Diperlukan Banyak Relawan Antikemiskinan

Kemiskinan sejak permulaan reformasi menjadi begitu hafal oleh tiap orang di negeri ini. Bahkan untuk memformulasikan kemiskinan sejumlah lembaga harus bertengkar. Kemiskinan versi BPS dengan versi BKKBN saja berbeda.  Sementara cara PBB melihat kemiskinan berbeda dengan cara kita melihat kemiskinan. Maka jadilah kemiskinan sebagai sesuatu yang terus menerus berada dalam diskursus sementara tindakan nyata bagi pengentasannya tidak banyak berkibar.

Berbagai program memang sudah dirancang dan sebagian sudah dijalankan. Tapi masih lebih banyak jawaban parsial. Ibarat sakit kepala yang diberikan sekedar antibiotik, penghilang rasa sakit. Program-program itu misalnya ada dalam bentuk pemberian subsidi BBM, layanan kesehatan serta bantuan langsung tunai (BLT)

Sedangkan program-program yang berbentuk pembukaan kesempatan kerja, pembentukan iklim berusaha bagi UKM yang baik, mendorong munculnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat untuk menolong dirinya sendiri lepas dari kemiskinan masih belum banyak terlihat.

Yang jadi kendala utama adalah kesamaan cara pandang terhadap kemiskinan dan penanggulangannya belum tercipta menyeluruh. Sehingga sering lebih banyak diterjemahkan bahwa kewajiban pengantasan kemiskinan hanya dibebankan kepada negara. Awam lebih meyakini bahwa pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang struktural. Rakyat hanya menerima jadi tanpa ada inisiatif.

”Di Sumatra Barat misalnya, tidak cukup banyak terlihat kelompok maupun individu yang mencoba mengembangan prakarsa masyarakat. Program non-pemerintah yang  bersifat social engineering belum banyak terlihat,” kata mantan aktifis lingkungan hidup nasional Zukri Saad.

Zukri mengambil contoh di Sumatra Barat itu lantaran ia sudah pernah mencoba melakukan upaya-upaya rekayasa sosial yang mengajak masyarakat ke arah kehidiupan yang lebih baik. Kini ia justru banyak melakukan aktifitas bagi rekayasa sosial di Indonesia Timur.

Menurut dia, banyak program dan kebijaksanaan daerah yang belum menjangkau penduduk miskin di sentra-sentra kemiskinan antara lain karena masyarakat miskin itu jauh dari pelayanan dasar dan prasarana ekonomi.

Kebijakan umkum dari atas yang dirancang di gedung-gedung ber AC, banyak yang tidak ’nyambung’ dengan kehidupan nyata kaum papa di berbagai pedesaan dan kawasan pantai. ”Kebijakannya sih bagus. Tetapi itu tadi, tidak aplikatif lantaran adanya missing link antara yang bikin konsep dengan masyarakat sebagai objek,” kata Zukri.

Karena itu ia mengajak sejumlah kawan-kawannya untuk mau terjun sendiri tanpa harus bergantung lagi pada konsep-konsep yang tidak aplikatif tadi.

Ketika didata bahwa kehidupan masyarakat di kawasan pesisir barat Sumatra Barat yang hampir seratus persen adalah nelayan tapi tidak berdaya sama sekali menggali potensi bahari yang besar. Maka salah satu dari ’skuad’ Zukri itu adalah Johny Halim Ja’far. Entah karena sama-sama alumnus ITB, keduanya jadi cocok. Dengan sejumlah kawan-kawan yang lain dirancanglah apa yang mereka sebut menjadikan nelayan lokal bervisi global.

”Potensi laut kita amat besar, tetapi kebesaran potensi itu hanya jadi santapan nelayan-nelayan asing berlalu-lalang di depan pantai Sumatra Barat. Tak dapat kita salah orang asing, karena secara teknologi, permodalan dan kecakapan sumber daya manusia mereka lebih unggul. Karena itu hanya ada satu kata: berdayakan nelayan lokal,” kata Johny yang resminya adalah penguasaha real estat, bukan nelayan. Tetapi ia lihat selama ini nelayan lokal sepertinya hanya sekedar untuk bisa menangkap ikan-ikan yang jadi konsumsi lokal. Tuna dan ikan-ikan kelas satu lainnya seolah mereka (nelayan lokal) tak boleh ikut serta.

Menurut Johny harus ada upaya atau inisiatif yang dilakukan guna mengubah nasib kaum nelayan ini. Tapi ia mengaku ini tugas berat lantaran yang dilakukan adalah mengubah cara berfikir dan kebiasaan nelayan.

Maka dirancanglah kerja besar yang membutuhkan modal juga besar. Nelayan yang akan diajak tentu saja tak punya modal. Karena satu kapal yang domodifikasi dari kapal tinda bisa menjadi kapal mini long liner Ia bersama sejumlah karibnya kini tengah berupaya melakukan modifikasi sederhana kapal tonda menjadi mini long liner, agar bisa mengalihkan orientasi nelayan  menjadi nelayan tuna.

Awal 2007 enam kapal sudah siap, Johny dan kawan-kawan memang mencoba habis-habisan, termasuk habis-habisan untuk mendanainya. Kelompok yang semula . Karena ini ibarat memandikan kuda, yang empunya kuda hulu harus masuk air. Masyarakat butuh ‘contoh soal’ tak bisa diajak-ajak begitu saja mengerjakan sesuatu yang belum jelas ujudnya.

Kapal berlayar, yang diincar pun akhirnya dapat. Tuna berhasil diraup nelayan anggota kelompok Jhony. Tapi pertengahan 2007 badai yang mengamuk sepanjang musim buruk tahun ini menenggelamkan dua dari empat kapal. Tapi Jhony dan kawan-kawan tak menyerah. Sekalipun tidak mendapat dukungan bantuan permodalan dari pemerintah, upaya mengangkat harkat nelayan ini tidak berhenti. “Saya harap makin banyak hendaknya orang yang mau menggerakkan semangat kewirausahaan pada orang-orang kecil. Untuk itu diperlukan wirausahawan sosial yang tak melulu bersandar pada tujuan bisnis,” tutur Zukri Saad.

***

 

Di laut kaum nelayan butuh dorongan dari wirausahawan sosial, sedang di darat para petani mengalami nasib yang tidak kurang pula menyedihkannya. Para petani hortikultura dan petani padi senantiasa hanya jadi permainan para tengkulak, para toke dan pengusaha tani.

“Masalahnya karena nyaris tidak ada yang mau terjun pasang badan untuk menggelorakan semangat kewirausahaan para petani. Banyak pebisnis yang menganggap bertanam investasi di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan adalah pekerjaan sia-sia dan penuh risiko. Bahkan perbankan pun tak banyak yang tertarik membiayainya,” kata Kreatiko Boentoro, seorang pebisnis tapi mau menerjuni subsektor tanaman pangan. Ia jaminkan hartanya untuk para petani di Pesisir Selatan bisa menuai hasil yang lebih besar dari sawh mereka.

Tetapi seperti juga Jhony Halim, upaya itu rupanya penuh onak dan duri. Boentoro tersandung perkara. Ia dituduh melakukan kredit fiktif. Hartanya disita, tapi ketika ia dinyatakan bebas oleh pengadilan, ratusan hand tracktor yang jadi jaminan kreditnya sudah hancur. Maksud hati mengentaskan kemiskinan di Pesisir Selatan berantakan.

Menyerahkah Boentoro? “Tidak, saya tetap akan bersama-sama para petani. Jika urusan perkara saya selesai, saya akan kembali mendorong para petani ke sawah-sawah di daerah itu agar kehidupan yang lebih baik dapat dicapai,” katanya.

 

***

 

Patani sayur baik di kawasan sepanjang lereng Merapi dan Singgalang maupun di dataran tinggi Alahan Panjang sudah lama hanya menjadi objek permainan para tauke. Semurah-murahnya harga sayur namun yang namanya tauke tak pernah rugi. Tinggallah petani hanya menerima nasib tidak bisa memiliki posisi tawar yang seimbang dengan para tauke tadi.

“Jadinya petani sayur kita kehidupan mereka berputar-putar begitu saja,” kata Joni mantan aktifis lingkungan hidup yang kini dipercaya menjadi Kepala Dinas Pertanian. Jauh sebelum menjadi Kepala Pertanian, Joni sudah menggelorakan upaya menjauhi pestisida. Menurutnya jika petani lokal hendak mengakses pasar internasional agar beroleh untung yang lebih besar haruslah memulainya dengan pertanian bersih alias bebas dari pestisida bakan dari pupuk kimia.

“Harga yang diterima petani saat ini hanyalah harga yang sangat jauh selisihnya dari harga pasaran internasional. Tapi produk petani sayur kita tidak bisa mengakses pasar internasional semisal Singapura atau Malaysia lantaran kebelumbebasan produk kita dari pestisida dan pupuk kimia,” kata Joni.

Beberapa tahun lalu bersama Zukri Saad ia mulai mencoba menanam kentang dan tanaman hortikultura lainnya yang tidak menggunakan sama sekali pupuk maupun pestisida. Joni dan kawan-kawannya memanfaatkan lahan-lahan penduduk di kawasan Alahan Panjang. Hasilnya? Luar biasa. Tetapi rupanya mengajak masyarakat yang sudah terbiasa dengan pupuk kimia dan pestisida  agar menjauhinya amat sulit. Sulit meyakinkan petani konvensional yang lebih tergiur dengan tradisi lama. Bagi petani masih dipentingkan kuantitas, volume produk yang besar ketimbang produk yang diterima pasar internasional. “Mereka anggap terlalu lama prosesnya dan hasilnya amat sedikit,” kata Joni.

Tak cukup hanya itu, ia pun bersama kawan-kawannya alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas mendirikan apa yang disebut Institut Pertanian Organik (IPO) di Aie Angek Kecamatan X Kotto Tanah Datar.

Obsesinya: satu hari seluruh produk pertanian Sumatra Barat bisa diterima di pasar Singapura, tentu saja dengan harga yang lebih baik. “Pada akhirnya kita sampai pada perbaikan nasib petani, jangan lagi hanya ‘dimakan’ para toke,” kata dia.

Ia mengakui pengalaman di Alahan Panjang terulang pula di Aie Angek. Sulit meyakinkan banyak petani untuk berangsur beralih ke pertanian organik. Resistensinya masih besar. Namun Joni ingin menunjukkan bukti bahwa apa yang dimaksud dengan pertanian organik jauh lebih bernilai ekonomis dibanding pertanian anorganik. “Saya akan terus berusaha meyakinkan petani bersama kawan-kawan di IPO,” katanya.

***

 

Di Aie Angek, Joni dan kawan-kawan mendirikan Institut Pertanian Organik, di Kelok Dama, Kinari Kabupaten Solok, Yongki Salmeno mendirikan Pusat Pelatihan Alam Pertanian (Puspatani) Kelok Dama.

Sejak 2001, mantan wartawan Kompas memutuskan terjun ke pedesaan menggeluti peternakan, perikanan dan pertanian. Peraih penghargaan presiden untuk wartawan lingkungan hidup terbaik nasional tahun 1989 dan mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas ini sudah membulatkan tekad untuk back to basic, memilih profesi menjadi petani.

Keterpaduan, peternakan, perikanan dan pertanian hortikultura menjadi inti upayanya. Sebagai insinyur peternakan, Yongki melihat usaha peternakan masyarakat di pedesaan belum lagi berkembang. Maksudnya, peternakan masih sebagai usaha sampingan. “Padahal beternak, berkolam ikan, membuat pakan ternak dan pakan ikan serta bertanam sayuran adalah sesuatu yang bisa dibuat terpadu. Memang modalnya perlu agak banyak, tetapi jika ini dikerjakan berkelompok niscaya akan berhasil juga,” katanya.

Maka setelah melakukan berbagai uji coba, termasuk menemukan formula untuk mempercepat pertumbuhan berat badan sapi dan ‘mengerem’ bau busuk dari kotoran sapi dan ayam, Yongki berhasil. Ia lalu membuat ranch yang lebih representatif. Kotoran sapi dimanfaatkan untuk keperluan perikanan dan pertanian. Sementara beberapa tanaman seperti jagung selain dijual, juga diperuntukan untuk pakan ternak dan pakan ikan yang pabriknya dia dirikan di dekat ranch.

Setelah menemukan ‘hasil’ Yongki yang juga lama malang melintang di lingkungan LSM lingkungan hidup berusaha membagi kebisaannya itu kepada para petani sekitarnya. Awal 2005 ia mendirikan Puspatani yang kemudian diresmikan oleh Mentan Anton Apriantono.

Kini Yongki terlanjur cinta dengan dunia pertanian, cinta kehidupan petani. Ia ingin membagi cintanya melalui Puspatani Kelok Dama. Ia ingin meneruskan usaha-usaha kewirausahaan Zukri Saad seniornya menodorong para petani menuju ke kehidupan yang lebih baik dan tak lagi termarjinalisasi. Ia berharap bisa berbagi ilmu dan bertukar pengalaman dengan petani di sini. Dengan fasilitas yang ada saat ini Puspatani Kelok Dama bisa memberikan pelatihan gratis kepada petani secara periodik, termasuk fasilitas nginap dan makan, ala petani tentunya.(eko)

Mengintai Investor di IRIF

Oleh: Eko Yanche Edrie

 

HARI ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berhelat. Atas prakarsa lembaga itu digelarlah apa yang disebut IRIF (Indonesian Regional Investment Forum) alias pertemuan para investor asing dengan para kepala daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia.

Ini bagus-bagus saja. Bahkan boleh disebut sebuah prakarsa yang seharusnya ada sejak lama. Dimana kontak langsung dengan para calon investor dengan kepala daerah bisa lebih menukik pada penyampaian keinginan masing-masing pihak dan ada panduan bersama daripada masing-masing daerah maju sendiri-sendiri.

Ya, secara politis tentu saja bagi DPD ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan perhatian para anggotanya ke daerah pemilihannya masing-masing. Tapi tak apalah, asal memang pada bagian akhirnya yang hendak dicapai adalah mendorong terjadinya peningkatan kinerja perekonomian lokal dan regional.

Para kepala daerah bukan tak ada yang sudah memulai loby-loby dengan para calon investor selama ini. Ada! Namun itu tadi, kadang membawa hasil ingga investasi pun tertanam, kadang hanya beranjak dari satu MoU ke satu MoU berikutnya.

Rasanya, dengan apa yang diprakarsai oleh DPD RI ini merupakan kesemptan baik para kepala daerah untuk mengukur sejauh mana mereka dan timnya bisa meyakinkan para calon investor agar masuk ke daerahnya.

Forum ini juga sebenarnya akan menguji seberapa jagonya para kepala daerah meloby orang. Seberapa besar mereka bisa membuktikan kepada publik bahwa mereka bukanlah orang-orang yang hanya ‘jago kandang’ yang ketika harus berhadapan dengan pihak asing langsung ‘sakit perut’.

Ada yang kadang membuat saya ‘rusuh’ atas kebiasaan lokal yang tak siap tampil di forum-forum seperti itu. Saya teringat ketika pernah satu kali ada pertemuan bisnis antara pelabur (investor) dari Selangor dengan pebisnis lokal (terutama perusahaan daerah air minum) Sumbar beberapa tahun lalu. Yang dari Selangor sudah tampil dengan apik dan sangat parlente. Sejumlah bahan cetakan mulai dari company profile sampai ke buku-buku yang dicetak superlux disiapkan dan diserahkan mereka kepada pebisnis lokal. Giliran mereka minta bahan-bahan tertulis serupa dari ‘rang awak’ eh, yang muncul adalah fotokopian-fotokopian bahkan ketika itu saya nyaris tergelak lantaran ada pula yang menyerahkan bahan stensilan. Kala para pelabur Malaysia bertanya tentang potensi ternak lengkap dengan data-datanya, pihak kita hanya menjelaskan dengan lisan saja. Walhasil MoU tetap tinggal MoU.

IRIF, hendaknya tidak buang-buang uang ke Jakarta rame-rame, tapi pulangnya membawa sesuatu yang berharga untuk menggerakkan ekonomi lokal.

 

Memulai dari Petani Cerdas

Oleh: Eko Yanche Edrie

 

Pada usia belia di tahun-tahun 70an saya masih sering mendengar ungkapan orang tua-tua di kampung saya di lereng gunung Merapi di tengah-tengah Sumatra Barat; “Kalau akan bertani juga, kenapa harus sekolah tinggi-tinggi?”

Ungkapan itu dikatakan kepada mereka yang tadinya sudah menamatkan SMA tapi kemudian memilih jadi petani di kampungnya. Itu dianggap aib bagi sebagian besar orang di kampung. Paham yang berkembang, seolah kalau sudah sekolah sampai SMA saja itu harus jadi orang kantoran, jadi orang kota atau setidaknya jangan lagi bersinggungan dengan pacul dan tanah. Biarlah urusan pacul dan tanah serta tanaman yang ada di atasnya menjadi urusan orang desa, orang-orang yang tidak bersekolah.

Paham dan pandangan seperti itu menghinggapi sebagian besar masyarakat di pedesaan pada tahun-tahun 70 sampai 80an. Sementara pada masa itu pula, pemerintah tidak terlalu memperhatikan segi sumber daya manusia petani Indonesia. Yang dipentingkan waktu itu adalah capaian angka produksi yang akan mendukung program swasembada yang tengah gencar-gencarnya digulirkan pemerintah. Pemerintahan baru pimpinan Jenderal Soeharto selepas pergolakan 1965 masih mengalami trauma paceklik masa orde lama. Bahkan diyakini ketika itu bahwa keminiman produksi pangan dan stok pangan nasional telah dengan mudah membuat rakyat terseret pada paham kiri.

Departemen Pertanian pada masa-masa permulaan orde baru senantiasa hanya dicekoki bagaimana produksi padi melimpah. Dengan pendekatan intensifikasi lalu didukung diversifikasi kampanye mencapai stok pangan nasional menggema ke semua pelosok desa. Para petani dimanjakan dengan subsidi pupuk dan pestisida. Sebagian lagi mendapat bantuan mekanisasi. Tapi semuanya tetap berorientasi pada capaian kuantitas produksi belaka.

Bisa dimaklumi kalau keluhannya masih minim ketika itu, lantaran ada keterjaminan pascapanen melalui pembelian gabah besar-besaran oleh pemerintah bagi penyangga stok pangan nasional. Dan proteksi ketat juga diberikan kepada petani untuk melindungi mereka dari serbuan saingan dari luar.

Tetapi petani memang tak pernah membaca ramalan futurolog macam Alvin Toffler yang bicara soal globalisasi, tentang terbukanya sekat-sekat antarbangsa. Tiba-tiba petani di Alahan Panjang Sumatra Barat mesti bersaing dengan petani dari Thailand, petani apel di Batu Malang Jawa Timur harus segera bersaing dengan petani apel dari China. Padi caredek dari rumpun beras solok yang terkenal itu harus bersaing dengan beras vietnam yang diproduksi petani Vietnam.

Para petani tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa rupanya mereka tidak boleh hanya sekedar ‘membaca tanah dan cuaca’ tetapi juga harus ‘membaca pasar’. Kenyataan baru bahwa masyarakat yang mengonsumsi produk pertanian makin lama juga makin terdidik. Tidak semua produk pertanian dilahap begitu saja oleh masyarakat modern. Mereka mulai selektif. Kecenderungan untuk menghindari produk berisi bahan kimia makin meluas di seluruh dunia. Itu artinya petani yang masih belum beranjak dari pola tani konvensional ke pola tani organik pastilah akan ketinggalan atau seperti dikatakan di atas: ‘tidak mampu membaca pasar’.

Beberapa daerah di Indonesia memang sudah memberi perhatian pada peningkatan sumber daya manusia kaum tani. Dari memberikan mereka kursus-kursus budidaya dan teknologi pertanian terapan sampai kepada pemberian pengatahuan tentang agronomi.

Saya teringat dua tokoh penting dari Sumatra Barat yang di zaman mereka dilakukan dengan serius peningkatan kualitas SDM petani. Mereka adalah mantan Gubernur Hasan Basri Durin dan mantan Bupati Solok, Nurmawan.

Hasan Basri Durin di tahun-tahun 90an mulai menyadari bahwa pertanian masih akan menguasai sebagian besar hajat hidup orang di Sumatra Barat, sekalipun tingkat kepemilikan lahan pertaniannya hanya 0,4 ha/KK tetapi menurut Hasan, pertanian tetap akan jadi idola dan pemberi kontribusi besar dalam PDRB Sumatra Barat. Masalahnya bagaimana mengfektifkan minimnya lahan demi mencapai hasil produksi serta mampu meningkatkan daya saing petani daerah itu.

Satu hal yang dilakukan untuk itu adalah mengadopasi apa yang ada di Perfektur Oita Jepang. Gubernur Hasan membawa satu tim untuk belajar ke Oita tentang pola one village one product (OVOP). Kegagalan petani daerah untuk menghadapi persaingan di pasar adalah karena produksi tidak terkendali dengan baik. Dengan OVOP maka tiap-tiap desa harus diatur komoditas yang jadi konsentrasinya. Desa A mengintensifkan tanaman jagung, maka desa tetangganya B jangan memilih jagung pula. Di desa B harus ditanam tanaman lain (sesuai dengan agroklimat desa itu). Begitu juga desa C harus menanam jahe saja, desa D menanam kunyit saja, desa E menanam tomat saja, desa F menanam cabai saja.

Apa dampak yang diperoleh dengan pola OVOP tadi? Pada saat panen tidak ada overproduksi yang membuat suplai melimpah yang berujung pada jatuhnya harga. Pada pengalaman terdahulu di Sumatra Barat, pemassalan sebuah produk yang kadang didukung pula dengan sebuah gerakan terpadu sering membuat petani mengeluh dan mencela pemerintah. Ambil contoh ketika terjadi gerakan menanam gardamungu (gardamon) cassiavera, jahe gajah dan terung jepang. Awalnya memang petani senang karena harga menggiurkan. Tetapi ketika pola tanam tak terkendali, perwilayahan  komoditasnya tidak ada, maka semua menanam produk yang sama pada sata bersamaan pula. Walhasil ketika terjadi panen raya, produksi melimpah, sedang demand tidak cukup besar. Harga jatuh sejatuh-jatuhnya. Petani lalu melayangkan sumpah serapah kepada pemerintah yang tiap hari menganjur-anjurkan mereka bertanam produk yang oversuplai tadi. Maka selanjutnya yang terjadi adalah pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat desa ketika harus mengomunikasikan sesuatu program. Mereka tak percaya lagi dengan program itu. Dalam gerutuan mereka berkata: “Jangan-jangan ini hanya tipu muslihat baru lagi”

Pada kurun waktu 1988 hingga 1995 di Sumatra Barat mulai diatur pola OVOP itu. Tiap-tiap Kabupaten memiliki keunggulan produk sendiri yang harus saling berbeda dengan kabupaten lain.

Sementara itu Bupati Solok yang memiliki latar belakang sebagai seorang hibridis padi melihat hal yang kurang lebih sama dengan cara pandang Hasan Basri Durin. Tapi baginya yang terpenting adalah adanya upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tani.

“Petani bisa saja hanya tamat SMP namun mereka harus terus menerus diupgrade wawasan dan tingkat penguasaan mereka terhadap hal ihwal yang berkaitan dengan agronomi. Kalau budidaya dan teknologi pertanian sejak awal orde baru rasanya sudah cukup banyak mereka (petani) kuasai,” ujar Nurmawan suatu ketika kepada penulis.

Maka pada masa pemerintahan  Nurmawan di Kabupaten Solok, ia menggelorakan apa yang dia sebut Gerbang Emas (Gerakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat). Insinyur pertanian jebolan Universitas Andalas itu meyakini bahwa kalau patani hanya digasak untuk menanam padi terus, tak ada harapan akan terjadi perbaikan ekonomi masyarakat. Akan makin banyak dampak sosial akibat kemiskinan di desa-desa. Para pemuda desa main banyak merantau dan menjadikan pertanian sebagai pekerjaan yang tak perlu dilirik lagi.

Nurmawan mulai membuatkan pola gerakan yang berorientasi peningkatan pendapatan petani. Jika petani menanam padi, maka harus ada pendapatan tambahan dari usaha padi itu misalnya penggabungan dengan mina padi. Secara teknis pertanian tidak ada hal yang baru pada pola Nurmawan tadi. Tetapi satu hal yang menarik adalah adanya usaha membuat pertanian sebagai sesuatu yang menarik dan mengubahnya dari citra pekerjaan hopeless menjadi pekerjaan yang prospektif. Bahwa jadi petanipun bisa jadi kaya. Petani harus bisa juga berlibur ke Bali atau ke Singapura.

Maka kemudian munculah rumusan Nurmawan yang terkenal P = A + T1 + T2 + T3 + Tn (dimana P adalah Pendapatan Total Petani, A adalah Pendapatan Asli Petani sedangkan T adalah Pendapatan Tambahan)

Apa yang dilakukan Hasan Basri Durin dan Nurmawan, sayangnya kemudian tak lagi diteruskan oleh para pemimpin berikutnya. Reformasi 1998 rupanya membuat orang mulai melupakan hal-hal tentang kehidupan petani. Orang makin sibuk dengan urusan politik dan pertengkaran di tingkat elit tidak lagi menghiraukan nasib petani.

Maka sudah saatnya kembali digalakkan upaya peningkatan SDM petani. Ada sebuah kawasan di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang kini dijadikan Institut Pertanian Organik (IPO) adalah kawasan yang akan memberi harapan untuk pencerahan para petani. Di situ dimungkinkan petani mempelajari bagaimana menghindari ketergantungan pada pupuk dan pestisida yang selama ini ternyata menyitas amat besar dari modal produksi tani. Kelangkaan pupuk yang banyak dikeluhkan di mana-mana harus diakhiri kalau SDM petani sudah membaik dan memahami pola pertanian organik.

Sementara di Lembang Jaya Kabupaten Solok, Yongki Salmeno, mantan wartawan Kompas yang memilih jadi petani membuka lembaga yang mirip IPO itu. Yongki menamakannya Puspa Tani (Pusat Pendidikan Tani). Ia menerapkan pertanian organik juga dengan konsentrasi pada peternakan sapi. Tiap pekan ada puluhan orang yang berdatangan ke Puspa Tani untuk belajar tentang pertanian organik dan seluk beluk peternakan yang sehat dan ekonomis.

Maka di masa depan harus makin banyak didirikan pusat-pusat pendidikan seperti itu yang tak memerlukan dana besar sebesar mendirikan balai-balai pertanian yang kadang hanya banyak jadi sarang penyelewengan belaka. Padahal hampir tak banyak disebut-sebut adanya peningkatan SDM petani dari kehadiran banyak balai pertanian.

Membaiknya SDM petani akan makin membuka peluang untuk membaiknya kehidupan masyarakat di pedesaan lantaran hasil dari pertanian ternyata luar biasa. Kecenderungan urbanisasi yang dipicu kemiskinan di pedesaan dapat ditekan. Urusan bersaing dalam era global, sentana petani sudah cerdas dan tak hanya paham budidaya dan teknologi pertanian tapi juga amat paham dengan agronomi, tentulah tidak perlu dicemaskan lagi.***

 

Batik Bukan Sebuah Romantisme Masa Lalu

Tiap kali disebut kata batik, maka baik di Indonesia maupun dari luar Indonesia orang serta merta terasosiasi kepada kemeja. Jika dalam sebuah undangan resepsi dicantumkan persyaratan pakaian dengan menggunakan batik, tak ada alasan lain untuk mengasosiasikan ‘pesan’ tersebut selain yang diundang mesti menggunakan kemeja batik.

Tidak peduli apakah batik kemudian harus mutlak berarti kemeja belaka. Pertanyaannya sekarang apakah memang batik hanya sebuah idiom untuk mengganti kata kemeja, baju atau pakaian pria? Kalau memang begitu, tidakkah kita sedang dijebak ke dalam perangkap mikrokosmis menyempitkan pemahaman tentang batik? Padahal, batik juga sudah lama ‘diselewengkan’ dari sekedar kemeja (kemeja pria), dari sekedar kain perempuan yang jadi pasangan kebaya menjadi fungsi-fungsi lain. Ia mulai dilarikan keluar pakemnya sebagai sepatu, kipas, tas, kaos, payung, taplak meja, sarung bantal, bad cover, gorden, jok kursi, jok mobil. Atau lebih gila lagi; siapa tahu ada yang sudah bikin celana jeans bermotif batik. Kita juga menanti kebijaksanaan para petinggi olahraga, agar kostum resmi atlet Indonesia dibuat dengan menggunakan batik (maksudnya kaos bermotif batik). Kita impikan Bambang Pamungkas berlari di lapangan sepakbola bersama Elie Aiboy atau Erol Iba dengan kostum bermotif batik. Taufik Hidayat melakukan jumping smash dengan kaos bermotif batik!

***

Batik memang sudah mengindonesia dan ia sudah menjadi ikon Indonesia juga dibanding dengan sekedar ikon Jawa. Sekalipun batik tumbuh subur di Jawa, tetapi kini ia sudah tidak lagi dilihat sebagai fashion etnik. Ia sudah menjadi fashion yang berbasis multietnik di Indonesia. Jangan salah tafsir kalau batik hanya dikenal di Indonesia atau terjerumus pada kejumawan bahwa batik bermula dari Indonesia. Batik juga sudah dikenal luas di daratan Tiongkok, di India, Thailand maupun di Malaysia. Tapi harus diakui bahwa sekalipun ia tidak dilahirkan di bumi Indonesia, kemasyhurannya justru disemaikan di sini. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya batik terus meluas pembuatan maupun penggunaannya.

Perbatikan di tanah Jawa semula amat erat dengan feodalisme. Hanya keluarga kraton yang berbusana batik. Batik semula hanya dikenal sebagai kerajinan orang perorang dari ponggawa istana yang membuatkan busana keluarga raja.

Dari literatur yang ada misalnya buku 20 Tahun GKBI, dituturkan bahwa seni membatik diakui bermula dari kraton. Itu meneguhkan pemahaman kita batik berangkat dari masyarakat kelas atas. Artinya ada selang waktu yang memberikan ketrangan kepada kita generasi sekarang ini dimana terjadi masa dimana batik sebagai fashion yang sudah ketinggalan sepur. Masa itu mungkin terjadi ketika sinar kerajaan-kerajaan di Indonesia memudar seiring meningkat pergerakan menuju pembaruan politik, budaya hingga pemerintahan.

Sementara literatur lain di situ sejarah batik (www.story-of batik.com) disebutkan bahwa tak ada kata sahih di mana dan kapan batik mulai dibuat orang. Hanya menurut situs itu, batik kuno berusia 2000 tahun pernah ditemukan. Versi melayu menyebut bahwa sebagai pakaian, batik juga sudah dikenal lama dalam etnis ini. Kain cindai yang sering disebut dalam sastra lisan melayu sesungguhnya adalah kain dengan motif bergambar yang kini disebut batik itu.

Di daratan Tiongkok menurut situs Radio Tiongkok (www.cri.cn) disebutkan bahwa peradaban kuno Tiongkok dicerminkan oleh seni batik. Bahkan di sana disebut-sebut batik paling awal dilahirkan lewat ritual ilmu gaib. Bahkan disana dikatakan seni membatik dilhami dari kebiasaan para nenek melukis kupu-kupu dengan getajh pohon di punggung dan perut cucu perempuan mereka. Dari lukisan di tubuh berpindah pada lukisan di pakaian. Jadilah batik. Lalu orang Cina mulai menjadikan batik untuk pakaian, aksesori, barang seni gantungan, tas dan topi, gorden sampai alas meja.

Kembali ke batik Indonesia. Ada masa dimana kalau berpakaian batik dianggap tidak modis dan katrok. Tapi itu tidak lama. Para perajin batik terus bertahan hingga sentuhan-sentuhan baru berupa manajemen, desain dan kualitas kain mulai masuk ke dunia perbatikan. Perkembangan itu terutama amat terasa pada masa orde baru, batik naik daun. Suka atau tidak suka, karena Presiden Soeharto kemana-mana mengampanyekan batik, maka batik mengalami kemajuan yang amat pesat.

Ketradisionalan batik di Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia mulai mengalami revolusi. Dari produk kerajinan tangan biasa lalu berkembang menjadi industri. Bahan dasar batik yang ditenun tangan mulai memasuki industri tekstil modern. Pabrik-pabrik tekstil bermata pintal banyak mulai berdiri. Batik diproduksi massal. Batik tak lagi sebatas batik tulis dengan canting tapi sudah lebih maju lagi. Lalu dikenal batik cap dan batik cetak. Semua itu tetap tidak meninggalkan kehasan batik yang terletak pada motifnya itu.

Batik lebih sebagai sebuah seni melukis di tas kain. Maka kalau motif-motif di atas kain tidak lagi menerjemahkan seni merangkai gambar atau motif ke kain, citra batiknya tentu akan berkurang.

Kita tidak bisa membayangkan kalau satu hari kelak, canting benar-benar hanya bisa ditemukan di museum batik atau di pelosok-pelosok rumah di Pekalongan, Solo, Yogya dan sebagainya. Ketika itu batik cukup dicitrakan lewat digitalisasi di layar komputer yang bisa memanipulasi carakter apapun.

Tapi siapa bisa menjamin bahwa zaman seperti itu tidak akan ditemui oleh dunia batik? Maka sesungguhnya hal-hal seperti itu tidak patut untuk dijadikan ketakutan akan tenggelamnya batik oleh peradaban posmo. Dengan bekal citra batik yang sudah membasis pada multietnik itu, batik tinggal memassalkan diri lebih hebat lagi. Kata massal dalam hal ini sangat bertendensi memperkuat pengaruh industrialisasi pada batik. Ini sesungguhnya hal yang tak terelakkan.

Ketika di zaman pergerakan kemerdekaan usaha batik menjadi salah satu tulang punggung kaum pergerakan melawan hegemoni imperialis, batik menunjukkan peranan besarnya. Batik berusaha bersaing dengan tekstil non-batik yang banyak didatangkan orang asing.

Upaya mengalahkan atau menyaingi produk asing itu juga sudah meneguhkan semangat para perajin batik misalnya membentuk persekutuan batik semisal Gabungan Koperasi Batik Indonesia dan berbagai persekutuan dagang lainnya, termasuk Serikat Dagang Islam yang diprakarsai H.Samanhudi dan kawan-kawannya. Seperti sudah disebutkan di atas, upaya pemerintahpun tak kalah hebatnya.

Ketika batik sudah membuktikan diri bisa menjadi salah satu warisan budaya, ia juga harus memiliki kemampuan bisa menghidupi bangsa ini. Bak pepatah Minang : ‘Seperti memandikan kuda’ maka pemerintah pun memulainya dengan cara memassalkan penggunaan batik baik untuk kepentingan busana dinas pemerintah maupun buat berbagai organisasi.

Semuanya, disamping untuk terus meninggikan derajat batik, juga untuk menjadikan batik sebagai produk unggulan republik ini. Kembali pada citra batik tadi, bahwa kita harus melihatnya sekarang sebagai sebuah masa depan. Batik jangan lagi diposisikan sebagai sebuah masa lalu. Tapi ia mestinya diletakkan pada ranah seni yang dinamis. Yang siap ditangani secara tradisi maupun oleh putaran generator yang mengatur mata pintal pabrik tekstil.

Ada hal yang masih belum kunjung selesai diperjuangkan oleh masyarakat batik Indonesia. Yakni mengajak kaum muda mencintai batik. Kita boleh saja jengkel mendengar celotehan anak-anak muda baik yang masih ABG maupun mahasiswa ketika ada temannya mengenakan batik.

“Wah bapak-bapak mau kondangan nih” Celotehan itu tentu saja disebabkan masih jauhnya jarak antara anak muda dengan batik. Bagi mereka pakai batik berarti nggak gaul. Memang mereka tidak lagi menyebut kalau mengenakan batik adalah ndeso, tetapi batik dalam idiom anak muda adalah cerminan sosok orang dewasa yang sudah berkeluarga.

