WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

Membangun Kampung Besar ASEAN


Impian untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai sebuah kampung multietnis di mana orang bisa berlalu-lalang tanpa dihalangi batas negara memang masih mimpi. Ibaratnya kita masuk ke jantung Eropa, cukup dengan visa tunggal ke salah satu negara anggotanya, maka kita pun bisa menikmati perjalanan ke semua negara anggota Uni Eropa.

ASEAN, dalam beberapa subregional dalam kerangka kerja sama ekonomi seperti IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle) sudah menikmati keleluasaan itu. Meskipun baru dalam bentuk bebas visa, namun ini sudah merupakan langkah maju menuju ‘kampung ASEAN’. Setidak-tidaknya sudah ada preseden yang akan dijadikan pijakan bagi terujudnya kawasan yang di dalamnya berada bangsa-bangsa dengan derajat sama, harapan sama, dan cita-cita yang sama.

Ketika ASEAN dideklarasikan 40 tahun yang silam maka salah satu yang dicita-citakan itu adalah untuk membangun eknomi, sosial dan mengembangkan kejayaan  kawasan di tenggara benua Asia ini. Jelasnya, komunitas ASEAN yang lebih sejahtera, bermartabat dan saling menjaga kedamaian kawasan.

Tapi upaya-upaya untuk merealisasikan cita-cita bersama itu sepanjang lebih satu dasawarsa sejak dideklarasikan ternyata masih amat sulit. Karena berbagai situasi kurang menguntungkan yang dialami negara-negara anggota. Misalnya tentang konflik di Kamboja, Laos, Vietnam dan Myanmar. Maka praktis keberadaan ASEAN sebagai sebuah persekutuan lebih dirasakan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand  dan Filipina saja.

Perang saudara dan perang yang dipicu oleh tarik menarik Barat-Timur atau Kapitalis-Komunis di Vietnam dan Kamboja menyibukkan tidak hanya negara-negara dalam konflik itu tetapi juga negara-negara anggota persekutuan lain. Namun sejauh itu amat sulit bagi persekutuan untuk ikut terlibat terlalu jauh guna penyelesaian konflik. Alasan utama yang mengemuka adalah bahwa konflik-konflik lebih dilihat sebagai persoalan internal para anggota ketimbang sebagai gangguan bersama di wilayah persekutuan.

Fakta ini dapat dilihat betapa tak kunjung bisanya ASEAN ‘menentramkan’ pertikaian di Myanmar. Cita-cita ASEAN untuk menjunjung tinggi demokrasi  masih tinggal cita-cita lantaran demokrasi tak bisa begitu saja diterjemahkan sebagai hal yang lintasbatas. Rupanya para anggota ASEAN masih melihat persoalan demokrasi dan HAM adalah persoalan internal dan bukan hal yang lazim untuk dicampuri secara bersama oleh sebuah persekutuan bernama ASEAN, apalagi badan antarbangsa lain seperti PBB.

Sementara maksud dan tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial sebagai maksud utama ASEAN pada sepuluh tahun pertama ASEAN belum lagi terlihat dapat diejawantahkan. Kemiskinan dan keterbelakangan masih menjadi isu utama untuk dapat dicarikan jalan keluar.

Akan tetapi pada kurun waktu hampir dua dasawarsa pertama itu urusan-urusan kerjasama politik dan pertahanan sangat mendominasi kesibukan ASEAN. Pakta Pertahanan SEATO sempat diluncurkan dan dicurigai kedua superpower AS dan Uni Soviet sebagai pakta pertahanan yang akan dimanfaatkan bagi kepentingan lawan. AS menganggap SEATO hanya akan digunakan Pakta Warsawa sebaliknya Soviet mencurigai ini adalah pakta pertahanan yang akan menguatkan pengaruh AS di ASEAN terutama dengan adanya konflik Vietnam dan Kamboja.

Tak dapat kita kesampingan sebab musabab (selain faktor internal masing-masing negara) terjadinya konsentrasi aktifitas ASEAN hanya pada soal-soal politik dan pertahanan di awal-awalnya itu lantaran forum-forum lebih didominasi oleh format-format Governement to Governement (G to G)

Forum-forum yang akan bicara soal prosperity seperti forum antarparlemen belum menunjukkan wajahnya. Bahkan hingga empat tahun silam isu pertahanan mulai beralih ke isu yang tidak jauh beda yakni keamanan tetap disuarakan forum KTT ASEAN. Ketika para Menlu ASEAN bersua di Pnom Penh 2003 masih belum bisa manjauh dari isu keamanan. Meluncurlah apa yang disebut dengan Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community-ASC). Itu artinya persoalan yang dihadapi sebagian besar anggotanya masih seputar keamanan yang akhirnya menjadi gangguan bersama.

Soalnya sekarang bagaimana melanjutkan cita-cita bersama yang diusung sejak awal yakni kesejahteraan dalam ujud pembangunan ekonomi sesegeranya bisa dicapai?

Sebenarnya kesibukan dengan isu tunggal pertahanan keamanan, lantaran konsentrasi forum memang lebih didominasi pemerintah masing-masing anggota. ASEAN pada sepuluh tahun pertama masih merupakan representasi kepala-kepala pemerintahan. Waktu itu belum ada kontribsi yang berarti dari parlemen masing-masing anggota. Paling-paling dalam kapasitas sebagai tuan rumah sebuah KTT, maka ketua parlemen tuan rumah ikut hadir dalam forum itu. Selebihnya komunitas parlemen ASEAN hanya penonton.

Maka ada harapan besar isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan mulai mendominasi ASEAN ketika dideklarasikan Organisasi Antarparlemen ASEAN (ASEAN Inter-Parliamentary Organization – AIPO) pada 2 September 1977.  Deklarasi AIPO di Manila yang dilakukan setelah 10 tahun kehadiran ASEAN saat itu amat diharap sebagai instrumen penentu bagi keberlanjutan cita-cita ASEAN dalam kemajuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Indonesia amat berperan besar dalam pembentukan AIPO itu, karena sejak 1974 sudah diusung Indonesia ke forum ASEAN.

Keharusan dan kemendesakkan perlunya forum antarparlemen ASEAN sudah disampaikan Indonesia pada tahun 1974. gagasan Indonesia yang diprakarsai DPR-RI mendapat dukungan empat negara anggota lainnya (Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina). Inti gagasan DPR RI adalah agar parlemen-parlemen negara anggota anggota ASEAN juga berhimpun hingga bisa mendampingi ASEAN sebagai representasi perhimpunan negara-negara yang sudah lebih duluan.

Maka sejak itu secara resmi negara-negara anggota ASEAN mengirimkan parlemennya ke AIPO untuk menjadi anggota, kecuali Brunei Darussalam dan Myanmar yang masih dikategorikan sebagai peninjau (special ovserver) lantaran belum punya parlemen.

Secara bergiliran kesepuluh anggota tiap tahun menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPO. Total jenderal sudah 28 kali AIPO bersidang umum. Tapi apa yang sudah diperdapat dan dihasilkan AIPO?

Sejauh ini yang dikesankan kepada kita adalah hanya forum-forum formal bahkan sepertinya sekedar pertemuan seremonial belaka. Toh, keinginan untuk berbicara lebih lugas dan lebih menukik ke persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ASEAN masih saja lebih besar diperankan oleh badan-badan ASEAN sendiri. Pertemuan G to G bahkan sudah dijuruskan kepada pertemuan Bussiness to Bussiness (B to B)

AIPO sebagai representasi antarparlemen ASEAN yang berhimpun masih diposisikan sebagai ‘pendorong’ belaka. AIPO masih dilihat sebagai ranah politik sebagaimana yang juga berlangsung di tiap negara anggotanya. Peranan lebih besar dari AIPO untuk ikut bersama-sama instrument ASEAN lain memajukan kawasan ini tidak sebesar apa yang ada pada Parlemen Eropa.

 Sebenarnya persoalannya adalah pada persoalan keterbatasan kewenangan saja. AIPO tak bisa bergerak jauh lantaran ia hanya lembaga terbatas yang tak seberwenang ASEAN sebagai sebuah perhimpunan. Berkaca pada Parlemen Eropa misalnya, ini adalah bentuk ideal yang dapat diadopsi oleh AIPO. Parlemen Eropa benar-benar menjadi parlemen masyarakat Eropa yang tergabung dalam 25 negara Uni Eropa. Ia dipilih dalam pemilihan umum layaknya oleh rakyat dengan mendudukkan lebih 700 anggota. Dengan demikian Parlemen Eropa bukan sekedar organisasi antarparlemen negara-negara Uni Eropa. Tetapi Parlemen Eropa adalah badan yang bisa menjalankan fungsi legislasi memveto atau mengamandemen undang-undang yang diperlukan Eropa lintasnegara. Ia juga menjalankan fungsi budgeting untuk pembiayaan Uni Eropa setiap tahun sekaligus dapat membubarkan Komisi Eropa. Kembali ke soal AIPO. Dengan segala keterbatasan yang ada padannya memang tak banyak yang bisa diharap selain mengukuhkan persahabatan antarparlemen negara-negara ASEAN. Maka ketika harapan banyak orang agar ASEAN lebih berarti lagi, maka mau tak mau harapan itu juga tertuju kepada AIPO.  

Pada konsep Eropa, Uni Eropa merupakan institusi bersama dimana para anggotanya mendelegasikan sebagian kedaulatan mereka. Dengan demikian banyak kebijaksanaan nasional masing-masing anggota bertali-temali dengan kebijaksanaan Uni Eropa.

ASEAN sebenarnya (kalaupun tidak seratus persen) bisa mengadopsi ini. Parlemen ASEAN paling tidak akan menjadi trigger bagi terciptanya hubungan yang lebih kental dalam kerangka ASEAN sendiri.

Kenyataan-kenyataan ini sesungguhnya mesti menjadi penyadaran bersama dalam kerangka AIPO bahwa apa yang pernah diapungkan oleh delegasi Filipina pada SU AIPO ke-3 tahun 1980 sungguh sesuatu yang amat relevan. Filipina 27 tahun silam itu sudah mengusulkan dibentuknya semacam Parlemen Lintasnegara atau apa yang diistilahkan Parlemen ASEAN.

Gagasan itu bukan gagasan buruk apalagi ketinggalan zaman dan wajar diaktualisasikan lagi. Tapi rupanya ini bukan sebuah gagasan yang mudah diterima begitu saja oleh kesepuluh anggota AIPO. Kecenderungan parlemen-parlemen masing-masing negara masih was-was kalau Parlemen ASEAN kelak akan masuk lebih jauh ke ranah parlemen negara-negara atau langsung ke pemerintahan negara-negara anggota ASEAN.  

Sekalipun sudah pernah diadakan studi banding ke Parlemen Eropa namun banyak diantara anggota tidak mau mengadopsi begitu saja pola Eropa yang dianggap tidak sertamerta cocok dengan kultur ASEAN yang lebih malay-orientalis. Tapi kita tidak harus kecil hati, toh akhirnya disepakati juga perubahan AIPO menjadi AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly).

Dalam rangka berpikir optimis, harus kita lihat ini sebagai sebuah langkah maju. Pertemuan tingkat tinggi AIPO di Kual Lumpur April 2007 yang memutuskan perubahan AIPO ke AIPA dapat kita jadikan gerbang untuk menuju Parlemen ASEAN sesungguhnya. Dengan segala keterbatasan AIPA saat ini tentu saja belum bisa diharap bahwa ia akan melembaga seperti Parlemen Eropa. 

Sebagaimana disebutkan dalam statuta pendiriannya, AIPA masih dalam tahap ‘dapat mengusulan’ produk-produk legislasi bersama kepada pemerintah masing-masing anggota. Dengan demkian ia belum bisa menentukan lebih besar jalannya kebijaksanaan ASEAN. Artinya kekuatan Sekretariat Jenderal ASEAN masih belum terimbangi oleh Sekretariat Jenderal AIPA. Maka harapan-harapan untuk mengejawantahkan tiga isu besar ASEAN,  ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC); tetap kita sangkutkan pada AIPA. 

Kelak, Kampung Besar ASEAN tidak lagi ada dalam mimpi. Seorang Vienn Minh dari Vietnam tak canggung langi berlenggang kakung menyusuri Pasar Atas Bukittinggi. I Nyoman Pake menikmati pelabuhan ikan di Santos melihat tuna-tuna dibongkar tanpa khawatir. Raheem Osman bin Haji Awang melintas di Bukit Batu Hitam ke wilayah Thailand tanpa rasa cemas diburu imigrasi. Namanya juga kampung sendiri, jadi kenapa harus terhalang batas ‘wilayah adminitrasi’. E

ropa saja yang amat multietnis bisa kenapa ASEAN yang keberagaman rasnya tidak terlalu banyak tidak bisa? Kaukus ini adalah kaukus yang harus diperhitungkan masyarakat dunia. Dalam kuantitas saja ASEAN lebih 500 juta, Uni Eropa hanya 470 juta, AS kurang 200 juta. Bagi masyarakat industri dunia, ini adalah pasar potensial. Tapi apakah selamanya kita hanya jadi pasar?AIPA menjadi harapan untuk menegakkan marwah bangsa-bangsa Asia Tenggara di masa datang. Karena itu bersatulah! (eko yanche edrie)

Iklan

Juni 29, 2007 - Posted by | internasional

1 Komentar »

  1. sebenarnya apa kepentingan Indonesia dalam ASC?
    apakah usulan yang datang dari Indonesia ini hanya “show of force” diplomasi Indonesia saja?

    Komentar oleh BUDI S | Desember 20, 2007 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: