WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

LKMA DARI SUMBAR: Dari Budidaya ke Agriobisnis


Agribisnis adalah jalan lain menuju perbaikan nasib petani. Ini berarti mencoba mengintervensi prilaku tradisi bertani kita dari hanya budi daya menuju usaha tani. Masyarakat tani tak lagi sekedar perlu cangkul atau handtractor tapi juga perlu kalkulator dan handphone agar mereka bisa ‘membaca pasar’.

Gubernur Sumatera barat Gamawan Fauzi mensinyalir besarnya akumulasi kaum miskin pada sektor pertanian di Sumatera Barat, karena hanya bertumpu pada ikhtiar budi daya semata. Akibatnya bagian terbesar masyarakat miskin itu memang membuat akumulasi beban sektor pertanian juga menjadi sangat berat untuk mengubah nasib rakyat miskin menjadi terbebas dari kemiskinan.

“Karena begitu besar jumlah KK yang bergantung kepada sektor pertanian, maka nyaris sektor pertanian adalah sektor yang amat berat tugasnya. Ini perlu kita intervensi dengan berbagai skim. Secara perlahan kita mencoba mengarahkan mereka yang berada di sektor ini meningkatkan kualitasnya dengan cara mengekstensifkan usaha tani ke agribisnis,” kata Gubernur Gamawan Fauzi seperti dikutip media Sumatera Barat.

Agribisnis tentu saja harus dengan konsekwensi kerelaan meninggalkan semangat egosektoral. Bahwa untuk mengubah ikhtiar berbudidaya menjadi berusahatani jangan hanya menjadi urusan Departemen (Dinas di daerah) Pertanian saja. Ia harus ‘dikeroyok’ secara lintas-sektoral.

Mengambil contoh kepada apa yang saat ini dilakukan di Sumatera Barat, maka masing-masing SKPD diminta pula membuat berbagai inovasi di masing-masing lingkup tugasnya tetapi sasarannya adalah sebagian besar petani di nagari-nagari (nama spesifik untuk ‘desa’ di Sumatera Barat) itu.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat sebagai pihak yang berada di lini terdepan dalam hal mengurus petani sudah memikirkan itu sejak 2006. “Persoalan yang kita hadapi di nagari-nagari hampir sama. Selain keminimalan lahan (kurang dari 0,4 hektar/KK) kekurangan modal adalah masalah yang sangat klasik. Meskipun ada banyak perbankan yang sudah sampai ke nagari-nagari, tetapi petani kecil hanya butuh kredit sekitar Rp1-sampai 2 juta saja dengan masa pengembalian paling lama enam bulan. Mana ada bank yang bisa dan mau melayani mereka yang seperti itu? Maka perlu ada lembaga yang bisa menjadi ‘pemeran bank’ dengan kredit supermikro seperti Grameen Bank di Bangladesh itu,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat Ir. Djoni.

Djoni merasa tertantang untuk mewujudkan munculnya Grameen Bank ala Sumbar yang bisa membantu petani tradisional berkembang menjadi petani yang menekuni agribisnis itu. Maka awal akhir 2006 ia merumuskan pola Lembaga Kredit Mikro Agribisnis (LKMA) dan memplot masyarakat pertanian Baso dan sekitarnya sebagai tempat inkubasinya. “Karena ini harus dari petani untuk petani, maka saya mau pendirian LKMA yang pertama ini memang dimulai dari modal yang ada pada masyarakat. Tidak ada bantuan dari pemerintah kecuali hanya fasilitator dan software. Kita ingin lihat seberapa besar hasrat masyarakat dan seberapa besar peluang mereka bisa mandiri,” kata Djoni.

Karena yang dibutuhkan kaum tani di nagari-nagari itu hanya sekedar membeli bibit, membeli peralatan, membeli pupuk serta membayar upah tanam, meningkatkan ‘nilai’ produksi pertanian dari sekedar singkong menjadi kripik, membiayai proses mengubah pisang menjadi pisang sale maka sebuah LKMA sebenarnya tidak memerlukan modal besar.

Di Kototinggi Baso Kabupaten Agam, akhirnya para petani berhasil diyakinkan untuk mendirikan LKMA. Pola yang ditempuh adalah dengan ‘menjual saham’ Rp100 ribu per lembar kepada para petani yang sudah mampu. Hasil ‘right issue’ ala nagari ini menghasilkan Rp23 juta sebagai modal awal. Sejak itu LKMA Prima Tani mulai bergerak memberi pinjaman kepada para anggotanya. Pinjaman itu hanya berkisar dari Rp500 ribu hingga Rp2 juta saja. Itupun dengan jangka waktu sampai enam bulan. Bagaimana aturan pemberian kredit, pembagian sisa hasil usaha dan sebagainya tidak diintervensi oleh pemerintah. Semuanya diserahkan kepada masyarakat mana yang paling pas untuk mereka.

LKMA di Koto Tinggi itu diikuti dengan pendirian LKMA untuk masyarakat yang berbasis sawit di Pasaman Barat. Di Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat berdiri pula LKMA Sukma Karsa. Pola sama dengan yang di Koto Tinggi. Awalnya didirikan dengan modal ‘rembugan’ masyarakat sebesar Rp30 juta.

Kedua LKMA itu untuk beberapa waktu lamanya senantiasa dipantau pergerakannya oleh Dipertahor Sumatera Barat. “Kita ingin melihat apa dampaknya terhadap perkembangan kualitas hidup petani di kedua daerah itu,” kata Djoni.

Para petani yang sudah tertolong oleh skim-skim antikemiskinan seperti BLT, P2KP, PNPM Mandiri dan sebagainya belum tentu bisa bertahan untuk tidak kembali ke bawah garis kesmikinan. Ukuran kemiskinan versi BPS yang menjadi patokan dari skim-skim tersebut adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Itu artinya seperti disentil oleh ekonom Faisal Basri (Kompas/6 Juli 2009) mereka yang berada di atas garis kemiskinan sudah hidup layak. Mayoritas, mereka hanya sedikit berada di atas garis kemiskinan. Kata Faisal, hampir dua pertiga penduduk miskin berada di pedesaan dimana bagian terbesarnya adalah mereka yang hidup dengan menggantungkan pada sektor pertanian. Jika masalah kemiskinan terasa terlalu ‘lambat’ jalannya menuju ke arah perbaikan, maka semakin kuat alasan untuk melihat bahwa secara struktural adalah karena lambatnya jalan menuju perbaikan nasib kaum tani. Bahkan kegagalan para petani di nagari-nagari memancing arus urbanisasi ke kota. Di kota para ‘mantan petani’ ini tidak menjadi lebih baik bahkan ikut memperberat pula sektor yang lain.

Pemberdayaan petani dengan cara mengintervensi modal usaha bagi mereka adalah salah satu gagasan dalam LKMA yang dilahirkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Barat. Lagi pula dengan maksud untuk memandirikan kaum tani yang dapat berdiri di atas kakinya sendiri, maka LKMA menjadi hal yang ‘on the track’ untuk digulirkan di daerah ini.

Kembali kepada kedua LKMA Sumbar yang didirikan tahun 2006 tadi. Secara perlahan ia mulai tumbuh. Dari hanya sebagai penyedia kredit lunak dengan bunga jauh di bawah bunga bank konvensional, secara perlahan mulai pula dibuka unit simpanan dan deposito.

Beberapa LKMA secara mandiri juga tumbuh di Kabupaten Dharmasraya.

Di Baso, LKMA Prima Tani sampai awal 2007 saja sudah berhasil menggelembungkan modal yang Rp23 juta itu menjadi hampir Rp100 juta dengan kemacetan pengembalian kredit yang tidak berarti. Di Pasaman Barat sudah meningkat pula menjadi Rp400 juta.

Perkembangan yang terjadi kemudian itu menarik perhatian Menteri Pertanian Anton Apriyantono. Mentan meninjau langsung LKMA itu sambil meresmikannya pada awal 2007. Departemen Pertanian RI melihat apa yang sudah dilahirkan di Sumatera Barat ini adalah sebuah terobosan untuk pola penanggulangan pertanian berbasis pertanian. Menteri langsung saja secara spontan menyatakan bahwa ini akan dijadikan sebagai percontohan nasional dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar diminta menyampaikan konsep dan presentasi yang lebih rinci lagi ke Departemen Pertanian untuk diberikan dukungan anggaran.

Akhirnya Menteri Pertanian menawarkan pendirian 204 unit LKMA di 204 nagari lain. Syarat yang diperlukan adalah bahwa tiap nagari harus membuat komitmen untuk mendirikan LKMA dan akan ‘memelihara’ dana bantuan sebesar Rp100 juta untuk tiap LKMA.

Maka pada tahun 2008 dimulailah usaha besar-besaran mendirikan LKMA pada 204 nagari yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Ini adalalah proyek percontohan nasional. Jika ini sukses maka ini akan terus dilanjutkan ke provinsi lain di Indonesia.

Tahun 2009 kembali Departemen Pertanian RI mengalokasikan paket pendirian LKMA untuk 214 nagari masing-masing Rp100 juta. Maka jika ditotal sebanyak 418 nagari sudah memiliki LKMA. Setidak-tidaknya tiap nagari kini sudah punya ‘bank sendiri’ yang mampu mengayomi petani. Karena ini prinsipnya adalah dari petani untuk petani, maka penyaluran kreditnya hanya untuk usaha pertanian, tidak boleh untuk usaha lain.

Sumber daya manusia yang akan mengelola LKMA ini direkrut langsung dari anak nagari bersangkutan. Agar terdapat pola pengelolaan yang standar, maka Dipertahor Sumbar mendirikan Lembaga Pendidikan LKMA di LKMA Koto Tinggi Baso. Di situ para pengurus LKMA yang baru didirikan dilatih selama beberapa hari secara bergilir. Yang melatih adalah para pengelola LKMA yang sudah berhasil. Mereka berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola LKMA.

Pada hakikatnya inilah bank tani. LKMA adalah lembaga yang sangat mengerti apa yang diinginkan petani anggotanya ketimbang bank konvensional yang lebih mengedepankan semangat prudensial dan berorientasi laba.

Jika masalah petani adalah masalah tidak punya akses ke perbankan, lalu sudah ada LKMA apakah masalah kemiskinan di sektor pertanian bisa selesai?

Dengan tegas Kepala Dipertahor Sumbar menjawab: belum!

Karena itu jawaban paling patut adalah mengembangankan semangat agribisnis dari para petani. Bagaimana petani yang hanya bertanam kacang misalnya tidak lagi berpikir kacang dalam rentang waktu hingga panen empat bulan itu, tetapi bagaimana kacang kemudian bisa mereka olah menjadi penganan ringan, cemilan dan sebagainya. Atau setidak-tidaknya mereka bisa mendapatkan modal untuk mengolah setengah jadi guna memasok industri-industri makanan yang lebih besar.

Petani pisang di Agam misalnya merasa sangat terbantu dengan LKMA. Jika modal bertanam dan memanen pisang sudah tidak ada masalah, maka katakanlah setandan pisang bisa berharga Rp25ribu. Dengan ‘menyuntik’ mereka lewat kredit LKMA sebesar Rp50ribu, pisang dijadikan keripik pisang maka nilai akhirnya bisa mencapai Rp150 ribu. Bandingkan kalau hanya sekedar menjual setandan pisang yang hanya berharga Rp25ribu. Apalagi kalau kemudian ada tambahan suntikan yang bisa membantu mereka membuat packaging yang rapi, nilai akhir produk pisang menjadi jauh lebih tinggi lagi.

Dinas Pertahor Sumbar mulai memikirkan untuk peningkatan pendapatan petani pascapanen. Tanpa bermaksud mencampuri urusan sektor lain (perindustrian dan perdagangan) maka didirikan pula apa yang disebut dengan Unit Pengolahan dan Peningkatan Produksi (UP3). Selain ‘mematangkan’ semangat agribisnis petani, Unit ini juga menjembatani para petani dengan usaha-usaha yang sudah besar. Misalnya menjembatani petani singkong dengan pengusaha kripik balado yang sudah besar. Bentuk penjembatanan itu adalah dengan menandatangani kontrak antara kelompok usaha petani dengan pengusaha kripik balado dalam penyaluran singkong. Atau diantaranya ada dari petani yang ikut membuat kripik balado dengan standar tertentu lalu disalurkan ke perusahaan kripik balado.

Usaha-usaha memberi nilai tambah kepada hasil pertanian itu (dengan dukungan LKMA) juga bisa dilihat di di  Nagari   Kajai, Kecamatan Talamau,  Kabupaten Pasaman Barat. Di sini benar-benar dilakukan apa yang dikenal dengan istilah membangun pertanian dari hulu ke hilir. Petani menanam pisang lalu diolah menjadi pisang sale dengan dukungan LKMA.

Semua usaha pemberdayaan  tersebut  betul-betul dilaksanakan berbasiskan petani. Artinya, semua kegiatan  pembangunan  pertanian    bertumpu pada  pemberdayaan petani, baik  dalam peningkatkan kemampuan petani  dalam berbudidaya, melakukan pengolahan, maupun  pemberdayaan kelembagaan tani, seperti  kelompok, gapoktan,   dan  lembaga keuangan.

Di Kajai dilakukan pengembangan dan perluasan areal pisang seluas 80 Ha dengan perincian 55 Ha  dari jenis pisang Cavendish dan  30 ha dari jenis  pisang lokal. 30 Ha dari pisang yang tertanam  telah berproduksi yakni  15 Ha untuk pisang Cavendish dan   15 ha  pisang lokal.

Dorongan permodalan LKMA menghasilkan produksi pisang yang sudah dipasarkan sampai ke Medan, sedang petani yang lainnya mengolah menjadi pisang sale.Produksi mereka sudah bisa menghasilkan  80 -100 kg pisang sale perminggu.

Kini, sampai Juni 2009 separuh dari semua LKMA yang didirikan itu sudah berhasil menjalankan fungsinya sebagai penyangga permodalan petani di nagari-nagari. Dengan usaha dan pengawasan yang ketat, seluruh LKMA itu akan memainkan peranan yang besar untuk penanggulangan kemiskinan berbasis nagari di Sumatera Barat sekaligus mengembangkan agribisnis. (eko yanche edrie/www.padangmedia.com)

Iklan

Desember 3, 2009 - Posted by | Pertanian

2 Komentar »

  1. Didalam tulisan ini saya baca bahwa LKMA hanya membantu kaum petani semata, namun diluar sana yang membutuhkan kredit ringan tanpa anggunan sangat banyak sekali. Seperti para pedagang kecil, kaki lima, industri kecil rumahan di bidang konveksi, usaha perbengkelan skala kecil dan lain sebagainya. Disini saya berharap sekali agar LKMA ini dapat menjangkau sektor usaha skala mikro non agribisnis. Ya tentunya dengan tetap fokus kepada usaha agribisnis, namun disisi lain dapat pula membantu mereka yang bukan petani dengan menetapkan alokasi dana sekitar 10 s/d 20 % dari keseluruhan modal bantuan LKMA. Sehingga dengan demikian dapat mensinergikan pergerakan pertumbuhan ekonomi masyarakat bagi seluruh sektor perekonomian berbasis usaha kecil dan menengah yang ada di Nagari.

    Komentar oleh AHMAD MARDANI | Desember 17, 2009 | Balas

    • ya, ya…tapi apa nanti tidak menyalahi DIP yang sudah ada? Orang-orang di dinas atau di departemen takut mengubahnya ntar diperiksa jaksa pula he he he

      Komentar oleh ekopadang | Desember 26, 2009 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: