WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Perspektif Baru Jurnalisme di Era Good Governance


Kata Good Governance tiada akan berarti apa-apa, bahkan hanya akan ditaruh di tumpukan kertas buram andaikata pers tidak gencar mengusungnya sejak awal reformasi di Indonesia.

Tapi sejauh ini macam-macam saja tafsiran atas istilah Good Governance tersebut. Sebagian menyebut sebagai kinerja pemerintah atau bahakan ada yang bilang bahwa Good Governance (selanjutnya kita sebut saja GG) utama adalah bagian dari demokrasi.

 

Masih banyak lagi ‘tafsir’ GG yang diberikan oleh berbagai pihak. Seperti yang didefinikan oleh World Bank sebagai berikut: GG adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

 

Namun untuk ringkasnya GG pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GG.

 

Ada tiga pilar dalam penegakkan GG yakni, Negara – Swasta – Masyarakat Madani. Ketiganya harus saling menegakkan sekaligus saling mengawasi. Pers ada dalam pilar Masyarakat Madani. Itu artinya pers pun harus mengawasi dirinya sendiri dan terbuka pula untuk diawasi oleh dua pilar yang lain.

Dimana pers bisa menjalankan fungsinya untuk menegakkan GG? Bahan diskusi singkat ini akan membawa kita kepada sembilan prinsip GG. Dalam Sembilan Prinsip GG itulah pers menunaikan tugasnya. Workshop ini mencoba mengajak jurnalis memperbarui prilaku guna disejalankan dengan prilaku GG.

 Prinsip-prinsip Good Governance

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

 

  1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

  Prilaku Media Sebelum GG

Berita-berita ditulis dengan prilaku afirmativ. Semua berita tentang kebijakan publik serba bersumber dari atas. Yang terjadi adalah monodiskursus atau wacana tunggal. Kalau Gubernur/Bupati/Walikota/Camat berbicara, seakan mahabenar. Tak ada semangat untuk mencurigai sama sekali apa yang diucapkan pejabat tentang kebijaksanaan publiknya. Adanya kecenderungan memproduksi berita satu sumber untuk empat berita.

 Prilaku Media Setelah GG

Sikap kritis media harus makin mencuat. Terutama untuk kebijakan pemerintah/DPRD yang menyangkut publik harus ada imbangannya dari ranah publik. Rakyat harus ikut menimpali statmen pemerintah. Harus ditunjukkan adanya partisipasi riil rakyat dalam penetapan sebuah kebijakan publik. Artinya tidak hanya semu pada tataran legislatif saja yang diwawancarai.

 

  1. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

 Prilaku Media Sebelum GG

Pemberitaan media cenderung bersumber dari keterangan polisi dan jaksa. Tidak banyak tempat diberikan kepada para tersangka. Pemberitaan lebih didominasi dari keterangan aparat hukum saja. Seakan-akan jaksa dan polisi adalah pihak yang tidak mungkin melakukan kesalahan kelalaian.

 Prilaku Media Setelah GG

Harus ada keseimbangan informasi dua sisi dari penegak hukum, pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Koreksi atas kinerja jaksa dan polisi serta pengadilan harus ditingkatkan.

 

  1. Transparansi

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

 Prilaku Media Sebelum GG

Selama ini justru semangat transparansi inilah yang sepertinya ikut dikaburkan pers. Kalimat: “Ini hanya untuk konsumsi kita saja, jangan diberitakan ya?” masih terlalu sering mengganjal pekerjaan jurnalis. Hal-hal yang menjadi latar belakang masalah –selama itu tidak menjadi rahasia negara dan membahayakan keselamatan umum jika diberitakan– sering dianggap sebagai benar-benar rahasia negara seolah tidak boleh didengar publik. Contohnya APBD, media hanya tahu pada bahagian hilirnya saja, sedang prosesnya dilakukan tertutup.

  Prilaku Media Setelah GG

Jurnalis harus berupaya untuk berada pada peristiwa-peristiwa penting penggodokan keputusan menyangkut publik. Misalnya penyusunan APBD, jurnalis harus mengupayakan agar bisa ikut dalam semua tingkat pembahasan di eksekutif maupun legislatif.

 

  1. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

 Prilaku Media Sebelum GG

Pelayanan ‘bawah meja’ senantiasa kita anggap sebagai hal yang lumrah-lumrah saja. Pers baru memekik atas prilaku pelayanan umum di sentra-sentra pelayanan (imigrasi, samsat, PDAM. PLN. Kantor Pajak, Pengurusan KTP, Catatan Sipil, Rumah sakit dsb) ketika pribadi-pribadi jurnalis yang jadi korban. Selebihnya lebih banyak tutup mata saja.

 Prilaku Media Setelah GG

Berita-berita tentang percaloan di Samsat, imigrasi, pelabuhan, pengurusan izin berbagai aktifitas yang penuh mafia makin banyak dan makin membuat pemberi pelayanan umum tambah menyadari kesalahan mereka. Kebobrokan pelayanan umum tidak lagi sekedar jadi berita penghuni rubrik surat pembaca atau rubrik interaksi via SMS di berbagai media. Melainkan menjadi berita yang ditelusuri secara komprehensif ke lapangan.

 

  1. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

 Prilaku Media Sebelum GG

Sejak Otonomi daerah digulirkan, Pilkada adalah salah satu dari ‘bintang berita’ dalam hal kegegapgempitaannya. Tapi media lebih banyak terfokus pada orang, bukan pada program orang tersebut. Bahkan visi dan misi yang kemudian diharuskan secara undang-undang jadi landasan restra daerah tak terdengar kabarnya. Bagaimana pergulatan pikiran dalam penetapan visi misi kepala daerah menjadi topik liputan kelas dua saja dalam keseharian jurnalis. Visi dan misi adalah konsensus bersama (setelah dijabarkan jadi renstra ataupun RPJP dan RPJM) tapi sedikit sekali media ‘mencikaraui’ apakah seorang kepala daerah masih setia dengan visi dan misinya?

 Prilaku Media Setelah GG

Media harus senantiasa mengingatkan dalam pemberitaan-pemberitaannya bahwa visi dan misi kepala daerah yang sudah tertuang ke dalam renstra adalah semacam ikrar bersama. Sebuah konsensus yang tidak boleh digeser ke arah lain. Tiap hari harus dikritisi bahwa visi dan misi seorang Bupati masih belum terlaksana walaupun masa jabatannya sudah memasuki tahun ketiga.

 

  1. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Kesetaraan aspirasi, kesetaraan di depan hukum harus terlihat nyata.

 Prilaku Media Sebelum GG

Terasa keberpihakan media kepada siapa yang ‘bersuara keras’. Jika pemerintah yang keras suaranya, media cenderung menyuarakan suara pemerintah, jika pengusaha/LSM/masyarakat yang keras, maka pers menyuarakannya. Begitu juga dengan berita-berita adu hegemoni antara legislatif-eksekutif. Jurnalis yang memilik pos pada masing-masing lembaga itu saling adu jago ‘jadi humas’. Yang lebih buruk, kesetaraan antara jurnalis dan narasumber (terutama yang dari pejabat) mulai menyusut. Jurnalis menghadapi pejabat seperti menghadapi atasannya.

 Prilaku Media Setelah GG

Prinsip kesetaraan mestinya sudah terrepresentasikan pada media. Media harus memiliki kecenderungan untuk menggiring isu ke arah ideal dan fakta-fakta yang mengandung kebenaran. Pers menyorot eksekutif boros, tapi juga harus mengkritisi bahwa DPRD pun sama borosnya. Setiap kali ada demo massa, jangan lagi media punya kecenderungan untuk memahabenarkan suara orang ramai.  Kesetaraan dan egalitarianisme adalah sikap hidup jurnalis dan orang Minang.

  

  1. Efektivitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

 Prilaku Media Sebelum GG

Dalam banyak hal media belum njelimet menghitung rupiah demi rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah maupun DPRD. Tiap kali penyusunan APBD, buku tebal APBD (kalaupun dibagikan) tidak pernah ditelisik baris demi baris. Padahal ada ratusan item yang dalam prinsip efektif efisien tak bersua sama sekali.

 Prilaku Media Setelah GG

Mulailah mengkritisi pembelajaan pemerintah DPRD dengan lebnih njelimet. Diharapkan jurnalis dapat mendalami sistem anggaran berbasis kinerja, memahami neraca keuangan terutama prinsip-prinsip yang berhubungan dengan akuntasinya. Sedang pada implementasi anggaran bisa dikritisi hal-hal yang mestinya bebas-biaya malah jadi sumber korupsi. Coba di cek, apakah upacara 17 Agustus, panitianya masih teken daftar honor? Jika ada pejabat yang perlu data di Jakarta, jika itu bisa dengan email lalu harus terbang ke Jakarta, mau ngapain? Tanya kenapa!

 

  1. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

 Prilaku Media Sebelum GG

Selama ini akuntabilitas anggaran senantiasa diterjemahkan dalam bentuk bisa diaudit, dilaporkan ke legislatif dalam bentuk laporan tahunan. Banyak lembaga swasta bahkan pers yang menggunakan anggaran negara (berupa bantuan dsb) tetapi sejauh ini akuntabilitasnya masih lemah. Dan ini jarang dikritisi.

Prilaku Media Setelah GG

Tiap penggunaan uang negara mesti jelas pertanggungjawabannya. Harus makin banyak diungkap oleh media, biaya perjalanan dinas yang irrasional, akuntabilitas anggaran pada DPRD. Khusus yang terakhir ini belum banyak kita sorot. Kita terus ‘menghajar’ penggunaan anggaran pemerintah, tetapi anggaran yang sama juga digunakan secara serampangan oleh legislatif. Harap dicatat, belum ada ‘Bawasda’ nya DPRD

 

  1. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

 Prilaku Media Sebelum GG

Setelah Kepala Daerah terpilih dan yang bersangkutan sudah nyaman di kursinya, dalam praktiknya media pun hanyut dengan rutinitas sang kepala daerah. Makin lama makin tumpul daya kritis, hingga ketika kepala daerah itu ternyata tidak memiliki visi jauh ke depan sebagaimana harapan orang banyak, media pun meluputkannya. Ada kepala daerah pada dasarnya tidak punya potensi pariwisata, tapi jor-joran membangun pariwisata. Ke langit pun ia menjemur, tak mungkin mengungguli Bukittinggi. Yang seperti ini malah ‘dihilirkan’ pula oleh media.

 Prilaku Media Setelah GG

Jurnalis pasti punya notes kecil yang mencatat semua tindak tanduk kepala daerah. Semangat mengkritisi visi strategis kepala daerah itu diawali dari membuka kembali notes wartawan. Jika Walikota Solok hendak membangun Rumah Sakit besar, kritisi apakah itu feasible? Begitu juga Walikota Padang Panjang yang membangun rumahsakit besar, apakah tidak akan mencekik APBD kota kelak? Apakah lantaran Walikotanya dokter lalu kita biarkan berlalu begitu saja?

 PENUTUP

Satu pertanyaan mengganjal saat ini: bisakah pemerintahan bersih kita lembagakan kalau tidak ada pers yang juga bersih? Ini persoalan berikutnya dari sebuah perjuangan pers. Salah satu yang menjadi fakta tak terelakkan di lapangan adalah bahwa secara ekonomi, institusi pers dan kaum jurnalis belumlah berdaya. Akibatnya godaan gampang datang. Jika ada tuduhan bahwa sebagian jurnalis dan media terkooptasi oleh kekuasaan atau bahkan ada yang lebih ekstrem lagi ada media dan jurnalis sudah menjadi subordinat dari kekuasaan, maka semua itu adalah hal-hal yang ke depan harus diperbaiki sendiri oleh masyarakat pers.

Keterceraiberaian jurnalis, membuat tak munculnya sinergi yang kuat untuk melahirkan kekuatan sebagai pressure group maupun sebagai balancing power bagi pihak berkuasa dengan rakyat. Institusi media yang seharusnya merupakan sebuah industri, ternyata dibiarkan terus menerus hidup kerdil. Tiga pilar: negara, swasta dan masyarakat madani berlomba mendekati media. Celakanya, sebagian media dan jurnalis mau pula ‘digunakan’. (eko yanche edrie)

Iklan

Juni 29, 2007 - Posted by | pers/media

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: