WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Menjaga Hutan, Daerah Dapat Apa?


Bandel dan arogan barangkali kata paling pas untuk dilekatkan pada wajah Amerika hari ini. Fakta-fakta menunjukkan bahwa pemanasan global (global warming)  yang mengancam akan menyengsarakan penduduk bumi paling banyak bersumber di negeri itu.

Tapi tuduhan tak adil juga paling banya dilontarkan orang Amerika kepada negara-negara berkembang yang merusak hutannya sendiri yang juga mengakibatkan bumi makin panas.

Protokol Kyoto yang menyepakati dan mengatur negara-negara (hampir 200 negara) menurunkan emisi gas buang hingga 5 persen guna terkendalinya efek rumah kaca, ternyata dikangkangi begitu saja oleh AS dan Australia. Keduanya enggan meneken protokol yang akan berlaku untuk semua negara itu.

Bak koboi, AS dan Australia kini sedang tegak dengan kaki mengangkang sambil memutar-mutar pistolnya kepada ratusan negara. Anehnya tak ada yang sanggup melawan. Ada perlawanan, tetapi tak mangkus-mangkus. Maka tinggallah global warming hanya sebagai isu begitu saja.

Cerobong pabrik di AS yang katanya memiliki analisa mengenai dampak lingkungan paling hebat, tetapi menyumbang paling besar untuk emisi C02 dan gas berbahaya lainnya. Paman Sam berkeras untuk tidak mau melakukan set-up ulang semua instalasi gas buang mereka. Pastilah alasannya bahwa untuk set-up ulang butuh biaya besar. Rekomendasi dunia untuk melakukan apa yang dikenal dengan CDM (Clean Development Mechanism) alias ‘pembangunan bersih’ diabaikan AS.

Para pejuang lingkungan menuduh Presiden Bush yang menolak meneken Protokol Kyoto sama saja dengan teroris ekologis.

Walhasil daripada mengeluarkan biasa besar, mereka mimilih ikut membiayai upaya reduksi emisi gas buang lewat rimbunnya hutan di daerah-daerah tropis, termasuk Indo nesia.

Pernah dengar kata bijak dari Mahatma Gandhi? Bapak India itu bilang bahwa bumi yang besar dan luas ini bagi orang tamak tak cukup-cukupnya, tetapi bagi mereka yang tak rakus, bumi sudah sangat lebih dari cukup.

Awal Desember 191 negara bertemu di Bali. Dalam sebuah pertemuan akbar yang disponsori PBB (lebih kurang 2.000 orang angota delegasi). Konferensi PBB untuk Peru bahan Iklim tersebut memang bermaksud menyusun langkah apa yang mesti dilakukan dunia pasca 2012. Tahun 2012 adalah saat kesepakatan Protokol Kyoto berakhir.

“Jadi kita bicara soal tunggakan-tunggakan masa lalu serta apa yang mesti disepakati setelah itu untuk menjaga iklim bumi,” kata Zukri Saad aktifis lingkungan nasional asal Sumatra Barat yang juga akan terlibat aktif di acara itu.

Zukri mengatakan bahwa isunya sudah jelas, bumi makin panas, negara-negara industri belum mau mereduksi emisi gas buang mereka, negara berkembang punya hutan tapi dituduh menggunduli hutannya dan sekaligus pembuat masalah besar perubahan iklim. “Padahal, untuk negara seperti Indonesia, kebakaran hutan hanya soal kecil saja sebagai penyebab meningkatnya emisi gas buang. Negara-negara industrilah yang paling besar mengkontribusi emisi karbon, mengotori langit dan memanaskan iklim bumi,” kata Zukri.

Dalam konstelasi perbedaan pendapat seperti itu, lalu sebenarnya apakah daerah-daerah di Indonesia punya peran atau bisa berperan? Menurut Zukri justru sangat besar perannya. Peningkatan suhu bumi dan ketidakmenentuan iklim adalah isu global. Sedang secara regional daerah, katakanlah Sumatra Barat, akan punya peran. “Ini lantaran kita punya hutan. Kita jaga hutan kita menjadi paru-paru dunia, itulah peranan kita,” kata Zukri. Tetapi itu saja tidak cukup untuk menyatakan peran daerah-daerah pemilik hutan. Daerah-daerah provinsi seperti Sumbar hanya beroleh beban menjaga hutan yang notabene digunakan untuk kepentingan bersama. “Ya mesti ada reward bagi Sumatra Barat atau provinsi berhutan luas untuk skala Indonesia. Masak kita hanya menjaga hutan saja tanpa ada insentif,” kata dia lagi.

Kurang lebih Gubernur Gamawan Fauzi juga berpendapat seperti Zukri. Tetapi gubernur lebih melihatnya dalam konteks hubungan daerah dan pusat. “Soal hubungan Indonesia dengan protokol Kyoto itu soal Jakarta sajalah. Tapi saya pikir daerah-daerah yang memiliki hutan dan secara langsung memberi kontribusi terhadap penjagaan kelestarian iklim bersama, harusnya dapat insentif. Secara lebih gamblang hal itu digambarkan pula oleh Wakil Ketua DPD RI, Irman Gusman. Menurut Irman, terlepas dari isu protokol Kyoto, mestinya pembagian DAU (Dana Alokasi Umum) untuk daerah-daerah juga dipertimbangkan insentif bagi daerah-daerah berhutan luas. “Hutan yang fungsinya menjaga kestabilan ekosistem bahkan bertali-temali sampai ke daerah-daerah tetangga yang tidak berhutan. Ambil contoh Sumbar. Kalau orang Sumbar menjaga hutannya, itu berarti juga menjaga daerahnya dan menjaga daerah tetangganya. Sumber-sumber air berada di daerah berhutan. Airnya diambil daerah yang letaknya kerendahan. Dari hutan yang diijaga Sumbar juga berakibat tertolongnya pengurangan emisi gas buang di daerah lain. Pertanyaannya sekarang dari fungsi yang dijalankan Sumbar itu, Sumbar dapat apa? Ini perlu dipikirkan oleh semua pihak,” ujar Irman.

Menurut Irman, kalau minyak dan gas bumi dianggap sumber daya alam, maka hutan mesti dapat dilekatkan fungsinya sebagai sumber daya lingkungan. “Nah dari Migas Riau dapat pembagian yang besar dalam pembagian keuangan pusat dan daerah. Lalu Sumbar atau daerah berhutan luas lainnya yang mengontribusi ‘lingkungan sehat’ dapat pembagian apa?” ujar Irman lagi.

Menjawab pertanyaan soal kompensasi bagi penjaga hutan, Zukri mengatakan tadinya ada skim yang disebut Carbon Trade. Negara-negara yang menajaga hutannya lalu bisa mereduksi emisi CO2 dan gas penyebab efek rumah kaca lainnya, maka negara industri seperti AS memberikan kompensasi 7 Euro/ton CO2 yang berhasil direduksi kepada negara pemilik hutan. Namun ini belum jalan.

Di Sumatra Barat pernah dilaksanakan penanaman hutan kembali untuk keperluan carbon trade itu. Tahun 2001 diprakarsai oleh HPHI (Himpunan Pengusaha Hutan Indonesia) dan PW Muhammadiyah Sumatra Barat telah ditanam demplotnya di bukit-bukit Paninggahan dan Saningbakar. Tapi kini tak terdengar lagi kelanjutannya.

Menurut Irman Gusman yang termasuk salah seorang penggagasnya, hal-hal seperti ini mesti disuarakan pula di Bali awal Desember mendatang itu.

Jadi, dalam isu global juga bisa ditumpangkan oleh daerah kepentingan-kepentingan daerah yang selama ini hanya pelengkap penderita belaka.

Tapi apakah dengan demikian dampak perubahan iklim bisa dimaafkan hanya karena kita dapat kompensasi dari negara-negara kaya?

“Tanggung jawab mereka tidaklah cukup dengan menye diakan dana kompensasi bagi upaya rehabilitasi dan mitigasi perubahan iklim,” kata juru bicara Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan), Dani Setiawan.

Gerak Lawan memperkirakan negara-negara industri maju akan mendominasi per temuan itu sehingga negara maju akan mengambil untung sementara negara dunia ketiga akan dapat “buntung” sehingga terjadilah kondisi ketidakadilan iklim.

Menurut Dani, ketidakadilan iklim bisa diakhiri dengan asas tanggung jawab dan pengakuan atas praktek salah di masa lalu oleh negara-negara industri maju.

“Tanggung jawab itu tidak cukup hanya dengan menyediakan dana kompensasi seperti yang ditawarkan melalui program the reductions emission from deforestation in developing countries (REDD),” katanya.

Menurut dia, negara-negara industri maju harus memberikan penghapusan utang luar negeri bagi negara miskin dan berkembang tanpa syarat.(eko)

Iklan

Oktober 10, 2008 - Posted by | Lingkungan Hidup

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: