WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Kemiskinan Mempertemukan Marlis-Aristo


Oleh: Eko Yanche Edrie

Kemiskinan ternyata adalah kata kunci yang mempertemukan jalan pikiran Marlis Rahman dengan Aristo Munandar. Dalam lima tahun terakhir ini Marlis Rahman adalah Koordinator dari Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi. Dimana kemudian lahir gagasan Kredit Mikro Nagari (KMN) yang inti pokok programnya memberdayakan masyarakat dengan modal yang tak terjangkau perbankan. Tiap nagari diserahi otorisasi untuk mengelola Rp300 juta yang boleh digulir dan digilir dengan pola sesuai nagari masing-masing.

KMN yang sangat bersifat lokal itu lalu diterjemahkan oleh Bupati Agam Aristo Munandar dengan mengawinkan KMN dan BMT. Dengan tetap mengedepankan prinsip memperteguh sikap bernagari, beradat dan beragama, maka dana KMN yang Rp300 juta dari Provinsi itu dikelola oleh Baitulmaal Watamwil (BMT) di seluruh nagari yang ada dalam Kabupaten Agam. Sedang di Kabupaten/Kota lain punya pola sendiri pula.

Hasilnya, sejak 2007 perkawinan program yang dikoordinasikan oleh Marlis Rahman di tingkat provinsi dan diejawantahkan di Kabupaten/Kota menurut kultur masing-masing nagarinya telah mampu membangkitkan ekonomi rakyat kecil menjadi lebih berdaya.

Apa alasan lain melahirkan KMN? Menurut Marlis Rahman program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan berbagai departemen, untuk tingkat daerah perlu lebih dipercepat lagi gerakannya. Salah satu yang belum tersentuh program-program nasional adalah intervensi modal usaha bagi masyarakat miskin yang bisa lebih mempercepat lagi kebangkitan mereka dari garis kemiskinan dan kemudian diharapkan mampu berdiri sendiri.Intinya, program ini adalah untuk memberikan stimulus modal usaha bagi masyarakat di nagari-nagari agar mereka cepat keluar dari garis kemiskinan. Stimulus itu adalah dalam bentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Kredit Mikro Nagari (KMN)

Dengan Kredit Mikro Nagari ini masyarakat yang tadinya sudah ‘mulai bangkit’ dapat lebih diberdayakan lagi dengan memupuk usaha-usaha mereka sendiri. Di nagari-nagari, penduduk miskin tidak seluruhnya miskin karena tidak punya usaha, tetapi banyak pula yang miskin karena mereka tidak punya modal. Mereka hanya butuh modal kecil yang tak lebih dari Rp1 juta untuk usahanya. Di nagari yang memiliki pasar tradisional, bertebaran para pemberi modal rentenir yang amat mencekik. KMN, justru salah satu ditujukan untuk menjauhkan masyarakat miskin itu dari lilitan utang pada rentenir  (Melawan Kemiskinan dari Nagari, Bambang Istijono dkk, Bappeda Sumbar 2009)

Dengan proyeksi Rp300 juta setiap nagari, maka ada harapan selain mengasah semangat enterpreneur masyarakat juga untuk mendidik masyarakat mengelola keuangan nagari secara lebih profesional.

Pola KMN yang menggulir dan menggilir penyaluran dana bantuan kepada masyarakat miskin maka citra buruk tentang dana bergulir adalah ‘dana habis dan hibah’ seperti yang selama ini melekat di nagari-nagari mulai diperbaiki. Caranya, adalah dengan melibatkan sebanyak mungkin fungsi-fungsi sosial yang ada di nagari tersebut yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda sampai ke mamak kepala waris. Semua melakukan pengawasan agar dana yang disalurkan tetap bergulir dan bergilir kepada penerima berikutnya.

“Di Agam, tiap kali KMN akan disalurkan oleh BMT harus dilakukan pada ba’da Ashar di mesjid. Yang menerima kredit harus shalat berjamaah dulu. Jadi sekaligus kita mengajak masyarakat untuk senantiasa dekat dengan mesjid,” ujar Aristo Munandar tahun lalu kepada saya tatkala menyiapkan buku ‘Melawan Kemiskinan dari Nagari

Penyaluran KMN benar-benar dengan menggunakan data kemiskinan yang sudah valid. Di situlah gunanya penyamaan (verifikasi) data kemiskinan yang sudah by name by addres tersebut. Dengan mengacu data itu akan terlihat siapa-siapa yang berhak menerima dana bergulir dan untuk yang bergilir juga sudah jelas dari data itu juga.

Gagasan Kredit Mikro Nagari ini kemudian ternyata menghasilkan pembelajaran yang bagus untuk menyatupadukan pemikiran-pemikiran di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota. Sebab sebelum ini dicanangkan pada pertengahan tahun 2007 yang silam, sudah diancang-ancang akan didahului dengan membuat komitmen bersama antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota. Kesediaan pemerintah provinsi untuk mengalokasikan dana Rp300 juta untuk nagari-nagari yang terpilih harus diikuti dengan kesediaan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana sebesar Rp300 juta untuk nagari-nagari yang terpilih. Artinya jika pemerintah provinsi pada tahun 2007 menyediakan dana sebesar Rp300 juta x 100 nagari dibagi ke 19 kabupetan/kota, maka masing-masing kabupaten/kota juga mesti bersedia mengalokasikan 300 juta x jumlah nagari di daerahnya yang mendapat kucuran KMN provinsi itu.

Walhasil pembelajaran yang diperoleh di situ adalah makin bisa diperbaiki hubungan provinsi dan kabupaten/kota yang dikhawatirkan mendingin terbawa dampak eforia otonomi daerah. Satu koordinasi yang baik bisa dilahirkan dari penanganan Kredit Mikro Nagari secara bersama-sama ini. Itu juga salah satu yang menjadi point penambah nilai bagi Sumatera Barat yang pada tahun 2009 ini mendapat posisi keempat terbaik dalam pelaksanaan otonomi daerah versi Majalah Otonomi.

Dengan gagasan-gagasan seperti itu, sejak dilaksanakan pada 2007, pemerintah provinsi sudah mengucurkan Kredit Mikro Nagari itu sebesar Rp300 juta x 100 nagari (2007) dan Rp300 juta x 84 nagari (2008) Jumlah ini, sesuai dengan komitmen para Bupati/Walikota dengan Gubernur ditambah alokasi APBD Kabupaten/Kota sebanyak yang disediakan Pemprov Sumbar.

“Saya senang, setiap kali datang ke Sumatera Barat selalu ada sesuatu yang baru,” pengakuan tulus dari Presiden SBY merespon program antikemiskinan ini. Presiden mengatakan bahwa bicara tentang orang miskin sangat tidak menyenangkan sekali. Jika bicara tidak didengar, bila berkumpul selalu berada di pojok. Saya secara pribadi merasakan itu, karena saya memang dibesarkan dari keluarga miskin,” kata Presiden SBY (situs www.presidensby.info – edisi 21 September 2007)

Dalam pidatonya di Parik Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Presiden Yudhoyono mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang sudah mencapai angka 39 juta (17,07 persen) dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp52 triliun.

Presiden SBY sangat senang, orang Sumatera Barat sudah memikirkan cara-cara untuk mengentaskan kemiskinan ini secara lebih strategik dan sistematis. Ia sangat meyakini bahwa pola tungku tigo sajarangan (ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai) adalah triumvirat yang sangat melembaga di nagari-nagari.

Ini sangat khas Minangkabau. Jika ada anak kemenakan yang terlantar, maka yang akan malu adalah ninik mamak dan kaumnya. Dengan demikian semua akan terdorong untuk mempersamakan agar yang miskin bisa dapat hidup layak dalam kaum itu. Dan program tentu tidak boleh putus begitu saja sampai masyarakat di nagari-nagari benar-benar bisa berdaya secara ekonomi. Koordinasi yang dilakukan Marlis Rahman selama ini tentu mejadi makin layak dilanjutkan oleh Aristo. Sebab tugas sebagai Ketua Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan secara ex officio diemban oleh Wakil Gubernur. Sekarang, tinggal pada rakyat saja: dilanjutkan atau tidak? (dimuat pada Tabloid DetikNews edisi 12 April 2010)

Iklan

Mei 13, 2010 Posted by | ekonomi, pemerintahan, politik | , , , | 1 Komentar