WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Lima Pasangan Hebat di Bukittinggi


Oleh: Eko Yanche Edrie

Riuh rendah suara pendukung para kandidat Walikota Bukittinggi seperti membikin ramai kota wisata itu. Kota jadi semarak, penuh dengan baliho dan spanduk. Tak hanya baliho dan spanduk kandidat Walikota dan Wakil Walikota, tetapi juga baliho dan spanduk para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur. Kota berpenduduk hampir 100 ribu jiwa itu tahun ini Insya Allah akan berwalikota dan berwakilwalikota baru yang dipilih serentak se Sumatera Barat pada 30 Juni mendatang. Berdasarkan yang mendaftar ke KPU Kota Bukittinggi terdapat lima pasangan Kepala Daerah yang mendaftar untuk dipilih publik dua bulan mendatang itu.

Ke lima pasangan itu adalah H. Ismet Amzis, SH – dr. H. Harma Zaldi, SpB. FinaCs (Partai Demokrat), H. Zulkirwan Rifai (H. Buyung) – H. Baharyadi, SH (PAN, PKS, Hanura dan PKPI), Drs. Nursyamsi Nurlan – Dr. Yalvema Miaz , MA (PPP dan PBB), H. M. Ramlan Nurmatias, SH Dt. Nan Basa – Drs. H. Azwar Risman Taher Dt. Rajo Nan Sati (Golkar dan Gerindra) dan Drs. Darlis Ilyas – Sobirin Rahmat (Koalisi Forlip : PKPB, PPPI, PPRN, PPD, PDS, PDIP, PBR, PSI, PKB, PNI-M, PDP, Pakar Pangan, PMB, PDKB, PPDI, PDK dan Republikan).

Kelima pasangan itu akan berjuang meyakinkan penduduk kota yang akan memilih mereka. Saat ini berdasarkan data yang dimiliki KPU Bukittinggi, tercatat 69.757 orang pemilih dalam DCS (Daftar Pemilih Sementara).  Para pemilih itu akan memilih di 176 TPS, di bawah pengaturan 24 PPS dan 3 PPK.

Menilik dari calon-calon yang sudah mendaftar ternyata bukan tokoh sembarangan. Ismet Amzis adalah Walikota Incumbent yang selama empat tahun terakhir menjadi Wakil Walikota ketika Walikotanya Jufri. H. Zulkirwan Rifai aatau yang dikenal dengan panggilan akrab Haji Buyung adalah tokoh yang pada Pilkada lima tahun lalu menjadi saiangan ketat Jufri-Ismet. Kali ini tentu saja ia akan melakukan berusaha keras membayar kekalahannya lima tahun silam. Bersama Buyung ada Baharyadi birokrat yang selama ini dikenal tak banyak ‘ulah’ di Balaikota Bukittinggi.

Kemudian Nursyamsi Nurlan adalah politisi senior yang lama berkecimpung di Senayan. Ia bahkan didampingi Calon Wakil Walikota, Yalvema Miaz, wartawan senior yang terakhir menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi. Yalvema tentu saja akan menjadi ‘vote-gater’ bagi pasangan ini mengingat ia cukup dikenal luas di Bukittinggi.

Yang juga tak kalah berpeluang adalah Ramlan Nurmatias,  mantan Ketua KNPI dan KPU Bukittinggi. Percaturan politik di kota Bukittinggi bagi pengusaha optik ini sudah tidak asing. Ia amat hafal sudut-sudut kota yang akan mendukung suara untuknya bersama calon wakilnya Azwar Risman Taher, mantan birokrat dari Agam.

Pasangan berikut adalah Darlis Ilyas – Sobirin Rahmat. Darlis, tokoh yang membikin geger jagad birokrasi Sumbar beberapa tahun yang silam saat ia dimakzulkan oleh DPRD Payakumbuh saat menjadi Walikota di kota Galamai itu. Setelah sempat merapat ke Pemprov Riau, Darlis balik ke Bukittinggi mencoba peruntungan lagi untuk jadi Walikota. Ia mengandeng Sobirin Rahmat, peniaga garmen yang dikenal sukses di Bukittinggi.

Menilik dari kelima calon pasangan ini, sama-sama memiliki kekuatan finansial dan latar belakang kepemerintahan yang memadai. Oleh karena itu sangat sulit untuk mengatakan mana yang lebih hebat dari mereka itu.

Yang jadi soal sebenarnya bukan memastikan mana yang lebih hebat kemampuannya dari kelima calon ini melainkan mana yang lebih bisa menjawab persoalan-persoalan Bukittinggi masa depan.

Sebagai sebuah kota metropolis, Bukittinggi sudah bisa dipastikan sebagai kota kedua setelah Padang. Tetapi sebagai sebuah pusat perputaran uang, Bukittinggi agaknya jauh lebih penting dari Padang. Geliat ekonomi kota itu benar-benar bisa dilihat secara kasat mata. Begitu kita memasuki gerbang kota, sudah terasa adanya aroma uang yang berputar. Tiap rumah pasti memiliki usaha, kalau tidak industri makanan tentu konveksi. Dari segi kemakmuran, Bukittinggi jauh lebih meyakinkan dari Padang.

Kota yang terletak antara 100, 21° – 100, 25° Bujur Timur dan 00,17° – 00,19° lintang selatan dengan ketinggian 909 -941 mdpl beruhu antara 16,1 ° – 24,9° Celcius juga merupakan kota tujuan wisata utama di Sumatra. Terlalu banyak daya tariknya, sehingga sulit mengatakan bahwa turis akan lebih banyak ke Padang daripada ke Bukittinggi.

Dengan demikian para calon Walikota di Bukittinggi hampir bisa dipastikan tinggal berkreasi saja membuat pertumbuhan lebih tinggi lagi. Usaha keras membangun sentra-sentra penghasil uang yang baru mungkin relatif tidak akan terlalu menekan para pemenang Pilkada ini kelak. Walikota pemenang tinggal hanya memperbaiki apa-apa yang sudah ada sekarang dan tidak boleh lari dari core kota itu sebagai kota wisata.

Pelayanan umum terutama untuk para pengunjung menjadi mutlak jadi konsentrasi para pemenang Pilkada. Lapangan parkir yang sulit,  jalanan yang sempit, sumber air bersih yang minim, penataan lanskap kota adalah masalah-masalah Bukittinggi sejak beberapa periode Walikota. Walikota yang sekarang (Jufri-Ismet) juga pernah menjanjikan akan menata kota ini dengan baik dalam visi misinya lima tahun silam.

Keterbatasan lahan dan terlalu terkonsentrasinya perdagangan di Pasar Atas membuat arus kendaraan semuanya menuju ke Pasar Atas yang akhirnya membuat kemacetan dan memusingkan pengunjung. Kalau Bukittinggi akan tetap dikunjungi wisatawan, ini memerlukan perubahan cepat. Kesejalanan program pariwisata antara Pemprov dan Kota Bukittinggi perlu diharmonisasi. Ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa dengan dan tanpa promosi, Bukititnggi akan tetap dikunjungi. Ini sesungguhnya pendapat keliru. Keserempakan promosi antara Bukittinggi dengan Provinsi belum terlihat.

Hal lain yang juga perlu kita sangkutkan harapan kepada Walikota pemenang adalah Kebun Binatang (Taman Margasatwa) Bukittinggi. Dulu sudah pernah muncul gagasan untuk memprivatisasi kebun binatang itu, tetapi belakangan tenggelam lagi. Pengelolaan kebun binatang itu saat ini masih berada di bawah Pemko Bukittinggi. Mungkin dengan dilepas ke swasta dalam sebuah kontrak kerjasama, pengelolaannya jadi lebih efisien dan mampu bersaing dengan kebun binatang lain di Asean.

Kita rasa kelima ‘jagoan’ ini sama-sama memiliki visi untuk lebih memajukan industri wisata di kota Bukittinggi lima tahun ke depan. Kelimanya sama berpeluang, tinggal bagaimana mereka meyakinkan penduduk kota untuk memilih mereka.***(Dimuat pada Tabloid DetikNews edisi 26 April 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | isu lokal, politik | , , | 5 Komentar

Shadiq Pasadique Butuh Seorang Enterpreneur


Oleh: Eko Yanche Edrie

Apa yang menarik dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar?

Sebuah pertanyaan yang mengusik untuk diajukan lantaran diantara keduanya tidak pernah terbetik kabar adanya silang sengketa dan beda pendapat yang kemudian mencuat ke permukaan. Namanya saja semeja makan, tentu  tak mungkin gelas dan piring tak kan bersentuhan dan berlaga. Namun antara seorang Shadiq Pasadigue seorang sarjana peternakan dengan seorang Aulizul Syuib seorang tamatan sekolah pamong selama lima tahun terakhir ini terlihat akur-akur saja.

Yang jelas tidak pernah ada kabar yang pecah bahwa keduanya mengalami keretakan atau pecah kongsi. Jangankan pecah kongsi, basiarak ketek saja tidak pernah terdengar. Entah kalau dalam ruang tertutup keduanya lalu saling memaki, itu hanya mereka berdua dan Allah saja yang tahu.

Yang lahir menunjukkan yang batin, begitu generasi terdahulu membuat ibarat. Apa yang diperlihatkan ke permukaan oleh Shadiq dan Aulizul selama lima tahun ini menunjukkan apa sesungguhnya yang terbuhul dalam hati keduanya.

Lima tahun kemesraan itu diunjukkan bagi kemajuan Luhak Nan Tuo. Maka publik pun jadi terharu ketika Shadiq dan Aulizul berangkulan dengan amat erat di teras kantor KPU Tanah Datar pada hari Kamis 8 April lalu, saat Shadiq bersama Hendri Arnis mendaftar menjadi calon bupati dan wakil bupati.

Banyak diberitakan bahwa bukan lantaran keduanya pecah kongsi maka posisi Aulizil digantikan oleh Hendri. Tetapi memang Aulizul yang ingin beristirahat dari pekerjaan birokrasi. Ia berkali-kali mengatakan hendak berbaur kembali dengan masyarakat. Ia memang dikenal sebagai orang yang suka bergaul. Tak hanya di Batusangkar atau di Lintau di kampungnya, tetapi juga di Padang Panjang dan di Sawahluntuk atau di Solok tempat dimana Aulizul ‘Cun’ Syuib pernah bertugas. Di Padang Panjang saat menjadi Camat Padang Panjang Barat, rumahnya bahkan menjadi ‘tempat kost’ bagi pegawai-pegawai muda. Tiap malam ada saja yang menginap di rumahnya. Di meja-1 Gumarang, tempat yang senantiasa menjadi pusat informasi tokoh informal Padang Panjang adalah tempat Aulizul sering mangkal.

Maka, keputusan atau pilihan seperti itu tentu tak bisa pula ditahan oleh Shadiq. Buktinya, hingga beberapa waktu menjelang injury time, barulah Shadiq memutuskan dengan siapa ia hendak berpasangan. Ia memilih pilihan yang disodorkan Golkar, H. Hendri Arnis, anak muda jebolan Universitas Honolulu di Hawaii AS.

Sejumlah calon wakil sudah mengemuka sejak enam bulan lalu. Yang paling santer terdengar adalah Ir. Wenno Aulia, putra mantan Menteri Pertanahan Hasan Basri Durin. Tetapi namanya politik maka loby dan negosiasi tak terhindarkan. Maka pilihan Golkar jatuh pada Shadiq-Hendri.

Posisi incumbent adalah posisi yang sedikit sekali kemungkinan akan kehilangan dukungan. Memang ada juga incumbent yang takluk kepada penantangnya, tetapi itu tidak banyak. Faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah hukum dan moral biasanya yang membuat incumbent kalah.

Dan menilik kepada Shadiq Pasadigue, rekam jejak yang sudah dibuatnya dalam lima tahun bahkan jauh sebelum itu (lima tahun di masa Masriadi, Shadiq juga sudah membangun basis-basis pendukung dan mambangun jembatan hati dengan masyarakat Tanah Datar) Shadiq sudah ada di hati masyarakatnya.

Oleh karena itu pula tidak berlebihan kalau sebuah account di jejaring sosial Facebook di internet  diberi title “Jangan Pergi Dulu Pak Shadiq”. Account itu menunjukkan bahwa Shadiq masih sangat diinginkan untuk tetap bertahan sebagai Bupati Tanah Datar periode lima tahun ke depan. Meskipun tiga bulan lalu masih santer terdengar bahwa Shadiq akan menjadi Calon Wakil Gubernur Sumbar.

Shadiq mengakui adanya tawaran untuk bergabung dengan kandidat Gubernur untuk maju bersama dimana ia menjadi Wagubnya. Dan tawaran itu, lama baru dijawab oleh Shadiq. Publik masih bertanya-tanya dan penasaran. Sampai ada account deperti di atas di Facebook.

Tiga bulan lalu Shadiq memberi jawaban pasti, bahwa ia lebih memilih untuk maju lagi jadi Cabup Tanah Datar ketimbang maju jadi Cawagub Sumbar. “Terimakasih, terimakasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang sudah memberi tawaran kepada saya untuk bersedia menjadi Cawagub. Tapi sementara ini izinkanlah saya berbakti dulu untuk Tanah Datar, biarlah Cawagub lain saja yang maju pada Pilkada kali ini,” kata Shadiq kepada saya satu ketika dalam percakapan telepon.

Kembali ke rekam jejak. Selang lima tahun terakhir ini Shadiq telah membukukan berbagai kemajuan untuk Kabupaten berpenduduk sekitar 245 ribu jiwa itu. Saya tidak ingin membuat tabulasi penghargaan yang diperoleh, sebab terlalu banyak penghargaan sejenis yang juga dimiliki daerah lain sehingga tidak lagi menjadi hal yang eksklusif.  Tetapi baiknya kita melihat pada capai-capaian dari kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama lima tahun terakhir. Ini misalnya dapat dilihat dari PDRB (Pedapatan Domestik Regional Bruto) yang pada 2005 hanya Rp.2.866.850.000.000,- (berdasarkan harga berlaku) setelah lima tahun meningkat menjadi Rp.4.725.970.000.000,- dengan rata-rata  peningkatan 13 persen pertahun.

Shadiq bersama Aulizul telah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang kukuh untuk dilanjutkan lima tahun mendatang. Pada lima tahun terdahulu Pemkab Tanah Datar mengusung pembangunan dengan memberi tekanan kepada tujuh agenda pokok sebagai sasaran.

Ketujuh agenda itu adalah meningkatkan iman dan taqwa, moral dan akhlak, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidkkan, meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan prasarana dan sarana wilayah, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, serta melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

Kalau tidak disebut berhasil seratus persen, tentu lebih dari tiga perempat bagian dari sasaran tujuh agenda itu telah tercapai. Tak usah ditabulasi lagi capai-capaian itu, sudah bersuluh mata hari bergelanggang rang banyak.

Tinggal sekarang, bagaimana perimbangan pembangunan antara Barat dan Timur makin mantap dengan adanya Wakil Bupati yang berlatar ‘orang dari barat’ atau wilayah Batipuh dan X Koto.  Hendri Arnis adalah putra Paninjauan X Koto. Selama ini belum pernah ada Wakil Bupati dari Barat. Apalagi latar belakang seorang enterpreneur yang dimiliki Hendri, akan menjadi modal untuk lebih menggenjot pembangunan ekonomi Luhak Nan Tuo.

Tapi semuanya, terpulang pada massa pemilih, rakyat sudah rasional cara berpikirnya.***(dimuat pada Tabloid DetikNews edisi 19 April 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | ekonomi, isu lokal, politik | , , , | 1 Komentar

Kucing Air


Oleh: Eko Yanche Edrie

Sebenarnya tidak pernah ada orang di sini mempergalaskan kucing dalam karung. Bahkan di Sumatera Barat belum pernah tersiar kabar ada toke kucing. Yang ada toke jawi atau toke taranak. Untuk jenis hewan kecil seperti ikan atau umang-umang (komang) hanya dilekatkan gelarnya penggalas ikan atau umang-umang.

Maka agak aneh juga kalau dalam Pilkada serentak yang akan memperlagakan lebih seratus tokoh Sumatra Barat ini ada peringatan dini: “Jangan membeli kucing dalam karung!” Kesimpulan kaji, asal muasal istilah membeli kucing itu pastilah bukan dari daerah ini. Mungkin dari daerah lain yang suka memperdagangkan kucing.

KPU sudah menabuh gendang pertanda balapan calon Kepala Daerah dimulai. 13 Kabupaten/Kota ditambah provinsi, maka kalau tiap daerah itu ada empat pasang calon (delapan orang) total jenderal akan ada 88 orang yang mengaku-ngaku ‘patut’ dan ‘mungkin’ untuk dijadikan pemimpin. Ke-88 orang itu serentak berkata: “Pilihlah saya jadi pemimpin!”

Kampanye dengan berbagai cara pun dimulai. Pada umumnya mencoba membangun citra atau menumpang pada citra-citra tertentu. Misalnya yang mengaku bersih meniru Bung Hatta, mengaku pekerja keras meniru citranya Bob Sadino, mengaku sangat saleh, mengaku jago memimpin staf, mengaku ahli memerintah, mengaku telah berhasil membangun (sendirian?) dan seterusnya.

Pokoknya yang hebat adalah awak, yang lain tinggal sekepala. Kemana-mana harus membawa sekambut sarung baru, mukenah baru, kartu nama. Senyum ditabur, kadang uang pun diserakkan. Dimana-mana foto wajahnya dipajang dalam baliho ukuran maxi.

Itu semua dalam rangka menunjukkan kepada publik bahwa dirinya layak untuk dipilih. KPU dan Panwas tidak berang? Ooo tidak, karena itu dilakukan bukan dalam kapasitasnya sebagai seorang calon. Masak orang mengampanyekan kehebatannya ada pula yang melarang? Kampanye-kampanye bebas itu baru akan menjadi perkara kalau sudah resmi mendaftar jadi calon Kepala Daerah di KPU.

Ops…! Ada yang main kasar rupanya. Maklum kali ini jumlah pemain sangat besar sampai hampir 100 orang. Jadi kampanye hitam pun berseliweran. Saling lepas isu negatif lewat SMS dan surat kaleng. Incumbent dapat serangan melakukan korupsi lah, proyek yang tak beres lah, program gagal lah dan sebagainya. Sementara penantang incumbent juga mendapat serangan terhadap berbagai pekerjaannya selama menjabat di satu tempat.

Ada kampenye hitam (black campaign) dan kampanye negatif (negative campaign).  Yang pertama adalah cara main kasar. Sebenarnya kalau mau berpanjang-panjang, kampanye hitam seperti itu boleh dilaporkan saja oleh korban ke polisi sebagai pencemaran nama baik.

Tapi kampanye negatif, kadang ada baiknya. Terutama untuk calon pemilih. Kampanye negatif biasanya isu yang dilansir adalah keburukan lawan politik. Keburukan itu ada data dan faktanya. Cuma dibumbui dengan berbagai hal. Ketika diungkap, faktanya tidak nol tetapi mengandung kebenaran.

Biasanya banyak yang alergi dengan ini. Maklum kada awak benar yang dikelupaskan kawan. Tapi bagi awam yang akan memilih sebenarnya ini dibutuhkan untuk menuntun mana yang akan dipilih. Logikanya, agar tak terpilih kucing dalam karung tadi, maka kucingnya perlu dikeluarkan dulu. Ada empat calon yang mengaku pantas jadi Walikota, Bupati atau Gubernur, maka siapa saja pasti akan memilih yang daftar keburukannya lebih kecil dari keempat calon itu atau memilih yang daftar kebaikan dan prestasinya lebih banyak dari calon lain.

Jadi bak kucing dalam karung tadi, kalau saja ada empat kucing di dalam karung, siapa tahu ada yang kucing air. Konotasi kucing air dalam dialek pergaulan Minangkabau adalah personifikasi untuk ketidakbaikan seseorang.

Kucing air atau tidaknya seorang calon kan susah menelisiknya. Kampanye negatif salah satu cara membantu mengungkapnya, meskipun kampanye negatif senantiasa dianggap tak etis. Konsekwensinya tiap calon harus membersihkan semua kada atau setidaknya memperkecil jumlahnya.

Tapi kalau nanti terpilih juga kucing air bagaimana? Itu namanya : “a watercat have a luckystrike” *** (dimuat pada Harian Singgalang edisi 6 April 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | Budaya, isu lokal | , , | Tinggalkan komentar

Berebut Jadi Pemimpi(n)


Oleh: Eko Yanche Edrie

Seru, itu kata yang pantas dituliskan di sini untuk membincang reli kandidat menuju kursi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wakil Walikota tahun ini di Sumatera Barat. Bisa dimaklumi karena ini adalah Pilkada serentak yang berhasil digolkan usulannya oleh KPUD Sumbar.

Meskipun ada beberapa kendala teknis tertutama penganggaran bersama, tetapi agaknya itu tidak mengambat keriuhrendahan menyongsong Pilkada serentak ini. Bayangkan ada 13 daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakilnya ditambah dengan satu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra barat.

Jika dihitung-hitung reli kandidat ini berlangsung dengan diikuti tak akan kurang dari 100 orang yang mengaku ‘putra terbaik’ dan ‘putra terpantas’ untuk jadi Bupati, Walikota dan wakil-wakilnya. Itu masih ditambah sekurang-kurangnya delapan orang yang berpacu menuju kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk memperebutkan 2,6 juta suara pemilih.

Kampanye, kata kunci utama yang akan membuka peluang bagi pemenangan pemilihan kepala daerah ini sesungguhnya sudah dimulai meskipun belum dalam tahapan Pemilu Kepala Daerah sebagaimana yang ditetapkan KPU. Secara sadar atau tidak, sebenarnya sikap kita senantiasa mendua untuk memastikan sebuah aturan berjalan pada track yang benar. Kita sering secara kritis melihat kampanye jor-joran yang dilakukan para kandidat dan menyalahkan Pengawas Pilkada tidak berfungsi dan menuduh para kandidat sudah mencuri start. Tetapi di sisi lain jawaban yang yang diberikan KPU dan pihak terkait lainnya adalah bahwa para kandidat kan belum dinyatakan sebagai calon dan belum mendaftar ke KPU, oleh karena itu pemasanganb baliho bahkan pertemuan tatap muka pun ya, go ahead, silahkan!

Lantas dimana serunya Pilkada serentak di Sumatra Barat kali ini? Ya, karena serentak itulah, jadi dalam benak para pemilih juga tersimpan beragam informasi dari para kandidat. Tiap hari koran-koran memuat pernyataan  kandidat. Ada yang berselimut di balik ‘laporan khusus’ ada yang fair dalam sebuah pariwara.

Serunya, dengan lebih seratus kandidat yang akan berpacu dalam reli kepala daerah tersebut, maka materi kampanye dan pilihan pola kampanye menjadi sangat kompetitif. Namanya kompetisi, maka tidak bisa dijamin semuanya berlaku fair, tidak bisa semuanya dijamin bermain cantik. Ada juga yang main kasar. Bak main bola, tak hanya bola yang disepak, kaki pemain lawan pun diteckle dengan cara halus sampai kasar.

Perang isu sejak dua bulan terakhir ini sebenarnya sudah merebak. Dalam percaturan politik, saling lempar isu adalah bagian dari kampanye. Dan kampanye itu seperti yang sudah-sudah, ada kampanye positif, kampanye negatif ada kampanye hitam. Yang positif sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi kampanye negatif dan kampanye hitam adalah dua hal yang terus menggelinding diantara para kandidat.

Kampanye negatif (negative campaign)  dan kampanye hitam (black campaign) adalah dua hal yang sama-sama berada di ‘kiri’ tetapi tidak persis sama.

Black campaign adalah kampanye kasar yang dilancarkan kepada lawan politik secara terbuka maupun tertutup tetapi tidak pernah punya dasar fakta dan data. Jelasnya itu adalah isapan jempol belaka. Tetapi kadang karena kemasannya ‘hebat’ maka publik bisa terkecoh juga. Misalnya ketika Presiden SBY disebuah sudah punya istri sebelum Ny. Ani, itu jelas kampanye hitam yang teramat kasar. Atau ketika menjelang Pilpres 2004, Ny Ani diisukan adalah seorang kristiani. Padahal beliau adalah Muslim. Jika kampanye seperti itu tidak dilawan dengan cepat, maka bisa-bisa sebagian publik menganggap itu adalah informasi yang benar.

Black campaign tidak saja dilancarkan dengan cara menyerang lawan politik, tetapi bahkan dengan trik menyerang diri sendiri. Dibuatkan isu seolah-olah kandidat lawan ‘menyerang’ dengan isu-isu tertentu yang tidak masuk akal.  Cara ini umumnya menggunakan medium internet. Dibuatkan sebuah account atas nama seorang Cagub A lalu dipakai untuk menyerang Cagub B. Banyak publik terkecoh dengan cara seperti ini. Sebuah account di situs jejaring sosial facebook atas nama Gamawan Fauzi misalnya, ternyata ketika saya cek ke GF bukanlah account miliknya. GF sendiri mengaku tidak pernah membuat account di FB. Bayangkan account seperti itu jika digunakan oleh pihak pembuatnya untuk kepentingan menyerang pihak lain. (dimuat pada tabloid DetikNews edisi 5 April)

Mei 13, 2010 Posted by | isu lokal, politik | , , | 3 Komentar

Shadiq, Semangat dari Daerah


Oleh: Eko Yanche Edrie

Tiba-tiba peta politik Sumatera Barat menjelang Pilkada Juni 2010 mendatang jadi berubah setelah Partai Golongan Karya Sumatera Barat menyelesaikan Musyawarah Daerah dan menghasilkan kepemimpinan baru.

Adalah Hendra Irwan Rahim, mantan Ketua KNPI Sumbar yang terpilih jadi Ketua DPD I Partai Golkar menggantikan Leonardy Harmaini untuk masa jabatan lima tahun ke depan.

Apa yang mengubah konstelasi politik atau paling tidak mempengaruhi ‘cara berhitung Pilkada’ bagi para peminat kursi Gubernur Sumatera Barat. Terpilihnya Hendra sekaligus membawa nuansa daerah yang menyemangati kalangan politisi partai beringin dari Kabupaten/Kota. Seperti diketahui, Hendra adalah Ketua DPD II Partai Golongan Karya Tanah Datar.

Semangat kedaerahan itu makin tercermin jelas dengan pilihan Hendra untuk mengakomodasi para ketua DPD II duduk di kursi DPD I. Artinya, pesan yang sedang diusung oleh Hendra Cs sangat jelas: perhatikan orang daerah, karena otonomi daerah ada di situ, bukan di provinsi. Hendra kemudian mendudukan Trismon (DPD Bukittinggi) dan Zukenedi Said (Pasaman Barat) untuk pos-pos penting di DPD I.

Paling tidak, ini adalah langkah berani diambil Hendra mengingat selama ini yang duduk di DPD I itu adalah mereka yang berdomisili di Padang saja, meskipun pernah juga beberapa nama dari Kabupaten/Kota.

Lalu apa yang membuat konstelasi perpolitikan lokal Sumatera Barat menjelang Pikkada ini jadi terpengaruh?

Yang pertama adalah soal nama Jefrie Geovanie (JG). Nama ini santer disebut-sebut sebagai salah satu kandidat paling kuat. Ia akan diusung oleh Golkar. Dua kandidat kuat lainnya Marlis Rahman dan Endang Irzal kabarnya sangat memperhitungkan maju atau tidaknya JG yang kini sudah menjadi legislator di Senayan.

Kenapa kubu Marlis dan Endang sangat wajib memperhitungkan JG? Jawabnya mudah saja, lantaran JG sudah dua kali melakukan uji coba untuk mengukur kekuatannya. Pertama ketika empat tahun silam ia menjadi calon Gubernur di Pilkada 2005 ia mendulang suara cukup besar. Kedua pada Pemilu yang lalu ia juga maju untuk dipilih dari Partai Golkar. Baik Pikkada 2005 maupun Pemilu 2009 sama-sama memberikan peranan penting kepada JG untuk mengukuhkan citranya. Artinya, ia tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengampanyekan diri, karena dari sisi citra ia sudah melewati proses pencitraan yang bagus selama kurun waktu lima tahun.

Tapi, apakah JG memang maju lagi sebagai Cagub kali ini setelah ia duduk tenang di Senayan?

Namanya politik, apapun bisa saja terjadi dan sangat sulit diduga. Sama saja sulitnya kita memastikan apakah JG tidak akan terjegal oleh Aburizal Bakrie mengingat selama ini JG dikenal sebagai tim sukses Surya Paloh dalam Munas Golkar Pekanbaru.

Tetapi pengaruh atas konstelasi politik terbesar itu memang terletak pada kondisi setelah Musda Golkar Sumbar ini. Beberapa saat setelah Hendra dilantik, kepada pers ia dengan lantang mengatakan: “Kita akan rebut lagi Pilkada Gubernur”. Nah itu artinya Hendra sudah menabuh genderang dan mengasah kapak perang.

Begitu Hendra terpilih jadi Ketua DPD I, tiba-tiba nama Shadiq Pasadigue muncul. Sebelumnya sudah diapungkan juga sebagai calon Gubernur. Tapi belakangan Shadiq sendiri mengatakan tetap akan berkonsentrasi sebagai Cabup Tanah Datar dimana dia sebagai incumbent.

Beberapa kali, ketika saya sempat bersua dan bercakap soal Cagub, Shadiq tetap menyatakan bahwa berat baginya untuk maju. Kabarnya Bupati Aristo Munandar juga sudah mengajaknya untuk berkongsi, Shadiq jadi Cagub dan Aristo jadi Cawagub. “Sangat berat dan butuh biaya besar. Lagi pula, posisi Parpol masih kuat dalam menentukan,” katanya.

Tapi kini dengan Hendra – tokoh yang punya peranan besar dalam menyukseskan Shadiq jadi Bupati – sebagai Ketua DPD I ditambah pula adanya semangat ‘orang daerah’ di DPD I, cerita kongsi yang ditawarkan Aristo itu sangat berpotensi untuk dilaksanakan. Modal sosial Aristo yang jadi Bupati Agam 10 tahun, jadi Sekwan Sawahlunto, jadi pejabat Kota Padang sepuluh tahun pula di zaman Walikota Sjahrul Udjud bukanlah modal yang kecil. Lalu Shadiq yang masih sangat diharapkan orang Tanah Datar juga akan berpeluang didukung ‘dunsanak’nya di Padang Panjang yang pada hakikatnya sama-sama Luhak Nan Tuo. Pengalamannya menjadi pengurus KNPI Sumbar dan pengurus Pencaksilat Sumatera Barat memberinya juga modal sosial dalam bentuk dukungan generasi muda maupun kalangan persilatan di seluruh Sumatera Barat.

Walhasil, baik bagi Marlis Rahman maupun Endang Irzal, memperhitungkan Shadiq sama saja dengan memperhitungkan JG tadi. Apalagi kalau wacana awal Shadiq dipasang dengan Aristo, ini sangat ‘mengganggu’ kubu Endang. Sebab sudah tersiar kabar Endang melirik Aristo, sebab dia perlu pamong senior mendampingi dirinya.

Bagi Marlis Rahman sebagai incumbent persoalannya adalah persoalan kapal yang akan mendukungnya. Saat ini semua peminat kursi Gubernur sudah mendaftar ke Partai Demokrat karena PD membuka peluang untuk masyarakat luas. Sedang Golkar dikabarkan masih akan mengutamakan kadernya (tapi siapa tahu ini berubah).

Apakah Marlis akan merapat ke PD atau ke Golkar sebagai dua kekuatan politik yang memiliki kecukupan kursi sebagai prasyarat mengusung calon gubernur tanpa perlu berkoalisi? Atau Marlis akan mencari dukungan ke koalisi partai-partai.

Maka lagi-lagi Shadiq harus masuk perhitungan Marlis. Hingga kini belum ketahuan siapa yang akan dipasangkan dengan Marlis sebagai Cawagub. Hanya saja, kubu Marlis pernah menyebut-nyebut mencari tokoh yang lebih muda darinya. Dan sepertinya Shadiq masuk kriteria itu.

Apakah calon lain (kabarnya lebih 100 sudah mendaftar ke PD) tidak perlu diperhitungkan? Ya, itu bisa saja. Tetapi empat atai lima nama (Marlis, Endang, Shadiq, Jefrie dan Aristo) sudah membukukan modal sosialnya (social capital) dalam waktu lima tahun terakhir. Mungkin Endang saja yang baru bergerak secara lebih berterang, tetapi selama lima tahun terakhir namanya sudah berkibar juga di kalangan calon pemilih.

So, politik adalah sangat unpredictable; jadi apapun bisa terjadi. Ya Ndak? (dimuat pada tabloid Detiknews edisi 20 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | pemerintahan, politik | , , , , , | Tinggalkan komentar