WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Budaya Koruptif Belum Menyusut


Oleh: Eko Yanche Edrie

 

 

Apakah semangat antikorupsi yang diusung oleh para reformis negeri ini sudah menemukan pengejawantahan dari hanya sekedar spirit menjadi tindakan nyata? Terlalu melebar kalau jawaban untuk itu diambil dari pendekatan nasional. Untuk mengambil semacam sampel korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) lebih dirasakan adanya di hadapan mata atau pada skala daerah.

Di Sumatra Barat misalnya, sejak reformasi 1998 teriakan untuk segera menghabisi KKN sudah bergema luas. Lalu ketika pasangan Gamawan-Marlis memenangi Pilkada, aksi untuk berantikorupsi memang kian lantang diteriakkan.

Di permukaan, sepertinya memang reda dan menyurut semangat berkorupsi di kalangan birokrat. Dapat dilihat dari berkurangnya semangat menjadi pimpinan kegiatan (d/h pimpinan proyek), bendaharawan dan posisi-posisi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan negara. Orang mulai takut diperiksa jaksa, takut diinterogasi KPK.

“Dari sisi menajemen pemerintahan, ini menguatir kita. Karena jika orang jadi takut bekerja,, niscaya bisa memerosotkan kinerja. Baik kinerja pribadi-pribadi maupun kinerja kelompok,” ujar Gubernur Gamawan Fauzi dalam sebuah ceramah yang digelar oleh Local Government Support Progam (LGSP) dengan para wartawan di enam Kabupaten Kota sepanjang 2006-2007 yang silam. Gubernur dan LGSP memang buka-bukaan kepada wartawan bicara soal good governance dengan segenap harapan dan halangannya di Sumatra Barat. Good governance adalah salah satu skim –kalau boleh disebut begitu— untuk pemberantasan korupsi.

Menurut Gamawan, semangat saja tidak cukup untuk memberantas korupsi. Tetapi mesti diikuti tindakan nyata, ketauladanan dan membangun suprastruktur yang memungkinkan orang tak lagi bersikap korup.

Lagi pula, kata Gamawan waktu itu, korupsi jangan hanya dilihat dari sudut pandang kebirokrasian belaka, tetapi coba saja lihat pada budaya masyarakat luas. Pegawai Negeri hanya subsistem dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

Tak banyak disentuh dan dikritisi bagaimana sikap masyarakat awam yang berlaku koruptif. Lihat saja pada saat melakukan pelanggaran lalu-lintas, belum tentu hanya polisi yang berkehendak berpraktik ‘sidang di tempat’ alias tilang bisa diatur. Kadang-kadang justru masyarakat yang menyodor-nyodorkan diri untuk menyuap polisi. Saat mengurus SIM< sudah jelas persyaratannya kurang tetapi masyarakat masih mau mengenyampingkan persyaratan dengan cara mengajukan sogokan. Mengurus KTP, paspor, sertifikat tanah, pajak dan sebagainya. Di situ situ birokrasi hanya satu bagian saja, selebihnya adalah masyarakat.

***

Lalu sesungguhnya apakah budaya koruptif itu masih ada di Sumatra Barat? “Siapa bilang sudah hilang?” tanya tokoh Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) Padang Panjang, HND Dt. Simarajo ketika ditanya Haluan.

Menurutnya secara kuantitatif korupsi bukannya menurun –terutama untuk dunia yang digelutinya—di kalangan birokrasi. Bahkan menurut Dt. Simarajo, caranya makin canggih. Dulu, katanya, memberikan ‘tips’ kepada Pimpro (kini pimpinan kegiatan-red) masih kasar. Sekarang lewat transaksi antarrekening saja sudah cukup.

Ia juga bercerita pernah mendapat perlakuan tak baik dari birokrat di Padang Panjang. Lima perusahaannya tidak mendapat pekerjaan hanya lantaran ia tidak mau datang memenuhi undangan ke satu hotel dimana saat itu sedang ada di sana pejabat pemeriksa dari lembaga pengawas terkenal. Para kontraktor diundang oleh pimpinan kegiatan ‘ngobrol’ dengan pejabat dari lembaga pengawasan tadi. Ujung-ujungnya, setiap kontraktor diminta meninggalkan ‘sesuatu’. Dt. Simarajo tidak mau. Menurutnya, ketika itu ia tidak ada proyek. Proyek yang pernah dipercayakan pada perusahaannya sudah lama selesai. Jadi menurut dia, tak ada alasan kuat untuk memenuhi ‘undangan’ tersebut.

“Tapi itulah resikonya, perusahaan saya dikucilkan tidak diikutkan lagi dalam tender-tender,” katanya.

Di Padang seorang suplayer yang biasa bermain untuk peralatan kantor menceritakan bahwa nasib kontraktor akan senantiasa jadi mainan para birokrat. “Tetap saja 15 persen dari total belanja proyek itu harus dianggap uang hilang kalau kita masih mau berusaha di bidang ini secara terus menerus,” kata suplayer yang minta namanya jangan ditulis. “Sagan ambo, nan manarimo kawan-kawan ambo juo,” katanya (segan kita, yang menerima adalah kawan-kawan saya juga)

Tapi sejauh ini apakah memang seluruh lembaga pemerintah masih belum takut untuk korupsi?

Akmal Darwis, seorang mantan wartawan yang beralih profesi menjadi pengusaha, menyebutkan bahwa masih ada kantor yang ‘mulai bersih’. Ia memberikan contoh. Dulu ketika dia mencairkan dana proyek di KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) Padang urusan sangat berbelit. Agar tak perlu berbelit dan tunggu di tempat saja, ia harus ‘mengeruk sesuatu’ dari kantongnya buat petugas di sana. “Tapi sekarang di sana sudah tidak ada seperti itu. Pernah beberapa bulan lalu saya mencoba mengeruk-ngeruk kantong saya, petugas di sana langsung melarang saya sambil mengatakan bahwa itu tidak perlu lagi. Asal persyaratannya lengkap, urusan pasti selesai,” kata Akmal.

Tapi apakah semua kantor sudah seperti itu? Akmal tidak mau berkomentar. Tapi ia hanya mengeluarkan kalimat sederhana: “Masih berlaku pameo, uang tetap mengatur segalanya”

Kalau ada pegawai menolak uang, menurut Akmal ia hanya pernah mengalami sekali ketika mendapat proyek pengadaan di STAIN Batusangkar. Tadinya ia sudah siapkan anggaran untuk ‘ucapan terimakasih’ kepada pejabat yang bersakutan dengan proyek tersebut. Saat ia menyerahkan, sang pejabat menolak. “Ia katakan kepada saya, kalau masih mau memberikan juga silahkan dilebihkan saja pada volume proyek, kalau tidak silahkan bawa saja uang itu,” cerita Akmal. Ia mengaku sangat malu sekaligus hormat pada orang itu. Dalam pikiran Akmal, ternyata masih ada orang yang seperti itu sekarang.

HND. Dt. Simarajo juga menyebutkan hal yang senada. Menurutnya langka sekali menemukan orang yang menolak fee proyek. “Saya seumur hidup menemukan sekali waktu. Boleh saja saya sebutkan bahwa namanya adalah H.Achjarli A Djalil, beliau Walikota Padang Panjang ketika itu. Saya punya proyek. Seperti lazimnya di zaman orde baru itu, saya sisihkan sedikit keuntungan untuk Pak Wali. Tapi saya terpurangah ketika justru saya dimarahi beliau. Sempat membuat hubungan saya tidak baik dengan beliau. Tapi akhirnya saya sadari bahwa seyogianya tindakan penolakan oleh Pak Achjarli itu benar. Saya berharap semua pejabat hendaknya seperti beliau. Tapi kini mencari agak seorang yang seperti itu sangat riskan,” kata Dt. Simarajo.

***

Berapa persen dari plafon proyek yang mesti dijadikan ‘uang hilang’ itu?

Ada beragam angka. Tetapi dari dulu hingga sekarang kisarannya tetap seperti itu antara 15 sampai 25 persen.

Seorang kontraktor di Padang bercerita, jika kepadanya ditawarkan proyek dengan kelas SPK atau di bawah Rp100 juta dan diminta menyusun Rencana Anggaran Biayanya (RAB) maka ia akan membuat proyeksi 42 persen dari modal proyek.

Angka 42 persen itu rinciannya adalah: 12 persen untuk pajak (masuk kembali ke kas negara) 10 persen untuk Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dan Bendaharawan. Lalu 2,5 persen untuk ‘uang rokok’ panitia pengadaan (biasanya berjumlah lima sampai tujuh orang)  2,5 persen untuk panitia penerima barang. Selebihnya harus pula menyediakan agak 10 amplop berisi masing-masing Rp100 ribu. Ini ada yang untuk tukang ketik kwitansi, tukang fotokopi berkas, tukang jilid dan sebagainya.

“Mereka memang tidak minta, tapi dalam sehari agak tiga kali mereka menelepon. Ada saja yang dibicarakan. Akhirnya kita harus tahu diri saja agar urusan cepat lancar dan kelanjutan proyek bisa dijamin,” katanya.

HND Dt. Siimaradjo yang banyak bermain di konstruksi juga menukuk informasi itu. Menurutnya kalau proyek konstruksi yang juga harus disishkan dari keuntungan adalah biaya tak terduga. “Di lapangan biasanya ada pengawas yang datang. Datangnya tidak berjadwal. Tiap datang kita harus menservis mereka,” katanya.

Jadi kalau dihitung-hitung seperti RAB yang disusun kontraktor di Padang tadi, keuntungan proyek itu tinggal 10 persen saja. Kalau proyek itu ditender, biasanya kontraktor yang menang harus membayar ‘uang cendol’ kepada peserta tender yang ‘mengalah’. Dan setelah itu agar tak berurusan dengan jaksa atau KPK, laksanakan saja proyek sebagaimana besteknya. Akmal Darwis memberi tips: “10 persen margin keuntungan itu jangan langsung dihabiskan, siapa tahu ada bencana, proyek rusak dan sebagainya. Maka habislah keuntungan. Kalau ada yang sudah terlanjur diserahkan sebagai ‘uang anu’ tadi jangan harap akan bisa diminta kembali. Itu uang hilang,” katanya.

Maka makin benarlah apa yang dikatakan dua pengusaha Padang Yunisfar, SE dan Ir. Desrio Putra bahwa bahwa dalam pelaksanaan tender proyek hingga pada tahap pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa memang kerap kali bersinggungan dengan praktek KKN. Bahkan menurut Desrio, hampir 75 persen dari pelaksanaan proyek diindikasikan KKN.

Korupsi (terutama) masih belum akan jadi musuh sampai budaya koruptif terkikis. Bak tali temali, antara birokrasi, dunia usaha, proyek dan prilaku koruptif kait bekait. Semua saling menghidupi. (eko)

 

Iklan

Oktober 10, 2008 - Posted by | Budaya

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: