WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

‘Mengeroyok’ PAUD Demi Bersinarnya Golden Age


1.Kesederhanaan, membuat orang tuanya juga memberi nama sederhana kepadanya. Imun, begitu singkat namanya adalah bocah perempuan dari daerah perbatasan Sumbar – Jambi tinggal tak jauh dari sisi jalan Lintas Sumatra yang hanya ramai oleh bunyi knalpot truk dan bus jarak jauh antarprovinsi.Dalam  usia 4 tahun ia bermain-main dengan anjing piaraan ayahnya. Namanya kanak-kanak balita, menangkap apa yang dilihat dan didengarnya. Pelajaran melompat atau menggerak-gerakkan pantatnya, memang ia peroleh dari anjing teman bermainnya itu. Jangan-jangan setelah itu ia juga belajar menggigit dari anjing itu pula. Mak!***  2.Dua bocah perempuan, dengan rambut dikuncir dua berlarian menuju gerbang play group Adzkia di kawasan Gelanggang Olah Raga H. Agussallim Padang. Tubuhnya padat berisi, matanya bundar dan jernih bak mata kelinci. Tak lama kemudian mereka berbaur dalam kerumunan kana-kanak lain temannya sesama warga play group. Mereka lalu belajar bernyanyi, belajar tentang agama. Guru-guru menceritakan kepada mereka tentang burung yang bisa terbang, pesawat udara, kapal dan kereta api. Hingga siang mereka puas bermain bersama sambil belajar hal-hal dasar. Lengkaplah kebahagiaan orang tua mereka.***  Kedua fragmen di atas adalah langit dan buminya nasib kanak-kanak balita (bawah lima tahun) di berbagai belahan pulau di Indonesia. Yang satu amat berkekurangan yang lain amat berkecukupan. Yang satu tumbuh tergantung musim, yang satu tumbuh teratur dengan pupukan ilmu pengetahuan yang cukup.

Mereka, sepuluh atau dua puluh tahun mendatang akan menjadi variabel-variabel penentu angka-angka Human Development Index (HDI) negeri dengan penduduk hampir seperempat miliar ini. Tahun 2005 saja, HDI Indonesia masih berada pada posisi 111 dari 177 negara.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tiba-tiba menyentak kita untuk memikirkan apa pengaruhnya bagi kehidupan bangsa ke depan kalau tidak dilaksanakan. Menurut data BPS 2004, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih relatif rendah.  Rata-rata  lama  sekolah penduduk usia 15 > baru  7,1 tahun. Angka itu masih dipersedih oleh adanya buta aksara  pada penduduk usia 15 >  sebanyak 14,7 juta (9,55%) (Susenas BPS          2005)

Sementara penduduk usia sekolah  (7 – 24 thn) ada sebanyak 76 juta orang, hampir separuhnya (40%) tidak bersekolah (Pusat Informasi Balitbang Diknas, 2004)Bagaimana dengan kondisi kanak-kanak seperti Imun dan kawan-kawannya di atas?Kanak-kanak seusia dia ternyata baru seperempatnya saja di Indonesia yang dapat disentuh oleh Pendidikan Anak Usia Dini. Jumlah anak berusia hingga enam tahun itu ada sekitar 28 juta anak.

28 juta anak itu bukan angka yang kecil, tetapi signifikansinya sangat tinggi untuk mengubah dan menentukan jalannya republik ini pada 20 atau 30 tahun mendatang.Mata kelinci mereka yang lucu-lucu jika tidak disentuh pendidikan pada usia dini, kelak akan berubah jadi mata beringas, merah dan menyala. Mereka bisa berubah ganas dan destruktif jika salah sentuh atau tak disentuh sama sekali dengan pendidikan-pendidikan yang lebih awal.

Masa usia nol hingga enam tahun sering disebut sebagai masa keemasan atau golden age. Soalnya sekarang adalah golden ege itu memang mereka –kanak-kanak—lewati, Cuma seberapa bersinarkah masa keemasan itu?

Tidakkah masa itu dilewati macam Imun dan kawan-kawannya di semak belukar yang suram. Atau di komplek-komplek pelacuran, di pesisir pantai yang sarat bau amis ikan nelayan?

Seberapa banyak kanak-kanak Indonesia yang sempat disentuh oleh PADU? Inilah persoalan kita. Di atas kertas pemerintah sudah mengancar-ancar bahwa hingga 2009 paling tidak 35 persen dari hampir 12 juta anak usia 2 hingga 4 tahun dapat menikmati layanan pendidikan anak usia dini.

Di atas kertas?Ya! Karena kita tahu belaka seberapa besar tingkat ketersebaran sarana dan prasarana PAUD di Indonesia? Apalagi kalau yang hendak dituju oleh ancar-ancar pemerintah itu adalah layanan PAUD non-formal. PAUD non-formal adalah semacam Kelompok Bermain, Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, sanggar balita dan sejenisnya. Khalayak dapat memahami bahwa keterlibatan swasta dalam membentuk lembaga-lembaga PAUD non-formal itu pastilah lebih banyak dalam rangka membisniskan pendidikan. Hanya para relawan saja yang benar-benar mau dengan sukarela meluangkan waktu, pikiran dan dananya untuk membuka lembaga-lembaga PAUD.

Orang-orang berduit lebih suka membangun TK dan Play Group untuk segmen kelas menengah ke atas, dimana uang tidaklah terlalu dihitung benar oleh orang tua. Asal anak mereka bisa mendapat pendidikan dini yang memadai, mereka mau mengeluarkan uang berapapun.

 Berbeda dengan  kanak-kanak yang orang tuanya masuk kategori miskin. Yang banyak bersua itu adalah, sudahlah berada di lingkungan keluarga miskin, di tempat itu juga tidak ada lembaga pendidikan anak usia dini. Tak ada kelompok bermain, tak ada Pos PAUD apalagi play group.

Dapat kita katakan bahwa urusan ini amat berat. Ditjen PLS cq Direktorat PAUD boleh jadi terus mengampanyekan peningkatan mutu dan daya saing serta tata kelola PAUD. Tetapi yang jauh lebih berat untuk dicarikan upaya pemecahan jalan keluarnya adalah bagaimana sebuah direktorat jenderal seperti Ditjen PLS bisa mengajak serta institusi lain di luar Departemen Diknas untuk bersama-sama memberi perhatian kepada PAUD.Urusan ini mesti ditangani secara lintas sektoral, tak bisa hanya Depdiknas saja. Apalagi jika muncul pula semangat egosektoral, maka alamat program memberikan pendidikan secara lebih dini kepada Balita Indonesia hanya akan jadi lagu sedih yang tak kunjung usai dan selesai.

Apalagi PAUD adalah hal yang juga diisyaratkan untuk diejawantahkan dalam bentuk program nyata oleh UU No 20/2003 tentang Sisdiknas. Pada salah satu pasalnya dinyatakan bahwa pendidikan menjelang Sekolah Dasar adalah pendidikan usia dini yang diselenggarakan secara formal dan non-formal. Jika itu diselenggarakan secara formal maka namanya adalah Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) sementara untuk yang non-formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA)Yang kita kenal banyak adalah lembaga yang formal. Sebagaimana sudah dikemukakan di atas, untuk yang formal ini sangat menghendaki kecukupan pembiayaan. Maka agar tidak terjadi kekosangan waktu didik lantaran tak ada TK dan RA, masyarakat dianjurkan membentuk lembaga PAUD non-formal. Misalnya itu tadi, Kelompok Bermain maupun Taman Penitipan Anak dan sejenisnya.

Upaya pemerintah untuk menyediakan lembaga-lembaga PAUD dicerminkan dengan alokasi anggaran untuk PADU. Tahun ini misalnya paling tidak terdapat dalam APBN alokasi PAUD sebesar hampir Rp200 miliar.

Dana itu jelas masih jauh dari cukup jika memang hendak menyelesaikan PAUD bagi 28 juta anak. Maka hanya ada satu kata sekarang: ‘keroyoklah’ PAUD. Keikutsertaan masyarakat serta lintassektoral sangat diperlukan. Ditjen PLS harus makin aktif mengajak berbagai organisasi massa, organisasi sosial, organisasi fungsional, organisasi profesi bahkan organisasi politik pun untuk mau terjun meluangkan waktu memperhatikan lembaga PAUD non-formal. Bahkan organisas-organisasi itu patut diajak mendirikan sebanyak-banyak lembaga PAUD non-formal di daerah-daerah yang belum bisa dijangkau PAUD formal.

Pengeroyokan terhadap PAUD non-formal merupakan pengejawantahan tekad bersama untuk mewariskan negeri ini dalam kondisi ‘siap pakai’ kepada generasi berikutnya.

Sekali saja kita yang hidup hari ini menyia-nyiakan golden age dari kanak-kanak Indonesia, maka selamanya kita akan disesali oleh mereka yang akan hidup 20, 30, 40 tahun berikutnya. Bahkan selamanya kita akan disesali sebagai nenek moyang yang hanya mau mementingkan dirinya sendiri.(eko yanche edrie)

Iklan

Juni 29, 2007 - Posted by | pendidkikan

4 Komentar »

  1. Yuk ah, kita keroyok rame-rame 🙂

    salam kenal

    Priyanto Hidayatullah
    http://parentingislami.wordpress.com

    Komentar oleh parentingislami | Mei 7, 2008 | Balas

  2. benar, tahun 2007 saja alokasi untuk pendidikan anak usia dini 2,8 milyar

    Komentar oleh bhet | Mei 19, 2008 | Balas

  3. Assalam..

    Saya tertarik dengan porgram PAUD. Untuk daerah Sumatera Barat bisa cari info dimana ya pak? Tq.

    Best Regards,
    Wassalam..

    Rani

    Komentar oleh Rani | Juni 9, 2008 | Balas

  4. rata-rata di tiap kabupaten kota ada PAUD. Kota kecil macam Padang Panjang saja punya sekitar 26 buah PAUD. Coba tanya ke Diknas, trims.
    Salam

    Komentar oleh ekopadang | Juni 12, 2008 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: