sangat jelas: perhatikan orang daerah, karena otonomi daerah ada di situ, bukan di provinsi. Hendra kemudian mendudukan Trismon (DPD Bukittinggi) dan Zukenedi Said (Pasaman Barat) untuk pos-pos penting di DPD I.

Paling tidak, ini adalah langkah berani diambil Hendra mengingat selama ini yang duduk di DPD I itu adalah mereka yang berdomisili di Padang saja, meskipun pernah juga beberapa nama dari Kabupaten/Kota.

Lalu apa yang membuat konstelasi perpolitikan lokal Sumatera Barat menjelang Pikkada ini jadi terpengaruh?

Yang pertama adalah soal nama Jefrie Geovanie (JG). Nama ini santer disebut-sebut sebagai salah satu kandidat paling kuat. Ia akan diusung oleh Golkar. Dua kandidat kuat lainnya Marlis Rahman dan Endang Irzal kabarnya sangat memperhitungkan maju atau tidaknya JG yang kini sudah menjadi legislator di Senayan.

Kenapa kubu Marlis dan Endang sangat wajib memperhitungkan JG? Jawabnya mudah saja, lantaran JG sudah dua kali melakukan uji coba untuk mengukur kekuatannya. Pertama ketika empat tahun silam ia menjadi calon Gubernur di Pilkada 2005 ia mendulang suara cukup besar. Kedua pada Pemilu yang lalu ia juga maju untuk dipilih dari Partai Golkar. Baik Pikkada 2005 maupun Pemilu 2009 sama-sama memberikan peranan penting kepada JG untuk mengukuhkan citranya. Artinya, ia tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengampanyekan diri, karena dari sisi citra ia sudah melewati proses pencitraan yang bagus selama kurun waktu lima tahun.

Tapi, apakah JG memang maju lagi sebagai Cagub kali ini setelah ia duduk tenang di Senayan?

Namanya politik, apapun bisa saja terjadi dan sangat sulit diduga. Sama saja sulitnya kita memastikan apakah JG tidak akan terjegal oleh Aburizal Bakrie mengingat selama ini JG dikenal sebagai tim sukses Surya Paloh dalam Munas Golkar Pekanbaru.

Tetapi pengaruh atas konstelasi politik terbesar itu memang terletak pada kondisi setelah Musda Golkar Sumbar ini. Beberapa saat setelah Hendra dilantik, kepada pers ia dengan lantang mengatakan: “Kita akan rebut lagi Pilkada Gubernur”. Nah itu artinya Hendra sudah menabuh genderang dan mengasah kapak perang.

Begitu Hendra terpilih jadi Ketua DPD I, tiba-tiba nama Shadiq Pasadigue muncul. Sebelumnya sudah diapungkan juga sebagai calon Gubernur. Tapi belakangan Shadiq sendiri mengatakan tetap akan berkonsentrasi sebagai Cabup Tanah Datar dimana dia sebagai incumbent.

Beberapa kali, ketika saya sempat bersua dan bercakap soal Cagub, Shadiq tetap menyatakan bahwa berat baginya untuk maju. Kabarnya Bupati Aristo Munandar juga sudah mengajaknya untuk berkongsi, Shadiq jadi Cagub dan Aristo jadi Cawagub. “Sangat berat dan butuh biaya besar. Lagi pula, posisi Parpol masih kuat dalam menentukan,” katanya.

Tapi kini dengan Hendra – tokoh yang punya peranan besar dalam menyukseskan Shadiq jadi Bupati – sebagai Ketua DPD I ditambah pula adanya semangat ‘orang daerah’ di DPD I, cerita kongsi yang ditawarkan Aristo itu sangat berpotensi untuk dilaksanakan. Modal sosial Aristo yang jadi Bupati Agam 10 tahun, jadi Sekwan Sawahlunto, jadi pejabat Kota Padang sepuluh tahun pula di zaman Walikota Sjahrul Udjud bukanlah modal yang kecil. Lalu Shadiq yang masih sangat diharapkan orang Tanah Datar juga akan berpeluang didukung ‘dunsanak’nya di Padang Panjang yang pada hakikatnya sama-sama Luhak Nan Tuo. Pengalamannya menjadi pengurus KNPI Sumbar dan pengurus Pencaksilat Sumatera Barat memberinya juga modal sosial dalam bentuk dukungan generasi muda maupun kalangan persilatan di seluruh Sumatera Barat.

Walhasil, baik bagi Marlis Rahman maupun Endang Irzal, memperhitungkan Shadiq sama saja dengan memperhitungkan JG tadi. Apalagi kalau wacana awal Shadiq dipasang dengan Aristo, ini sangat ‘mengganggu’ kubu Endang. Sebab sudah tersiar kabar Endang melirik Aristo, sebab dia perlu pamong senior mendampingi dirinya.

Bagi Marlis Rahman sebagai incumbent persoalannya adalah persoalan kapal yang akan mendukungnya. Saat ini semua peminat kursi Gubernur sudah mendaftar ke Partai Demokrat karena PD membuka peluang untuk masyarakat luas. Sedang Golkar dikabarkan masih akan mengutamakan kadernya (tapi siapa tahu ini berubah).

Apakah Marlis akan merapat ke PD atau ke Golkar sebagai dua kekuatan politik yang memiliki kecukupan kursi sebagai prasyarat mengusung calon gubernur tanpa perlu berkoalisi? Atau Marlis akan mencari dukungan ke koalisi partai-partai.

Maka lagi-lagi Shadiq harus masuk perhitungan Marlis. Hingga kini belum ketahuan siapa yang akan dipasangkan dengan Marlis sebagai Cawagub. Hanya saja, kubu Marlis pernah menyebut-nyebut mencari tokoh yang lebih muda darinya. Dan sepertinya Shadiq masuk kriteria itu.

Apakah calon lain (kabarnya lebih 100 sudah mendaftar ke PD) tidak perlu diperhitungkan? Ya, itu bisa saja. Tetapi empat atai lima nama (Marlis, Endang, Shadiq, Jefrie dan Aristo) sudah membukukan modal sosialnya (social capital) dalam waktu lima tahun terakhir. Mungkin Endang saja yang baru bergerak secara lebih berterang, tetapi selama lima tahun terakhir namanya sudah berkibar juga di kalangan calon pemilih.

So, politik adalah sangat unpredictable; jadi apapun bisa terjadi. Ya Ndak? (dimuat pada tabloid Detiknews edisi 20 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | pemerintahan, politik | , , , , , | Tinggalkan komentar

Kesetiakawanan Nasional, Kesetiakawanan Lokal


Oleh: Eko Yanche Edrie

Kesetiakawanan, rasanya kata itu nyaris tak memerlukan kitab tebal-tebal untuk mengartikan dan memperjelas makna dari pesan yang ada dalam kata itu. Dalam konstelasi nasional, juga dikenal dengan Kesetiakawanan Nasional.

Bulan ini hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) akan diperingati dengan puncak acara nasionalnya di Payakumbuh. Kalau tidak aral melintang, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden SBY.

Apa yang dapat kita (rakyat Sumbar khususnya) petik dari peringatan yang tiap tahun jatuh pada 20 Desember itu?

Sesungguhnya ada keluhuran makna dalam peringatan HKSN itu. Tidak sekdar upacara atau hanya pesta-pesta belaka. Bahwa kesetiakawanan sosial itu adalah sesuatu yang sangat bermakna spritual dan moralitas.

Peringatan HKSN juga sangat terkait dengan bagaimana bangsa yang besar ini merenungkan kembali nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan semasa perang mempertahankan kemerdekaan.

Di Sumatera  Barat, makna ini terpateri pada sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Hari lahirnya PDRI tanggal 19 Desember sejak tiga tahun terakhir ditetapkan oleh Presiden SBY sebagai Hari Bela Negara (HBN).

Dengan demikian ada dua hari peringatan yang waktunya sangat berdekatan. Pertama HKSN dan kedua HBN. Karena HKSN tahun ini dipusatkan di Sumatera Barat, maka kedua hari peringatan ini juga memiliki arti yang khusus bagi Sumatera Barat.

Hari Kesetiakawanan Nasional adalah pengejawantahan dari sikap pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Karena nilai-nilai dasar yang ada dalam kehidupan rakyat itulah segenap perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa lampau mendapat modal sosial yang demikian besar untuk mencapai kemerdekaan kita.

Sepintas lalu tidak masuk akal sehat kalau perjuangan dengan hanya bermodalkan bambu runcing, beberapa senjata rampasan dan eks balantentara Jepang bisa menghasilkan sukses. Bahkan secara materi, logistik pasukan Indonesia tidak pernah didukung sebagaimana logistik pasukan-pasukan reguler yang modern.

Tetapi Detasemen Logistik pasukan Indonesia selama masa perjuangan itu adalah rakyat sipil. Rakyat yang turun tangan membantu perjuangan. Kaum perempuan membuat dapur umum untuk keperluan perjuangan. Masing-masing penduduk memberikan kontribusinya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang mereka bisa berikan bagi kepentingan perjuangan.

Kesetiakawanan sosial seperti itu tumbuh tanpa digelorakan dan tanpa diminta oleh pemimpin perjuangan ketika itu. Di Sumatera Barat perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi sangat berarti setelah para pemimpin republik ditawan Belanda dan diasingkan ke Bangka. Di Hutan belantara Sumatera Barat lalu dilanjutkan perjuangan setelah Sjafroeddin Prawiranegara menerima mandat Soekarno-Hatta. PDRI lalu dibentuk. Sementara perjuangan bersenjata di Jawa dilanjutkan terus oleh Panglima Besar Soedirman di hutan-hutan.

Kedua-dua perjuangan inilah yang melibatkan langsung rakyat. Sehingga sering disebut perjuangan rakyat. Jalian semangat untuk mencapai tujuan bersama lahir begitu saja tanpa pamrih apa-apa dari setiap anak bangsa di Jawa dan di Sumatera Barat.

Memaknai HKSN dan HBN tahun ini, seyogianya kita tidak hanya sekedar beromantis-romantis sambil mengenang-ngenang masa lalu nan heroik itu.

Tapi yang lebih penting adalah bagaimana merevitalisasi nilai-nilai dari HKSN dan HBN yang sama-sama tumbuh dari nilai sebuah kebersamaan dalam perjuangan.

Setia kawan, itulah kata kuncinya. Patutlah rasanya kita bertanya pada diri kita masing-masing seberapa jauh nilai kesetiakawanan masih melekat pada diri kita sekarang? Kesetiakawanan juga akan bermakna pada bagaimana kita hidup berkelompok (komunal). Kehidupan komunal sesungguhnya bukan hal yang asing bagi orang Minang. Justru semangat komunal itulah yang menjadi salah satu ciri komunitas Minang. Hidup dalam satu persukuan, pernagarian adalah hal yang ‘jadi air mandi’ bagi orang Minang.

Dalam satu komunal, sebutlah persukuan, perihal senasib sepenanggungan menjadi sangat penting. Siapa-siapa yang yang tidak mau seilir semudik dengan anggota komune itu akan langsung terlihat sebagai ‘silangkaneh’, sebagai orang yang tidak setia. Karena itu pula dalam semangat komunal haruslah tidak ada sikap-sikap individualistik.

Dengan patron seperti itu dapatlah kita ukur-ukur, sebarapa jauh kita bisa mempertahankan sikap setiakawan dalam perikatan yang ada dalam keseharian kita. Di dalam kantor yang sama, di dalam perusahaan yang sama, di dalam kelas yang sama, di dalam organisasi yang sama, di dalam profesi yang sama, coba lihat siapa saja yang yang bisa kita sebut pengkhianat?

Mari pula kita ukur seberapa jauh makna ‘kesumaterabaratan’ masih kita punyai. Jangan-jangan kita hanya bicara Padang saja, Pariaman saja, Agam saja, Tanahdatar saja, Solok saja, dan seterusnya.

Pertanyaan masih bisa kita teruskan: “Apakah kita masih bisa memberi dukungan kepada seseorang yang membawa nama Sumatera Barat?” atau apakah kita tidak hanya mencibir dari belakang kalau ada sebuah prestasi yang dibuat atas nama Sumatera Barat?

“Si Anu itu memang hebat, tapi…..”

Nah, selalu saja ada yang menyisakan kata ‘tapi’ bila harus mengakui prestasi temannya.

Kembali ke soal solidaritas yang termakna dalam HKSN dan HBN tadi. Kita baru saja melihat sebuah aksi solidaritas besar secara nasional yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita dari luar Sumatera Barat tatkala negeri ini luluh-lantak diguncang gempa.

Maka memperingati HKSN dan HBN, hendaklah kita tetap merevitalisasi nilai-nilai dalam kehidupan sekarang. Orang luar saja begitu solider dengan kita, kenapa diantara sesama kita bisa terancam kehilangan kesetiakawanan? *** (diterbitkan di Tabloid Detiknews edisi 20 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | politik, sejarah | , , , , , , | Tinggalkan komentar

Marlis Rahman, Bukan Gubernur Transisi


Oleh: Eko Yanche Edrie

Dalam empat tahun menjabat sebagai Wakil Gubernur dan berkantor di Jl Sudirman 51, Marlis Rahman tentu sudah amat hafal dengan ‘kakobeh’ para staf di kantor Gubernur. Dari pengakuan beberapa orang yang pernah ‘berurusan’ dengannya, ada kesan bahwa Marlis berbeda sekali dengan Gamawan. Marlis lebih meledak-ledak. Padahal dari face dan penampilannya, pria yang suka memelihara kumis ini justru sepintas terlihat tenang dan sabar.

Tak jarang terdengar staf kena marah besar oleh Wagub karena terlalu lamban dan tidak bisa menyegerakan apa yang sudah menjadi tugasnya. Saya juga sempat mendengar ada pejabat ‘cukup tinggi’ yang disemprot Pak Wagub karena bekerja terlalu lambat dan lambat.

Kalau begitu, apakah tipikal seorang Wakil adalah tipikal seperti Jusuf Kalla, mantan Presiden yang tak senang dengan kelambanan? Tidak juga persis seperti itu analoginya. Yang jelas, Marlis adalah seorang akademisi yang cara berpikirnya pastilah runtut seperti alur skripsi, tesis dan disertasi. Dimulai dari pendahuluan dan berakhir pada kesimpulan dan saran-saran. Keteraturan berpikir seperti itu menuntun cara dan kebiasaan berpikir seorang Marlis Rahman.

Jadi kalau sesuatu sudah ada plotnya yang disepakati bersama, maka biasanya Marlis konsisten dengan itu. Termasuk koinsisten dengan jadwal. Kalau sebuah surat disepakati selesai dalam sehari, jangan sodorkan kepada Marlis setelah tiga hari, agar tidak kena semprot.

Ketika Gamawan Fauzi baru disebut-sebut saja akan menjadi menteri pemerintahan SBY, karuan saja para birokrat di lingkungan Pemprov Sumbar mulai berspekulasi. Mereka sudah tahu (karena Undang-undangan menyebutkan begitu) kalau kelak Gamawan jadi menteri, maka ia akan digantikan oleh Marlis Rahman hingga akhir masa baktinya pada Agustus 2010. Sudah pasti tidak semua birokrat di lingkungan kantor gubernur dan Pemprov khsusnya yang loyal pada Gamawan. Yang tidak loyal itu pastilah yang tidak sejalan dengan pola berbirokrasi cara Gamawan yang menekankan pada good governance. Banyak yang tidak siap memahami dan menjalankan pekerjaan mengikuti cara Gamawan, akhirnya jatuh dan dicobot dari jabatannya. Mereka kemudian berubah menjadi kelompok yang dalam bahasa lama disebut ‘BSH’ alias barisan sakit hati. Ada yang berterang ada yang diam-diam menjaga jarak.

Jangan heran kalau ada kelompok yang tiap hari hanya membahas jalannya good governance yang dilaksanakan Gamawan-Marlis dengan sinisme. Wajar sajalah, namanya juga orang sakit hati, mana ada agak sebaris kalimat yang bernilai positif dari mereka terhadap Gamawan-Marlis. Tak cuma terhadap Gamawan-Marlis saja pandangan itu menjadi tak positif, termasuk kepada pejabat-pejabat yang dinilai dekat dengan Gamma.

Nah, begitu Gamawan makin sahih menjadi Menteri, praktis semua mata kini beralih ke Marlis Rahman. Tapi celakanya, ada yang salah tafsir terhadap Marlis Rahman. Seolah-olah kalau Gamawan sudah pergi, maka ‘aturan ketat’ dan keharusan taat azas serta pengedepanan good governance akan bisa dikendorkan di masa Marlis Rahman.

Apakah Marlis Rahman mau dipanas-panasi bahwa penerapan good governance hanyalah konsep Gamawan dan bukan konsep bersama? Rasanya sangat sia-sia kalau kita akan percaya begitu saja. Harap diingat, bahwa Marlis Rahman adalah aktifis sejak 1966. Pada masa reformasi ia adalah salah seorang anggota Forum Rektor yang banyak mewarnai perubahan di negeri ini. Maka jelas, good governance yang bertujuan untuk membuat tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah cita-cita reformasi dimana Marlis Rahman salah satu penggeraknya. Dengan demikian adalah keterlaluan kalau ada yang berharap terjadi perubahan sikap berbirokrasi setelah Marlis jadi Gubernur. Maksudnya kalau sebelum ini aturan terasa labih ketat, nanti di masa Marlis akan lebih longgar. Atau di masa Gamawan tidak boleh ke Jakarta lebih dari tiga hari, maka pada masa Marlis akan diperlonggar.

Kita tidak yakin Marlis akan menyia-nyiakan citra baik yang sudah dia bangun bersama Gamawan selama empat tahun dengan mengakomodir semangat koruptif seperti itu. Sebaliknya untuk ‘jualan’ lima tahun ke depan Marlis Rahman harus mempertahankan dan meningkatkan citra positif seperti itu. Rakyat sudah mengerti apa yang sudah diperbuat Marlis Rahman bersama Gamawan Fauzi selama empat tahun terakhir. Isu seputar pemerintahan yang bersih senantiasa menjadi perhatian masyarakat.Dan harap dicatat ketika Pilkada empat tahun silam jualan seperti itulah yang membuat pasangan ini dipilih oleh rakyat.

Berbagai keputusan yang sudah dibuat sebelum ini di lingkungan Pemprov Sumbar aalah keputusan yang di dalamnya sangat terlibat keberadaan Marlis Rahman, Karena itu ia tahu benar apa dan bagaimana latar belakang sebuah keputusan dibuat. Ketika ada yang digeser dan ada yang dipromosikan, ia tahu belaka apa latar belakangnya. Oleh karena itu untuk melangkah ke depan sebagai gubernur, Marlis Rahman sudah tahu road map nya, ia sudah hafal jalan mana yang harus ditempuh. Ia sudah sangat hafal karakter dan watak masing-masing pembantunya. Dengan demikian berharap agar Marlis bisa ‘melunak’ adalah harapan kosong.

Satu hal yang juga tak kalah penting menjadi isu lanjutan dari kelanjutan kepemimpinan Gamma (minus Gamawan) adalah bagaimana meujudkan semua visi dan misi Gamma yang dicetuskan empat tahun silam. Visi dan Misi tersebut sudah tertuang pula dalam RPJP-RPJM Sumbar. Berarti kalau Marlis tidak mau dikatakan melanggar visi dan misinya (yang bisa membuatnya dijatuhkan oleh DPRD) mau tidak mau ia harus tetap konsisten menjalankan apa yang sudah dijalankan selama empat tahun terakhir ini.

Apakah dengan demikian Marlis tidak boleh berimprovisasi? Sangat bleh sekali, sepanjang tentu tetap menjaga agar berjalan di garis yang sudah disepakati bersama dalam RPJP maupun RPJM Daerah. Hal-hal di luar itu, maka itulah yang disebut sebagai inovasi, terobosan. Marlis dengan mau atau tidak mau harus juga membuat berbagai inovasi yang akan dipakainya untuk isu Pilkada 2010.

Kenapa begitu?

Karena sejauh ini belum ada perubahan sikap dari Marlis Rahman untuk Pilkada yang dijadwalkan Juni 2010. Ia tetap akan maju sebagai salah satu calon.

Suka atau tidak suka, karena belum ada aturan ketat menghalanginya, seorang incumbent memiliki peluang paling besar untuk menang Pilkada dibanding penantangnya. Tapi sebaliknya jika incumbent tidak bisa meyakinkan publik selama ia menjabat, maka ia juga akan gagal. Bukan sedikit incumbent yang dikalahkan penantangnya.

Maka dengan demikian, masa enam bulan menjadi gubernur ini adalah juga masa dimana Marlis membuktikan bahwa antara citra dia dengan citra Gamawan (sehingga dipilih rakyat tahun 2005) tidak ada beda. Yang berbeda hanyalah sentuhannya, sedang substansinya sama. Jika Marlis bisa meyakinkan masyarakat seperti itu, ia memiliki peluang.

Satu hal yang juga patut diingat bahwa Marlis Rahman bukan gubernur transisi, ia hanya melanjutkan pekerjaan yang tadinya dikerjakan berdua dengan Gamawan kini harus dikerjakannya sendiri.*** (diterbitkan di Tabloid Detiknews edisi 8 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | tokoh | , , , | Tinggalkan komentar

Antisipasi Dampak Gempa, Kalau tidak Sekarang Kapan Lagi?


Sejak gempa Aceh yang menimbulkan Tsunami tahun 2004, maka kata tsunami menjadi makin populer terutama bagi masyarakat sepanjang garis pantai di seluruh Indonesia. Sejak itu pula berbagai kajian dan implementasi kajian diterapkan untuk mengantisipasi bencana alam yang bisa mendatangkan korban jiwa dalam jumlah besar tersebut.

Tetapi ada baiknya kita kembali mengingat tentang tsunami sebab pengertian terhadap tsunami kadang bersilang siur. Masyarakat yang tinggal di kawasan jauh dari bibir pantai kadang dengan latah juga menganggap tsunami juga terjadi di wilayah pegunungan.

Menurut akademisi HA. Halim Asmar (Republika 29/12/2004) Tsunami dapat ditimbulkan oleh pergeseran vertikal lempeng bumi (subduksi) di bawah dasar laut dalam dan longsoran raksasa dari batuan tebing di dasar laut yang dipicu oleh gempa dan letusan gunung berapi di laut. Sebagian besar tsunami yang terjadi di dunia disebabkan oleh subduksi lempeng bumi di bawah dasar laut dalam yang berkaitan dengan gempa bumi tektonik.

Tsunami diawali dengan perubahan dasar laut secara mendadak diikuti dengan perubahan tempat massa air laut secara mendadak, yang dapat menimbulkan gelombang air laut yang sangat panjang dapat mencapai 800 kilometer dengan periode gelombang yang lama, dalam waktu 60 menit. Gelombang tsunami menjalar dengan kecepatan yang sangat tinggi sampai 800 km/jam secara frontal dan tegak lurus terhadap bidang patahan lempeng. Gelombang tsunami yang mencapai pantai dapat berubah menjadi gelombang yang sangat tinggi sampai 30 puluh meter di atas elevasi air pasang normal tertinggi.

Deteksi pertama terjadinya tsunami adalah begitu terasa ada getaran gempa disusul dengan turunnya muka air laut sehingga garis pantai bergeser secata tiba-tiba ke arah laut dalam ratusan meter (pantai barat Aceh sampai sekitar 1000 meter, Republika 27/12/04), kemudian secara tiba-tiba dalam hitungan menit terjadi gelombang raksasa menerjang pantai sampai jauh ke daratan. Gempa bumi tektonik tidak dapat dideteksi sebelumnya seperti gempa vulkanik dengan alat deteksi yang di tempatkan di setiap gunung, karena garis pertemuan lempeng-lempeng bumi sangat panjang dan dalam. Tidak mungkin menempatkan alat deteksi di sepanjang garis pertemuan lempeng benua, sehingga kemungkinan  terjadinya gempa bumi tektonik hanya dapat dideteksi dari gempa yang pernah  terjadi sebelumnya dalam periode tertentu. Itu pun belum dapat dijadikan patokan.

Di Sumatera Barat (Padang, Pessel, Pariaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman dan Agam Barat) isu tentang tsunami senantiasa bagai gelombang turun dan naik. Ketika gempa berkepanjangan terjadi, isu itu meningkat. Tapi ketika gempa sudah reda, isu itu perlahan menyurut.

Gempa 30 September 2009 yang bermagnitude sampai skala 7,9 menyentak kembali kesadaran seluruh Pemda di kawasan Pesisir tentang tidak bolehnya dianggap main-main rencana-rencana antisipasi dampak gempa.

Rencana tentang antisipasi dampak gempa di Padang khususnya sebagai ibu provinsi Sumbar sampai detik ini masih tinggal wacana. Saya sebut wacana karena belum menjadi cetak biru yang dapat dijadikan kerangka acuan bagi semua aktifitas pembangunan di Kota Padang.

Dua tahun lalu selepas gempa dahsyat 2007, Walikota Fauzi Bahar berdiskusi dengan para wartawan di gedung PWI Sumbar. Tapi saya menilai itu bukan berdiskusi, hanya mengintroduksi wartawan untuk tidak menulis hal-hal menakutkan tentang gempa. Padahal banyak wartawan dalam pertemuan itu mengusulkan segeralah Pemko Padang menyusun satu skenario besar mengantisipasi dampak bencana (lepas dari benar atau tidaknya gempa dengan skala lebih besar masih mengancam daerah ini)

Dalam RPJP dan RPJM Padang maupun Sumatera Barat belum termaktub secara lebih spesifik bagaimana rencana ke depan penanggulangan dampak bencana. Di tingkat suprastruktur yang baru dibuat adalah kelembagaan semacam Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ada cara berpikir yang mesti kita coba urai buruk baiknya bagi kemaslahatan bersama. Yakni ketika isu gempa dan tsunami dibeberkan di koran-koran, ada yang keberatan. Dianggap itu menakutkan. Ketika ada desakan membuat jalur evakuasi dianggap itu sebagai kabar yang menakut-nakuti warga. Cara berpikir seperti itu perlu kita luruskan. Bahwa yang terpenting adalah bagaimana proses edukasi dijalankan Pemko Padang kepada warganya. Informasi gempa dan tsunami bukan untuk menakuti, tetapi pembelajaran bagaimana masyarakat dapat hidup dalam kewaspadaan yang wajar. Bagaimana masyarakat bisa berdampingan dengan bencana (yang tentu saja tidak mungkin untuk dilawan) Ini yang belum dilaksanakan di Padang.

Jalur evakuasi menuju kawasan lebih tinggi saat ini sangat jauh dari cukup. Ruas jalan yang ada saja lebarnya masih kurang. Jalur yang ada adalah di pusat kota via Jembatan Andalas, via Alai-Ampang, via Siteba. Untuk kawasan Air Tawar via Tunggul Hitam, evakuasi untuk Tabing sekitarnya via Simpang Tabing-Ikur Koto, Koto Tangah Lubuk Buaya, via Simpang Lalang, via Simpang Kalumpang dan via SMA 7. Untuk kawasan Mata, Muara, Pondok, Teluk Bayur dan sekitarnya masih tersedia kawasan ketinggian di Gunung Padang.

Tetapi setelah melihat kenyataan tanggal 30 September lalu, sungguh sesuatu yang memilukan sedang di depan mata kita. Ketika orang-orang berlarian (jalan kaki dan berkendara) menuju jalan Padang bypass, hampir 80 persen terjebak macet total. Kalaupun waktu itu memang ada tsunami, niscaya semua yang sedang terperangkap macet itu habis ditelan gelombang laut yang menurut teorinya berkecepatan tinggi itu.

Jika Pemerintah Kota hendak melindungi warganya dengan mengandalkan jalur evakuasi, maka tak ada alasan (to be or not to be) untuk tidak mempercepat perluasan jalan evakuasi. Dari hanya lebar 10 meter menjadi jalan dengan lebar sampai 20 meter. Selain itu jalur yang ada harus ditambah terutama antara jalan Tunggul Hitam dengan Simpang Tabing. Di kawasan ini perlu ditambah satu jalur lagi mengingat padatnya penduduk yang tinggal di kawasan Tabing sampai Air Tawar. Kalau perlu jalannya melintas di Bandara Tabing (dan hanya dibuka kalau terjadi gempa)

Selain itu, seperti di Jepang, tsunami diantisipasi dengan membangun shelter atau bangunan kosong di daerah-daerah pantai. Shelter itu dibangun setiap 200 meter, dan bisa menampung 100 sampai 200 orang. Bangunan dengan beton kuat dan fondasi baja serta tiang yang banyak. Bangunan itu dibuat setinggi 20 meter, lantai bawah dibiarkan tidak berdinding, sedang lantai atas hanyalah pelataran kosong.

Shelter akan berguna untuk tempat evakuasi penduduk yang tidak bisa lari lebih cepat menuju jalan Padang by pass. Warga yang mengevakuasi diri ke shelter bisa bertahan sampai air laut kembali surut setelah setengah sampai satu jam.

Antisipasi yang lain yang mesti dilakukan oleh Pemda dan masyarakat adalah menyediakan baju pelampung di setiap rumah sebanyak penghuninya. Baju itu bisa ditanggung seluruhnya oleh Pemda Padang atau disubsidi. Dengan adanya pelampung, maka jatuhnya korban yang tak bisa berenang diseret air bisa berkurang. Minimal mereka masih tetap terapung sampai regu penolong menemukan. Rasanya ini tidak terlalu sulit untuk Pemko Padang.

Antisipasi berikutnya adalah mulai mengalihkan aktifitas ekonomi dan sosial ke kawasan yang lebih tinggi. Konsekwensinya secara bertahap dalam APBD Padang sudah harus ada alokasi dana resettlement secara terus menerus sampai semua penduduk di kawasan pantai bisa dipindahkan ke kawasan yang lebih aman. Kelak kawasan-kawasan yang ditinggalkan penduduk boleh menjadi milik Pemerintah untuk dipakai bagi keperluan wisata kota tua.

Sementara itu untuk pembangunan baru yang terpaksa juga dibangun di daerah pantai, maka perencanaan letak bangunan di daerah pantai harus memperhatikan

tipe kerusakan yang dapat ditimbulkan yaitu kerusakan struktural bangunan

akibat gaya hidrodinamik gelombang. Keruntuhan struktur bangunan akibat pondasi

tergerus arus gelombang yang sangat deras. Kerusakan struktural bangunan akibat

hantaman benda-benda keras, yang diseret gelombang ke pantai, seperti kapal,

bangunan lepas pantai dan rambu-rambu laut.

Karakteristik gaya hidrodinamik yang ditimbulkan oleh tsunami dapat

memperkirakan analisis secara rinci terhadap kerusakan struktural bangunan di

daerah pantai. Informasi terebut sangat diperlukan untuk mengembangkan pedoman

perancangan sistem struktur tahan tsunami. Beberapa pedoman praktis yang

diperkenalkan oleh para pakar, adalah: sisi panjang dari struktur bangunan

sedapat mungkin diarahkan sejajar dengan arah penjalaran gelombang, sisi pendek

dari struktur bangunan sejajar dengan garis pantai.

Shear wall atau lateral beacing ditempatkan searah dengan arah penjalaran

gelombang tsunami. Lantai terbawah dari struktur bangunan bertingkat dibuat

terbuka total, dinding sisi bawah dibuat dari bahan yang mudah pecah, supaya

gelombang tsunami dapat lewat dengan leluasa. Pondasi bangunan bersifat

menerus, karena memiliki ketahanan yang jauh lebih baik untuk menahan gerusan

akibat arus gelombang tsunami. Disamping itu, bangunan harus direncanakan tahan

gempa yang kemungkinan akan menerima beban gempa sebelum di datangi tsunami.

Juga direncanakan adanya perhitungan ketahanan terhadap benturan benda keras

(kapal, bangunan lepas pantai, rambu-rambu laut, dan sebagainya) yang terbawa

arus kecepatan sangat tinggi dari gelombang tsunami

Nah sekarang tinggal bagaimana Pemerintah Kota Padang bersikap, mau menunggu dulu gempa besar atau segeralah dari sekarang mengantisipasinya. Doa dan Asmaul Husna, iya juga, tetapi ikhtiar menghindari bencana juga tidak dilarang Allah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? (Eko Yanche Edrie/www.padangmedia.com)

Desember 4, 2009 Posted by | isu lokal, pemerintahan | , , , , | 5 Komentar

Nasionalisme Bukan Xenophobia


Bukan Sri Edi Swasono namanya kalau tak bicara soal nasionalisme. Ia begitu miris melihat generasi sekarang jadi begitu gandrung dengan hal ihwal yang serba Amrik, serba luar negeri, seolah semua yang berbau ‘luar’ adalah hebat.

Kemarin ekonom senior yang juga mantu Bung Hatta itu kembali mengungkap kegusarannya di Padang. Dalam acara Annual Lecturer mengenang tokoh diplomasi Mohammad Hatta,  Apresiasi Perjalanan 50 tahun Hubungan Diplomatik  RI-Malaysia”,  di Kampus Unand, Sri Edi bicara telanjang tentang hedonisme bangsa yang mulai dipandangnya berlebihan.

Semangat untuk mengedepankan rasa nasionalisme bukan berarti Sri Edi mengajak kita untuk bersikap Xenophobia, tetapi mengingatkan bangsa ini yang terlalu terperosok memahami globalisasi seoalah harus menyerah kepada asing.

Masuk di akal sehat kita apa yang dikemukakan Sri Edi Swasosno itu. Lihat saja negara tetangga Malaysia sekalipun dalam hal-hal tertentu misalnya teknoli tak dapat tidak harus ikut pusaran globalisasi, tetapi Malaysia tidak meulu tunduk secara ekonomi dan kebudayaan dengan asing.

Seperti diungkap pengajar UI itu, Malaysia hingga kini masih mampu mengatasi pasar bebas, akibat kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Malaysia tidak sepenuhnya tunduk ke WTO, malah sebaliknya bisa menolak impor sehingga produsen di negeri Jiran itu tetap berjaya bertahan, karena  Malaysia unggul dalam diplomasi.

Kelemahan kita, Indonesia dalam hal ini adalah tidak bisa menolak produk impor, sebab kebijakan itu jelas merugikan produsen di tanah air, karena sebagian pembeli tentu beralih pada  produk luar.

Lalu kembali ke pokok pikiran Sri Edi, bahwa bangsa Indonesia mengandrungi yang serba ‘pop’ (populer–red), atau serba luar negeri. ‘Pendidikan’ Amerika Serikat, misalnya tanpa disangka sudah menjual produk asing di Indonesia, anehnya kita justru menikmatinya,  bukan menolaknya. Tidak ada seminar di Indonesia yang membahas produksi sendiri. Bangsa Indonesia ‘sedang bunuh diri’  karena lebih menggandrungi ‘pop’ dan mengabaikan buatan dalam negeri sendiri.

Dalam berbagai ‘perbantahan terbatas’ di Sumatra Barat antara paham yang mengedepankan ABS-SBK dengan yang anti ABS-SBK sering kita dengar bahwa akar budaya, adat istiadat, bahkan agama (Islam) sekalipun dikatakan terancam oleh arus globalisasi. Bahwa sedang terjadi imperialisme baru berupa penjajahan kebudayaan dan ekonomi. Tiap hari kita pekikkan itu dalam ‘perbantahan terbatas’ tadi. Tapi kita seperti ditengarai Sri Edi sering bersifat ambivalen. Kita menentang kultur lokal dirusak oleh asing, tetapi secara ekonomi kita membuka ekonomi asing menjajah kita secara diam-diam.

Kaum muda Sumatra Barat sudah demikian ‘go ahead’ nya terhadap apa-apa yang berasal dari luar. Mereka memaki-maki Amerika yang terus bikin kegaduhan di Timur Tengah, tetapi semua malah bercita-cita dapat diterima kuliah di berbagai universitas Amerika. Produk-produk asal Amerika mulai dari pakaian, makanan cepat saji, minuman ringan maunya KFF, McDonald, Cocacola. Ayam goreng buatan kaki lima? Oh, no way! Kopi kawa? Oh, itu kampungan. Bika Mariana? Nggak gaul.

Sekali lagi mengangkat dan mengagungkan rasa nasionalisme bukan berarti Xenophobia atau membeci asing. Sebab kalau memperturutkan Xenophobia bisa-bisa kita menjadi orang pandir dalam pusaran global ini. Sebab kita harus tidak boleh menggunakan komputer dengan program milik Bill Gates atau Apple Machintos. Telepon seluler keluaran Motorola atau Nokia dari Finlandia dan Siemens dari Jerman harus kita haramkan pula. Jangan lupa kalau itu sikap kita, maka permadai dari Siria atau kurb=ma dari Taif Arab Saudi tidak boleh kita konsumsi. Bukan kebencian yang seperti itu yang kita inginkan. Tetapi bagaimana nasionalisme terus menerus dapat mendorong Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri. Jangan sampai jarum penjahit sebiji, kita harus menyembah-nyembah juga ke China untuk mendapatkannya.

Semangat nasionalisme yang berlebihan bisa menelurkan ultranasionalisme. Ini berbahaya juga bagi kita sebagai warga dunia. Semangat nasionalisme harus mendorong kita untuk bisa bertahan dari penjajahan-penjajahan baru secara ekonomi.(Eko Yanche Edrie/www.padangmedia.com)

Desember 4, 2009 Posted by | kontemplasi | , , , , | Tinggalkan komentar

Menjual Romantisme ‘Mak Itam’


Sebuah upaya yang sudah cukup lama diidamkan oleh Masyarakat Pencinta Kereta Api Sumatra Barat (MPKAS) untuk mendatangkan kembali lokomotif uap ke Sumbar akhirnya kesampaian jua. Sejak akhir 2008 loko yang akrab dipanggil Mak Itam itu sudah on the track di stasiun Sawahlunto.

Jika direalisasikan, maka kesampaian pula hasrat Nofrins dan Pak Saafruddin Bahar dari MKAS untuk menjadikan Mak Itam sebagai pendukung industri wisata daerah ini. Pihak PT Kereta Api bersedia mengoperasikan kembali kerta api khusus untuk wisata.

Naik kereta api bagi turis dari Jawa tentu tidak hal aneh, begitu juga dengan turis luar negeri. Tapi dengan Mak Itam tentu lain lagi ceritanya. Ada yang eksotik dari kereta api uap itu. Suara suitan peluitnya dan desah ‘nafas’nya saat mendaki tak akan pernah didengar di manapun kecuali hanya di kereta itu pula.

Selama delapan dasawarsa Mak Itam akrab dengan masyarakat Sumatra Barat khususnya yang dilewati jalur kereta api. Dari Padang ke Pariaman dan Naras, atau ke stasiun gadang di Padang Panjang. Kalau mendaki maka Mak Itam menyusuri lembah Merapi Singgalang (Lemersing) dan bisa terus ke Piladang dan Payakumbuh. Sampai di situ mentok. Ke hilir kereta Solok. Dari Padang Panjang ia menderu menuruni Batipuh dan menjalar sepanjang pantai timur Singkarak lepas ke Solok dan Sawahlunto.

Mak Itam adalah loko yang dibuat di Hartmann Chemnitz, Jerman. Atau ada yang dibuat di Amsterdam. Umumnya keluaran tahun 1900an.

Anda yang pernah menikmati romantisme Mak Itam pastilah ingat kode-kodenya. Ada yang BB 1012, ada yang seri C 1704 atau seri D. Ketika masih bersekolah di sekolah teknik, saya ingat pelajaran guru Ketel Uap saya tentang itu. Seri B berarti dengan 2 roda penggerak, seri C berarti tiga roda penggerak dan D berarti 4 penggerak. Maka kalau Mak Itam berkode BB itu artinya ia punya 4 as roda dan pasti rodanya delapan buah.

Dari stasiun gadang di Padang Panjang, kereta api membawa semen, minyak dan penumpang ke Bukittinggi. Ada sepuluh rangkaian gerbong yang diirit nya. Pada tahun-tahun 70an saya ingat di kampung saya orang-orang lebih percaya dengan jadwal kereta daripada jam tangan. Jika ada orang meninggal, lalu ada yang bertanya kapan meninggalnya. Maka percakapan itu kira-kira seperti ini: “Pabilo indaknyo si Anu?”. “Oh, ndak lamo sudah kureta ilia”. Maka yang bertanya sudah paham. Bahwa si Anu meninggal beberapa saat setelah kereta api melewati kampung kami dari stasiun Koto Baru menuju stasiun Pasa Rabaa. Itu adalah pukul 2 siang.

Dulu jadi pegawai Kereta Api (d/h PJKA, DKA) adalah profesi amat membanggakan. Kepala stasiun disebut Engku Sep. Dengan topi caronok berwarna merah, papan sinyal di tangan kanan dan peluit di mulut, ia terlihat amat gagah dan dihormati orang-orang. Priiiiiit, tangannya diangkat, maka melosoh lah kereta api meninggalkan stasiun. Tanpa tiupan peluit Engku Sep jangan diharap Mak Itam dapat berangkat.

Malam-malam kala tersintak bangun, terdengar bunyi peluitnya amat mendayu-dayu, suara desahnya mendaki Singgalang Kariang atau pendakian Panyalaian. Sungguh itu adalah sebuah romantisme yang bisa dijual kepada para penikmatnya. Mak Itam sudah datang, batubara masih ada. Apakah masyarakat pariwisata benar-benar bisa menjadikannya tambang uang? Kita tunggu makan tangan mereka-mereka itu. (Eko Yanche Edrie/www.padangmedia.com)

Desember 4, 2009 Posted by | Budaya, wisata | , , , , | Tinggalkan komentar

Meningkatkan Awareness Produk UKM di Hati Konsumen


Terus menerus disorongkannya kepada publik tentang perlunya mencintai produk dalam negeri khsususnya produk UKM, memberikan makna kepada kita semua bahwa produk UKM belum berada pada tempat yang semestinya, belum on the track. Setidak-tidaknya dapat dikatakan tingkat awareness publik kepada produk UKM masih berada di belakang  awareness publik kepada produk usaha besar atau manufaktur (dan tentu saja termasuk produk asing)

Dari waktu ke waktu sepertinya urusan kita tak kunjung selesai untuk menganjungkan produk UKM anak bangsa ini ke posisi yang setara dan seterhormat produk usaha berskala besar maupun produk UKM asing.

Berbagai upaya sudah dilakukan, baik oleh para pemain UKM sendiri maupun pemerintah di daerah-daerah yang memfasilitasi kampanye mencintai produk UKM. Dan itu sudah berlangsung lama. Dari pameran UKM hingga seminar, dari pelatihan peningkatan kualitas sampai pemberian skim kredit dengan bunga rendah.

Presiden Soeharto tahun 1985 memprakarsai Pameran Produksi Indonesia (PPI). Tak tanggung-tanggung, para pelajar seluruh Indonesia, pengurus Karang Taruna, PKK, Ormas Pemuda, mahasiswa dan tokoh masyarakat di desa-desa diundang ke Jakarta untuk menyaksikan PPI tersebut. Semua diharapkan dapat mengampanyekan betapa berharganya produk dalam negeri dan produk usaha kecil dan menengah. Pak Harto bilang, mencintai produk dalam negeri adalah ujud nasionalisme yang sesungguhnya.

Tak kurang pula kelompok penyanyi adik-kakak, Trio Bimbo (Sam-Acil dan Jaka) menciptakan lagu ‘Aku Cinta Buatan Indonesia’. Lagu itu senantiasa dikumandangkan di TVRI serta di ratusan radio siaran swasta di Indonesia pada saat berlangsungnya PPI 1985.

Sepanjang tahun 1980an itu, kampanye cinta produk Indonesia meluas sampai ke penggunaan bahasa Indonesia. Apa-apa yang berbau bahasa asing harus diindonesiakan. Jakarta Fair yang sudah berlangsung sejak zaman Ali Sadikin, diubah menjadi Pekan Raya Jakarta. Kata Real Estate yang sudah lama familiar diindonesiakan menjadi realestat. Yang paling hebat adalah perintah Menteri Penerangan Harmoko: ubah semua akta notaris radio-radio siaran swasta yang berbau asing. Di Padang misalnya Radio Don Bosco harus ganti nama menjadi Dikara Bawana. Radio El Kartika tidak boleh lagi pakai ‘El’ karena itu sangat berbau hispanic.

Mangkus?

Ya!

Dalam waktu relatif singkat semangat berindonesia meluas di seluruh tanah air.

Tapi apakah orang makin mencintai produk dalam negeri dan khususnya produk UKM? Tunggu dulu.

Nama memang sudah berganti, tetapi tiap hari di berbagai radio pemutaran lagu-lagu asing makin marak. Perfilman nasional yang umumnya diusahakan oleh usaha menengah sepanjang dekade 80an hingga 90an ambruk. Boleh dihitung dengan jari produser Indonesia yang ‘nekat’ membuat film nasional. Orang lebih suka nonton film keluaran Hollywood.

Anak-anak muda masih lebih condong pakai Levi’s yang sering dipakai pengembala sapi di Texas ketimbang memesan celana ke salah satu penjahit di kotanya. Merk-merk Armani, Playboy, Executive dan seterusnya menjadi impian kaum urban.

Restoran-restoran franchise siap saji lebih diserbu anak muda dan orang dewasa sekalipun. Pada kurun waktu dua dekade sebelum ini janjian anak muda lebih banyak dibuat di KFC, di PizzaHut, di McD atau di Hokben. Hanya orang-orang dengan selera lama yang masih tetap doyan ke Bu Dibyo, ke Bang Kumis, ke Warteg, ke RM Simpangraya. Cotto Makassar dan Konro hanya ramai oleh komunitasnya sendiri.

Datanglah ke Cibaduyut pada waktu itu, hanya orang-orang mapan saja yang berbelanja sepatu. Di berbagai pertemuan, kaum hedonis lebih suka pamer merk luar ketimbang produk bangsa sendiri. Asal dari luar, biarlah barang dari Cina sekalipun yang harganya sangat miring.

Kaum perempuan kelas menengah di Sumatera Barat misalnya pada kurun waktu itu sangat bangga pakai merk luar ketimbang pakaian yang bahannya disulam oleh kelompok sulaman H.Rosma atau menggunakan produk konveksi dari Nagari Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Berkampanye Lagi

Apa sesungguhnya yang terjadi? Sehingga upaya kampanye habis-habisan yang dilakukan ternyata belum kunjung membikin baik nasib produk UKM. Atau setidak-tidaknya masih membuat produk-produk UKM jalan di tempat. Ia tidak mati. Bahkan ketika krisis multidimensi melanda Indonesia, seringkali UKM disajung-sajung sebagai lembaga bisnis yang tahan banting. Tak goyah oleh terpaan badai.

Agaknya ada dua hal penting yang perlu kita gencarkan lagi. Pertama pemberian contoh tauladan oleh para pemimpin, kaum selebriti ataupun figur-figur publik untuk seserius-seriusnya membesarkan produk UKM Nasional. Saya menyebutnya produk UKM Nasional, karena ada juga produk UKM asing, misalnya apakah perlu mendewa-dewakan guci buatan Ghuongzou dibanding keramik-keramik dari Padalarang, Plered dan sebagainya.

Memberikan penyadaran penggunaan produk UKM kepada para pemimpin dan selebritis adalah satu hal, tetapi menyampaikan kepada publik bahwa mereka para pemimpin dan selebritis itu sudah menggunakan produk UKM sangat mungkin dilakukan. Paling tidak dengan prakarsa Kementerian Koperasi/UKM dilakukan pendekatan ke para produser acara di berbagai stasiun TV. Selama ini kredit titel di bawah gambar seorang pemimpin atau selebritis yang sedang tampil paling-paling hanya namanya saja. Rasanya tidak akan terlalu menyita space pabila secara periodik dicantumkan merk pakaian yang melekat di tubuh mereka. Kalaupun tabu dari etika periklanan, maka cukup dicantumkan saja bahwa yang dipakai Menteri Sekretaris Negera Hatta Radjasa saat ini adalah produk UKM.

Begitu juga pada moment-moment pertemuan resmi (pada saat rehat), mesti ada ekspose dari pembawa acara yang menyebutkan bahwa tas yang dipakai Ibu Menteri Kesehatan tadi adalah buatan Tanggulangin. Atau jaket kulit Pasha Ungu tersebut adalah buatan perajin dari Padang Panjang Sumatera Barat.

Yang kedua adalah soal periklanan. Adalah wajar kalau produk-produk dari pemain besar merajai pasar karena mereka juga menguasai space dan slot iklan di berbagai media. Penguasaan itu karena uang mereka banyak. Kecuali itu, apresiasi pengusaha besar tentang iklan sudah sangat bagus. Bahkan pada umumnya dalam neraca perusahaan, biaya iklan tidak lagi disebut sebagai biaya entertainment namun sudah merupakan biaya rutin yang harus selalu ada. Bagi produknya yang sudah dikenal luas, biaya iklan itu lalu diubah menjadi biaya untuk menjaga citra produk. Lihatlah, apa perlunya Pepsodent terus menerus beriklan, bukankah produk itu sudah dikenal luas?

Pia Yogya atau enting gurih dari Semarang tak sekalipun kita lihat tayangan iklannya di televisi. Rumah makan Padang, RM Sederhana tak terlihat di slot ilan TV seperti KFC dan McDonald beriklan. Kaos antik bermerk Jogger dari Kuta Bali semestinya membanggakan kita kalau iklannya ditayangkan di TV nasional atau koran nasional. Begitu juga dengan produk sarung basah dari Samarinda harus seterhormat sarung Gajah Duduk dari pemain besar Pismatex.

Pengusaha UKM sering menganggap tak perlu beriklan karena harga jual produknya tidak seberapa. Tapi kenapa permen Hexos yang per bijinya Rp250 bisa beriklan di TV dan di Majalah, sementara Mpek-mpek ‘Selamat’ dari Jambi per bijinya Rp1.500an jangankan di TV nasional, di koran lokalpun tak beriklan.

Pengalaman saya dengan kalangan pengusaha UKM di daerah menunjukkan bahwa iklan masih dilihat sebagai ‘uang keluar’ yang hanya untuk gagah-gagahan saja. Karena itu kalangan UKM beriklan di koran lokal hanya kalau sedang berulang tahun atau ikut serta mengucapkan selamat pada iven tertentu atau sekedar ucapaan dukacita atas meninggalnya sesorang.

Iklan Bersama

Pandangan miring tentang iklan ini baru untuk daerah. Belum lagi kalau UKM diajak beriklan di televisi atau media nasional yang biayanya besar tentu akan membuat mereka (UKM) membelakangi para account executive (AE) yang datang menawarkan space iklan. Untuk membayar Rp15 sampai Rp20 juta per spot di TV Nasional yang durasinya paling 60 detik sekali tayang terasa masih amat berat bagi industri rumah tangga makanan ringan amplang di Samarinda.

Kementerian Koperasi/UKM sudah waktunya memfasilitasi perihal iklan ini. Mungkin terlebih dulu mengajak kalangan media dan kalangan periklanan untuk memberi pemahaman tentang perlunya iklan bagi produk UKM guna mencapai awareness yang baik di hati masyarakat. Kementerian mesti mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi seperti ke daerah-daerah.

Setelah itu Kementerian bisa menghimpun asosiasi UKM untuk membuat iklan bersama dengan biaya bersama. Usaha-usaha dari jenis berbeda dihimpun dalam satu kluster lalu pada tahap pertama diberikan subsidi (atau kalau perlu bantuan penuh) untuk merancang iklan dan membiayainya. Misalnya batik tulis Yogya digabung dengan Apel Malang, Mukena Bukittinggi, senapan angin Bandung, gitar Sidoarjo, Konro Makassar. Barangkali frekwensinya tidak perlu terlalu sering, tapi dari blocking time di TV atau di majalah dan koran nasional produk-produk dalam satu kluster tadi dapat tayang secara bergantian.

Medium lain untuk kampanye produk misalnya pameran seperti SMEsCo 2009 yang digelar pertengahan Oktober ini di Jakarta adalah juga penting. Akan tetapi janganlah ajang seperti itu orientasinya adalah transaksi saja. SMEsCo hendaknya juga dapat berperan mempertinggi awareness publik terhadap produk-produk UKM yang ditampilkan di sana.

Kementerian Koperasi dan UKM yang menyelenggarakan hajat tersebut memang sudah bikin ancang-ancang untuk bisa mecapai transaksi sampai Rp37,4 miliar. Tapi apa gunanya kalau setelah itu tak ada melekat sedikitpun sentimen produk UKM tersebut di hati pengunjung.

Apa artinya?

Artinya, agar pengunjung tak menyumpah serapah setelah membeli produk-produk UKM di ajang SMEsCo 2009 karena mutunya amburadul, jelas produk UKM yang ditampilkan di sana adalah produk pilihan. Menurut informasi memang demikian adanya bahwa peserta adalah UKM-UKM yang sudah terseleksi dari masing-masing daerah.

Bagaimanapun tetap akan terjadi ‘pertempuran’ antara nasionalisme dengan pragmatisme. Satu sisi kita mencoba menjadi bangga minum kopi Aceh dibanding minum semangkuk kopi Starbuck. Tapi apa selera bisa didustai dengan berselimut nasionalisme? Kalau memakai Levi’s 505 lebih nyaman dan tahan dibanding memakai jeans keluaran Cihampelas, apa mau dikata? Apakah kita harus berbohong mengatakan kejadian sebenarnya ketika kita dilayani dengan sangat ramah oleh pramusaji yang cantik di pintu Pizza Hut ketimbang diterima dengan muka cemberut oleh pelayan restoran sate di kawasan puncak?

Kesimpulannya, setelah semua sepakat mengangkat produk UKM ke anjungan yang lebih terhormat, harus diikuti dengan memberi suri tauladan kepada rakyat banyak. Suri tauladan itu mesti diperkaya oleh kampanye yang pas dan strategis. Jangan lagi UKM memandang rendah arti iklan. Akhirnya sebelum beriklan di TV dan koran nasional secara berkelompok, segala sesuatu di ‘dapur’ UKM itu harus sudah tertata baik. Sudah harus manajemen kendali mutunya dijaga sebaik-baiknya agar publik tidak merasa dibohongi oleh iklan dan ajakan-ajakan sales promotion girl di gerai-gerai pameran semacam SMEsCO 2009 nanti. Apalagi pameran kali ini menyertakan UKM asing yang akan dijadikan kaca pembanding bagi produk-produk nasional.

Menggunakan lembaga-lembaga pengontrol mutu, mendapatkan sertifikasi ISO, sertifikasi SNI, sertifikasi Depkes dan sebagainya sudah harus menjadi keharusan bagi usaha-usaha UKM. Ini akan memberikan dukungan bagi pencitraan produk dalam rangka memenangkan hati konsumen nasional.

Dengan semua upaya di atas, maka produk UKM akan dapat melenggang masuk gelanggang bersaing dengan produk UKM asing maupun dengan produk industri besar. Tak perlu lagi adanya usaha-usaha memberikan proteksi. Selain berlawanan dengan WTO dan prinsip pasar bebas, proteksi hanya akan membuat usahawan kecil dan menengah serta koperasi kita jadi manja dan tak tangguh untuk di pasar.

Satu hal yang perlu menjadi poerhatian bersama adalah agar semangat membangun UKM jangan hanya temporer. Artinya SMEsCO 2009 boleh jadi sebuah ajang bagi penampilan puncak-puncak produk lokal secara internasional, tetapi sepulang dari SMEsCO para pengusaha dan para pejabat Dinas Koperasi & UKM harus membawa pulang banyak PR. Itu artinya, SMEsCO 2009 selain sebagai sebuah expo harus juga dimanfaatkan sebagai forum studi bagi peningkatan mutu produk UKM di daerah. Dengan demikian pada waktu-waktu mendatang selain citra sebuah produk UKM jadi meningkat karena ikut SMEsCO, hendaknya pada SMEsCO berikutnya kualitas produk peserta meningkat setelah digojlok lagi di dapur dengan mengimplementasikan hasil belajar di SMEsCO 2009.

Jadi marilah kita tunggu, Keripik Balado Christine Hakim di Padang bisa sesajar dengan produk milik pemain besar. Keripik Balado hendaknya sama  terhormatnya dengan Cokelat Silver Queen di etalase Carrefour bahkan satu hari sampai ke Hypermart di Singapura. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? (Eko Yanche Edrie/www.padangmedia.com)

Desember 4, 2009 Posted by | ekonomi | , | Tinggalkan komentar

Jalan Tol, tak Sekedar Infrastruktur


Ketika jalan tol Jagorawi diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978 ada decak kagum orang-orang di daerah menyaksikan lewat layar televisi hitam putih. Tentu saja jalan yang lebarnya tak ada banding dengan jalan-jalan di kabupaten-kabupaten di luar Jawa menjadi jalan yang amat mewah ketika itu.

Ruas jalan antara Jakarta – Bogor – Ciawi yang dibangun sejak tahun 1973 itu merupakan pengalaman baru bangsa Indonesia dalam berlalu-lintas darat. Bahwa kemudian akhirnya diperkenalkan kepada masyarakat kita tentang kisah sepotong jalan dimana setiap yang lewat di atasnya harus dikenai biaya.

Pengenaan biaya itu dimungkinkan dengan kompensasi bahwa jika pengguna jalan melewati jalan non-tol, besar kemungkinan akan menemui hambatan. Tapi ini adalah sebuah jalan yang dikonsep untuk bebas hambatan. Karena itulah pengguna dikenai tarif tertentu di pintu tol Jagorawi.

Justru awalnya jalan ini hanya digagas untuk sekedar jalan bebas hambatan saja tanpa ada istilah ‘tol’ dengan pentarifan tertentu. Tapi kemudian diketahui jalan kualitas prima ini dibangun dengan biaya besar dan setelah dioperasikan maka pemeliharaannya memerlukan biaya besar juga. Karena itulah pemerintah mulai memikirkan bagaimana caranya biaya operasional pemeliharaan jalan ini bisa diadakan tanpa membebani APBN.

Maka Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) Ir. Sutami mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar jalan yang ini dijadikan jalan tol. Pemerintahpun setuju. Tak sampai sebulan sejak diresmikan pada Februari 1978, pemerintah menerbitkan PP No 4/1978 yang sejatinya hanya tentang penyertaan modal untuk mendirikan BUMN PT Jasa Marga. Perusahaan baru inilah yang kemudian ditugasi mengelola jalan tol Jagorawi.

Sejak itu pembangunan infrastruktur bagi melancarkan transportasi darat –terutama di Jakarta dan sekitarnya—mulai dilakukan dengan pendekatan tol. PT Jasa Marga mendapat tugas untuk mengembangkan jalan-jalan bebas hambatan baru. APBN makin mengalami beban berat jika harus diminta untuk membiayai jalan tol. Kebijakan pemerintah mulai membagi pehatian pembangunan jalan. Untuk jalan bebas hambatan diserahkan kepada kerjasama pemerintah – investor sedangkan jalan-jalan reguler dibiayai dengan APBN.

Menyimak ‘perjalanan jalan tol’ pasca-Jagorawi terlihat bahwa sangat dirasakan betapa beratnya beban biaya yang harus ditanggung pemerintah jika seluruh beban itu dipikulkan kepada APBN. Pengamat jalan tol Andreas Wibowo tahun 2005 saja menghitung rata-rata per km jalan tol memerlukan biaya Rp30 miliar.

Hitung-hitungan pemerintah untuk membangun jalan kelas II saja bisa mencapai Rp3.4 miliar/km. Maka sambil ‘berkelit’ dengan anggaran, pemerintah hanya punya daya menambal sulam jalan kelas III yang ada untuk ditingkatkan menjadi jalan kelas II. Menurut hitungan pemerintah, tak kurang dari Rp1 miliar/km diperlukan bagi ‘memoles’ jalan kelas III agar bisa ‘naik pangkat’ jadi jalan kelas II. Demikianlah, ternyata tak murah biayanya agar kita punya jalan kelas II ke atas.

Tak heran kalau lima tahun sejak jalan tol Jagorawi diresmikan, pemerintah mengeluarkan surat utang yang kemudian dikawinkan dengan dana APBN untuk membangun jalan tol berikutnya. Lima tahun berikutnya diterbitkanlah Keppres 25 tahun 1987 yang mengatur soal tol itu. Hingga pada permulaan 1990an atau persisnya 1991 dimulai pembangunan  jalan tol oleh swasta.

Amat menyedihkan sebenarnya kalau kita banding dengan Malaysia (yang jalan tolnya dibangunkan oleh Mbak Tutut) yang sudah sanggup membentangkan 10 kali lipat jumlah panjang jalan tol Indonesia. Setidaknya tercatat sekitar 6ribuan kilometer ‘lebuh raya’ yang mengitari tanah semenanjung.

Jumlah sekitar 700 km jalan tol di Indonsia sesungguhnya tiada berarti dibanding dengan luasnya daratan Indonesia. Apalagi jalan-jalan tol itu hanya menumpuk di Jawa.

Tidak menarik kah berinvestasi lebuh raya di Indonesia?

Sejak dibukanya keran kesempatan bagi kalangan swasta di permulaan 1990an, seperti kita simak sekarang ini terasa betapa pelannya laju pertumbuhan per kilometer pembangunan jalan tol Indonesia.

Penumpukan jalan di sekitar Jakarta agaknya membuat bisnis lebuh raya ini tidak semenarik di Malaysia atau di China. Bisa dimaklumi alasan investor yang ingin pulang modal dan menumpuk laba dengan cepat. Penetapan tarif tol yang kurang menarik membuat investor tidak terlalu yakin akan pulang modal dan beruntung. Sementara itu soal ‘naik tarif’ apapun yang bersifat fasilitas umum di Indonesia jarang yang tidak menghadapi resistensi publik. Bagi investor, ini amat memusingkan.

Sebaliknya, pemerintah ingin cepat-cepat keluar dari keminiman infrastruktur dan ingin cepat mengatasi berbagai kemacetan di daerah urban dengan cara memberi insentif kepada calon investor jalan tol. Salah satu yang sudah dicoba adalah dengan memberikan jaminan penyesuaian tarif kepada pengusaha jalan tol secara periodik. Begitu juga dengan insentif berupa kompensasi biaya pembebasan lahan dengan masa konsensi dan sebagainya.

Tapi sekali lagi kendala yang dihadapi ternyata tak kecil. Janji pemerintah sejak diundangkan UU No 38 tahun 2004 sepertinya agak sulit diterapkan. Khususnya ‘janji’ pada investor jalan tol tentang peninjauan tarif secara periodik itu.

Undang-undang itu dengan tegas mengisyaratkan agar Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyesuaikan tarif tol tiap 2 tahun sekali dengan mengacu pada laju inflasi. Lalu kenapa susah sekali menyesuaikan tarif tol?

Inilah masalahnya. Sejak reformasi, segi-segi yang berhubungan dengan pelayanan publik senantiasai jadi sorotan. Rakyat seperti diarahkan untuk ‘tidak peduli’ dengan persoalan internal pengelola jalan tol. Orang hanya melihat ‘riwayat kelam’ pengelolaan jalan tol selama ordebaru lalu menjadikan kondisi saat ini sebagai kompensasi atas ‘riwayat kelam’ itu. Orang juga makin tak peduli bagaimana keluh-kesah pengelola jalan tol menghadapi berbagai kecaman atas kualitas layanan tol. Orang tak mau tahu, yang penting harga berdasarkan tarif sudah dibayar tinggal pengelola tol membayarkan kewajiban mereka.

Pemahaman publik juga makin ‘rusak’ ketika mereka meyakini bahwa jalan tol adalah jalan bebas hambatan karenanya juga bebas macet. Jelas ini adalah penafsiran yang meleset. Jalan tol bukannya tak mungkin macet. Faktanya tempo-tempo jalan tol dalam kota Jakarta saja mengalami kemacetan.

Logika seperti inilah yang mestinya kita luruskan kembali. Jika memang ‘riwayat kelam’ pengelolaan jalan tol masa lalu itu sarat KKN, silahkan saja penegak hukum yang membereskannya. Sementara secara teknis operasional, jalan tol tetap sebagai sebuah jalan yang sarat dengan berbagai sifat-sifat teknisnya pula. Misalnya, jika tiba waktunya jalan itu harus direhabilitasi, diperbaiki bahkan ada yang harus diganti sama sekali fisiknya. Semuanya membutuhkan biaya. Jika APBN tidak mungkin untuk membiayaainya, maka jelas salah satu jalan adalah dengan membebankan sendiri pemeliharaan jalan tol kepada pengelola jalan tol.

Dengan konsekwensi seperti itulah, wacana menaikkan tarif tol tidak relevan kalau dihubungkan dengan ‘riwayat kelam’ tersebut. ”Penyesuaian tarif tol harus dipahami sebagai janji pemerintah terhadap industri tol, bukan merupakan kehendak investor tol saja. Janji ini sebaiknya dipenuhi bila pemerintah menginginkan tetap kondusifnya industri tol,” kata Direktur Utama Jasa Marga Frans S Sunito seperti dikutip pers.

Jika sedemikian peliknya persoalan jalan tol kita, apa yang mesti dilakukan?

Dari persepektif eksternal, maka pemerintah pun perlu meyakinkan publik bahwa jika Indonesia ingin memiliki infrastruktur berkualitas seperti jalan bebas hambatan lebih panjang lagi, APBN tidak sanggup membiayainya. Karenanya, selain menjadikan industri jalan tol sebagai subsistem desain ekonomi nasional yang berpeluang memacu laju pertumbuhan, industri jalan tol juga mesti diproyeksikan bisa mengembangkan dirinya sendiri dengan biayanya sendiri. Karena itu soal tarif dan kekonsistenan pemerintah dalam melaksanakan UU No 38 tahun 2004 hendaknya menjadi ‘modal’ bagi usaha meyakinkan calon-calon investor membangun jalan tol.

Sementara dari perspektif internal, konsekwensi logis dari ‘kerelaan’ publik menerima kenaikan tarif tol harus diimbangi dengan pelayanan prima para pengelola. Secara teknis tentu saja jalan tidak boleh ada lagi lobangnya, jika ada perbaikan dilaksanakan dengan cara yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu-lintas yang begitu lama.

Masih ingat berita tentang ditutupnya beberapa ruas tol di Jakarta hanya gara-gara tidak ada uang recehan. Soalnya sepele, tetapi ini jelas sangat mengganggu kualitas pelayanan. Okelah, untuk sementara beberapa pintol sudah melayani sistem e-tol dimana yang diperlukan hanya kartu magnetik seperti pola touch and run di Malaysia. Tetapi itu saja tak cukup bila proses sosialisasinya tidak gencar. Kalau perlu dengan marketing yang agresif.

Menyimak pengalaman Malaysia misalnya. Jika Anda melakukan perjalanan di Lebuh Raya Utara Selatan (LRUS) terlihat upaya pengelola tol di situ menjadikan lebih raya itu tidak sekedar infrastruktur. Berkendara di LRUS terasa seperti kita berpiknik. Selain pemandangan lingkungan yang dibuat sedemikian rupa, pada ruas-ruas tertentu rest area benar-benar berfungsi sebagai tempat rehat yang sehat dan bersih. Kita jadi betah berlama-lama berada di ‘hentian sebelah’ pada salah satu ruas LRUS antara Kuala Lumpur dan Seremban misalnya. Di ‘hentian sebelah’ itu segala ada, dari urusan kuliner sampai layanan bank bisa diperoleh.

Jalan tol di Indonesia satu hari pasti bisa seperti itu juga. Dan tentu saja para investor dan pengelola jalan tol sama-sama mendorong masing-masing pemerintah daerah untuk membangun iklim yang sehat agar peluang pembangunan jalan tol di daerahnya jadi terbuka. Kelak, jalan tol tidak lagi hanya menumpuk di Jawa malaikan sudah meluas sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau Papua.

Masalahnya, untuk menjalankan bisnis tol di satu daerah tidak bisa hanya karena memikirkan kebutuhan warga setempat saja melainkan juga memikirkan kebutuhan para pengelolanya. Apakah dengan menanam modal untuk jalan tol antara Padang dan Pekanbaru para pengelola kelak bisa beroleh untung? Kalau tidak, tentu belum jalan tol yang dibutuhkan, cukup jalan kelas II saja. Karena jalan tol, bukan sekedar infrastruktur.(Eko Yanche Edrie/www.padangmedia.com)

Desember 4, 2009 Posted by | ekonomi, transportasi | Tinggalkan komentar