WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Mari Mengeroyok Pemerantasan Buta Aksara


Pertanyaan paling pintar dari orang paling awam saat ini adalah; kenapa pemerintah tak kunjung selesai memberantas buta huruf di negeri ini?

Sekalipun untuk mengakui bahwa upaya pemberantasan buta huruf itu mengalami banyak rintangan, pemerintah pun menghaluskan idiom buta huruf dengan buta aksara. Namun dari waktu ke waktu penduduk yang tidak melek huruf dan angka tetap saja ada.

Tiap kali pergantian tahun anggaran, maka tiap kali pula dicantumkan alokasi anggaran untuk pemberantasan buta aksara dalam anggaran baru. Dan itu sudah berlangsung berpuluh tahun sejak program pemberantasan buta huruf dicanangkan semasa Presiden Soekarno.
Tapi dari waktu ke waktu kita jadi tersadar bahwa tak gampang rupanya membuat orang  buta jadi melek. Tak mudah menghindarkan orang dari kebutaan. Maka dampaknya angka buta aksara Indonesia tak kunjung hilang, meskipun tak ada tren menaik namun cukup menyita pikiran serta bisa memberi ancaman pada merosotnya indeks pembangunan manusia (HDI – Human Development Index) Indonesia.

Data di Biro Pusat Statistik tahun 2005 misalnya, menunjukkan bahwa masih terdapat 15 jutaan penduduk berusia 10 tahun ke atas di Indonesia yang buta huruf. 11 juta orang diantaranya adalah mereka yang berusia 45 tahun ke atas.

Upaya yang dilakukan pemerintah pada tahun lalu, baru berhasil memelekhurufkan sekitar 500an ribu orang saja. Padahal target jangka menengah setidaknya 1,5 juta orang tiap tahun harus bebas buta huruf dari sisa jumlah yang masih belum bisa baca tulis itu.

Kita jadi makin keteter ketika PBB lewat UNDP mulai menerapkan cara menghitung angka indeks pembangunan manusia (IPM atau HDI) dengan mengambil kebutaaksaraan sebagai salah satu variabelnya. Makin tinggi angka buta aksara makin melorot HDI satu negara.

Dua tahun silam UNDP masih meletakkan posisi Indonesia pada urutan ke-111 dari 177 negara. Dengan demikian sungguh panjang dan berat jalan yang akan ditempuh Indonesia untuk menuju angka HDI yang bagus.

Pada beberapa daerah angka buta aksara itu masih cukup besar dan mengontribusi secara signifikan indikator kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Berbagai penyuluhan dalam rangka memperbaiki taraf hidup yang dilakukan pemerintah justru mengalami kendala lantaran masyarakat yang akan disuluh tidak bisa baca tulis bahasa manapun. Penyuluhan terpaksa dibuat spesifik dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat setempat.
 
Para penderita HIV AIDS di Papua misalnya diketahui banyak yang tidak bisa baca tulis. Penyuluhan tentang HIV AIDS dilakukan oleh Departemen Kesehatan lebih banyak menggunakan brosur dan sejenisnya. Akibatnya hanya yang bisa baca tulis saja yang mengerti pesan-pesan anti-HIV AIDS.

Dampak lain dari buta aksara dirasakan pada lambatnya upaya peningkatan taraf hidup petani. Di Kabupaten Solok misalnya, Bupati Nurmawan pernah menjadikan pemberantasan buta aksara sebagai salah satu program pertaniannya. Kedengarannya agak aneh kalau Dinas Pertanian mengurus buta huruf. Tapi sang Bupati pada 17 tahun silam itu sudah mendesak semua aparatnya agar tidak mengedepankan egosektoral.

“Sekalipun buta huruf merupakan ‘gawe’nya Dinas Pendidikan tetapi demi kemaslahatan orang banyak, maka semangat egosektoral yang masih menggejala di kalangan birokrasi kita harus disingkirkan. Kata Bupati Nurmawan waktu itu, para penyuluh pertanian mesti berkolaborasi dengan pengelola Kejar Paket A. Tidak boleh dikatakan bahwa kalau PPL memikirkan buta huruf berarti ‘menyukseskan’ programnya orang pendidikan. Sebaliknya jika orang pendidikan  memilih sebuah kelompok tani untuk jadi sasaran bagi program pemberantasan buta aksara tidak berarti ia sedang ‘menyukseskan’ program dinas pertanian.

Inilah sinergi yang dibangun di Kabupaten Solok ketika itu. Buta aksara diberantas bersama. Beban itu ternyata tidak dipikul sendiri oleh Dinas Pendidikan dan tidak hanya menjadi kepentingan sektor pendidikan belaka tapi juga kepentingan sektor pertanian dan bahkan kepentingan sektor lainnya. Dapat dikatakan bahwa pemberantasan buta aksara adalah kepentingan lintassektoral.

Pertanyaan awam pada permulaan tulisan ini agaknya sudah dapat dijawab. Bahwa kalau contoh di lapangan menunjukkan buta aksara dapat ditanggulangi secara lintassektoral, maka masih banyaknya orang yang tidak melek huruf di Indonesia salah satunya disebabkan oleh egosektoral yang terlalu ditonjolkan oleh masing-masing departemen dan dinas-dinas di daerah.

Sekarang jika semua sepakat untuk ‘mengeroyok’ buta aksara maka ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan.

Pertama perlu merumuskan lagi upaya pemberantasan buta aksara secara terpadu atau lintassektoral.Ini memerlukan perumusan komitmen baru di tingkat interdept. Paling tidak ini berada di level Menko Kesra. Sangat diperlukan kemampuan Menteri Pendidikan cq Dirjen PLS melobi menteri laian dan menyakinkan sidang-sidang mentri di bawah Menko Kesra. Dengan demikian baru bisa dicapai keterpaduan penuh dari atas.

Keterpaduan itu misalnya dapat dilihat dari adanya kemauan departemen yang tak terkait langsung dengan keaksaraan tapi bisa ikut menyediakan ‘slot’ bagi pemberantasan buta aksara pada program-programnya.

Sekarang kita sentuh juga Markas Besar TNI/Polril. Ada kagiatan TNI Manunggal Masuk Desa, kenapa tidak mintakan saja kepada TNI yang masuk desa itu memberikan ruang bagi pendidikan cepat masyarakat buta aksara?

Kita kini menantikan ‘makan tangan’ Mendiknas Bambang Sudibyo setelah diterbitkannya Inpres No 5 tahun 2006. Inpres itu mengamanatkan bahwa dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara, agar para menteri, gubernur dan Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Dalam Inpres itu dimintakan semua pihak meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurangkurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008. Dan yang terpenting lagi menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5 % pada akhir tahun 2009.

Ini berarti bahwa soal keterpaduan pemberantasan buta huruf itu sudah ada payung hukumnya. Dengan demikian sebagaimana instruksi presiden No 5 itu, Departemen Pertanian pun bisa dan diberi kewenangan memberantas buta aksara di kalangan petani melalui HKTI. Begitu juga menteri yang lain, Menaker untuk kalangan buruh, Menteri Kelautan dan Perikanan untuk para nelayan dan seterusnya. Sedang Mendiknas akan menjadi penanggung jawab utama dari program ini.

Kedua, keterpaduan itu tidak melulu hanya pada tataran menteri dan kementeriannya tetapi mesti meluas kepada lembaga, organisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah (LSM)
Indikator meluasnya upaya pemberantasan buta aksara itu misalnya akan dapat dilihat dari keterlibatan berbagai organisasi memberantas buta aksara. Misalnya, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bisa memasukkan pemberntasan buta aksara sebagai program wajibnya. Mahasiswa tak lagi sekedar memberihkan kampung atau mengajak pemuda bermain bola voli, tetapi selama masa KKN nya harus ‘menghabiskan’ semua penduduk yang terdata sebagai buta huruf. Tiap tahun wilayah KKN itu diarahkan ke desa-desa yang angka buta hurufnya tinggi.

Organisasi Kepemudaan (OKP) juga memiliki program Pengabdian masyarakat. Lewat jalur Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dan Ketua KNPI rasanya tak sulit menyisipkan program pemberantasan buta huruf dalam program pengabdian masyarakatnya.
Begitu juga dengan Pramuka dan Karang Taruna, akan berpotensi besar mempercepat melek huruf dan angka masyarakat yang masih buta aksara.

Ketiga, harus ada ketegasan bahwa Wajib Belajar 9 Tahun tida boleh ada drop out apalagi sampai ada yang tak terjaring alias tidak sekolah sama sekali. Angka kegagalan Wajar 9 Tahun setiap tahun akan ekuivalen dengan pertambahan angka buta aksara. Mereka yang tak bersekolah hampir bisa dipatikan semuanya tak bisa baca tulis.

Ini berarti, pekerjaan Dirjen Dikdasmen tidak boleh lagi ‘bersisa’ sehingga Dirjen PLS tidak lagi harus menjadi tim penyapu. Kelak Dirjen PLS benar-benar mengurus pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga saja.

Keempat, dengan payung hukum Inpres  No 5, seharusnyalah mulai digelorakan budaya malu atas kebutaaksaraan. Bupati/Walikota dan Gubernur akan malu besar jika warganya masih ada yang tak bisa baca tulis. Seterusnya Camat, Kepala Desa juga malu kalau warganya ada yang buta huruf. Pada akhirnya semua keluarga Indonesia akan bertanggung jawab memelekhurufkan anggota keluarganya yang buta huruf.

Media massa sudah semestinya ikut andil menggelorakan semangat antibuta huruf ini. Makin banyak orang yang melek huruf, semakin besar peluang media massa dibaca dan ditonton. Pesan-pesan akan sampai ke masyarakat, jika semua sudah bisa membaca dan menulis.
.
ueko yanche edrie

Iklan

Juli 31, 2007 - Posted by | pendidkikan

9 Komentar »

  1. bung Eko yth,

    Secara kebetulan saya menemukan blog ini. Sejak tahun 1995 saya menjadi TKI di Taiwan, yang sangat membuat saya kagum adalah tingginya pendidikan warga Taiwan, sampai-sampai universitas dapat ditemukan didaerah setingkat kecamatan, bukan hanya di ibu kota provinsi. Saya pernah membaca dimajalah TIME bahwa pegawai negeri Taiwan tingkat pendidikannya tertinggi didunia, lebih tinggi dari negara Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang. Saya juga membaca didalam buku-buku wisata mengenai Indonesia terbitan luarnegeri bahwa “the people of Minangkabau have the highest literacy” dibandingkan dengan daerah Indonesia yang lain, bangga juga menbacanya. Bagaimana caranya agar semakin sedikit yang buta huruf di SumBar? bung Eko sudah menyarankan agar sampai ketingkat Kepala Desa diikut sertakan, saya menyarankan agar disetiap Balai Desa ada perpustakaan, bukankah setiap kampung punya Balai Desa? Tentunya warga kampung, termasuk yang berada diperantauan, bersedia menyumbangkan buku-buku dan Balai Desa dapat menyediakan salah satu sudut Balai sebagai awal perpustakaan. Insyaallah dengan dengan semakin sedikit yang buta huruf semakin sedikit pula yang korupsi, sehingga pada suatu hari saya dapat membaca pada Travel Guide “the Minangkabau is the least corrupt province”.

    Komentar oleh Ardy M. Almatsir | September 4, 2007 | Balas

  2. ya, ya saya sependapat dengan Anda. Buku kuncinya! Tinggal lagi kita membangun minat baca. Orang awak sekarang kurang pembaca. Makanya toko buku besar banyak yang bangkrut di Padang. Baca koran juga malas. Maunya nonton TV tapi itupun banyak nonton telenovela, gosip. Internet? Please Anda browsing ada berapa blog yang ‘bermerk minang?’, sebagian besar cuma mau chatting atawa nyari nyari porn site. Tapi sungguhpun begitu saya sepakat dengan Anda, usaha tidak boleh kendur untuk komunitas minang yang lebih baik di masa datang, thanks. Oh ya Anda berasal dari mana? kerja dimana di Taiwan?

    Komentar oleh ekopadang | September 6, 2007 | Balas

  3. saya salah seorang mhs yang ikut bergabung dalam KKN PBA yang diadakan oleh Unnes (Universitas Negeri Semarang).pertama kali saya mendengar tentang Program Pemberantasan Buta Aksara, terasa sangat aneh dan asing. saya bertanya-tanya, sejak kapan sih pemerintah peduli dengan keadaan masyarakatnya???? namun, pikiran negatif ini hilang saat saya bertemu dengan P. Eko yang saat itu mengisi di pembekalan KKN. beliau sepertinya adalah sosok mulia yang benar2 tulus ikhlas ingin mengentaskan indonesia dari buta aksara.
    setelah terjun sendiri ke lapangan saya merasakan sendiri jk tugas untuk memberantas buta huruf memang tidak mudah dan sangat berat. bahkan, kami sekelompok harus merogoh kocek sendiri untuk memotivasi warga agar ikut dlam kelompok belajar. kami mau tidak mau harus mengeluarkan uang transport Rp. 2000,- per WB setiap pertemuan, ditambah juga snack. tak terhitung sudah berapa besar biaya kami keluarkan untuk mendapatkan paling tidak 10WB per orang.yah..kami anggap semua itu sebagai amal ibadah kami yg insyaAllah kami ikhlaskan untuk mereka semua..

    Komentar oleh Fia | September 8, 2007 | Balas

  4. dan..setelah saya terjun dalam Program ini, sy merasakan tetap da berbagai keanehan..
    seperti banyaknya rekayasa yang diperbuat dalam prog ni. seperti kuitansi untuk dana keterampilan yang diharuskan diberi cap toko. setiap KB mendapatkan 200rb, sementara kyknya ‘atasan’ sdh tw jk uang segitu akan sisa banyak. tapi, mereka memaksakan jika uang tersebut hrs hbs entah habisnya untuk apa. otomatis ada beberapa alat dan bahan keterampilan hasil rekayasa yg sebenarnya tdk kita beli kan???
    ditambah lagi, pd akhir’y da beberpa mhs yg merekayasa hasil ujian dan WB’y. dari yg berjumlah 6 menjadi 40 agar mereka lulus… dan sekali lagi yg menyarankan justru adalah DPL’y. skrg q tak heran jika masalah buta aksara tak rampung2 sejak zaman baheula…

    Komentar oleh Fia | September 8, 2007 | Balas

  5. Saya cocok dengan Anda, selama masih ada orang buta huruf, maka warga yang melek huruf di negeri ini tetap terbebani, indonesia tetap akan tertinggal. Tak apalah repot-repot sedikit, tiap orang bisa membina 10 buta huruf saja udah bagus. Jangan pernah kita berhenti, salam dari Padang, oh ya sekarang kerja di mana?

    Komentar oleh ekopadang | September 19, 2007 | Balas

  6. saya mahasiswa ilmu sejarah universitas airlangga surabaya. saat ini saya sedang meneliti tentang pemberantasan buta aksara pada kalangan buruh pabrik di surabaya tahun 1957-1966. barangkali bapak punya informasi atau referensi terkait. atas bantuannya saya sangat mengucapkan terima kasih.

    Komentar oleh riskon pulungan | November 13, 2007 | Balas

  7. Saudara Penulis
    Kami mengundang anda mengikuti lomba karya tulis utk wartawan & umum, dengan mengirim karya tulis yg sudah dipublikasikan ke Subdit Pendidikan Keaksaraan komplek Depdiknas gdg E lt 6 Jl.Jend. Sudirman, Jakarta 10270, paling lambat tggl 31 Juli 2008.

    Wass

    Kasubdit Pend. Keaksaraan
    ( hismadi@yahoo.com )

    Komentar oleh Hurip Danu Ismadi | Juli 7, 2008 | Balas

  8. Assalamu’alaikum. Buta aksara memang bukan suatu yang baru pak, untuk daerah Yogya sendiri angka buta huruf masih cukup tinggi. Ada di Kota Bantul dan Gunungkidul. Kami pada bulan November dan Desember 2008, masih melaksanakan program buta aksara di daerah Bantul, masih ada sekitar 700 warga belajar yang buta aksara. Kalau ada waktu kunjungi blog saya: http://weweneridwan.blogspot.com

    Komentar oleh akh ridwan | November 7, 2008 | Balas

  9. pak, saya ingin tahu bagaimana cara pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya untuk mengatasi buta aksara, dengan sistem-sistemnya karena dari kampus saya memberikan materi itu untuk bahan UTS.mohon bapak memberikan jawabannya.

    Komentar oleh michu | November 8, 2008 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: