Peran Daerah, Hutan Carbon dan Hutan Cerobong

Oleh: Eko Yanche Edrie

 

Dituduh menjadi penyumbang emisi gas buang terbanyak lantaran membakari hutan sekaligus menggunduli paru-paru dunia memang tidak enak. Indonesia dituduh telah melubangi ozon dan secara signifikan mempercepat pencairan es di kutub bumi karena tidak bisa memelihara hutan miliknya sendiri. Sekali lagi miliknya sendiri!

Padahal seperti dinyatakan oleh peneliti lingkungan UGM, Sunyoto (Antara, 2/11) kebakaran hutan tidak terlalu signifikan sebagai penyumbang emisi gas buang. Amerika yang jelas-jelas mengontribusi seperti emisi gas buang dari cerobong-cerobong pabrik dan industrinya mencoba taktik lempar batu sembunyi tangan.

Karena itu pada Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali, 3-14 Desember 2007 semestinya merupakan peluang untuk kita menunjukkan bahwa Indonesia adalah pencinta lingkungan, bukan sebaliknya seperti fitnah yang dilempar Amerika.

Sebagai sebuah pleedoi atas tuduhan tak berdasar itu, harus kita nyatakan bahwa negeri agraris seperti Indonesia justru memiliki potensi paling besar mereduksi emisi gas buang. Ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki hutan yang cukup signifikan mereduksi gas buang dari negeri-negeri industri.

Kenyataan ini pula yang harus dikampanyekan sekaligus diperjuangkan para anggota delegasi Indonesia di UNFCCC untuk dapat pengakuan dunia.

Seperti diamanatkan oleh Protokol Kyoto yang mengacu kesamaan pandang tentang pemanasan global, maka tiap-tiap negara termasuk AS dan Indonesia juga sepakat meratifikasinya pada masing-masing konstitusinya. Intinya, negara yang menyepakati hal ini, berkomitmen untuk mereduksi emisi karbon dioksida serta lima gas rumah kaca lainnya.

Kesepakatan bersama itu ditambah pula dengan komitmen untuk bekerjasama dalam perdagangan emisi. Apa yang dikenal dengan carbon trade adalah pembayaran oleh nagara yang memproduksi gas buang terhadap negara yang menjaga hutannya/lingkungannya untuk mereduksi emisi gas buang.

Dalam bahasa yang sederhana, jika indonesia memiliki hutan yang asri, maka AS atau Jepang yang memiliki ‘hutan cerobong’ dari pabrik-pabriknya harus membayar kepada Indonesia. Terakhir kabarnya tarif untuk tiap ton carbon yang direduksi emisinya akan dihargai 1 euro.

Sekalipun ini baru pada tahapan ideal, tetapi jika itu diujudkan maka hasil Protokol Kyoto akan mengurangi pemanasan bumi sekitar 0,02 derajat celcius hingga 0,28 derajat celcius pada tahun 2020 (nature, oktober 2003)

Kembali pada konferensi akbar di Bali yang dihadiri hampir 200 negara ini, para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi juga diundang. Kabarnya akan ada satu resolusi yang menginginkan dibentuknya kaukus daerah. “Kaukus itu akan berjuang untuk kepentingan daerah dalam konstelasi pemanasan global ini. Indonesia juga perlu berpikir soal negerinya sendiri untuk jadi perhatian internasional. Kita tidak boleh hanya menjadi ‘penjaga hutan’ tetapi tidak dapat apa-apa dari perdagangan karbon sebagaimana diamanatkan Protokol Kyoto,” kata aktifis lingkungan hidup, Zukri Saad (Haluan, 25/11)

Pendapat Zukri patut menjadi bahan renungan daerah-daerah di Indonesia. Terutama daerah berhutan luas, selama ini hanya menerima beban menjaga hutan dengan anggaran yang menetes dari APBN.

Ada kecemasan para aktifis lingkungan yang menyebut bahwa konfrerensi Bali hanyalah ajang untuk perdagangan karbon. Bisa saja itu terjadi karena AS berkecenderungan untuk memilih membayar ‘daya serap emisi’ hutan-hutan tropis sementara AS enggan merehabilitasi semua industrinya yang mencetak emisi gas buang berbahaya. Dalam bahasa lain, AS akan mencoba mewarnai konferensi dengan isu berapa harga dan tarif yang akan disepakati untuk perdagangan karbon (atau lebih tepat disebut perdagangan emisi)

Namun kalau kita di daerah ikut bicara di konferensi ini, maka mestinya kita abaikan saja hal ini. Biarkan saja perdagangan emisi akan mewarnai konferensi. Yang terpenting adalah bagaimana daerah mengambil manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakatnya.

Soal menjaga hutan, itu adalah kewajiban yang harus jadi ‘jualan’ kita di daerah kepada pusat untuk memperbaiki posisi tawar.

Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Sumatra Barat Gamawan Fauzi belum lama ini (Haluan 25/11) daerah-daerah berhutan lebat selama ini hanya dikenakan kewajiban menjaga kelestarian hutan. Padahal hutan yang dilestarikan itu sangat penting bagi menjaga lingkungan nasional, provinsi tetangga, negara tetangga dan seterusnya.

Jadi, mengutip pendapat Gamawan itu, dapat kita pertegas lagi bahwa seperti juga minyak bumi dan gas yang memberikan manfaat pada ekonomi nasional, hutan yang dijaga kelestariannya juga memberi manfaat kepada ekonomi nasional. Kalau migas hanya bermanfaat untuk ekonomi nasional saja, maka kelestarian hutan memberi manfaat secara ekonomis kepada seluruh dunia. Ia bisa jadi paru-paru dunia, mereduksi gas buang yang dihasilkan negara-negara industri.

Dalam tataran ideal, memang akan ada kompensasi untuk negara-negara berhutan tropis atas ‘jasanya’ menjaga hutan. Tetapi dalam konstelasi internal Indonesia (pusat dan daerah) selama ini perhatian bersama pada kelestarian hutan masih perhatian struktural.

Seharusnya kita sudah bicara kompensasi juga, seperti bicara minyak dan gas menurut aturan pembagian pendapatan nasional. Daerah berhutan lebat seperti Kalimantan dan Sumatra atau Papua, mestinya menerima DAU ekstra atas peranan dan fungsinya menjaga kelestarian nasional.

Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism –CDM) memang belum terealisasi sebagaimana amanat Protokol Kyoto untuk perdagangan karbon. Namun dalam hitung-hitungan, potensi hutan Indonesia menurut Kantor Meneg LH bisa menghasilkan sekitar 175 juta ton carbon. Jika dihargai 2 Dolar AS maka akan ada akan ada 350 Juta Dolar AS masuk ke kocek negara.

Besaran angka-angka ini menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman tak bisa datang begitu saja tanpa ada kontribusi daerah-daerah yang memiliki hutan.

Karena itu bicara atas nama daerah, Irman memang menghendaki agar perhatian pada daerah-daerah penghasil carbon kelak jadi pertimbangan adalam pengalokasian DAU (Dana Alokasi Umum)

Menurut Irman, terlepas dari isu protokol Kyoto, mestinya pembagian DAU (Dana Alokasi Umum) untuk daerah-daerah juga dipertimbangkan insentif bagi daerah-daerah berhutan luas. “Hutan yang fungsinya menjaga ke stabilan ekosistem bahkan bertali-temali sampai ke daerah-daerah tetangga yang tidak berhutan. Ambil contoh Sumbar. Kalau orang Sumbar menjaga hutannya, itu berarti juga menjaga daerahnya dan menjaga daerah tetangganya. Sumber-sumber air berada di daerah berhutan. Airnya diambil daerah yang letaknya kerendahan. Dari hutan yang diijaga Sumbar juga berakibat tertolongnya pengurangan emisi gas buang di daerah lain. Pertanyaannya sekarang dari fungsi yang dijalankan Sumbar itu, Sumbar dapat apa? Ini perlu dipikirkan oleh semua pihak,” ujar Irman (Haluan 25/11)

Suara-suara yang menghendaki pemberian perhatian lebih pada daerah berhutan luas oleh pemerintah pusat, tentu saja hendaknya juga berlaku di negara-negara pemilik hutan tropis luas di Amerika Latin atau Afrika. Direalisasikan atau tidaknya perdagangan karbon, jika satu daerah sudah memperlihatkan tanda-tanda serius menjaga kelestarian hutannya, maka daerah itu harus dapat perhatian lebih. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana: ‘capek-capek jagain hutan, gue dapat apa?’

Maka teruslah menjaga hutan untuk anak cucu dan manusia sejagad, tetapi teruslah berjuang agar para penjaga kelestariannya mendapat insentif yang juga layak. Terserahlah mau jualan carbon atau tidak yang penting hutan tetap lestari.***