WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Kemiskinan Mempertemukan Marlis-Aristo


Oleh: Eko Yanche Edrie

Kemiskinan ternyata adalah kata kunci yang mempertemukan jalan pikiran Marlis Rahman dengan Aristo Munandar. Dalam lima tahun terakhir ini Marlis Rahman adalah Koordinator dari Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi. Dimana kemudian lahir gagasan Kredit Mikro Nagari (KMN) yang inti pokok programnya memberdayakan masyarakat dengan modal yang tak terjangkau perbankan. Tiap nagari diserahi otorisasi untuk mengelola Rp300 juta yang boleh digulir dan digilir dengan pola sesuai nagari masing-masing.

KMN yang sangat bersifat lokal itu lalu diterjemahkan oleh Bupati Agam Aristo Munandar dengan mengawinkan KMN dan BMT. Dengan tetap mengedepankan prinsip memperteguh sikap bernagari, beradat dan beragama, maka dana KMN yang Rp300 juta dari Provinsi itu dikelola oleh Baitulmaal Watamwil (BMT) di seluruh nagari yang ada dalam Kabupaten Agam. Sedang di Kabupaten/Kota lain punya pola sendiri pula.

Hasilnya, sejak 2007 perkawinan program yang dikoordinasikan oleh Marlis Rahman di tingkat provinsi dan diejawantahkan di Kabupaten/Kota menurut kultur masing-masing nagarinya telah mampu membangkitkan ekonomi rakyat kecil menjadi lebih berdaya.

Apa alasan lain melahirkan KMN? Menurut Marlis Rahman program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan berbagai departemen, untuk tingkat daerah perlu lebih dipercepat lagi gerakannya. Salah satu yang belum tersentuh program-program nasional adalah intervensi modal usaha bagi masyarakat miskin yang bisa lebih mempercepat lagi kebangkitan mereka dari garis kemiskinan dan kemudian diharapkan mampu berdiri sendiri.Intinya, program ini adalah untuk memberikan stimulus modal usaha bagi masyarakat di nagari-nagari agar mereka cepat keluar dari garis kemiskinan. Stimulus itu adalah dalam bentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Kredit Mikro Nagari (KMN)

Dengan Kredit Mikro Nagari ini masyarakat yang tadinya sudah ‘mulai bangkit’ dapat lebih diberdayakan lagi dengan memupuk usaha-usaha mereka sendiri. Di nagari-nagari, penduduk miskin tidak seluruhnya miskin karena tidak punya usaha, tetapi banyak pula yang miskin karena mereka tidak punya modal. Mereka hanya butuh modal kecil yang tak lebih dari Rp1 juta untuk usahanya. Di nagari yang memiliki pasar tradisional, bertebaran para pemberi modal rentenir yang amat mencekik. KMN, justru salah satu ditujukan untuk menjauhkan masyarakat miskin itu dari lilitan utang pada rentenir  (Melawan Kemiskinan dari Nagari, Bambang Istijono dkk, Bappeda Sumbar 2009)

Dengan proyeksi Rp300 juta setiap nagari, maka ada harapan selain mengasah semangat enterpreneur masyarakat juga untuk mendidik masyarakat mengelola keuangan nagari secara lebih profesional.

Pola KMN yang menggulir dan menggilir penyaluran dana bantuan kepada masyarakat miskin maka citra buruk tentang dana bergulir adalah ‘dana habis dan hibah’ seperti yang selama ini melekat di nagari-nagari mulai diperbaiki. Caranya, adalah dengan melibatkan sebanyak mungkin fungsi-fungsi sosial yang ada di nagari tersebut yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda sampai ke mamak kepala waris. Semua melakukan pengawasan agar dana yang disalurkan tetap bergulir dan bergilir kepada penerima berikutnya.

“Di Agam, tiap kali KMN akan disalurkan oleh BMT harus dilakukan pada ba’da Ashar di mesjid. Yang menerima kredit harus shalat berjamaah dulu. Jadi sekaligus kita mengajak masyarakat untuk senantiasa dekat dengan mesjid,” ujar Aristo Munandar tahun lalu kepada saya tatkala menyiapkan buku ‘Melawan Kemiskinan dari Nagari

Penyaluran KMN benar-benar dengan menggunakan data kemiskinan yang sudah valid. Di situlah gunanya penyamaan (verifikasi) data kemiskinan yang sudah by name by addres tersebut. Dengan mengacu data itu akan terlihat siapa-siapa yang berhak menerima dana bergulir dan untuk yang bergilir juga sudah jelas dari data itu juga.

Gagasan Kredit Mikro Nagari ini kemudian ternyata menghasilkan pembelajaran yang bagus untuk menyatupadukan pemikiran-pemikiran di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota. Sebab sebelum ini dicanangkan pada pertengahan tahun 2007 yang silam, sudah diancang-ancang akan didahului dengan membuat komitmen bersama antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota. Kesediaan pemerintah provinsi untuk mengalokasikan dana Rp300 juta untuk nagari-nagari yang terpilih harus diikuti dengan kesediaan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana sebesar Rp300 juta untuk nagari-nagari yang terpilih. Artinya jika pemerintah provinsi pada tahun 2007 menyediakan dana sebesar Rp300 juta x 100 nagari dibagi ke 19 kabupetan/kota, maka masing-masing kabupaten/kota juga mesti bersedia mengalokasikan 300 juta x jumlah nagari di daerahnya yang mendapat kucuran KMN provinsi itu.

Walhasil pembelajaran yang diperoleh di situ adalah makin bisa diperbaiki hubungan provinsi dan kabupaten/kota yang dikhawatirkan mendingin terbawa dampak eforia otonomi daerah. Satu koordinasi yang baik bisa dilahirkan dari penanganan Kredit Mikro Nagari secara bersama-sama ini. Itu juga salah satu yang menjadi point penambah nilai bagi Sumatera Barat yang pada tahun 2009 ini mendapat posisi keempat terbaik dalam pelaksanaan otonomi daerah versi Majalah Otonomi.

Dengan gagasan-gagasan seperti itu, sejak dilaksanakan pada 2007, pemerintah provinsi sudah mengucurkan Kredit Mikro Nagari itu sebesar Rp300 juta x 100 nagari (2007) dan Rp300 juta x 84 nagari (2008) Jumlah ini, sesuai dengan komitmen para Bupati/Walikota dengan Gubernur ditambah alokasi APBD Kabupaten/Kota sebanyak yang disediakan Pemprov Sumbar.

“Saya senang, setiap kali datang ke Sumatera Barat selalu ada sesuatu yang baru,” pengakuan tulus dari Presiden SBY merespon program antikemiskinan ini. Presiden mengatakan bahwa bicara tentang orang miskin sangat tidak menyenangkan sekali. Jika bicara tidak didengar, bila berkumpul selalu berada di pojok. Saya secara pribadi merasakan itu, karena saya memang dibesarkan dari keluarga miskin,” kata Presiden SBY (situs www.presidensby.info – edisi 21 September 2007)

Dalam pidatonya di Parik Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Presiden Yudhoyono mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang sudah mencapai angka 39 juta (17,07 persen) dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp52 triliun.

Presiden SBY sangat senang, orang Sumatera Barat sudah memikirkan cara-cara untuk mengentaskan kemiskinan ini secara lebih strategik dan sistematis. Ia sangat meyakini bahwa pola tungku tigo sajarangan (ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai) adalah triumvirat yang sangat melembaga di nagari-nagari.

Ini sangat khas Minangkabau. Jika ada anak kemenakan yang terlantar, maka yang akan malu adalah ninik mamak dan kaumnya. Dengan demikian semua akan terdorong untuk mempersamakan agar yang miskin bisa dapat hidup layak dalam kaum itu. Dan program tentu tidak boleh putus begitu saja sampai masyarakat di nagari-nagari benar-benar bisa berdaya secara ekonomi. Koordinasi yang dilakukan Marlis Rahman selama ini tentu mejadi makin layak dilanjutkan oleh Aristo. Sebab tugas sebagai Ketua Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan secara ex officio diemban oleh Wakil Gubernur. Sekarang, tinggal pada rakyat saja: dilanjutkan atau tidak? (dimuat pada Tabloid DetikNews edisi 12 April 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | ekonomi, pemerintahan, politik | , , , | 1 Komentar

60 Th Satpol PP, dari Penindak ke Pengayom


Oleh: Eko Yanche Edrie

Banyak orang mengira bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau yang dikenal dengan Satpol PP adalah lembaga yang baru dibentuk belakangan ini. Maklum hanya pada akhir-akhir ini saja Satpol PP terlihat aktif terutama berkaitan dengan penertiban di tengah masyarakat. Pada masa-masa sebelumnya yang mengedepan adalah Hansip, Tim Tramtib atau ada di beberapa daerah disebut juga dengan tim SK4.

Padahal, Satuan yang menggunakan badge berlatar kemudi dan tameng berwarna kuning di atas warna biru tua itu tahun ini sudah berusia 60 tahun. Untuk ukuran manusia, itu adalah usia yang tidak bisa dibilang muda lagi. Sudah banyak asam garam yang dimakan dan sudah banyak lekuk-liku jalan yang dilewatinya.

Sejarah Polisi Pamongpraja sesungguhnya sudah sangat tua. Tahun 1620 Gubernur Jenderal VOC membentuk apa yang dinamakan Bailluw. Ini adalah polisi yang bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota.

Pada tahun 1815 Bailluw berganti menjadi Bestuurpolitie atau Polisi Pamong Praja dibentuk dengan tugas membantu pemerintah Kewedanaan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan.

Setelah kemerdekaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1948 membentuk apa yang disebut dengan “Detasemen Polisi Pamong Praja”

Setelah itu baru pada 3 Maret 1950 Lewat Keputusan Mendagri No UR32/2/21/Tahun 1950 dibentuk Satuan Polisi Pamongpraja di seluruh daerah. Tapi baru sepuluh tahun kemudian di luar Jawa Satpol PP baru terbentuk.

Tetapi kenapa Satpol PP menjadi terkenal pada tahun-tahun terakhir ini saja?

Ini dapat dimaklumi karena aktifitasnya yang berdenyut kencang karena sering harus berhadapan dengan suasana tidak enak dimana dikesankan Satpol PP seolah hanya melakukan hal-hal yang represif terhadap masyarakat. Pedagang Kaki Lima, WTS, para hidung belang adalah orang-orang yang sering menjadi urusan Satpol PP. Hal-hal yang dulu banyak ditangani Hansip, sekarang dihandle oleh Satpol PP. Revitalisasi Satpol PP kemudian dilakukan di semua daerah. Dulu memang ada Satpol PP tetapi hanya seragamnya saja yang terlihat, sedang operasi ke lapangan amat jarang terlihat. Sekarang sejalan dengan revitalisasi Satpol PP itu, maka satuan yang bermotto ‘Praja Wibawa’ ini bahkan dibangunkan markasnya, organisasinya juga diperkuat. Bahkan Kepala Satuan Polisi Pamongpraja tingkat Provinsi sejak 2009 diesselonering menjadi pejabat esselon IIa. Bertepatan dengan HUT ke-60 Satpol PP diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai hasil revisi terhadap PP Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu peraturan pemerintah tersebut mengatur peningkatan status kelembagaan Satpol PP Provinsi dari eselon II/b menjadi eselon II/a dan Kabupaten/Kota dari eselon III/a menjadi eselon II/b.
Sebegitu pentingnyakah menempatkan pimpinan Satpol PP pada lapis kedua dalam jajaran pemerintahan di Provinsi? Jawabnya: tentu saja!

Seperti diungkapkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sambutannya pada HUT ke-60 Satpol PP tahun ini, bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah NKRI.

“Satpol PP mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat,” kata Mendagri Gamawan Fauzi yang amanatnya dibacakan oleh para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia pada apel HUT Satpol PP.

Dari luar memang terlihat Satpol PP itu urusannya seolah hanya soal pelacur, PKL, Gepeng sampai urusan menggerebek aksi mesum di obyek-obyek wisata. Lalu yang muncul ke permukaan adalah ketegangan pedagang yang tergusur dengan anggota Satpol PP. Seolah-olah Satpol PP hanya bergerak semaunya.

Padahal Satpol PP dalam mengemban tugas dilandasi berbagai pertimbangan, antara lain aspek perencanaan, organsiasi, HAM, pelaporan dan rekruitmen SDM.

Semua aspek tersebut dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan harapan mampu menunjukkan kinerja yang baik, sekaligus mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta mengayomi masyarakat.
Bahwa dalam praktiknya ada hal yang tidak sesuai dengan tataran ideal normatif memang iya. Mendagri sendiri bahkan mengakui, kesan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan dan kinerja satpol masih negatif, sehingga citra dan kewibawaan itu perlu ditingkatkan.

Ada banyak kegiatan dan aksi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan. Tetapi juga ada banyak ekses dan dampak yang tak terperkirakan sebelumnya yang menimbulkan disharmoni di tengah masyarakat. Berbagai Perda yang mesti ditegakkan ternyata memiliki residu yang mengganggu. Misalnya ketika ada Perda antimaksiat hendak ditegakkan di pantai Padang ternyata sulit sekali. Pasangan mesum tetap bisa beresek-esek ria di warung tertutup dan setengah tertutup di pantai itu pada malam hari. Warung itu berdiri karena kondisinya memungkinkan, lampu jalan di bagian itu tidak disediakan Pemko Padang. Andai saja di situ terang benderang, maka hasrat untuk beresek-esek ria di warung tersebut akan menghilang. Urusan mengadakan lampu jalan itu adalah urusan pemerintah kota cq SKPD terkait. Tapi ketika Perda antimaksiat ditegakkan, Satpol PP kelabakan. Hari ini digusur, besok tumbuh lagi. Walhasil yang terus menerus bergesekan dengan masyarakat adalah Satpol PP. Padahal kalau saja lampu jalan disediakan, selesai urusannya.

Demikianlah, meskipun salah satu landasan kerja Satpol PP adalah termasuk perencanaan tapi seperti tak berarti sama sekali. Mengadakan lampu jalan sebenarnya bisa dijawab ketika perencanaan pembangunan dibicarakan bersama.

Pedagang-pedagang kaki lima diburu oleh Satpol PP hanya ketika pemerintah sebuah kota sedang menerima ‘tamu’ para tim juri penilai lomba K3 nasional memperebutkan Piala Adipura. Padahal pada bagian lain, ada instrumen Pemerintah Kota yang tidak berjalan yakni Dinas Pasar, Dinas PU, Dinas Perdagangan dan dinas terkait lainnya yang mesti menyediakan lahan khusus bagi pedagang kaki lima. Tapi karena mau enaknya saja, maka pilihan gampang biasanya adalah menjadikan Satpol PP sebagai tumbal. Para anggota satuan itu dimobilisir ke lapangan berhadapan langsung dengan masyarakat. Ketegangan lalu terjadi. Besok-besoknya yang menanggung citra buruknya adalah Satpol PP.

Tetapi bukan bermaksud hendak mengobat-obat hati anggota Satpol PP pada hari ulang tahunnya ke-60 ini, tidak. Tapi sesungguhnya pekerjaan menegakkan wibawa pemerintah daerah dengan cara meneggakkan wibawa Perda yang dilahirkan sungguh merupakan pekerjaan berat. Tidak cukup hanya memberikan markas, kendaraan dan pentungan kepada mereka. Atau memberikan sepucuk pistol untuk Kepala Satuannya. Hal yang mendasar yang perlu diberikan kepada Satpol PP adalah pembinaan menyeluruh. Bahkan dimulai dari rekrutmen. Mestinya rekrutmen Satpol PP harus sama dengan rekrutmen PNS biasa. Atau kalau perlu lebih berat lagi seperti rekrutmen anggota Polri. Lalu karena salah satu fungsi Satpol PP adalah sebagai Pembantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) seyogianya Kepolisian RI juga melakukan pembinaan terus menerus untuk meningkatkan kualitas kepenyidikan Satpol PP. Dalam Siskamswakarsa maka Satpol PP menjadi mitra kepolisian. Tetapi yang banyak terjadi di berbagai provinsi adalah rivalitas antara Polri dan Pol PP. Tak jarang pula terjadi bakuhantam dan bakuserang diantara kedua instansi itu.

Dari sisi internal, Satpol PP mesti terus menerus melakukan kontemplasi (perenungan) dan instrospeksi. Banyak hal yang perlu diperbaiki demi meningkatkan kualitas pelayanan. Tindakan-tindakan tidak senonoh dari oknum anggota mesti makin hari makin dieliminir. Saya tidak tahu apakah dalam tubuh Satpol PP dikenal juga Badan Kehormatan Pamongpraja? Kalau ada tentu akan sangat membantu menegakkan disiplin anggota.

Pencitraan Satpol PP selama ini juga terasa hambar. Satpol PP hanya menumpangkan pencitraannya pada Humas Pemprov atau Humas Kabupaten/Kota. Harusnya ada upaya melakukan pencitraan yang terintegrasi dengan operasional sehari-hari Satpol PP.

Jadi perlu diubah citra Satpol PP dari penindak menjadi penganyom dan pelayan. Kita rindu mendengar ada masyarakat yang mengadu dan bekeluh kesah ke markas Satpol PP untuk minta bantuan, lalu Markas Satpol PP mengirim seregu anggotanya untuk menentramkan orang yang mengadu tadi. Siapa tahu akan ada Satpol PP Kabupaten/Kota yang membuka layanan pengaduan masyarakat ke nomor khusus di markasnya. Di tangan Edi Aradial, yang memimpin Satpol PP tingkat Provinsi agaknya kendali untuk mencitrakan Satpol PP se Sumatera Barat akan bisa diwujudkan. Ia sangat paham dengan kepamongprajaan. Kita tunggu. Dirgahayu Wibawa Praja! (dimuat pada Tabloid DetikNews 15 Maret 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | kamtibmas, pemerintahan | , , | Tinggalkan komentar

UN, Menguji Murid Menguji Guru


Oleh: Eko Yanche Edrie

Silang sengketa apakah UN akan dilaksanakan terus atau di revisi sebagaimana yang dikehendaki putusan Mahkamah Agung tidak menyurutkan rasa tegang para siswa dan orang tua untuk menghadapinya. Soalnya UN sebagaimana sudah digariskan Mendiknas: jalan terus.

Jalan terus artinya kurang lebih sama dengan kerepotan dan ketegangan siswa serta orang tua. Jangan-jangan UN itu kembali hanya sebagai formalitas belaka, sementara faktanya para siswa tidak mengerjakan soal ujian melainkan mengerjakan bocoran ujian.

Bocoran ujian ibarat kentut, selalu saja ada yang tutup hidung karena baunya. Tiapa siapa yang bisa menangkap tangan orang terkentut, apalagi berharap orang terkentut menjadi jujur, mengaku terus terang bahwa dialah yang terkentut.

Begitulah, sejak diterapkannya sistem Ujian Nasional, isu ujian bocor, kunci soal diperjualbelikan menjadi mengemuka. Tak lagi sekedar isu, beberapa bukti kemudian mencuat. Tahun lalu Kepala Sekolah bersama sejumlah guru di Bengkulu ditangkap polisi karena ketahuan membocorkan ujian kepada murid-muridnya.

Anehnya para eksekutif pendidikan seakan ogah untuk mengakui bahwa ada peluang ujian nasional itu untuk dibocorkan. Selain soal etika/moral yang merosot, juga sikap masyarakat yang terpenjara dengan sebuah kata: nilai ujian. Seolah kalau Ujian Nasional gagal, kiamatlah negeri ini. Karena itu semua berusaha memburu kunci bagaimana bisa UN dilewati dengan baik. Perkara jalannya ke kiri atau ke kanan itu soal lain.

Pekan lalu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Burhasman Bur sampai ‘mambana’ meminta para orang tua dan siswa yang akan menghadapi UN untuk tidak mempercayai adanya kabar bahwa kunci soal UN sudah beredar dan ditransaksikan secara gelap.

Sebenarnya Burhasman ada benarnya juga. Secara logika, jika mengikuti proses ideal, sangat tipis kemungkinan soal UN itu bisa bocor sampai ke tangan siswa. Karena prosesnya sendiri dari penyusunan soal, kompilasi sampai ke proses cetak senantiasa berada di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Ketika soal-soal itu sudah selesai dicetak, para pencetakpun masih dikarantina. Sedangkan dokumen soal disegel lalu diangkut ke markas polisi untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah, juga di bawah pengawalan ketat.

Sampai di sini, jikapun akan ada yang bocor, sudah bisa bisa diperkecil siapa yang ‘terkentut’. Hanya ada dua kemungkinan, pertama pihak yang mencetak, yang kedua pihak yang mengawal. Namun sejauh ini pada bagian ini belum pernah terungkap adanya oknum yang tertangkap.

Ada kemungkinan lain yang juga patut mendapat perhatian. Ketika soal mulai dibagikan, ada peluang beberapa menit untuk menyalin dengan scanner soal-soal itu, tentu saja oleh sekolah. Soal-soal hasil scanning itu lalu dikerjakan secara cepat oleh guru kemudian dibuatkan kuncinya. Namanya juga tergesa-gesa, maka cukup 80 persen saja yang dikerjakan atau dihitung berdasarkan rumusan syarat kelulusan. Jika soal  itu dijawab dengan benar sebanyak 65 persen, paling tidak siswa sudah memiliki nilai 6,5 dan itu sudah bisa lulus. Kan yang penting lulus UN, lalu sekolah tersebut tercatat sebagai sekolah dengan angka lulusan terbesar. Kepala Sekolah naik daun.

Tapi kemungkinan seperti ini sebenarnya juga amat tipis kemungkinannya. Ada dua hal yang membuat tipisnya peluang kebocoran di periode distribusi soal ini. Pertama jikapun berhasil disalin soal itu, maka guru yang mengerjakan tidak berada di sekolah. Berdasarkan aturan yang ada, semua guru bidang studi yang mata pelajarannya sedang diujinasionalkan hari itu, mesti dirumahkan.

Jika pun masih diupayakan menghubungi guru-guru bidang studi ke rumah masing-masing, maka itu akan memakan waktu yang lama. Sementara waktu ujian terus berlalu. Paling-paling hanya mata pelajaran yang bersifat hafalan saja yang bisa diatasi dengan cara berteleponan itu. Soal-soal eksakta tentu akan memerlukan rumus, grafis dan sebagainya. Saya yakin belum ada setengah persen guru di Sumatera Barat yang sudah amat care dengan perangkat ICT sehingga bisa berkirim-kiriman data elektronis dalam bentuk grafis matematis.

Masih ada rambu-rambu yang membentang dalam periode ini. Di tiap sekolah dikirim pengawas independen dan pengawas lintas-sekolah. Mereka tidak saja mengawasi siswa yang ujian tetapi secara moral tentu saja mengawasi semua proses ujian termasuk tindak-tanduk guru di sekolah tempatnya mengawas itu.

Namun fakta-fakta bicara pada tahun-tahun sebelumnya kunci-kunci itu beredar. Indikatornya; siswa yang oleh semua guru diragukan untuk bisa lulus, malah lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Tak mungkin hanya dengan main tebak, bisa menjawab semua soal yang diujikan.

Walhasil, sekarang sebenarnya tinggal kita berkontemplasi saja. Sebenarnya apa yang ingin kita capai dengan ujian nasional?

Jika perihal kualitas lulusan masih disangkutpautkan dengan proses belajar mengajar, maka perlu kita pertanyakan lagi apakah sertifikasi guru yang diikuti dengan naiknya pendapatan guru itu juga berkorelasi dengan membaiknya sikap siswa dalam menempuh ujian? Jika selama setahun terakhir di kelas terakhir para siswa sudah mendapat pendidikan dari guru-guru yang mengaku bersertifikat (dan hebat) mestinya semangat mengejar kunci dan bocoran soal harus sudah tersisihkan.

Sesungguhnya ujian nasional juga sekaligus menguji kembali seberapa jauh sertifikasi sudah membikin siswa jadi bagus. Guru yang hebat tentu menghasilkan murid yang hebat. Tapi kalau sertifikasi hanya diperoleh dengan cara yang ‘tidak seharusnya’, maka wajar juga muridnya menjadi murid yang ‘tidak seharusnya’

Semangat ambil jalan pintas yang subur sejak di bangku pendidikan, adalah cikal bakal semangat yang sama pada generasi berikutnya. Di sekolah saja sudah berbohong apalagi kalau sudah jadi pemimpin kelak.*** (dimuat pada Editorial Koran digital Padangmedia.com)

Mei 13, 2010 Posted by | pendidkikan | , | Tinggalkan komentar

Kesetiakawanan Nasional, Kesetiakawanan Lokal


Oleh: Eko Yanche Edrie

Kesetiakawanan, rasanya kata itu nyaris tak memerlukan kitab tebal-tebal untuk mengartikan dan memperjelas makna dari pesan yang ada dalam kata itu. Dalam konstelasi nasional, juga dikenal dengan Kesetiakawanan Nasional.

Bulan ini hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) akan diperingati dengan puncak acara nasionalnya di Payakumbuh. Kalau tidak aral melintang, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden SBY.

Apa yang dapat kita (rakyat Sumbar khususnya) petik dari peringatan yang tiap tahun jatuh pada 20 Desember itu?

Sesungguhnya ada keluhuran makna dalam peringatan HKSN itu. Tidak sekdar upacara atau hanya pesta-pesta belaka. Bahwa kesetiakawanan sosial itu adalah sesuatu yang sangat bermakna spritual dan moralitas.

Peringatan HKSN juga sangat terkait dengan bagaimana bangsa yang besar ini merenungkan kembali nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan semasa perang mempertahankan kemerdekaan.

Di Sumatera  Barat, makna ini terpateri pada sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Hari lahirnya PDRI tanggal 19 Desember sejak tiga tahun terakhir ditetapkan oleh Presiden SBY sebagai Hari Bela Negara (HBN).

Dengan demikian ada dua hari peringatan yang waktunya sangat berdekatan. Pertama HKSN dan kedua HBN. Karena HKSN tahun ini dipusatkan di Sumatera Barat, maka kedua hari peringatan ini juga memiliki arti yang khusus bagi Sumatera Barat.

Hari Kesetiakawanan Nasional adalah pengejawantahan dari sikap pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Karena nilai-nilai dasar yang ada dalam kehidupan rakyat itulah segenap perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa lampau mendapat modal sosial yang demikian besar untuk mencapai kemerdekaan kita.

Sepintas lalu tidak masuk akal sehat kalau perjuangan dengan hanya bermodalkan bambu runcing, beberapa senjata rampasan dan eks balantentara Jepang bisa menghasilkan sukses. Bahkan secara materi, logistik pasukan Indonesia tidak pernah didukung sebagaimana logistik pasukan-pasukan reguler yang modern.

Tetapi Detasemen Logistik pasukan Indonesia selama masa perjuangan itu adalah rakyat sipil. Rakyat yang turun tangan membantu perjuangan. Kaum perempuan membuat dapur umum untuk keperluan perjuangan. Masing-masing penduduk memberikan kontribusinya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang mereka bisa berikan bagi kepentingan perjuangan.

Kesetiakawanan sosial seperti itu tumbuh tanpa digelorakan dan tanpa diminta oleh pemimpin perjuangan ketika itu. Di Sumatera Barat perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi sangat berarti setelah para pemimpin republik ditawan Belanda dan diasingkan ke Bangka. Di Hutan belantara Sumatera Barat lalu dilanjutkan perjuangan setelah Sjafroeddin Prawiranegara menerima mandat Soekarno-Hatta. PDRI lalu dibentuk. Sementara perjuangan bersenjata di Jawa dilanjutkan terus oleh Panglima Besar Soedirman di hutan-hutan.

Kedua-dua perjuangan inilah yang melibatkan langsung rakyat. Sehingga sering disebut perjuangan rakyat. Jalian semangat untuk mencapai tujuan bersama lahir begitu saja tanpa pamrih apa-apa dari setiap anak bangsa di Jawa dan di Sumatera Barat.

Memaknai HKSN dan HBN tahun ini, seyogianya kita tidak hanya sekedar beromantis-romantis sambil mengenang-ngenang masa lalu nan heroik itu.

Tapi yang lebih penting adalah bagaimana merevitalisasi nilai-nilai dari HKSN dan HBN yang sama-sama tumbuh dari nilai sebuah kebersamaan dalam perjuangan.

Setia kawan, itulah kata kuncinya. Patutlah rasanya kita bertanya pada diri kita masing-masing seberapa jauh nilai kesetiakawanan masih melekat pada diri kita sekarang? Kesetiakawanan juga akan bermakna pada bagaimana kita hidup berkelompok (komunal). Kehidupan komunal sesungguhnya bukan hal yang asing bagi orang Minang. Justru semangat komunal itulah yang menjadi salah satu ciri komunitas Minang. Hidup dalam satu persukuan, pernagarian adalah hal yang ‘jadi air mandi’ bagi orang Minang.

Dalam satu komunal, sebutlah persukuan, perihal senasib sepenanggungan menjadi sangat penting. Siapa-siapa yang yang tidak mau seilir semudik dengan anggota komune itu akan langsung terlihat sebagai ‘silangkaneh’, sebagai orang yang tidak setia. Karena itu pula dalam semangat komunal haruslah tidak ada sikap-sikap individualistik.

Dengan patron seperti itu dapatlah kita ukur-ukur, sebarapa jauh kita bisa mempertahankan sikap setiakawan dalam perikatan yang ada dalam keseharian kita. Di dalam kantor yang sama, di dalam perusahaan yang sama, di dalam kelas yang sama, di dalam organisasi yang sama, di dalam profesi yang sama, coba lihat siapa saja yang yang bisa kita sebut pengkhianat?

Mari pula kita ukur seberapa jauh makna ‘kesumaterabaratan’ masih kita punyai. Jangan-jangan kita hanya bicara Padang saja, Pariaman saja, Agam saja, Tanahdatar saja, Solok saja, dan seterusnya.

Pertanyaan masih bisa kita teruskan: “Apakah kita masih bisa memberi dukungan kepada seseorang yang membawa nama Sumatera Barat?” atau apakah kita tidak hanya mencibir dari belakang kalau ada sebuah prestasi yang dibuat atas nama Sumatera Barat?

“Si Anu itu memang hebat, tapi…..”

Nah, selalu saja ada yang menyisakan kata ‘tapi’ bila harus mengakui prestasi temannya.

Kembali ke soal solidaritas yang termakna dalam HKSN dan HBN tadi. Kita baru saja melihat sebuah aksi solidaritas besar secara nasional yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita dari luar Sumatera Barat tatkala negeri ini luluh-lantak diguncang gempa.

Maka memperingati HKSN dan HBN, hendaklah kita tetap merevitalisasi nilai-nilai dalam kehidupan sekarang. Orang luar saja begitu solider dengan kita, kenapa diantara sesama kita bisa terancam kehilangan kesetiakawanan? *** (diterbitkan di Tabloid Detiknews edisi 20 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | politik, sejarah | , , , , , , | Tinggalkan komentar

Antisipasi Dampak Gempa, Kalau tidak Sekarang Kapan Lagi?


Sejak gempa Aceh yang menimbulkan Tsunami tahun 2004, maka kata tsunami menjadi makin populer terutama bagi masyarakat sepanjang garis pantai di seluruh Indonesia. Sejak itu pula berbagai kajian dan implementasi kajian diterapkan untuk mengantisipasi bencana alam yang bisa mendatangkan korban jiwa dalam jumlah besar tersebut.

Tetapi ada baiknya kita kembali mengingat tentang tsunami sebab pengertian terhadap tsunami kadang bersilang siur. Masyarakat yang tinggal di kawasan jauh dari bibir pantai kadang dengan latah juga menganggap tsunami juga terjadi di wilayah pegunungan.

Menurut akademisi HA. Halim Asmar (Republika 29/12/2004) Tsunami dapat ditimbulkan oleh pergeseran vertikal lempeng bumi (subduksi) di bawah dasar laut dalam dan longsoran raksasa dari batuan tebing di dasar laut yang dipicu oleh gempa dan letusan gunung berapi di laut. Sebagian besar tsunami yang terjadi di dunia disebabkan oleh subduksi lempeng bumi di bawah dasar laut dalam yang berkaitan dengan gempa bumi tektonik.

Tsunami diawali dengan perubahan dasar laut secara mendadak diikuti dengan perubahan tempat massa air laut secara mendadak, yang dapat menimbulkan gelombang air laut yang sangat panjang dapat mencapai 800 kilometer dengan periode gelombang yang lama, dalam waktu 60 menit. Gelombang tsunami menjalar dengan kecepatan yang sangat tinggi sampai 800 km/jam secara frontal dan tegak lurus terhadap bidang patahan lempeng. Gelombang tsunami yang mencapai pantai dapat berubah menjadi gelombang yang sangat tinggi sampai 30 puluh meter di atas elevasi air pasang normal tertinggi.

Deteksi pertama terjadinya tsunami adalah begitu terasa ada getaran gempa disusul dengan turunnya muka air laut sehingga garis pantai bergeser secata tiba-tiba ke arah laut dalam ratusan meter (pantai barat Aceh sampai sekitar 1000 meter, Republika 27/12/04), kemudian secara tiba-tiba dalam hitungan menit terjadi gelombang raksasa menerjang pantai sampai jauh ke daratan. Gempa bumi tektonik tidak dapat dideteksi sebelumnya seperti gempa vulkanik dengan alat deteksi yang di tempatkan di setiap gunung, karena garis pertemuan lempeng-lempeng bumi sangat panjang dan dalam. Tidak mungkin menempatkan alat deteksi di sepanjang garis pertemuan lempeng benua, sehingga kemungkinan  terjadinya gempa bumi tektonik hanya dapat dideteksi dari gempa yang pernah  terjadi sebelumnya dalam periode tertentu. Itu pun belum dapat dijadikan patokan.

Di Sumatera Barat (Padang, Pessel, Pariaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman dan Agam Barat) isu tentang tsunami senantiasa bagai gelombang turun dan naik. Ketika gempa berkepanjangan terjadi, isu itu meningkat. Tapi ketika gempa sudah reda, isu itu perlahan menyurut.

Gempa 30 September 2009 yang bermagnitude sampai skala 7,9 menyentak kembali kesadaran seluruh Pemda di kawasan Pesisir tentang tidak bolehnya dianggap main-main rencana-rencana antisipasi dampak gempa.

Rencana tentang antisipasi dampak gempa di Padang khususnya sebagai ibu provinsi Sumbar sampai detik ini masih tinggal wacana. Saya sebut wacana karena belum menjadi cetak biru yang dapat dijadikan kerangka acuan bagi semua aktifitas pembangunan di Kota Padang.

Dua tahun lalu selepas gempa dahsyat 2007, Walikota Fauzi Bahar berdiskusi dengan para wartawan di gedung PWI Sumbar. Tapi saya menilai itu bukan berdiskusi, hanya mengintroduksi wartawan untuk tidak menulis hal-hal menakutkan tentang gempa. Padahal banyak wartawan dalam pertemuan itu mengusulkan segeralah Pemko Padang menyusun satu skenario besar mengantisipasi dampak bencana (lepas dari benar atau tidaknya gempa dengan skala lebih besar masih mengancam daerah ini)

Dalam RPJP dan RPJM Padang maupun Sumatera Barat belum termaktub secara lebih spesifik bagaimana rencana ke depan penanggulangan dampak bencana. Di tingkat suprastruktur yang baru dibuat adalah kelembagaan semacam Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ada cara berpikir yang mesti kita coba urai buruk baiknya bagi kemaslahatan bersama. Yakni ketika isu gempa dan tsunami dibeberkan di koran-koran, ada yang keberatan. Dianggap itu menakutkan. Ketika ada desakan membuat jalur evakuasi dianggap itu sebagai kabar yang menakut-nakuti warga. Cara berpikir seperti itu perlu kita luruskan. Bahwa yang terpenting adalah bagaimana proses edukasi dijalankan Pemko Padang kepada warganya. Informasi gempa dan tsunami bukan untuk menakuti, tetapi pembelajaran bagaimana masyarakat dapat hidup dalam kewaspadaan yang wajar. Bagaimana masyarakat bisa berdampingan dengan bencana (yang tentu saja tidak mungkin untuk dilawan) Ini yang belum dilaksanakan di Padang.

Jalur evakuasi menuju kawasan lebih tinggi saat ini sangat jauh dari cukup. Ruas jalan yang ada saja lebarnya masih kurang. Jalur yang ada adalah di pusat kota via Jembatan Andalas, via Alai-Ampang, via Siteba. Untuk kawasan Air Tawar via Tunggul Hitam, evakuasi untuk Tabing sekitarnya via Simpang Tabing-Ikur Koto, Koto Tangah Lubuk Buaya, via Simpang Lalang, via Simpang Kalumpang dan via SMA 7. Untuk kawasan Mata, Muara, Pondok, Teluk Bayur dan sekitarnya masih tersedia kawasan ketinggian di Gunung Padang.

Tetapi setelah melihat kenyataan tanggal 30 September lalu, sungguh sesuatu yang memilukan sedang di depan mata kita. Ketika orang-orang berlarian (jalan kaki dan berkendara) menuju jalan Padang bypass, hampir 80 persen terjebak macet total. Kalaupun waktu itu memang ada tsunami, niscaya semua yang sedang terperangkap macet itu habis ditelan gelombang laut yang menurut teorinya berkecepatan tinggi itu.

Jika Pemerintah Kota hendak melindungi warganya dengan mengandalkan jalur evakuasi, maka tak ada alasan (to be or not to be) untuk tidak mempercepat perluasan jalan evakuasi. Dari hanya lebar 10 meter menjadi jalan dengan lebar sampai 20 meter. Selain itu jalur yang ada harus ditambah terutama antara jalan Tunggul Hitam dengan Simpang Tabing. Di kawasan ini perlu ditambah satu jalur lagi mengingat padatnya penduduk yang tinggal di kawasan Tabing sampai Air Tawar. Kalau perlu jalannya melintas di Bandara Tabing (dan hanya dibuka kalau terjadi gempa)

Selain itu, seperti di Jepang, tsunami diantisipasi dengan membangun shelter atau bangunan kosong di daerah-daerah pantai. Shelter itu dibangun setiap 200 meter, dan bisa menampung 100 sampai 200 orang. Bangunan dengan beton kuat dan fondasi baja serta tiang yang banyak. Bangunan itu dibuat setinggi 20 meter, lantai bawah dibiarkan tidak berdinding, sedang lantai atas hanyalah pelataran kosong.

Shelter akan berguna untuk tempat evakuasi penduduk yang tidak bisa lari lebih cepat menuju jalan Padang by pass. Warga yang mengevakuasi diri ke shelter bisa bertahan sampai air laut kembali surut setelah setengah sampai satu jam.

Antisipasi yang lain yang mesti dilakukan oleh Pemda dan masyarakat adalah menyediakan baju pelampung di setiap rumah sebanyak penghuninya. Baju itu bisa ditanggung seluruhnya oleh Pemda Padang atau disubsidi. Dengan adanya pelampung, maka jatuhnya korban yang tak bisa berenang diseret air bisa berkurang. Minimal mereka masih tetap terapung sampai regu penolong menemukan. Rasanya ini tidak terlalu sulit untuk Pemko Padang.

Antisipasi berikutnya adalah mulai mengalihkan aktifitas ekonomi dan sosial ke kawasan yang lebih tinggi. Konsekwensinya secara bertahap dalam APBD Padang sudah harus ada alokasi dana resettlement secara terus menerus sampai semua penduduk di kawasan pantai bisa dipindahkan ke kawasan yang lebih aman. Kelak kawasan-kawasan yang ditinggalkan penduduk boleh menjadi milik Pemerintah untuk dipakai bagi keperluan wisata kota tua.

Sementara itu untuk pembangunan baru yang terpaksa juga dibangun di daerah pantai, maka perencanaan letak bangunan di daerah pantai harus memperhatikan

tipe kerusakan yang dapat ditimbulkan yaitu kerusakan struktural bangunan

akibat gaya hidrodinamik gelombang. Keruntuhan struktur bangunan akibat pondasi

tergerus arus gelombang yang sangat deras. Kerusakan struktural bangunan akibat

hantaman benda-benda keras, yang diseret gelombang ke pantai, seperti kapal,

bangunan lepas pantai dan rambu-rambu laut.

Karakteristik gaya hidrodinamik yang ditimbulkan oleh tsunami dapat

memperkirakan analisis secara rinci terhadap kerusakan struktural bangunan di

daerah pantai. Informasi terebut sangat diperlukan untuk mengembangkan pedoman

perancangan sistem struktur tahan tsunami. Beberapa pedoman praktis yang

diperkenalkan oleh para pakar, adalah: sisi panjang dari struktur bangunan

sedapat mungkin diarahkan sejajar dengan arah penjalaran gelombang, sisi pendek

dari struktur bangunan sejajar dengan garis pantai.

Shear wall atau lateral beacing ditempatkan searah dengan arah penjalaran

gelombang tsunami. Lantai terbawah dari struktur bangunan bertingkat dibuat

terbuka total, dinding sisi bawah dibuat dari bahan yang mudah pecah, supaya

gelombang tsunami dapat lewat dengan leluasa. Pondasi bangunan bersifat

menerus, karena memiliki ketahanan yang jauh lebih baik untuk menahan gerusan

akibat arus gelombang tsunami. Disamping itu, bangunan harus direncanakan tahan

gempa yang kemungkinan akan menerima beban gempa sebelum di datangi tsunami.

Juga direncanakan adanya perhitungan ketahanan terhadap benturan benda keras

(kapal, bangunan lepas pantai, rambu-rambu laut, dan sebagainya) yang terbawa

arus kecepatan sangat tinggi dari gelombang tsunami

Nah sekarang tinggal bagaimana Pemerintah Kota Padang bersikap, mau menunggu dulu gempa besar atau segeralah dari sekarang mengantisipasinya. Doa dan Asmaul Husna, iya juga, tetapi ikhtiar menghindari bencana juga tidak dilarang Allah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? (Eko Yanche Edrie/www.padangmedia.com)

Desember 4, 2009 Posted by | isu lokal, pemerintahan | , , , , | 5 Komentar