WARTAWAN PADANG

Hal ihwal tentang Sumatra Barat

CATATAN GADO-GADO MELAWAT KE AMBON MANISE (2)


Ssstt…Ada Dokter Membedah dari Jarak Ratusan Km 

Oh ya kemarin saya catatkan tentang pemerataan distribusi kue pembangunan di Sumatra Barat yang dapat jadi salah satu modal dasar perekat kebersamaan. Semangat disintegrasi sebagaimana muncul di Maluku (RMS) serta konflik antaretnis dan agama banyak dipicu oleh karena tak terdistribusikannya kue pembangunan secara merata. Tapi bagi Maluku, inilah persoalannya. Dengan potensi 1.412 pulau (60 persen tidak berpenghuni) praktis provinsi ini jadi provinsi bahari. 92,4 persen dari luas wilayahnya yang 700 ribu kilometer persegi adalah laut. Di sebaran pulau-pulau itulah terletak 8 Kabupaten dan 1 Kota (Ambon) dengan 876 desa.Akses provinsi ke pulau-pulau itu sangat sulit mengingat tidak semuanya tersedia transportasi reguler. Pemerintah provinsi belum memiliki kapal dinas khusus. Jadi kalau gubernur hendak berkunjung ke pulau-pulau sekitar laut Arafura di selatan harus dengan biaya tinggi. Paling tidak terdapat 18 pulau yang dinyatakan berada dalam kawasan yang disebut pulau terluar Indonesia (vide Perpres No 78/2005). 10 Pulau terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan 8 pulau di Kabupaten Aru, seluruhnya berbatasan langsung dengan tiga negara, Australia, Papua New Guinea dan Timor Leste.Untuk perjalanan cepat dari ibukota provinsi bisa ditempuh dengan penerbangan reguler Ambon-Tual. Ketika Maluku Utara balum disapih, jarak Ambon-Tual kira-kira sama dengan Ambon-Tidore. “Sekalipun sudah dipisah dengan Maluku Utara, tidak berarti beban akses pengawasan, pembinaan dan pembangunan ke wilayah Selatan menjadi berkurang. Tuntutan pelayanan yang makin meninggi membuat kita keteter juga,” cerita Wakadinas Kesehatan Dr.Tahalele. Khusus untuk pelayanan kesehatan, amat sulit dilakukan rujukan provinsi. Jika ada kasus-kasus medik yang gawat yang mesti di rujuk dari RSU yang ada di tiga Kabupaten di Maluku Selatan, kadang rujukannya lebih cepat ke Mataram di NTB karena dekat. Jika dirujuk ke RSUP di Ambon, yang jadi kendala adalah transportasi cepat. Dengan menggunakan kapal diperlukan waktu sehari semalam. Sementara pesawat tidak selalu tersedia.Sekdaprov S. Assegaff menceritakan kepada saya bahwa kesulitan di sektor pelayanan kesehatan untuk kawasan pulau-pulau terjauh itu menjadi prioritas untuk terus dimasukkan dalam program pembangunan kesehatan.Banyak hal yang mestinya ideal tetapi tidak bisa dilakukan sebagaimana idealnya. Seorang dokter menceritakan kepada saya bahwa kadang pelayanan kesehatan harus menabrak rambu-rambu. Misalnya menabrak kode etik kedokteran. Seorang pasien di sebuah rumah sakit di pulau terpencil yang harus dioperasi oleh ahli bedah tetapi yang tersedia hanya dokter umum dan beberapa mantri. Dokternya sedang ada di Ambon. Pasien harus dioperasi segara. Maka jadilah operasi itu dikendalikan lewat radio. Dokter bedah dan dokter spesialisnya memandu dokter umum melakukan operasi dengan radio dari Ambon. Hebat ndak?Kira-kira dialognya seperti ini:“Sudah dibedah?”“Sudah dokter”“Angkat ususnya”“Sudah diangkat”“Periksa usus buntunya”“Sudah”“Lalu potong”“Oke, dok”“Jahit dan sambung lagi”……..Itu hanyalah kemungkinan dialog yang terjadi antara dokter di Ambon dengan seorang dokter umum di Maluku Tenggara Barat saat harus mengoperasi pasien.Menurut dokter tadi hal ini umumnya berhasil. Tapi tentu saja ini dilakukan untuk tindakan-tindakan yang superdarurat.Cerita yang lain adalah meninggalnya seorang dokter di sebuah kepulauan di Maluku Tenggara. Sang dokter tidak tertolong karena harus segera dirujuk ke RSUP di Ambon tetapi karena ketiadaan transportasi, tak ada yang bisa dilakukan selain pasrah.Saya tiba-tiba membayangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk tindakan medis yang memerlukan rujukan ke RSUP M.Djamil sebelum terlambat saya kira harus sudah tersedia ambulans udara. Baik helikopter maupun pesawat-pesawat kecil atau kapal supercepat yang bisa tiba di Padang dalam waktu singkat.Oke, kembali ke soal Maluku. Seperti diceritakan Asisten III Dr. Ristianto, bahwa hingga kini masih ada sekitar seperempat penduduk Maluku yang belum terakses pelayanan kesehatan.Standar pelayanan dan standar anggaran untuk kawasan-kawasan kepulauan seperti itu dalam aturan negara saat ini masih sama. Padahal harusnya untuk kawasan-kawasann kepulauan seperti ini atau kawasan berhutan lebat seperti di Papua harusnya standar penghitungan anggarannya harus berbeda.“Kita akan minta kepada pemerintah pusat untuk memberikan hitungan-hitungan berbeda bagi alokasi anggaran di wilayah kepulauan ini,” kata Dr. Ristianto pula.Kata berjawab, gayung bersambut. Belum lama berselang rupanya ada semangat yang sama di beberapa provinsi kepulauan lain. Mereka lalu berhimpun bersama membentuk kaukus baru dengan nama Forum Kerjasama Antarpemerintah Provinsi Kepulauan. Di dalamnya tergabung Maluku, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTT, NTB, Sulawesi Utara dan Maluku Utara.“Kami (enam gubernur) sudah memaparkan kepada Presiden tentang apa yang kami sebut ‘Model Pembangunan pada Provinsi Kepulauan’. Intinya bukan kami mau bereksklusifitas dalam pembangunan, tetapi kami hanya meminta agar tidak disamaratakan saja perlakuan pembangunan terutama perlakuan anggarannya dalam mengelola kawasan kepulauan dengan kawasan yang tak punya kepulauan,” kata gubernur Ralahalu di sela-sela jamuan makan malam di kediamannya.Untuk sementara ini mengatasi soal panjangnya jarak menuju rujukan provinsi dalam layanan kesehatan, Maluku dibagi atas beberapa gugus (cluster) pulau-pulau. Beberapa pulau disatukan dalam satu gugus. Dan di salah satu pulau utama ditempatkan pusat rujukan kabupaten. Di situ misalnya ada Puskesmas plus yang dilengkapi dengan fasiltas-fasilitas operasi kecil. “Ini adalah untuk melakukan pertolongan darurat saja menjelang bisa langsung sampai ke pusat rujukan di Ambon,” kata dokter Tahalele menanggapi pertanyaan sejawatnya Maghzaiben dari Dinas Kesehatan Sumbar didampingi staf Sekretariat Komisi IV, Ahda Yanuar.Kini terdapat enam gugus layanan kesehatan yang tersebar di pulau-lau di selatan. Konsentrasinya kini adalah meng-upgrade beberapa Pusksemas induk menjadi Puskesmas Plus yang typenya mendekati RSU type D.Kekurangan tenaga medis dan keminiman  anggaran adalah masalah utama bagi mendorong terjadinya peningkatan derajat kesehatan di Maluku. Kini Maluku ‘memutar’ sekitar Rp65 milyar anggaran dari APBD dan APBN. Kekurangan tenaga dokter karena tidak banyak dokter dari Jawa yang mau mengabdi di daerah itu. Untunglah beberapa waktu lalu Universitas Pattimura sudah membuka Fakultas Kedokteran yang menampung calon-calon dokter asal Maluku yang bisa ditempatkan di daerah asalnya kembali.Jika pembangunan kesehatan terkendala oleh jarak dan geografis kepulauan, maka kurang lebih dunia pendidikan dan sosial juga dikendalai oleh hal itu juga. Konsentrasi sekolah-sekolah akhirnya menumpuk di Ambon, persebarannya tidak merata ke pulau-pulau terpencil. Besok, saya ceritakan tentang ribuan ruang sekolah dibakar ketika kerusuhan. (eko yanche edrie)

Iklan

November 10, 2006 - Posted by | melawat ke maluku

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: