WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Menghisab ‘Ahli Hisap’


Oleh: Eko Yanche Edrie

Heran, pemerintah pusat sulit sekali menerapkan aturan pembatasan iklan rokok Sementara di Padang Panjang, Walikota Suir Syam menerbitkan aturan pelarangan iklan rokok tak ada yang heboh. Sebegitu hebohnya rencana pembatasan iklan dan pembatasan peredaran rokok sampai-sampai tiga hari berturut-turut di Harian Kompas 22-24 Februari 2010, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia memasang iklan full color setengah halaman. Tagline dari iklan itu adalah: ‘Giliran Kami Bicara’. Maksudnya masyarakat pertembakauan yang terdiri dari pengusaha pabrik rokok, petani tembakau, pekerja industri rokok meminta Menteri Kesehatan yang sedang menyiapkan rencana pembatasan rokok agar memikirkan kembali niatnya. Disebutkan ada jutaan pekerja pabrik rokok dan petani tembakau serta cenkeh akan menganggur. Lalu ditambahi pula pesan menakutkan bahwa akan ada Rp55 triliun cukai tembakau yang akan hilang dari kas negara setiap tahun.

Bagi kita ini menjadi menarik karena iklan itu dimuat di Harian Kompas yang selama ini dikenal sangat menolak iklan rokok. Selama ini kalaupun ada iklan perusahaan rokok yang lolos ke Kompas itu mesti dengan syarat tidak ada kata rokok, gambar rokok, kotak rokok apalagi oarng merokok. Jadi iklan Marllboro yang pernah ‘sukses’ menembus Kompas terpaksa hanya dimuat gambar kudanya saja Tak ada pesan rokok dan tembakau.

Tapi kini meskipun tidak langsung menjadi iklan rokok, dengan tiga hari berturut-turut memuat iklan berupa pesan dari pabrik rokok itu kita bertanya-tanya juga. Ada apa dengan Kompas. Mudah-mudahan itu hanyalah pilihan untuk memberikan kesempatan kepada satu pihak pada saat dua pendapat sedang berlaga di tengah publik.

Kembali ke soal perang melawan rokok. Upaya-upaya untuk mencegah agar bahaya rokok tidak makin meluas, sesungguhnya patut dimulai dari bawah saja. Misalnya seperti yang dibuat Pemko Padang Panjang, Pemprov DKI, Pemko Surabaya dan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Pabila pemerintah di tingkat bawah sudah sama-sama sepakat melahirkan Perda-perda serupa, secara perlahan urusan membuat aturan pamungkas berupa UU tentu tidak memerlukan kerepotan untuk melawan resistensinya.

Karena itu, antara lain yang juga perlu (dan paling penting) adalah bagaimana para pengambil keputusan menyikapi tembakau. Secara literal sudah jelas, tembakau mengandung nikotin dan nikotin adalah zat yang berbahaya. Dalam RPP yang akan dibuat pemerintah memang akan disebut bahwa produk tembakau mengandung zat aditif. Nah sekarang bagaimana para pemimpin daerah/DPRD sama-sama menyamakan suara: bahwa rokok berbahaya! Dan itu hendaknya tanpa reserve.

Konsekwensi dari persepakatan bahwa rokok adalah berbahaya bagi kesehatan dan ekonomi adalah integritas. Bahwa memalukan kalau sudah mengaku kalau rokok berbahaya tetapi tidak mau memeranginya. Dengan demkian barulah lahir upaya-upaya hukum tadi, membuat Perda, Perwako, Perbup, Pergub untuk memperkecil wilayah rokok.

Sekarang belum terlihat upaya gencar ke arah itu segencar kita melawan narkoba dan korupsi. Kampanye-kampanye antirokok perlu digalakkan. Di Malaysia, Singapura atau Thailand semangat antirokok makin jelas ujudnya.

Sebagai mantan perokok yang kini jadi perokok pasif (kadang merokok kadang tidak) saya dapat merasakan betapa tersiksanya para ‘ahli hisap’ (sebutan saya untuk perokok)  selama melancong ke negeri yang tak menghargai kaum perokok. Di Bandara KLIA rokok hanya ‘diduduik’ di tempat tertentu saja. Di terminal Pudu Raya Kuala Lumpur sebagai ‘ahli hisap’ kita harus bertobat sebenarnya dari palutan ketergantungan pada candu nikotin. Maklum di sana para ‘ahli hisap’ dihilangkan tuahnya oleh polisi pelancongan.

Tak boleh merokok di setiap level (lantai) kecuali di basement tempat bus-bus diparkir. Kalau hanya parkir sih tak apalah. Semua bus dalam keadaan mesin hidup, asap knalpotnya ‘mangkapopoh’. Maka berkatalah polis pelancongan kepada ahli hisap: “Sila encik sekalian habiskan rokok di sini”. Maka tinggallah para ahli hisap bercampur baur dengan gas CO2 yang keluar dari knalpot. Saya tak tahu, apakah geretekan kretek Jie Sam Soe menjadi makin bikin fly para ahli hisap atau malah paru-paru harus menyisakan space buat asap baru selain asap tembakau.

Space iklan media luar ruang yang mengiklankan rokok nyaris tak terlhat di Thailand dan Malaysia. Yang terlihat justru makin meluas tempat pelarangan merokok. Di Hatjay, kota pelancongan selatan Thailand mulai menolak rokok. Di hotel, merokok hanya dibolehkan di kamar. Di loby kalau mau kena ‘uang rokok’ alias denda 2000 bath (equivalen dengan 200 ringgit Malaysia) silahkan menyulut rokok.

Perang melawan rokok makin menghebat di Thailand. Rokok merk Mildseven dibuat oleh Jepang di Thailand, harganya RM7 atau sekitar Bt70. Khusus yang diedarkan di Thailand, diluar kemasan Mildseven bukan saja dicantumkan peringatan tertulis mengenai bahaya rokok dengan teks namun dimuat juga gambar jantung manusia dan bagian tubuh manusia yang dirusak oleh nikotin.

Sekarang tinggal di kita, mau atau tidak melawan rayuan rokok dan berhenti jadi ahli hisap?

Akan halnya sikap kita mendengar ‘ratapan’ masyarakat tembakau yang menyebut bahwa petani tembakau akan kehilangan penghasilan sebenarnya perlu kita hitung ulang kembali. Seberapa besar kerugian yang ditimbulkan baik kesehatan maupun ekonomi akibat rokok dibanding dengan seberapa besar kontribusi rokok untuk kebaikan nasional.

Soal ada yang tereliminasi itu benar. Tapi kan pemerintah tidak frontal menghabisi rokok. Departemen Pertanian mesti menyiapkan upaya alih komoditas kepada para petani tembakau. Sedang pabrik rokok, silahkan ekspor saja rokoknya dan kemudian melakukan diversifikasi usaha secara perlahan. Secara perlahan tiap daerah mulai menghisab (menghitung) seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh ‘ahli hisap’ dan seberapa besar manfaatnya.

Nah, sekarang waktunya melawan rokok. Dimulai dari kesadaran umum. Tak perlu harus berpolitik dengan cara berkampanye tak memilih calon  Gubernur/Wagub/Wako/Wawako/Wabu/Wabup dari para ‘ahli hisap’. (dimuat pada Harian Singgalang edisi 19 Maret 2010)

Iklan

Mei 13, 2010 Posted by | Budaya, kesehatan | , , | 2 Komentar

60 Th Satpol PP, dari Penindak ke Pengayom


Oleh: Eko Yanche Edrie

Banyak orang mengira bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau yang dikenal dengan Satpol PP adalah lembaga yang baru dibentuk belakangan ini. Maklum hanya pada akhir-akhir ini saja Satpol PP terlihat aktif terutama berkaitan dengan penertiban di tengah masyarakat. Pada masa-masa sebelumnya yang mengedepan adalah Hansip, Tim Tramtib atau ada di beberapa daerah disebut juga dengan tim SK4.

Padahal, Satuan yang menggunakan badge berlatar kemudi dan tameng berwarna kuning di atas warna biru tua itu tahun ini sudah berusia 60 tahun. Untuk ukuran manusia, itu adalah usia yang tidak bisa dibilang muda lagi. Sudah banyak asam garam yang dimakan dan sudah banyak lekuk-liku jalan yang dilewatinya.

Sejarah Polisi Pamongpraja sesungguhnya sudah sangat tua. Tahun 1620 Gubernur Jenderal VOC membentuk apa yang dinamakan Bailluw. Ini adalah polisi yang bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota.

Pada tahun 1815 Bailluw berganti menjadi Bestuurpolitie atau Polisi Pamong Praja dibentuk dengan tugas membantu pemerintah Kewedanaan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan.

Setelah kemerdekaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1948 membentuk apa yang disebut dengan “Detasemen Polisi Pamong Praja”

Setelah itu baru pada 3 Maret 1950 Lewat Keputusan Mendagri No UR32/2/21/Tahun 1950 dibentuk Satuan Polisi Pamongpraja di seluruh daerah. Tapi baru sepuluh tahun kemudian di luar Jawa Satpol PP baru terbentuk.

Tetapi kenapa Satpol PP menjadi terkenal pada tahun-tahun terakhir ini saja?

Ini dapat dimaklumi karena aktifitasnya yang berdenyut kencang karena sering harus berhadapan dengan suasana tidak enak dimana dikesankan Satpol PP seolah hanya melakukan hal-hal yang represif terhadap masyarakat. Pedagang Kaki Lima, WTS, para hidung belang adalah orang-orang yang sering menjadi urusan Satpol PP. Hal-hal yang dulu banyak ditangani Hansip, sekarang dihandle oleh Satpol PP. Revitalisasi Satpol PP kemudian dilakukan di semua daerah. Dulu memang ada Satpol PP tetapi hanya seragamnya saja yang terlihat, sedang operasi ke lapangan amat jarang terlihat. Sekarang sejalan dengan revitalisasi Satpol PP itu, maka satuan yang bermotto ‘Praja Wibawa’ ini bahkan dibangunkan markasnya, organisasinya juga diperkuat. Bahkan Kepala Satuan Polisi Pamongpraja tingkat Provinsi sejak 2009 diesselonering menjadi pejabat esselon IIa. Bertepatan dengan HUT ke-60 Satpol PP diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai hasil revisi terhadap PP Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu peraturan pemerintah tersebut mengatur peningkatan status kelembagaan Satpol PP Provinsi dari eselon II/b menjadi eselon II/a dan Kabupaten/Kota dari eselon III/a menjadi eselon II/b.
Sebegitu pentingnyakah menempatkan pimpinan Satpol PP pada lapis kedua dalam jajaran pemerintahan di Provinsi? Jawabnya: tentu saja!

Seperti diungkapkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sambutannya pada HUT ke-60 Satpol PP tahun ini, bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah NKRI.

“Satpol PP mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat,” kata Mendagri Gamawan Fauzi yang amanatnya dibacakan oleh para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia pada apel HUT Satpol PP.

Dari luar memang terlihat Satpol PP itu urusannya seolah hanya soal pelacur, PKL, Gepeng sampai urusan menggerebek aksi mesum di obyek-obyek wisata. Lalu yang muncul ke permukaan adalah ketegangan pedagang yang tergusur dengan anggota Satpol PP. Seolah-olah Satpol PP hanya bergerak semaunya.

Padahal Satpol PP dalam mengemban tugas dilandasi berbagai pertimbangan, antara lain aspek perencanaan, organsiasi, HAM, pelaporan dan rekruitmen SDM.

Semua aspek tersebut dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan harapan mampu menunjukkan kinerja yang baik, sekaligus mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta mengayomi masyarakat.
Bahwa dalam praktiknya ada hal yang tidak sesuai dengan tataran ideal normatif memang iya. Mendagri sendiri bahkan mengakui, kesan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan dan kinerja satpol masih negatif, sehingga citra dan kewibawaan itu perlu ditingkatkan.

Ada banyak kegiatan dan aksi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan. Tetapi juga ada banyak ekses dan dampak yang tak terperkirakan sebelumnya yang menimbulkan disharmoni di tengah masyarakat. Berbagai Perda yang mesti ditegakkan ternyata memiliki residu yang mengganggu. Misalnya ketika ada Perda antimaksiat hendak ditegakkan di pantai Padang ternyata sulit sekali. Pasangan mesum tetap bisa beresek-esek ria di warung tertutup dan setengah tertutup di pantai itu pada malam hari. Warung itu berdiri karena kondisinya memungkinkan, lampu jalan di bagian itu tidak disediakan Pemko Padang. Andai saja di situ terang benderang, maka hasrat untuk beresek-esek ria di warung tersebut akan menghilang. Urusan mengadakan lampu jalan itu adalah urusan pemerintah kota cq SKPD terkait. Tapi ketika Perda antimaksiat ditegakkan, Satpol PP kelabakan. Hari ini digusur, besok tumbuh lagi. Walhasil yang terus menerus bergesekan dengan masyarakat adalah Satpol PP. Padahal kalau saja lampu jalan disediakan, selesai urusannya.

Demikianlah, meskipun salah satu landasan kerja Satpol PP adalah termasuk perencanaan tapi seperti tak berarti sama sekali. Mengadakan lampu jalan sebenarnya bisa dijawab ketika perencanaan pembangunan dibicarakan bersama.

Pedagang-pedagang kaki lima diburu oleh Satpol PP hanya ketika pemerintah sebuah kota sedang menerima ‘tamu’ para tim juri penilai lomba K3 nasional memperebutkan Piala Adipura. Padahal pada bagian lain, ada instrumen Pemerintah Kota yang tidak berjalan yakni Dinas Pasar, Dinas PU, Dinas Perdagangan dan dinas terkait lainnya yang mesti menyediakan lahan khusus bagi pedagang kaki lima. Tapi karena mau enaknya saja, maka pilihan gampang biasanya adalah menjadikan Satpol PP sebagai tumbal. Para anggota satuan itu dimobilisir ke lapangan berhadapan langsung dengan masyarakat. Ketegangan lalu terjadi. Besok-besoknya yang menanggung citra buruknya adalah Satpol PP.

Tetapi bukan bermaksud hendak mengobat-obat hati anggota Satpol PP pada hari ulang tahunnya ke-60 ini, tidak. Tapi sesungguhnya pekerjaan menegakkan wibawa pemerintah daerah dengan cara meneggakkan wibawa Perda yang dilahirkan sungguh merupakan pekerjaan berat. Tidak cukup hanya memberikan markas, kendaraan dan pentungan kepada mereka. Atau memberikan sepucuk pistol untuk Kepala Satuannya. Hal yang mendasar yang perlu diberikan kepada Satpol PP adalah pembinaan menyeluruh. Bahkan dimulai dari rekrutmen. Mestinya rekrutmen Satpol PP harus sama dengan rekrutmen PNS biasa. Atau kalau perlu lebih berat lagi seperti rekrutmen anggota Polri. Lalu karena salah satu fungsi Satpol PP adalah sebagai Pembantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) seyogianya Kepolisian RI juga melakukan pembinaan terus menerus untuk meningkatkan kualitas kepenyidikan Satpol PP. Dalam Siskamswakarsa maka Satpol PP menjadi mitra kepolisian. Tetapi yang banyak terjadi di berbagai provinsi adalah rivalitas antara Polri dan Pol PP. Tak jarang pula terjadi bakuhantam dan bakuserang diantara kedua instansi itu.

Dari sisi internal, Satpol PP mesti terus menerus melakukan kontemplasi (perenungan) dan instrospeksi. Banyak hal yang perlu diperbaiki demi meningkatkan kualitas pelayanan. Tindakan-tindakan tidak senonoh dari oknum anggota mesti makin hari makin dieliminir. Saya tidak tahu apakah dalam tubuh Satpol PP dikenal juga Badan Kehormatan Pamongpraja? Kalau ada tentu akan sangat membantu menegakkan disiplin anggota.

Pencitraan Satpol PP selama ini juga terasa hambar. Satpol PP hanya menumpangkan pencitraannya pada Humas Pemprov atau Humas Kabupaten/Kota. Harusnya ada upaya melakukan pencitraan yang terintegrasi dengan operasional sehari-hari Satpol PP.

Jadi perlu diubah citra Satpol PP dari penindak menjadi penganyom dan pelayan. Kita rindu mendengar ada masyarakat yang mengadu dan bekeluh kesah ke markas Satpol PP untuk minta bantuan, lalu Markas Satpol PP mengirim seregu anggotanya untuk menentramkan orang yang mengadu tadi. Siapa tahu akan ada Satpol PP Kabupaten/Kota yang membuka layanan pengaduan masyarakat ke nomor khusus di markasnya. Di tangan Edi Aradial, yang memimpin Satpol PP tingkat Provinsi agaknya kendali untuk mencitrakan Satpol PP se Sumatera Barat akan bisa diwujudkan. Ia sangat paham dengan kepamongprajaan. Kita tunggu. Dirgahayu Wibawa Praja! (dimuat pada Tabloid DetikNews 15 Maret 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | kamtibmas, pemerintahan | , , | Tinggalkan komentar

UN, Menguji Murid Menguji Guru


Oleh: Eko Yanche Edrie

Silang sengketa apakah UN akan dilaksanakan terus atau di revisi sebagaimana yang dikehendaki putusan Mahkamah Agung tidak menyurutkan rasa tegang para siswa dan orang tua untuk menghadapinya. Soalnya UN sebagaimana sudah digariskan Mendiknas: jalan terus.

Jalan terus artinya kurang lebih sama dengan kerepotan dan ketegangan siswa serta orang tua. Jangan-jangan UN itu kembali hanya sebagai formalitas belaka, sementara faktanya para siswa tidak mengerjakan soal ujian melainkan mengerjakan bocoran ujian.

Bocoran ujian ibarat kentut, selalu saja ada yang tutup hidung karena baunya. Tiapa siapa yang bisa menangkap tangan orang terkentut, apalagi berharap orang terkentut menjadi jujur, mengaku terus terang bahwa dialah yang terkentut.

Begitulah, sejak diterapkannya sistem Ujian Nasional, isu ujian bocor, kunci soal diperjualbelikan menjadi mengemuka. Tak lagi sekedar isu, beberapa bukti kemudian mencuat. Tahun lalu Kepala Sekolah bersama sejumlah guru di Bengkulu ditangkap polisi karena ketahuan membocorkan ujian kepada murid-muridnya.

Anehnya para eksekutif pendidikan seakan ogah untuk mengakui bahwa ada peluang ujian nasional itu untuk dibocorkan. Selain soal etika/moral yang merosot, juga sikap masyarakat yang terpenjara dengan sebuah kata: nilai ujian. Seolah kalau Ujian Nasional gagal, kiamatlah negeri ini. Karena itu semua berusaha memburu kunci bagaimana bisa UN dilewati dengan baik. Perkara jalannya ke kiri atau ke kanan itu soal lain.

Pekan lalu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Burhasman Bur sampai ‘mambana’ meminta para orang tua dan siswa yang akan menghadapi UN untuk tidak mempercayai adanya kabar bahwa kunci soal UN sudah beredar dan ditransaksikan secara gelap.

Sebenarnya Burhasman ada benarnya juga. Secara logika, jika mengikuti proses ideal, sangat tipis kemungkinan soal UN itu bisa bocor sampai ke tangan siswa. Karena prosesnya sendiri dari penyusunan soal, kompilasi sampai ke proses cetak senantiasa berada di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Ketika soal-soal itu sudah selesai dicetak, para pencetakpun masih dikarantina. Sedangkan dokumen soal disegel lalu diangkut ke markas polisi untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah, juga di bawah pengawalan ketat.

Sampai di sini, jikapun akan ada yang bocor, sudah bisa bisa diperkecil siapa yang ‘terkentut’. Hanya ada dua kemungkinan, pertama pihak yang mencetak, yang kedua pihak yang mengawal. Namun sejauh ini pada bagian ini belum pernah terungkap adanya oknum yang tertangkap.

Ada kemungkinan lain yang juga patut mendapat perhatian. Ketika soal mulai dibagikan, ada peluang beberapa menit untuk menyalin dengan scanner soal-soal itu, tentu saja oleh sekolah. Soal-soal hasil scanning itu lalu dikerjakan secara cepat oleh guru kemudian dibuatkan kuncinya. Namanya juga tergesa-gesa, maka cukup 80 persen saja yang dikerjakan atau dihitung berdasarkan rumusan syarat kelulusan. Jika soal  itu dijawab dengan benar sebanyak 65 persen, paling tidak siswa sudah memiliki nilai 6,5 dan itu sudah bisa lulus. Kan yang penting lulus UN, lalu sekolah tersebut tercatat sebagai sekolah dengan angka lulusan terbesar. Kepala Sekolah naik daun.

Tapi kemungkinan seperti ini sebenarnya juga amat tipis kemungkinannya. Ada dua hal yang membuat tipisnya peluang kebocoran di periode distribusi soal ini. Pertama jikapun berhasil disalin soal itu, maka guru yang mengerjakan tidak berada di sekolah. Berdasarkan aturan yang ada, semua guru bidang studi yang mata pelajarannya sedang diujinasionalkan hari itu, mesti dirumahkan.

Jika pun masih diupayakan menghubungi guru-guru bidang studi ke rumah masing-masing, maka itu akan memakan waktu yang lama. Sementara waktu ujian terus berlalu. Paling-paling hanya mata pelajaran yang bersifat hafalan saja yang bisa diatasi dengan cara berteleponan itu. Soal-soal eksakta tentu akan memerlukan rumus, grafis dan sebagainya. Saya yakin belum ada setengah persen guru di Sumatera Barat yang sudah amat care dengan perangkat ICT sehingga bisa berkirim-kiriman data elektronis dalam bentuk grafis matematis.

Masih ada rambu-rambu yang membentang dalam periode ini. Di tiap sekolah dikirim pengawas independen dan pengawas lintas-sekolah. Mereka tidak saja mengawasi siswa yang ujian tetapi secara moral tentu saja mengawasi semua proses ujian termasuk tindak-tanduk guru di sekolah tempatnya mengawas itu.

Namun fakta-fakta bicara pada tahun-tahun sebelumnya kunci-kunci itu beredar. Indikatornya; siswa yang oleh semua guru diragukan untuk bisa lulus, malah lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Tak mungkin hanya dengan main tebak, bisa menjawab semua soal yang diujikan.

Walhasil, sekarang sebenarnya tinggal kita berkontemplasi saja. Sebenarnya apa yang ingin kita capai dengan ujian nasional?

Jika perihal kualitas lulusan masih disangkutpautkan dengan proses belajar mengajar, maka perlu kita pertanyakan lagi apakah sertifikasi guru yang diikuti dengan naiknya pendapatan guru itu juga berkorelasi dengan membaiknya sikap siswa dalam menempuh ujian? Jika selama setahun terakhir di kelas terakhir para siswa sudah mendapat pendidikan dari guru-guru yang mengaku bersertifikat (dan hebat) mestinya semangat mengejar kunci dan bocoran soal harus sudah tersisihkan.

Sesungguhnya ujian nasional juga sekaligus menguji kembali seberapa jauh sertifikasi sudah membikin siswa jadi bagus. Guru yang hebat tentu menghasilkan murid yang hebat. Tapi kalau sertifikasi hanya diperoleh dengan cara yang ‘tidak seharusnya’, maka wajar juga muridnya menjadi murid yang ‘tidak seharusnya’

Semangat ambil jalan pintas yang subur sejak di bangku pendidikan, adalah cikal bakal semangat yang sama pada generasi berikutnya. Di sekolah saja sudah berbohong apalagi kalau sudah jadi pemimpin kelak.*** (dimuat pada Editorial Koran digital Padangmedia.com)

Mei 13, 2010 Posted by | pendidkikan | , | Tinggalkan komentar

Memilih Bupati atau Orang Beruang


Oleh: Eko Yanche Edrie

Pemilihan Kepala Daerah untuk Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat kalau tidak ada halangan akan dilaksanakan pada Juni 2010 mendatang. Berbagai pendapat (yang pasti saling berbeda) mewarnai menjelang dibulatkannya tekad untuk menyerentakkan pelaksanaan Pilkada kali ini.

Riuh rendah antara yang mendukung penyerentakan dengan yang menolak penyerentakan lebih banyak terkonsentrasi pada masalah-masalah pembagian tanggungjawab ‘memodalai’ Pilkada antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Meskipun demikian semua sepakat untuk serentak, meskipun ada yang tidak sepakat dengan share anggaran dalam APBD masing-masing.

Tetapi dari keriuhrendahan persetujuan serentak atau tak serentaknya Pilkada, yang juga tidak kalah ‘bakucatak’ nya adalah soal rebutan dukungan antarcalon dengan partai politik pendukung.

Tak ada kata lain untuk bisa menjelaskan bahwa pada saat riuh rendahnya rebutan dukungan itu, maka parpol dan para pengurusnya sedang jadi bintang. Para ketua-ketua partai terutama yang karena dukungan kursinya di parlemen bisa mengusulkan satu paket (kepala daerah/wakil kepala daerah) untuk dicalonkan ke KPU, justru telah menjadi orang yang sangat penting.

Apa mau dikata, meskipun ada peluang bahwa calon kepala daerah boleh dari kalangan independen (tanpa mengantungi dukungan parpol) tetapi ternyata itu tidak mudah. Menghimpun dukungan dari masyarakat dengan cara mengumpulkan KTP mereka adalah bukan kerja gampang. Karena itu diperkirakan yang maju lewat jalur independen amat sedikit, bahkan mungkin tidak akan ada.

Dengan demikian arus loby ke arah para pengurus parpol makin gencar. Para kandidat yang berminat jadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota makin rajin berteleponan dengan para petinggi partai. Pertemuan-pertemuan silaturahmi jadi sering dilakukan. Sementara para punggawa yang bertugas jadi tim sukses juga tidak kalah gencar mendekati para petinggi partai.

Bagi kandidat yang sudah ‘dilampuhijaukan’ untuk tidak didukung oleh partai besar, melirik partai yang tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan sepaket. Meskipun untuk itu kontak juga harus dianyam dengan partai kecil lainnya untuk kawan koalisi.

Kata setengah peminat kursi Gubernur, lebih baik memilih partai besar saja atau tidak usah sama sekali daripada pertai-partai kecil dalam ikatan koalisi tapi ‘belanja’nya besar dan ruwet menyatukan suara mereka. Itu sah saja dan itu hak masing-masing kandidat untuk didukung oleh partai yang mana. Masalahnya, kata kuncinya adalah ‘kesepahaman’ para petinggi partai untuk mendukung si A si B. Jika tidak ada ‘kesepahaman’ tadi, maka habislah harapan.

Bahwa ada ‘belanja’ atau politik transaksi antara kandidat dengan partai agaknya tidak perlu kita berdebat soal itu. Ia bagai kentut, ada baunya tapi sulit diraba ujudnya. Bahkan untuk membikin bahwa politik transaksi adalah proses politik yang normal-normal saja kadang muncul olok-olok: “masuk TK aja mesti bayar, apalagi mau jadi gubernur”. Dan yang agak intelek bahasanya adalah: “no free charge for lunch” tidak ada makan siang yang gratis, semua ada maunya.

Saya pernah menemani seorang calon Bupati beberapa tahun lalu. Ketika sudah dekat ke acara pemilihan (waktu itu masih dipilih DPRD) beberapa tokoh partai datang. Mereka menawarkan jasa untuk ‘meloloskan’ kawan saya tadi dengan syarat ‘membelanjai’ beberapa anggota yang merupakan representasi partai politik di parlemen daerah itu.

“Dek kami kalau nan ka jadi bupati, yo Apak juo lah, tapi…. Tantu bajalan iyo baaleh tapak,” ujar mereka seraya mengemukakan sejumlah angka rupiah.

Kawan saya tadi akhirnya berkata lunak. “Terimakasih atas dukungannya, namun saran saya kalau memang hendak memilih Bupati, pilihlah saya. Tapi kalau hendak memilih orang beruang (maksudnya orang yang punya banyak uang-red) pilihlah yang lain, keliru besar memilih saya. Saya hanya punya urang sebesar yang tempo hari saya sampaikan dalam visi misi saya, segitulah total kekayaan saya. Tapi dalam kepala saya ini tidak ingus saja isinya, nanti kalau saya sudah menang tentu akan ada ungkapan terimakasih dari saya namun saya tidak mau menjanjikan berapa besarnya sebab itu namanya pasti menyogok anggota dewan, saya tidak mau,” kata kawan ini.

Transaksi memang tidak tidak terjadi dan saya menyalami kawan tadi. Saya katakan bahwa dia telah mendapat hidayah dari Allah dengan berani berkata seperti itu. Saya hibur dia bahwa jabatan tidak diperoleh dengan membayar. Meskipun klise, tapi saya katakan bahwa satu ketika Allah akan memberi jabatan yang lebih pantas dari jabatan Bupati.

Pemilihan berlangsung, kawan tadi hanya dapat tiga suara saja. Tapi beberapa hari setelah itu ia menelepon saya sambil mengatakan bahwa dia akan diangkat untuk jabatan penting. Alhamdulillah.

Saya kira dalam musim Pilkada kali ini tentu akan ada juga orang-orang seperti itu. Yang mau menolak dan meredam syahwat kekuasaannya untuk membatalkan niatnya maju pada Pilkada kalau harus menyediakan ini dan itu sampai jumlah rupiahnya bermilyar segala untuk partai.

Dan semua pihak mestinnya ikut menggelorakan suara anti politik transaksional. Politik ‘bajalan baleh tapak’ mestinya diterjemahkan secara profesional saja. Misalnya, untuk keperluan kampanye calon diperlukan logistik dan oleh partai pendukung itu digariskan menjadi tanggungan dari calon yang bersangkutan. Itu sih tidak masalah. Sebab mana ada mencetak baliho gratis? Lagi pula pada saat seperti ini mana pula ada partai yang menyediakan dana untuk keperluan itu secara mandiri. Pastilah dana partai yang ada diperlukan untuk operasional partai.

Meneruskan rezim bajalan baaleh tapak ini pada akhirnya sama-sama berujung pada kekecewaan. Taruhlah si A sudah didukung penuh oleh partai X dengan berkontribusi sampai semiliar rupiah misalnya, tetapi begitu si A duduk jadi kepala daerah, rongrongan tidak akan berhenti dari partai pendukung atau kalangan yang menganggap dirinya sudah berjasa memenangkan si A. ‘Bajalan baaleh tapak’ berikutnya juga akan terjadi setelah kepala daerah duduk di kursinya. Kalau tidak dilayani, bisa-bisa ribut. Buntutnya, yang di parlemen memberi sinyal kuning akan mengajukan hak angket, interpelasi dan presure lainnya.

Jadi karenanya, tidak apalah dari awal kita berjelas-jelas. ‘Kita’ maksudnya di sini adalah kita para pemilih ini. Kita berjelas-jelas saja bahwa kita akan memilih Gubernur, memilih Bupati, memilih Walikota dan para wakilnya, bukan memilih orang beruang alias memilih karena uangnya. Sudah lama sekali kita mendustai kata hati kita, maka dengan kerentakan Pilkada kali ini, kita hantikan politik transaksional itu.*** (dimuat pada tabloid DetikNerws 8 Maret 2010)

Mei 13, 2010 Posted by | politik | | Tinggalkan komentar

Nasrul Abit, Belajar dari Bencana


DARI DETIK KE DETIK

Oleh: Eko Yanche Edrie

Ketika Darizal Basyir memilih calon pendampingnya Nasrul Abit pada sepuluh tahun yang silam, orang ragu-ragu apakah Darizal bisa sukses dengan pendamping yang belum banyak dikenal di Pesisir Selatan. Maklum Nasrul adalah seorang pejabat struktural di salah satu instansi di Provinsi Lampung.

Tapi pemilihan yang dilakukan oleh DPRD Pesisir Selatan memenangkan pasangan ini. Lalu selama lima tahun Nasrul mendampingi Darizal. Berbagai rintangan dan sukses dilalui keduanya. Dan yang pasti sosok Nasrul selama lima tahun itu tetap sosok yang tak banyak bicara. Sepintas ia tampak dingin dan agak payah melihat senyumnya.

Saya bahkan sempat menyimpan jengkel dalam hati tatkala datang ke Painan karena ‘dicuekin’ Nasrul. Betapa tidak jengkel, saya datang bersama tim Bank Central Asia yang mengajak beberapa wartawan mengantarkan bantuan bencana alam. Ketika itu Pesisir Selatan dilanda banjir dan longsor. Bantuan yang dibawa tim kemanusiaan BCA itu sekitar Rp100 juta lebih.

Herannya saat kami hendak bertemu dengan Wakil Bupati, Nasrul enggan menerima kami. Bahkan ia buru-buru pergi. Senyum pun tak ia lepas kepada kami. Kami terperangah. Walhasil kami juga mengurungkan niat menyerahkan bantuan itu ke Pemkab Pessel dan menyerahkan langsung kepada masyarakat yang terkena musibah.

Kejadian itu sudah lama. Tapi belakangan baru saya tahu bahwa ternyata Nasrul waktu itu memang buru-buru karena ada warga korban bencana yang sudah ‘berteriak’ minta dilihat oleh Bupati atau Wakil Bupati. Jadi Nasrul mencoba menentramkan warganya dulu.

Hari-hari berikutnya Pesisir Selatan tak putus-putus dirundung  musibah banjir dan gempa. Sehingga Bupati dan Wakil Bupati juga tidak putus-putusnya mengelola dampak pascabencana di daerah tersebut. Banyak program jangka panjang terganggu oleh karena adanya bencana alam. Berbagai program pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi daerah yang rawan bencana.

Pada kondisi-kondisi seperti itu, Nasrul seperti mendapat medan belajar yang bagus. Akibat bencana datang silih berganti, maka secara tidak langsung juga menjadi semacam kawah candradimuka bagi Nasrul untuk menyusun manajemen bencana (disarter management). Ia meminta kepada Bappeda dan para perencana pembangunan di Pesisir Selatan, bahwa semua program pembangunan harus diacu kepada kondisi geologis, geografis dan klimatologis Pesisir Selatan yang rawan bencana itu.

Apakah karena itu pula Nasrul Abit kemudian makin dipercaya rakyat untuk jadi Bupati pilihan rakyat pertama di Pessel pada lima tahun silam? Entahlah. Yang jelas Pilkada lima tahun silam itu Nasrul Abit-Syafrizal memang terpilih. Meskipun ada gangguan menjelang pelantikan.

Memantapkan posisi sebagai Bupati, Nasrul juga memantapkan tekadnya untuk memperkukuh manajemen bencana di Pesisir Selatan. Dengan demikian ia bertekad untuk mengurangi dampak bencana yang senantiasa melanda daerah tersebut.

Salah satu yang paling fenomenal adalah pembangunan daerah evakuasi gempa. Gempa yang belakangan sering mengguncang pantai barat Sumatera sering membuat warga panik dan berlari ke pengungsian menyelamatkan diri.

Nasrul berpendapat bahwa tempat evakuasi itu tidak cukup hanya sekedar sebuah lapangan terbuka tetapi harus dilengkapi dengan segala kebutuhan layaknya orang mengungsi.

Belajar dari bencana, itulah yang dilakukan Nasrul Abit bersama Syafrizal untuk menyediakan kawasan evakuasi di perbukitan sebelah timur Painan. Inilah yang mendapat pujian dari Presiden SBY ketika SBY datang berkunjung pada September 2007.

Presiden SBY datang mengunjungi rakyat Pesisir Selatan sebagai tanda belasungkawa yang dalam. Setelah melalui perjalanan darat yang melelahkan dari Bengkulu, Presiden menolak menggunakan helikopter menuju Padang dan memilih bermalam di Painan dekat dengan masyarakat yang tengah dicekam cemas pascagempa.

Nasrul dan keluarga merasa mendapat kehormatan ketika SBY malah memilih menginap di rumah dinasnya di Painan ketimbang melanjutkan perjalanan ke Padang.

Ketika malam-malam Nasrul berbincang soal pembangunan Pesisir Selatan ke depan, ia mengajukan tiga permohonan untuk Presiden berikan prioritas. Yang pertama adalah program Kota Terpadu Mandiri (KTM) untuk kawasan Transmigrasi di Pesisir Selatan bagian Selatan, yang kedua meminta perbaikan jalan negara Lintas Barat yang sudah sangat mendesak demi lancarnya distribusi produksi menuju pasar, yang ketiga adalah permohonan diberikan bantuan penanggulangan bencana alam sebesar Rp70 milyar.

Ketika saya wawancarai untuk penulisan buku SBY dan Ranah Minang, Nasrul mengaku terharu ketika tak berapa lama kemudian sebuah pesan dia terima dari Setneg, bahwa ketiga permintaannya itu dikabulkan. “Alhamdulillah. Padahal malam ketika kami berbincang itu saya lihat mimik Presiden biasa-biasa saja. Tak berdetak hati saya akan dikabulkan semua permintaan tersebut,” kenang Nasrul dalam percakapan kami di salah satu lounge Bandara Internasional Minangkabau bersama Ketua PWI Sumbar Basril Basyar.

Pada waktu melihat pengungsian, Presiden memberikan apresiasi yang tinggi atas kesiapan Pemkab Pesisir Selatan mengantisipasi bencana alam. Nasrul Abit mengaku amat tersanjung ketika kepada Gubernur Gamawan Fauzi, Presiden SBY minta diberikan ekspos lengkap tentang pola penanggulangan bencana ala Pessel ini yang akan dijadikan pola nasional.

Satu pelajaran ditangkap oleh Nasrul Abit: bencana datang dari Allah, dan belajar daripadanya.*** (dimuat pada Tabloid Detiknews edisi 28 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | pemerintahan, politik | , , , , , , | 2 Komentar

Anak Muda Panjang itu Dinamis


Oleh: Eko Yanche Edrie

Hanya mengelola dua kecamatan dengan 16 kelurahan? Untuk itu ada Walikota dan 20 anggota DPRD?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang diajukan beberapa pengunjung atau tamu-tamu Padang Panjang pada masa orde baru. Artinya, kedudukan Walikota Padang Panjang setara dengan kedudukan Walikota Bandung atau Bupati Padang Pariaman yang wilayahnya ketika itu mencapai Mentawai dan beberapa mil dari lepas pantai terluar.

Saya teringat Walikota Asril Saman yang selalu tangkas menjawab bahwa mengurus Padang Panjang gampang-gampang sulit. “Jadi tak bisa hanya dilihat dari perspektif luas wilayah saja,” kata Asril Saman 20 tahun silam.

Asril memang tidak berbohong. Karena faktanya kota kecil yang dibentuk tahun 1956 ini memiliki karakteristik tersendiri. Dengan jumlah penduduk tak sampai 40 ribu pada tahun 80an, justru dari struktur geopolitisnya Padang Panjang seolah memiliki penduduk 80ribu.

Kota yang dingin secara klimatologis ini, justru hangat dan dinamis dalam hal sosial, budaya dan politik. Keunikan ini dicerminkan misalnya dari besarnya peranan pemimpin informal dalam menggerakkan masyarakat. Peranan tokoh informal masih terasa hingga sekarang ketika pengambilan keputusan di tingkat formal (Pemko) selalu tak bisa dimulai tanpa mendapatkan masukan  ‘sato sakaki’ dari tokoh-tokoh informal. Di tiap kelurahan ada saja tokoh seperti itu.

Dan rasa kepadangpanjangan jauh lebih tinggi dibanding rasa berkelurahan itu. Ini agak beda dengan di kota lain. Saya masih ingat pada tahun-tahun permulaan orde baru, semangat komunal orang-orang muda Padang Panjang jarang yang tidak membawa nama ‘padang panjang’ dalam sosialisasinya.

Pernah dengan nama perkumpulan FBC? Itu adalah perkumpulan anak muda di zaman mendiang Chairul Babak (Chairul St.Berbangso). itu adalah perkumpulan anak muda yang hobi bermain sepakbola. Klub FBC pernah menjadi salah satu klub anggota PSPP. Tapi anggotanya tidak terdiri dari anak muda dari satu komplek atau satu wilayah kelurahan saja melainkan berasal dari segenap penjuru kota.

Pada masa ‘kelam’ anak muda Padang Panjang juga sudah jauh lebih terkenal dibanding kota-kota lain di Sumatera Barat. Kalau Anda yang sudah remaja pada tahun akhir 60an, pasti kenal dengan yang namanya ‘Bagados’ nama itu bahkan sangat dikenal jauh ke luar kota ini.

Pada era itu, musik rock dianggap sebagai representasi modernisme. Di Kota Serambi Mekah tersebut ketika itu musik rock amat dekat dengan kehidupan remajanya. Bahkan kemudian ketika musik-musik dangdut mulai masuk pasar, di Padang Panjang hampir tak terdengar. Barulah setelah masa ordebaru, musik-musik dangdut itu bisa ‘menembus’ Padang Panjang.

Kemudian belakangan ketika di kota lain ditumbuhkan secara top down oleh pemerintah apa yang dikenal dengan PKK dan Karang Taruna, di Padang Panjang hal seperti itu justru masih belum bisa diterima mulus. Anak-anak muda di tahun 80an lebih suka menyebut diri mereka dengan nama-nama unik untuk perkumpulannya. Sebut saja kelompok yang bernama Ethernal. Ini adalah akronim untuk kata-kata: ‘Elit dan Terkenal’. Dalam kelompok ini konon berkumpul kalangan muda elit Padang Panjang yang kadang menimbulkan bermacam-macam penafsiran. Bahkan kemudian kelompok yang berseberangan dengan anggota perkumpulan Ethernal membentuk pula perkumpulan sendiri, namanya Akutarol. Tahu apa kepanjangan Akutarol? Sedeharna saja: ‘anak kuncang tapi royal’. Di situ berhimpun para muda yang tidak masuk kategori ‘the haves’. Tak jarang kedua kelompok ini terlibat bentrok.

Di masa itu juga muncul kelompok lain yakni Venus, Black Ground, Paus, Gumala dan beberapa lainnya. Ini adalah mereka yang melakukan pendekatan wilayah tempat tinggal. Venus ada di sekitar Balai-balai dan Pasar, Black Ground adalah nama lain dari Tanah Hitam, Paus untuk Pasar Usang, Gumala untuk Guguk Malintang.

Generasi berikutnya muncul. Tahun 1982 lahirlah Gemaest. Ini adalah kelompok anak sekolahan yang sudah bosan dengan gaya lama itu. Kelompok ini mulai lebih terarah dan terfokus. Tidak sekedar ngumpul untuk raun-raun malam Minggu ke Ombilin atau mendaki gunung, melainkan mulai melahirkan kreatifitas. Frame yang mereka kibarkan adalah sport, art and social. Kelompok ini mulai sering terlihat menggelar panggung kesenian, festival pop song, vokal group sampai pertandingan basket.

Zaman Gemaest itu, zona berkumpul beralih dari pasar ke Radio Bahana (d/h El Em Bahana). Kru Radio Bahana dikenal sebagai orang-orang yang suka menyalurkan berbagai kreatifitas anak muda Padang Panjang. Semua penggemar El Em Bahana disebut dengan panggilan ‘Orang Muda Dua Sebelas’. Kata ‘dua sebelas’ itu adalah posisi gelombang AM yang waktu itu dipakai Bahana, 211 Meter.

Tapi para penggerak kreasi di Bahan tidak mau membentuk satu wadah tunggal bagi perkumpulan anak-anak muda. “Kita mau semua kreatiditas tumbuh dan setiap kelompok berhak tampil membentuk komunitasnya sendiri-sendiri asal tetap membawa nama Padang Panjang, jadi tidak berdasarkan kelurahan,” kata Yul Sikumbang yang pernah malang melintang menjadi Station Manager di Bahana.

Tak heran kemudian lahir pula nama-nama aneh seperti ‘Kejam-Ya’. Ini adalah singkatan dari Kelompok Jalan Muhammad Yamin’ tempat Radio Bahan berposisi. Kelompok ini lebih banyak terlibat dalam kepencitaan alam. Mereka pernah menggelar Temu Cinta Alam se Sumatera Barat yang dipusatkan di Bancah Laweh.

Setelah itu muncul kelompok penggemar Breakdance (tarian patah-patah seperti yang dihadirkan oleh grup musik Electric Bagoolo dan sejenisnya) Flipper’s Sport & Art. Ini adalah organisasi anak muda yang lebih teratur dibanding pendahulunya. Mereka bahkan sudah melengkapi diri dengan AD & ART. Tiap anggota diberikan ID Card. Sejumlah pertunjukan musik untuk amal dan festival mereka gelar. Kehidupan berkesenian terasa lebih semarak di masa Flippers ini (sekitar 1984-1988).

Beberapa anak muda tanggung yang ingin masuk Flippers tapi tak tertampung akhirnya membentuk pula kelompoknya dengan nama yang juga tak kalah seru: The Under Cover. Markas mereka di depan Swing Foto Studio (Jl Sudirman). Tapi tak lama pula umurnya. Mereka tidak bubar atau membubarkan diri, tapi karena sudah tidak ada aktifitas, akhirnya beberapa pentolannya membentuk kelompok berhimpun yang baru. Kali ini namanya juga aneh: Fantastic Doll. Era main sepeda motor ngebut dimulai oleh kelompok ini. Kebisingan di jalan-jalan karena mulai menjamurnya sepeda motor tak terhidarkan.

Dari kelompok demi kelompok yang senantiasa punya sejarahnya sendiri-sendiri di Padang Panjang kelihatan betapa tidak menonjolnya kelompok-kelompok dengan pendekatan kewilayahan atau kelurahan.

Dapat dikatakan bahwa anak muda Padang Panjang lebih suka menggerek ‘bendera Padang Panjang’ dibanding ‘bendera kelurahannya’. Mereka lebih bangga disebut anak Padang Panjang dibanding anak kelurahan tertentu. Beda dengan beberapa kota di Sumbar, ‘Karang Taruna Kelurahan Anu’ bisa sangat menonjol, di Padang Panjang organisasi-organisasi anak muda kategori ‘mainstream’ paling-paling FKPPI, PPM, AMPI atau KNPI. Empat nama itu memang ikut mewarnai dinamika anak muda di Padang Panjang sejak zaman orde baru bahkan sampai sekarang.

Interaksi dengan kelompok-kelompok yang sama ‘anehnya’ dengan kota-kota tetangga juga sering dilakukan, kalau tidak bertanding basket tentu lomba grup vokal. Nama yang juga unik datang dari Bukittinggi seperti ‘Phochenk’ (rupanya akronim dari Pohon Cengkeh), Balaba (Belakang Balok). Atau ada nama Horizon dari Payakumbuh, atau nama terkenal dari Padang seperti DKRP (Depot Kreatifitas Remaja Padang).

Keunikan seperti itulah yang tak dapat tidak harus diakui sebagai salah satu dinamika anak muda Padang Panjang dalam hal berhimpun dan berorganisasi. Pilihan nama yang unik-unik merupakan pengejawantahan dari cepatnya anak muda Padang Panjang masuk dalam arus global.

Kenapa?

Tidak ada yang perlu diherankan. Karena secara geografis kota ini memang berada di persimpangan. Pada masa penjajahan justru ia sudah menjadi metropolitan juga di Sumatera Tengah. Di situ kereta api bersimpang tiga dan menjadi sumbu perputaran budaya antardaerah. Bahasa sederhananya: kaum muda Padang Panjang memiliki potensi besar mengubah kotanya dan sekaligus berpotensi besar membangun kotanya. Jika selama kurun waktu 40 tahun terakhir Pemko Padang Panjang memberi ruang yang besar bagi penampungan kegiatan anak muda, maka pertanyaannya: “Sekarang apa yang diberikan Pemko untuk anak mudanya?” (dimuat pada tabloid CARANO SERAMBI edisi Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | Budaya | , , , , , | Tinggalkan komentar

Shadiq, Semangat dari Daerah


Oleh: Eko Yanche Edrie

Tiba-tiba peta politik Sumatera Barat menjelang Pilkada Juni 2010 mendatang jadi berubah setelah Partai Golongan Karya Sumatera Barat menyelesaikan Musyawarah Daerah dan menghasilkan kepemimpinan baru.

Adalah Hendra Irwan Rahim, mantan Ketua KNPI Sumbar yang terpilih jadi Ketua DPD I Partai Golkar menggantikan Leonardy Harmaini untuk masa jabatan lima tahun ke depan.

Apa yang mengubah konstelasi politik atau paling tidak mempengaruhi ‘cara berhitung Pilkada’ bagi para peminat kursi Gubernur Sumatera Barat. Terpilihnya Hendra sekaligus membawa nuansa daerah yang menyemangati kalangan politisi partai beringin dari Kabupaten/Kota. Seperti diketahui, Hendra adalah Ketua DPD II Partai Golongan Karya Tanah Datar.

Semangat kedaerahan itu makin tercermin jelas dengan pilihan Hendra untuk mengakomodasi para ketua DPD II duduk di kursi DPD I. Artinya, pesan yang sedang diusung oleh Hendra Cs sangat jelas: perhatikan orang daerah, karena otonomi daerah ada di situ, bukan di provinsi. Hendra kemudian mendudukan Trismon (DPD Bukittinggi) dan Zukenedi Said (Pasaman Barat) untuk pos-pos penting di DPD I.

Paling tidak, ini adalah langkah berani diambil Hendra mengingat selama ini yang duduk di DPD I itu adalah mereka yang berdomisili di Padang saja, meskipun pernah juga beberapa nama dari Kabupaten/Kota.

Lalu apa yang membuat konstelasi perpolitikan lokal Sumatera Barat menjelang Pikkada ini jadi terpengaruh?

Yang pertama adalah soal nama Jefrie Geovanie (JG). Nama ini santer disebut-sebut sebagai salah satu kandidat paling kuat. Ia akan diusung oleh Golkar. Dua kandidat kuat lainnya Marlis Rahman dan Endang Irzal kabarnya sangat memperhitungkan maju atau tidaknya JG yang kini sudah menjadi legislator di Senayan.

Kenapa kubu Marlis dan Endang sangat wajib memperhitungkan JG? Jawabnya mudah saja, lantaran JG sudah dua kali melakukan uji coba untuk mengukur kekuatannya. Pertama ketika empat tahun silam ia menjadi calon Gubernur di Pilkada 2005 ia mendulang suara cukup besar. Kedua pada Pemilu yang lalu ia juga maju untuk dipilih dari Partai Golkar. Baik Pikkada 2005 maupun Pemilu 2009 sama-sama memberikan peranan penting kepada JG untuk mengukuhkan citranya. Artinya, ia tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengampanyekan diri, karena dari sisi citra ia sudah melewati proses pencitraan yang bagus selama kurun waktu lima tahun.

Tapi, apakah JG memang maju lagi sebagai Cagub kali ini setelah ia duduk tenang di Senayan?

Namanya politik, apapun bisa saja terjadi dan sangat sulit diduga. Sama saja sulitnya kita memastikan apakah JG tidak akan terjegal oleh Aburizal Bakrie mengingat selama ini JG dikenal sebagai tim sukses Surya Paloh dalam Munas Golkar Pekanbaru.

Tetapi pengaruh atas konstelasi politik terbesar itu memang terletak pada kondisi setelah Musda Golkar Sumbar ini. Beberapa saat setelah Hendra dilantik, kepada pers ia dengan lantang mengatakan: “Kita akan rebut lagi Pilkada Gubernur”. Nah itu artinya Hendra sudah menabuh genderang dan mengasah kapak perang.

Begitu Hendra terpilih jadi Ketua DPD I, tiba-tiba nama Shadiq Pasadigue muncul. Sebelumnya sudah diapungkan juga sebagai calon Gubernur. Tapi belakangan Shadiq sendiri mengatakan tetap akan berkonsentrasi sebagai Cabup Tanah Datar dimana dia sebagai incumbent.

Beberapa kali, ketika saya sempat bersua dan bercakap soal Cagub, Shadiq tetap menyatakan bahwa berat baginya untuk maju. Kabarnya Bupati Aristo Munandar juga sudah mengajaknya untuk berkongsi, Shadiq jadi Cagub dan Aristo jadi Cawagub. “Sangat berat dan butuh biaya besar. Lagi pula, posisi Parpol masih kuat dalam menentukan,” katanya.

Tapi kini dengan Hendra – tokoh yang punya peranan besar dalam menyukseskan Shadiq jadi Bupati – sebagai Ketua DPD I ditambah pula adanya semangat ‘orang daerah’ di DPD I, cerita kongsi yang ditawarkan Aristo itu sangat berpotensi untuk dilaksanakan. Modal sosial Aristo yang jadi Bupati Agam 10 tahun, jadi Sekwan Sawahlunto, jadi pejabat Kota Padang sepuluh tahun pula di zaman Walikota Sjahrul Udjud bukanlah modal yang kecil. Lalu Shadiq yang masih sangat diharapkan orang Tanah Datar juga akan berpeluang didukung ‘dunsanak’nya di Padang Panjang yang pada hakikatnya sama-sama Luhak Nan Tuo. Pengalamannya menjadi pengurus KNPI Sumbar dan pengurus Pencaksilat Sumatera Barat memberinya juga modal sosial dalam bentuk dukungan generasi muda maupun kalangan persilatan di seluruh Sumatera Barat.

Walhasil, baik bagi Marlis Rahman maupun Endang Irzal, memperhitungkan Shadiq sama saja dengan memperhitungkan JG tadi. Apalagi kalau wacana awal Shadiq dipasang dengan Aristo, ini sangat ‘mengganggu’ kubu Endang. Sebab sudah tersiar kabar Endang melirik Aristo, sebab dia perlu pamong senior mendampingi dirinya.

Bagi Marlis Rahman sebagai incumbent persoalannya adalah persoalan kapal yang akan mendukungnya. Saat ini semua peminat kursi Gubernur sudah mendaftar ke Partai Demokrat karena PD membuka peluang untuk masyarakat luas. Sedang Golkar dikabarkan masih akan mengutamakan kadernya (tapi siapa tahu ini berubah).

Apakah Marlis akan merapat ke PD atau ke Golkar sebagai dua kekuatan politik yang memiliki kecukupan kursi sebagai prasyarat mengusung calon gubernur tanpa perlu berkoalisi? Atau Marlis akan mencari dukungan ke koalisi partai-partai.

Maka lagi-lagi Shadiq harus masuk perhitungan Marlis. Hingga kini belum ketahuan siapa yang akan dipasangkan dengan Marlis sebagai Cawagub. Hanya saja, kubu Marlis pernah menyebut-nyebut mencari tokoh yang lebih muda darinya. Dan sepertinya Shadiq masuk kriteria itu.

Apakah calon lain (kabarnya lebih 100 sudah mendaftar ke PD) tidak perlu diperhitungkan? Ya, itu bisa saja. Tetapi empat atai lima nama (Marlis, Endang, Shadiq, Jefrie dan Aristo) sudah membukukan modal sosialnya (social capital) dalam waktu lima tahun terakhir. Mungkin Endang saja yang baru bergerak secara lebih berterang, tetapi selama lima tahun terakhir namanya sudah berkibar juga di kalangan calon pemilih.

So, politik adalah sangat unpredictable; jadi apapun bisa terjadi. Ya Ndak? (dimuat pada tabloid Detiknews edisi 20 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | pemerintahan, politik | , , , , , | Tinggalkan komentar

Kesetiakawanan Nasional, Kesetiakawanan Lokal


Oleh: Eko Yanche Edrie

Kesetiakawanan, rasanya kata itu nyaris tak memerlukan kitab tebal-tebal untuk mengartikan dan memperjelas makna dari pesan yang ada dalam kata itu. Dalam konstelasi nasional, juga dikenal dengan Kesetiakawanan Nasional.

Bulan ini hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) akan diperingati dengan puncak acara nasionalnya di Payakumbuh. Kalau tidak aral melintang, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden SBY.

Apa yang dapat kita (rakyat Sumbar khususnya) petik dari peringatan yang tiap tahun jatuh pada 20 Desember itu?

Sesungguhnya ada keluhuran makna dalam peringatan HKSN itu. Tidak sekdar upacara atau hanya pesta-pesta belaka. Bahwa kesetiakawanan sosial itu adalah sesuatu yang sangat bermakna spritual dan moralitas.

Peringatan HKSN juga sangat terkait dengan bagaimana bangsa yang besar ini merenungkan kembali nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan semasa perang mempertahankan kemerdekaan.

Di Sumatera  Barat, makna ini terpateri pada sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Hari lahirnya PDRI tanggal 19 Desember sejak tiga tahun terakhir ditetapkan oleh Presiden SBY sebagai Hari Bela Negara (HBN).

Dengan demikian ada dua hari peringatan yang waktunya sangat berdekatan. Pertama HKSN dan kedua HBN. Karena HKSN tahun ini dipusatkan di Sumatera Barat, maka kedua hari peringatan ini juga memiliki arti yang khusus bagi Sumatera Barat.

Hari Kesetiakawanan Nasional adalah pengejawantahan dari sikap pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Karena nilai-nilai dasar yang ada dalam kehidupan rakyat itulah segenap perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa lampau mendapat modal sosial yang demikian besar untuk mencapai kemerdekaan kita.

Sepintas lalu tidak masuk akal sehat kalau perjuangan dengan hanya bermodalkan bambu runcing, beberapa senjata rampasan dan eks balantentara Jepang bisa menghasilkan sukses. Bahkan secara materi, logistik pasukan Indonesia tidak pernah didukung sebagaimana logistik pasukan-pasukan reguler yang modern.

Tetapi Detasemen Logistik pasukan Indonesia selama masa perjuangan itu adalah rakyat sipil. Rakyat yang turun tangan membantu perjuangan. Kaum perempuan membuat dapur umum untuk keperluan perjuangan. Masing-masing penduduk memberikan kontribusinya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang mereka bisa berikan bagi kepentingan perjuangan.

Kesetiakawanan sosial seperti itu tumbuh tanpa digelorakan dan tanpa diminta oleh pemimpin perjuangan ketika itu. Di Sumatera Barat perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi sangat berarti setelah para pemimpin republik ditawan Belanda dan diasingkan ke Bangka. Di Hutan belantara Sumatera Barat lalu dilanjutkan perjuangan setelah Sjafroeddin Prawiranegara menerima mandat Soekarno-Hatta. PDRI lalu dibentuk. Sementara perjuangan bersenjata di Jawa dilanjutkan terus oleh Panglima Besar Soedirman di hutan-hutan.

Kedua-dua perjuangan inilah yang melibatkan langsung rakyat. Sehingga sering disebut perjuangan rakyat. Jalian semangat untuk mencapai tujuan bersama lahir begitu saja tanpa pamrih apa-apa dari setiap anak bangsa di Jawa dan di Sumatera Barat.

Memaknai HKSN dan HBN tahun ini, seyogianya kita tidak hanya sekedar beromantis-romantis sambil mengenang-ngenang masa lalu nan heroik itu.

Tapi yang lebih penting adalah bagaimana merevitalisasi nilai-nilai dari HKSN dan HBN yang sama-sama tumbuh dari nilai sebuah kebersamaan dalam perjuangan.

Setia kawan, itulah kata kuncinya. Patutlah rasanya kita bertanya pada diri kita masing-masing seberapa jauh nilai kesetiakawanan masih melekat pada diri kita sekarang? Kesetiakawanan juga akan bermakna pada bagaimana kita hidup berkelompok (komunal). Kehidupan komunal sesungguhnya bukan hal yang asing bagi orang Minang. Justru semangat komunal itulah yang menjadi salah satu ciri komunitas Minang. Hidup dalam satu persukuan, pernagarian adalah hal yang ‘jadi air mandi’ bagi orang Minang.

Dalam satu komunal, sebutlah persukuan, perihal senasib sepenanggungan menjadi sangat penting. Siapa-siapa yang yang tidak mau seilir semudik dengan anggota komune itu akan langsung terlihat sebagai ‘silangkaneh’, sebagai orang yang tidak setia. Karena itu pula dalam semangat komunal haruslah tidak ada sikap-sikap individualistik.

Dengan patron seperti itu dapatlah kita ukur-ukur, sebarapa jauh kita bisa mempertahankan sikap setiakawan dalam perikatan yang ada dalam keseharian kita. Di dalam kantor yang sama, di dalam perusahaan yang sama, di dalam kelas yang sama, di dalam organisasi yang sama, di dalam profesi yang sama, coba lihat siapa saja yang yang bisa kita sebut pengkhianat?

Mari pula kita ukur seberapa jauh makna ‘kesumaterabaratan’ masih kita punyai. Jangan-jangan kita hanya bicara Padang saja, Pariaman saja, Agam saja, Tanahdatar saja, Solok saja, dan seterusnya.

Pertanyaan masih bisa kita teruskan: “Apakah kita masih bisa memberi dukungan kepada seseorang yang membawa nama Sumatera Barat?” atau apakah kita tidak hanya mencibir dari belakang kalau ada sebuah prestasi yang dibuat atas nama Sumatera Barat?

“Si Anu itu memang hebat, tapi…..”

Nah, selalu saja ada yang menyisakan kata ‘tapi’ bila harus mengakui prestasi temannya.

Kembali ke soal solidaritas yang termakna dalam HKSN dan HBN tadi. Kita baru saja melihat sebuah aksi solidaritas besar secara nasional yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita dari luar Sumatera Barat tatkala negeri ini luluh-lantak diguncang gempa.

Maka memperingati HKSN dan HBN, hendaklah kita tetap merevitalisasi nilai-nilai dalam kehidupan sekarang. Orang luar saja begitu solider dengan kita, kenapa diantara sesama kita bisa terancam kehilangan kesetiakawanan? *** (diterbitkan di Tabloid Detiknews edisi 20 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | politik, sejarah | , , , , , , | Tinggalkan komentar

Marlis Rahman, Bukan Gubernur Transisi


Oleh: Eko Yanche Edrie

Dalam empat tahun menjabat sebagai Wakil Gubernur dan berkantor di Jl Sudirman 51, Marlis Rahman tentu sudah amat hafal dengan ‘kakobeh’ para staf di kantor Gubernur. Dari pengakuan beberapa orang yang pernah ‘berurusan’ dengannya, ada kesan bahwa Marlis berbeda sekali dengan Gamawan. Marlis lebih meledak-ledak. Padahal dari face dan penampilannya, pria yang suka memelihara kumis ini justru sepintas terlihat tenang dan sabar.

Tak jarang terdengar staf kena marah besar oleh Wagub karena terlalu lamban dan tidak bisa menyegerakan apa yang sudah menjadi tugasnya. Saya juga sempat mendengar ada pejabat ‘cukup tinggi’ yang disemprot Pak Wagub karena bekerja terlalu lambat dan lambat.

Kalau begitu, apakah tipikal seorang Wakil adalah tipikal seperti Jusuf Kalla, mantan Presiden yang tak senang dengan kelambanan? Tidak juga persis seperti itu analoginya. Yang jelas, Marlis adalah seorang akademisi yang cara berpikirnya pastilah runtut seperti alur skripsi, tesis dan disertasi. Dimulai dari pendahuluan dan berakhir pada kesimpulan dan saran-saran. Keteraturan berpikir seperti itu menuntun cara dan kebiasaan berpikir seorang Marlis Rahman.

Jadi kalau sesuatu sudah ada plotnya yang disepakati bersama, maka biasanya Marlis konsisten dengan itu. Termasuk koinsisten dengan jadwal. Kalau sebuah surat disepakati selesai dalam sehari, jangan sodorkan kepada Marlis setelah tiga hari, agar tidak kena semprot.

Ketika Gamawan Fauzi baru disebut-sebut saja akan menjadi menteri pemerintahan SBY, karuan saja para birokrat di lingkungan Pemprov Sumbar mulai berspekulasi. Mereka sudah tahu (karena Undang-undangan menyebutkan begitu) kalau kelak Gamawan jadi menteri, maka ia akan digantikan oleh Marlis Rahman hingga akhir masa baktinya pada Agustus 2010. Sudah pasti tidak semua birokrat di lingkungan kantor gubernur dan Pemprov khsusnya yang loyal pada Gamawan. Yang tidak loyal itu pastilah yang tidak sejalan dengan pola berbirokrasi cara Gamawan yang menekankan pada good governance. Banyak yang tidak siap memahami dan menjalankan pekerjaan mengikuti cara Gamawan, akhirnya jatuh dan dicobot dari jabatannya. Mereka kemudian berubah menjadi kelompok yang dalam bahasa lama disebut ‘BSH’ alias barisan sakit hati. Ada yang berterang ada yang diam-diam menjaga jarak.

Jangan heran kalau ada kelompok yang tiap hari hanya membahas jalannya good governance yang dilaksanakan Gamawan-Marlis dengan sinisme. Wajar sajalah, namanya juga orang sakit hati, mana ada agak sebaris kalimat yang bernilai positif dari mereka terhadap Gamawan-Marlis. Tak cuma terhadap Gamawan-Marlis saja pandangan itu menjadi tak positif, termasuk kepada pejabat-pejabat yang dinilai dekat dengan Gamma.

Nah, begitu Gamawan makin sahih menjadi Menteri, praktis semua mata kini beralih ke Marlis Rahman. Tapi celakanya, ada yang salah tafsir terhadap Marlis Rahman. Seolah-olah kalau Gamawan sudah pergi, maka ‘aturan ketat’ dan keharusan taat azas serta pengedepanan good governance akan bisa dikendorkan di masa Marlis Rahman.

Apakah Marlis Rahman mau dipanas-panasi bahwa penerapan good governance hanyalah konsep Gamawan dan bukan konsep bersama? Rasanya sangat sia-sia kalau kita akan percaya begitu saja. Harap diingat, bahwa Marlis Rahman adalah aktifis sejak 1966. Pada masa reformasi ia adalah salah seorang anggota Forum Rektor yang banyak mewarnai perubahan di negeri ini. Maka jelas, good governance yang bertujuan untuk membuat tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah cita-cita reformasi dimana Marlis Rahman salah satu penggeraknya. Dengan demikian adalah keterlaluan kalau ada yang berharap terjadi perubahan sikap berbirokrasi setelah Marlis jadi Gubernur. Maksudnya kalau sebelum ini aturan terasa labih ketat, nanti di masa Marlis akan lebih longgar. Atau di masa Gamawan tidak boleh ke Jakarta lebih dari tiga hari, maka pada masa Marlis akan diperlonggar.

Kita tidak yakin Marlis akan menyia-nyiakan citra baik yang sudah dia bangun bersama Gamawan selama empat tahun dengan mengakomodir semangat koruptif seperti itu. Sebaliknya untuk ‘jualan’ lima tahun ke depan Marlis Rahman harus mempertahankan dan meningkatkan citra positif seperti itu. Rakyat sudah mengerti apa yang sudah diperbuat Marlis Rahman bersama Gamawan Fauzi selama empat tahun terakhir. Isu seputar pemerintahan yang bersih senantiasa menjadi perhatian masyarakat.Dan harap dicatat ketika Pilkada empat tahun silam jualan seperti itulah yang membuat pasangan ini dipilih oleh rakyat.

Berbagai keputusan yang sudah dibuat sebelum ini di lingkungan Pemprov Sumbar aalah keputusan yang di dalamnya sangat terlibat keberadaan Marlis Rahman, Karena itu ia tahu benar apa dan bagaimana latar belakang sebuah keputusan dibuat. Ketika ada yang digeser dan ada yang dipromosikan, ia tahu belaka apa latar belakangnya. Oleh karena itu untuk melangkah ke depan sebagai gubernur, Marlis Rahman sudah tahu road map nya, ia sudah hafal jalan mana yang harus ditempuh. Ia sudah sangat hafal karakter dan watak masing-masing pembantunya. Dengan demikian berharap agar Marlis bisa ‘melunak’ adalah harapan kosong.

Satu hal yang juga tak kalah penting menjadi isu lanjutan dari kelanjutan kepemimpinan Gamma (minus Gamawan) adalah bagaimana meujudkan semua visi dan misi Gamma yang dicetuskan empat tahun silam. Visi dan Misi tersebut sudah tertuang pula dalam RPJP-RPJM Sumbar. Berarti kalau Marlis tidak mau dikatakan melanggar visi dan misinya (yang bisa membuatnya dijatuhkan oleh DPRD) mau tidak mau ia harus tetap konsisten menjalankan apa yang sudah dijalankan selama empat tahun terakhir ini.

Apakah dengan demikian Marlis tidak boleh berimprovisasi? Sangat bleh sekali, sepanjang tentu tetap menjaga agar berjalan di garis yang sudah disepakati bersama dalam RPJP maupun RPJM Daerah. Hal-hal di luar itu, maka itulah yang disebut sebagai inovasi, terobosan. Marlis dengan mau atau tidak mau harus juga membuat berbagai inovasi yang akan dipakainya untuk isu Pilkada 2010.

Kenapa begitu?

Karena sejauh ini belum ada perubahan sikap dari Marlis Rahman untuk Pilkada yang dijadwalkan Juni 2010. Ia tetap akan maju sebagai salah satu calon.

Suka atau tidak suka, karena belum ada aturan ketat menghalanginya, seorang incumbent memiliki peluang paling besar untuk menang Pilkada dibanding penantangnya. Tapi sebaliknya jika incumbent tidak bisa meyakinkan publik selama ia menjabat, maka ia juga akan gagal. Bukan sedikit incumbent yang dikalahkan penantangnya.

Maka dengan demikian, masa enam bulan menjadi gubernur ini adalah juga masa dimana Marlis membuktikan bahwa antara citra dia dengan citra Gamawan (sehingga dipilih rakyat tahun 2005) tidak ada beda. Yang berbeda hanyalah sentuhannya, sedang substansinya sama. Jika Marlis bisa meyakinkan masyarakat seperti itu, ia memiliki peluang.

Satu hal yang juga patut diingat bahwa Marlis Rahman bukan gubernur transisi, ia hanya melanjutkan pekerjaan yang tadinya dikerjakan berdua dengan Gamawan kini harus dikerjakannya sendiri.*** (diterbitkan di Tabloid Detiknews edisi 8 Desember 2009)

Desember 26, 2009 Posted by | tokoh | , , , | Tinggalkan komentar

Antisipasi Dampak Gempa, Kalau tidak Sekarang Kapan Lagi?


Sejak gempa Aceh yang menimbulkan Tsunami tahun 2004, maka kata tsunami menjadi makin populer terutama bagi masyarakat sepanjang garis pantai di seluruh Indonesia. Sejak itu pula berbagai kajian dan implementasi kajian diterapkan untuk mengantisipasi bencana alam yang bisa mendatangkan korban jiwa dalam jumlah besar tersebut.

Tetapi ada baiknya kita kembali mengingat tentang tsunami sebab pengertian terhadap tsunami kadang bersilang siur. Masyarakat yang tinggal di kawasan jauh dari bibir pantai kadang dengan latah juga menganggap tsunami juga terjadi di wilayah pegunungan.

Menurut akademisi HA. Halim Asmar (Republika 29/12/2004) Tsunami dapat ditimbulkan oleh pergeseran vertikal lempeng bumi (subduksi) di bawah dasar laut dalam dan longsoran raksasa dari batuan tebing di dasar laut yang dipicu oleh gempa dan letusan gunung berapi di laut. Sebagian besar tsunami yang terjadi di dunia disebabkan oleh subduksi lempeng bumi di bawah dasar laut dalam yang berkaitan dengan gempa bumi tektonik.

Tsunami diawali dengan perubahan dasar laut secara mendadak diikuti dengan perubahan tempat massa air laut secara mendadak, yang dapat menimbulkan gelombang air laut yang sangat panjang dapat mencapai 800 kilometer dengan periode gelombang yang lama, dalam waktu 60 menit. Gelombang tsunami menjalar dengan kecepatan yang sangat tinggi sampai 800 km/jam secara frontal dan tegak lurus terhadap bidang patahan lempeng. Gelombang tsunami yang mencapai pantai dapat berubah menjadi gelombang yang sangat tinggi sampai 30 puluh meter di atas elevasi air pasang normal tertinggi.

Deteksi pertama terjadinya tsunami adalah begitu terasa ada getaran gempa disusul dengan turunnya muka air laut sehingga garis pantai bergeser secata tiba-tiba ke arah laut dalam ratusan meter (pantai barat Aceh sampai sekitar 1000 meter, Republika 27/12/04), kemudian secara tiba-tiba dalam hitungan menit terjadi gelombang raksasa menerjang pantai sampai jauh ke daratan. Gempa bumi tektonik tidak dapat dideteksi sebelumnya seperti gempa vulkanik dengan alat deteksi yang di tempatkan di setiap gunung, karena garis pertemuan lempeng-lempeng bumi sangat panjang dan dalam. Tidak mungkin menempatkan alat deteksi di sepanjang garis pertemuan lempeng benua, sehingga kemungkinan  terjadinya gempa bumi tektonik hanya dapat dideteksi dari gempa yang pernah  terjadi sebelumnya dalam periode tertentu. Itu pun belum dapat dijadikan patokan.

Di Sumatera Barat (Padang, Pessel, Pariaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman dan Agam Barat) isu tentang tsunami senantiasa bagai gelombang turun dan naik. Ketika gempa berkepanjangan terjadi, isu itu meningkat. Tapi ketika gempa sudah reda, isu itu perlahan menyurut.

Gempa 30 September 2009 yang bermagnitude sampai skala 7,9 menyentak kembali kesadaran seluruh Pemda di kawasan Pesisir tentang tidak bolehnya dianggap main-main rencana-rencana antisipasi dampak gempa.

Rencana tentang antisipasi dampak gempa di Padang khususnya sebagai ibu provinsi Sumbar sampai detik ini masih tinggal wacana. Saya sebut wacana karena belum menjadi cetak biru yang dapat dijadikan kerangka acuan bagi semua aktifitas pembangunan di Kota Padang.

Dua tahun lalu selepas gempa dahsyat 2007, Walikota Fauzi Bahar berdiskusi dengan para wartawan di gedung PWI Sumbar. Tapi saya menilai itu bukan berdiskusi, hanya mengintroduksi wartawan untuk tidak menulis hal-hal menakutkan tentang gempa. Padahal banyak wartawan dalam pertemuan itu mengusulkan segeralah Pemko Padang menyusun satu skenario besar mengantisipasi dampak bencana (lepas dari benar atau tidaknya gempa dengan skala lebih besar masih mengancam daerah ini)

Dalam RPJP dan RPJM Padang maupun Sumatera Barat belum termaktub secara lebih spesifik bagaimana rencana ke depan penanggulangan dampak bencana. Di tingkat suprastruktur yang baru dibuat adalah kelembagaan semacam Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ada cara berpikir yang mesti kita coba urai buruk baiknya bagi kemaslahatan bersama. Yakni ketika isu gempa dan tsunami dibeberkan di koran-koran, ada yang keberatan. Dianggap itu menakutkan. Ketika ada desakan membuat jalur evakuasi dianggap itu sebagai kabar yang menakut-nakuti warga. Cara berpikir seperti itu perlu kita luruskan. Bahwa yang terpenting adalah bagaimana proses edukasi dijalankan Pemko Padang kepada warganya. Informasi gempa dan tsunami bukan untuk menakuti, tetapi pembelajaran bagaimana masyarakat dapat hidup dalam kewaspadaan yang wajar. Bagaimana masyarakat bisa berdampingan dengan bencana (yang tentu saja tidak mungkin untuk dilawan) Ini yang belum dilaksanakan di Padang.

Jalur evakuasi menuju kawasan lebih tinggi saat ini sangat jauh dari cukup. Ruas jalan yang ada saja lebarnya masih kurang. Jalur yang ada adalah di pusat kota via Jembatan Andalas, via Alai-Ampang, via Siteba. Untuk kawasan Air Tawar via Tunggul Hitam, evakuasi untuk Tabing sekitarnya via Simpang Tabing-Ikur Koto, Koto Tangah Lubuk Buaya, via Simpang Lalang, via Simpang Kalumpang dan via SMA 7. Untuk kawasan Mata, Muara, Pondok, Teluk Bayur dan sekitarnya masih tersedia kawasan ketinggian di Gunung Padang.

Tetapi setelah melihat kenyataan tanggal 30 September lalu, sungguh sesuatu yang memilukan sedang di depan mata kita. Ketika orang-orang berlarian (jalan kaki dan berkendara) menuju jalan Padang bypass, hampir 80 persen terjebak macet total. Kalaupun waktu itu memang ada tsunami, niscaya semua yang sedang terperangkap macet itu habis ditelan gelombang laut yang menurut teorinya berkecepatan tinggi itu.

Jika Pemerintah Kota hendak melindungi warganya dengan mengandalkan jalur evakuasi, maka tak ada alasan (to be or not to be) untuk tidak mempercepat perluasan jalan evakuasi. Dari hanya lebar 10 meter menjadi jalan dengan lebar sampai 20 meter. Selain itu jalur yang ada harus ditambah terutama antara jalan Tunggul Hitam dengan Simpang Tabing. Di kawasan ini perlu ditambah satu jalur lagi mengingat padatnya penduduk yang tinggal di kawasan Tabing sampai Air Tawar. Kalau perlu jalannya melintas di Bandara Tabing (dan hanya dibuka kalau terjadi gempa)

Selain itu, seperti di Jepang, tsunami diantisipasi dengan membangun shelter atau bangunan kosong di daerah-daerah pantai. Shelter itu dibangun setiap 200 meter, dan bisa menampung 100 sampai 200 orang. Bangunan dengan beton kuat dan fondasi baja serta tiang yang banyak. Bangunan itu dibuat setinggi 20 meter, lantai bawah dibiarkan tidak berdinding, sedang lantai atas hanyalah pelataran kosong.

Shelter akan berguna untuk tempat evakuasi penduduk yang tidak bisa lari lebih cepat menuju jalan Padang by pass. Warga yang mengevakuasi diri ke shelter bisa bertahan sampai air laut kembali surut setelah setengah sampai satu jam.

Antisipasi yang lain yang mesti dilakukan oleh Pemda dan masyarakat adalah menyediakan baju pelampung di setiap rumah sebanyak penghuninya. Baju itu bisa ditanggung seluruhnya oleh Pemda Padang atau disubsidi. Dengan adanya pelampung, maka jatuhnya korban yang tak bisa berenang diseret air bisa berkurang. Minimal mereka masih tetap terapung sampai regu penolong menemukan. Rasanya ini tidak terlalu sulit untuk Pemko Padang.

Antisipasi berikutnya adalah mulai mengalihkan aktifitas ekonomi dan sosial ke kawasan yang lebih tinggi. Konsekwensinya secara bertahap dalam APBD Padang sudah harus ada alokasi dana resettlement secara terus menerus sampai semua penduduk di kawasan pantai bisa dipindahkan ke kawasan yang lebih aman. Kelak kawasan-kawasan yang ditinggalkan penduduk boleh menjadi milik Pemerintah untuk dipakai bagi keperluan wisata kota tua.

Sementara itu untuk pembangunan baru yang terpaksa juga dibangun di daerah pantai, maka perencanaan letak bangunan di daerah pantai harus memperhatikan

tipe kerusakan yang dapat ditimbulkan yaitu kerusakan struktural bangunan

akibat gaya hidrodinamik gelombang. Keruntuhan struktur bangunan akibat pondasi

tergerus arus gelombang yang sangat deras. Kerusakan struktural bangunan akibat

hantaman benda-benda keras, yang diseret gelombang ke pantai, seperti kapal,

bangunan lepas pantai dan rambu-rambu laut.

Karakteristik gaya hidrodinamik yang ditimbulkan oleh tsunami dapat

memperkirakan analisis secara rinci terhadap kerusakan struktural bangunan di

daerah pantai. Informasi terebut sangat diperlukan untuk mengembangkan pedoman

perancangan sistem struktur tahan tsunami. Beberapa pedoman praktis yang

diperkenalkan oleh para pakar, adalah: sisi panjang dari struktur bangunan

sedapat mungkin diarahkan sejajar dengan arah penjalaran gelombang, sisi pendek

dari struktur bangunan sejajar dengan garis pantai.

Shear wall atau lateral beacing ditempatkan searah dengan arah penjalaran

gelombang tsunami. Lantai terbawah dari struktur bangunan bertingkat dibuat

terbuka total, dinding sisi bawah dibuat dari bahan yang mudah pecah, supaya

gelombang tsunami dapat lewat dengan leluasa. Pondasi bangunan bersifat

menerus, karena memiliki ketahanan yang jauh lebih baik untuk menahan gerusan

akibat arus gelombang tsunami. Disamping itu, bangunan harus direncanakan tahan

gempa yang kemungkinan akan menerima beban gempa sebelum di datangi tsunami.

Juga direncanakan adanya perhitungan ketahanan terhadap benturan benda keras

(kapal, bangunan lepas pantai, rambu-rambu laut, dan sebagainya) yang terbawa

arus kecepatan sangat tinggi dari gelombang tsunami

Nah sekarang tinggal bagaimana Pemerintah Kota Padang bersikap, mau menunggu dulu gempa besar atau segeralah dari sekarang mengantisipasinya. Doa dan Asmaul Husna, iya juga, tetapi ikhtiar menghindari bencana juga tidak dilarang Allah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? (Eko Yanche Edrie/www.padangmedia.com)

Desember 4, 2009 Posted by | isu lokal, pemerintahan | , , , , | 5 Komentar