Sekali lagi, ini adalah sebuah tantangan bagi masyarakat perbatikan Indonesia untuk mencari trik bagaimana anak muda mulai mencintai batik. Jika memang mau melihat batik sebagai sebuah masa depan, maka segmentasi anak muda ini harus jadi perhatian. Para perajin batik hendaknya mulai memikirkan motif-motif yang bisa dekat ke anak muda. Sementara para desainer juga mulai memikirkan mencipta benda-benda yang menggunakan batik sebagai salah satu media utamanya. Ambil contoh, tas-tas anak muda harus bisa didesain dengan menggunakan batik sebagai bahan dasar. Tas bisa dirancang sedemikian rupa hingga kesan gaul bisa dicitrakan.

Berbagai keseharian anak muda hendaknya bisa diisi oleh batik. Sebuah layar perahu lomba layar tak ada yang salah kalau dibuat bermotif batik. Para pembuat tenda untuk camping juga tidak akan dipersalahkan jika merancang bahan tendanya dengan motif batik.

Yang paling signifikan menggugah anak muda berbatik adalah seragam sekolah. Bukan tak ada seragam sekolah yang menggunakan batik, tetapi biasanya dipakai untuk hari tertentu saja. Padahal jika pemerintah mau, hanya dengan mengubah keputusan Menteri Pendidikan saja tentang pakaian seragam sekolah, maka jadilah batik melekat di semua tubuh anak sekolah di Indonesia. Sebab seragam putih abu-abu untuk SLA dan putih donker untuk SLTP tidak harus sebuah harga mati. Tak ada alasan pula kalau aturan itu diubah akan membuat industri tekstil yang membuat seragam sekolah akan bangkrut. Tinggal mengubah produknya dari tadinya kain berwarna putih polos menjadi bermotif batik.

Menjadikan batik sebagai masa depan memang tidak ada jalan lain kecuali berhenti melihatnya sebagai masa lalu. Batik harus berputar bersama zaman, ia harus senantiasa hidup dengan dinamis.

Kreatifitas sebagai salah satu elemen penting penanda kemajuan tidak boleh dilupakan oleh masyarakat bati Indonesia. Tidak boleh ada sikap yang memandang kreatifitas perbatikan berarti mendurhakai leluhur yang sudah menciptakan batik. Urusan mempertahankan keluhuran warisan yang adiluhung itu adalah urusan yang tak kita biarkan. Tetap ada. Para perajin yang setia dengan seni batik kuno harus tetap dipertahankan juga. Yang keluar dari tangan mereka adalah barang-barang berupa masterpice seni batik. Dan semua pun tahu bahwa itu tidak untuk konsumsi semua orang. Hanya para kolektor, para penyuka seni, para pemburu barang-barang antik lah yang akan menjadi pasarnya. Ruh kesenian yang mereka bentuk ke kain-kain batik dapat menjadi inspirasi para pembuat batik massal yang akan bertarung menuju masa depan tadi. Dari cita rasa yang dilahirkan oleh tangan-tangan piawai perajin batik antik tadi para desainer akan mendapat ilham mengubah batik menjadi berang-barang lintasfungsi.

Maka upaya-upaya memodifikasi dan inovasi batik baik dasar, teknologi maupun produk yang dihasilkan batik harus terus menerus didorong oleh masyarakat perbatikan. Jika sekarang sudah ada handuk batik, topi batik, tas batik, kipas batik, payung batik dan sebagainya, maka tinggal lagi pemassalan.

Para kreator di berbagai lembaga pendidikan seni rupa perlu terus mengembangkan teknik-teknik dan motif batik untuk keperluan yang tidak hanya melulu buat baju kondangan saja. Satu hari pabrik Levi’s harus menyembah-nyembah datang ke Indonesia untuk minta bahan dasar pakaian koboy dengan corak batik. Pierre Cardin, Armani, YSL dan Giovani dan sebagainya harus menyisakan space di gudang-gudang mereka untuk menumpuk bahan dasar batik sebagai bahan baku produksi mereka.

Dari itu kita buktikan bahwa batik bukan sekedar sebuah romantisme masa lalu, melainkan sebuah produk unggulan yang dapat mengangkat martabat bangsa lebih tinggi lagi. Batik kelak akan sama mendunianya dengan Levi’s. Batik adalah sebuah nasionalisme! eko yanche edrie

Sekali Tepuk, UKM dan Industri Otomotif Tertolong

Hanya impian saja yang bisa mewujudkan perasaan Syafrizal (33) bisa duduk di atas sadel Honda SupraFit sebelum ia mengenal sebuah lembaga pembiayaan. Sebab warga kota Kecamatan Padang Utara ini sehari-hari hanyalah pemulung pada sejumlah tempat sampah.  Sehari pendapatannya hanya Rp20 ribu. Kalau lagi apes cuma Rp15ribu saja yang dia bawa pulang untuk istrinya. Untung Ia belum punya anak.

 Empat silam ia ditawari seorang sales sepeda motor untuk membeli sepeda motor. Dia anggap sales itu mencandainya saja. Sebab dengan apa ia akan membelinya? Meskipun ia memang senantiasa mengimpikan dapat sebuah sepeda motor untuk digunakannya sebagai ojek.  Tapi kemudian ia dihadapkan pada realita, bahwa hanya dengan memecah celengannya yang berisi hampir Rp2 juta lalu ditambah uang dari istrinya, kebanggaan Syaf tak terperikan ketika sepeda motor itu ia perlihatkan kepada Inon, istrinya.  

Sejak itu Syaf mengurangi jadwal memulung di tempat-tempat sampah dan lebih banyak berkeliling Kecamatan untuk mengantarkan penumpangnya. Ia kini jadi pengojek. Nasib baik bersamanya, tiga tahun kemudian sepeda motor itu lunas. Ia menjualnya dengan harga Rp7 juta. Uang itu lalu dijadikannya sebagai down payment sebesar Rp6 juta untuk mengambil tiga sepeda motor baru. Sisanya ia tabung. K

ini dua sepeda motor dia serahkan kepada adik dan iparnya untuk diobyekan sebagai ojek. Harapannya dalam waktu tiga tahun mendatang ketiga sepeda motor itu juga lunas dan akan dijualnya pula. Lalu penjualannya bisa untuk dijadikan uang muka bagi  Kalau tak ada aral melintang, tentu ia bisa membawa pulang sembilan sepeda motor baru berkat bantuan lembaga pembiayaan.  

Cerita sukses seperti itu tentulah amat banyak bertebaran di seluruh Indonesia. Sejumlah orang yang bergabung dengan Koperasi Angkutan juga menikmati hal yang sama saat mencoba keberuntungan memiliki angkutan kota. Astra Credit Company misalnya, adalah salah satu yang ikut memberikan pengaruh besar kepada orang-orang kecil untuk bisa membuka lapangan kerja baru lewat kredit mobil. Sementara sektor yang kita ceritakan pada pagian awal tadi misalnya dilakoni oleh FIF, Aldira dan sebagainya.  

Sejak Kepres 61 tahun 1988 (yang mengatur Lembaga Pembiayaan) dikeluarkan, maka peneguhan kepada publik bahwa kesulitan modal tak lagi melulu dikeluhkesahkan kepada bank dan pegadaian. Sebuah Toyota Avanza mengkilap yang terletak di sebuah ruang pamer otomotif bisa saja dibawa pulang hanya dengan Rp25 juta, sekalipun harga rilnya bisa saja sampai di atas Rp100 juta.

Kok bisa? Ya, itu dia, lembaga pebiayaan memang ditubuhkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan itu misalnya seperti uang muka kredit mobil, sepeda motor, peralatan rumah tangga dan sebagainya.  Semula banyak yang meragukan lembaga pembiayaan. Maklum ini bisa ditafsirkan sebagai transformasi resiko kredit dari bank ke lembaga pembiayaan.

Jika Anda butuh uang Rp12 juta lalu datang ke bank, tak ada bank yang mau memberikan tanpa ada jaminan yang nilainya pasti lebih besar dari kredit yang Anda butuhkan. Orang-orang kecil sering kecewa ketika didengungkan usaha-usaha kecil mereka akan dibantu perbankan. Nyatanya mereka harus balik kanan setelah customer service di bank itu menanyakan agunan, izin usaha, proposal dan seterusnya. Orang kecil macam Syaf yang hanya pemulung sampah mana ada urusan dengan proposal apalagi izin usaha.  Maka ketika keran lembaga pembiayaan seperti ACC terbuka, orang berduyun-duyun menampungnya.

Bahwa kemudian memang ada macet, lalu kendaraan yang sudah dibawa pulang bisa disita kembali dengan konsekwensi semua cicilan berikut uang muka ikut amblas. Dan itu cukup fair. Rakyat juga harus paham hak dan kewajiban serta mengerti tentang kesungguh-sungguhan.

Keseriusan tidak hanya ketika meneken persetujuan leasing, tetapi juga serius dan sungguh-sungguh dalam mengelola usaha hingga kewajiban mencicil utang juga tidak terkendala.  Tentang adanya kecemasan sejumlah pengamat saat lembaga pembiayaan diperkenalkan, adalah wajar saja. Karena negeri ini memang sudah amat terkenal akan banyak tipu daya. Termasuk memperdaya perbankan. Uangnya dikuras untuk lembaga pembiayaan, lalu pembiayaan mengucurkan ke rakyat, sampai di tangan rakyat macet.  

Dari praktik di lapangan kemacetan kredit itu adalah karena ketidakcermatan dan ketidakkomprehensifan dealer kendaraan maupun lembaga pembiayaan dalam meloloskan permohonan konsumen.

 Sebenarnya kalau lembaga pembiayaan atau dealer menerapkan prinsip-prinsip 4C (character, capacity, capital, collateral) dalam memberi persetujuan pada setiap pemohon faktor non-performance loan alias kredit macet itu bisa diminimalkan.  Kini dengan kerasnya kompetisi antar dealer (baik mobil, motor maupun elektronika) membuat masing-masing dealer berebut pengaruh merayu calon konsumen.

Celakanya lembaga pembiayaan ikut-ikut kehilangan kewaspadaan karena banjirnya permintaan. Dengan 4C maka pertimbangan bahwa moral pengutang (character) bisa dipercaya. Kemudian lembaga pembiayaan juga harus benar-benar meyakini kemampubayaran dari pengutang. Yang tak kalah penting juga apakah pengutang punya modal yang dibarengi dengan adanya jaminan pengutang.  Karena pada prinsipnya lembaga pembiayaan tidak berorientasi pada jaminan, maka jaminan itu diejawantahkan dalam bentuk pembayaran uang muka tadi serta penahanan surat-surat kendaraan oleh pemberi utang.  

Tetapi apapun yang terjadi, nyatanya lembaga pembiayaan telah memainkan peranan yang amat besar dalam menggerakkan sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah) sekaligus berperan besar ‘mengasapi’ industri otomotif nasional.  Data yang ada pada Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tahun 2006, lebih dari 80 persen pembelian kendaraan dilakukan dengan bantuan lembaga pembiayaan. Begitu juga dengan apa yang dilansir oleh Ketua Asosiasia Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)  Ridwan Gunawan, 4 juta unit lebih sepeda motor yang terjual 80 persen dilepas lewat transaksi lembaga pembiayaan.  

Keberadaan lembaga pembiayaan ternyata telah mengubah anggapan banyak orang bahwa bank bukanlah satu-satunya tempat untuk mendapatkan modal. Keterpinggiran orang-orang kecil oleh perilaku ekstra-prudensial dari para bankir, sungguh terobati oleh keberadaan lembaga pembiayaan.  Lembaga pembiayaan juga sudah memberikan sesuatu yang bernilai kepada para pabrikan otomotif maupun para dealernya. Angka penjualan yang tadinya rendah, tiba-tiba meroket berkat adanya lembaga pembiayaan.  

Maka kalau masih ada yang menyangsikan keberlangsungan hidup lembaga pembiayaan lantaran ketinggian resiko atas kredit yang mereka berikan,  lembaga-lembaga ini perlu mempertimbangkan prudensian yang diterapkan perbankan, tetapi tetap memberi kemudahan bagi publik.  

Yang belum dilakukan sekarang adalah tidak adanya komunikasi pascatransaksi antara lembaga pembiayaan maupun dealer dengan konsumennya. Padahal jika saja diluangkan sedikit waktu berinteraksi, maka apa dan bagaimana kondisi ril konsumen di lapangan dapat dipantau. Dengan demikian, kemuyngkinan-kemungkinan buruk semisal macetnya kredit dapat diantisipasi lebih awal.  Bank boleh sangat ekstraprudensial, tetapi lembaga pembiayaan mesti menerjemahkannya dalam bentuk kepiawaian memenej resiko yang akan timbul setelah kredit disalurkan kepada konsumen.(eko yanche edrie)

Bank Nagari Jadi Naga!

Bermula dari Rp5 juta, setelah lebih 40 tahun menggelembung menjadi Rp264 miliar. Begitu perjalanan modal Bank Nagari yang semula bernama BPD (Bank Pembangunan Daerah) Sumatra Barat itu.Jika itu disebut sebagai sebuah progres, maka di dalamnya terdapat sebuah fakta bahwa bank tersebut sudah membuktikan bidal lama sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit.
Ada bukti sebuah perjuangan yang keras dan gigih dari para pengelola dan pemiliknya untuk membawa bank ini menjadi satu dari sedikit anggota barisan  20 bank daerah dengan kinerja baik. Dan perjuangan itu sudah belangsung bertahun-tahun.Maka harap dicatat pula bahwa Bank Nagari saat ini menjadi sepertiga bagian dari total aset perbankan Sumatra Barat (per tahun 2006 total aset perbankan Sumbar Rp15,46 triliun, versi BI)Ini menunjukkan kepada masyarakat Sumatra Barat bahwa tekad para pemrakarsa dan penidiri Bank Nagari (d/h BPD Sumbar) tahun 1962 itu untuk menjadi besar sedikit demi sedikit sudah dibuktikan.
Para bankir yang bermarkas di Jl Pemuda Padang itu sudah membawa Bank Nagari dari hanya sekedar nobody menjadi somebody. Bank Nagari kini menjadi perhitungan dunia perbankan.Maka timbul pertanyaan apakah Bank Nagari sudah memberikan kontribusi setara dengan kontribusi masyarakat? Jawabnya, lihat saja dari angka-angka total kredit perbankan Sumbar versi BI tahun 2006. Perbankan Sumbar menyalurkan kredit Rp10 triliun lebih. Hampir sepertiganya ternyata merupakan kredit yang disalurkan oleh Bank Nagari.Sebaliknya dilihat dari trust yang diberikan masyarakat kepada Bank Nagari untuk mempercayakan dana mereka ternyata tidaklah mengecewakan. Ada Rp10 trilunan lebih dana masyarakat disimpan di berbagai bank Sumatra Barat. Dari jumlah itu sekitar 42 persen dipercayakan masyarakat ke Bank Nagari. *** 

Introduksi yang merupakan good news tersebut di atas kita dapat meraba bahwa kinerja sebuah bank yang didasarkan pada angka-angka (disamping ada lagi yang lain seperti rasio pinjaman terhadap aset, tingkat kredit macet dan sebagainya) yang dari tahun ke tahun terus meningkat.Dari waktu ke waktu, bankir Bank Nagari senantiasa mengekspose kepada publik bahwa bank ini sudah tumbuh sehat. Bahkan sejumlah award yang mengukuhkan prestasi-prestasi turut menguatkannya.Tahun ini, Bank Nagari mulai menalu genderang untuk berkompetisi lebih gigih lagi dengan seluruh bank yang ada di Sumatra Barat maupun di
Indonesia.
Para pemilik maupun para bankir memilih starting pointnya pada perubahan status. Dari sebuah Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).Dirut Bank Nagari Nazwar Nazir sudah beberapa kali membuat pernyataan akan menjadi bank pelat merah milik daerah ini menjadi bank naga (dalam huruf kecil). Itu juga diaminkan oleh Rusdi Lubis sebagai seorang Badan Pengawas.Kata ‘naga’ di sini tidak berarti nama, tetapi merupakan sebuah elan vital agar bank ini menggeliat makin dahsyat. Beda dong geliat belut apalagi cacing dibanding geliat naga. Sebagai sebuah jargon untuk menyentak semangat semua slagorde Bank Nagari, pernyataan Nazwar Nazir itu bolehlah.Memang semestinyalah Bank Nagari seperti itu. Apalagi sudah pula dimunculkan apa yang dimaktubkan dalam tema ulang tahunnya pada 2007 ini: Paradigma Baru Bank Nagari. Ini semakin mempertegas bahwa menjadi seekor naga adalah sebuah misi, sedang membangun pradigma baru adalah sebuah visi.Okelah. Dalam hal bakali-kali 

Dana Pihak Ketiga (DPK) pun mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu naik sebesar 75 persen menjadi Rp4,39 Trilliun, dibandingkan DPK tahun lalu yang hanya Rp2,49 Trilliun. Dari total DPK perbankan Sumbar yang berjumlah sekitar Rp10,52 Trilliun tersebut, share Bank Nagari telah mencapai hampir separohnya yakni 41,69 persen. Dan itu berarti, bahwa hampir separoh dari nasabah perbankan di Sumbar mempercayakan dananya pada Bank Nagari.

Hingga saat ini Bank Nagari telah memiliki jaringan kantor sebanyak 73 unit yakni 1 kantor pusat, 25 kantor cabang, 18 kantor cabang pembantu, 28 kantor kas yang tersebar di seluruh Sumbar, Jakarta dan Pekanbaru. Sebanyak 34 unit ATM dengan layanan 24 jam yang tersambung ke 10.000 terminal ATM Bersama di seluruh
Indonesia dengan 54 bank lainnya.

Serta telah tersambungnya semua kantor dengan sistem online sehingga transaksi antar cabang/kantor bank yang sahamnya sebanyak 41,83 persen adalah milik pemerintah provinsi Sumbar, 19,40 persen milik pemerintah kota, 36,90 persen milik pemerintah kabupaten, 0,45 persen milik pemerintah nagari dan 1,42 persen dimiliki koperasi karyawan Bank Nagari tersebut, dapat dilakukan dengan cepat.

MENUMBUHKAN UKM DI SEKITAR INDUSTRI BESAR

• MENUMBUHKAN UKM DI SEKITAR INDUSTRI BESAR
  Jangan Hanya Melahirkan Tukang Bakso

  SEJAK zaman orde baru, impian akan lahirnya UKM (Usaha Kecil dan Menengah) diantara usaha-usaha berskala besar senantiasa masih jadi harapan, malah kadang kita mulai beranggapan itu sebagai hal yang utopis belaka.
  Dalam tataran ideal, kita berharap sebuah kawasan industri misalnya di Jababeka serta berbagai kawasan industri besar lainnya di Indonesia, akan lahir dan bertumbuhan usaha-usaha kecil dan menengah yang ikut menopang usaha besar tersebut. Sebutlah misalnya, sebuah usaha pesawat telepon, ada komponen-komponen yang dihadilkan oleh UKM di sekelilingnya.
  Belakangan wacana yang dimunculkan dari kawasan industri Jababeka untuk mendorong tumbuhnya UKM di sekeliling industri besar patut disambut gembira oleh para pelaku UKM.
  Tapi apa memang bisa?
  Yang terjadi justru sebaliknya. Yang banyak adalah lahirnya tukang bakso, pedagang lontong di sekitar pabrik besar. Kita tidak menyebut apakah di sekeliling Jababeka yang sarat industri, UKM tumbuh menjadi UKM yang mengikuti mainstream Jababeka? Jangan-jangan yang terjadi justru lebih banyak pedagang nasi Padang.
  Ini sesungguhnya persoalan kita. Kesungguh-sungguhan membesarkan UKM belum terlihat nyata. Para industriawan masih dihingapi rasa sak wasangka kalau-kalau yang kecil kelak menelan yang besar. Jelas ini adalah pikiran absurd yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif.
  Padahal, sebuah kolaborasi yang memunculkan kawin mengawin antarkebutuhan akan dapat menghasilkan sinergi yang luiar biasa bagi keseluruhan industri yang berada dalam satu kluster.

  Lihatlah di Jepang misalnya, pada pusat-pusat industri besar, disebar unit-unit UKM yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan apa yang dihasilkan industri besar. Dalam kluster itu antara industri besar hidup seperti aur dan tebing dengan industri kecil dan menengah.
  Kehadiran industri besar di tengah-tengah industri kecil dan menengah atau sebaliknya usaha kecil dan menengah di dalam pusat industri besar semestinya ditujukan untuk saling menghidupi. Kalaupun ada semacam kemauan baik dari industri besar dan atau BUMN untuk membina UKM janganlah karena terpaksa. Seperti selama ini sudah ada bentuk-bentuk perhatian dari apa yang dikenal dengan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh BUMN, kessannya masih sekedar belas kasihan. Beloum menjurus pada kesungguh-sungguhan membina UKM secara profesional. Sisa-sisa tenaga dan kelbihan sedikit keuntungan memang sudah diberikan kepada UKM, tapi genjotannya belum terasa benar.
  Padahal impian nasional adalah menjadikan lingkungan usaha besar yang kondusif guna mendorong terciptanya produktivitas. Yang dimaksud di sini adalah produktivitas usaha besar, menengah dan kecil. Tidak hanya produktivitas usaha besar itu sendiri.
  Belum banyak kita dengar industri besar melakukan transfer knowledge pada industyri kecil dan menengah yang berada dalam binaannya atau yang ada pada kluster di mana dia berada. PT Semen Padang misalnya di Padang, tidak melakukan pembinaan usaha kecil dan menengah untuk usaha membuat karung semen, benang penjahit karung atau membuat. Industri-industri di Jababeka adakah membina UKM yang produknya berhubungan dengan produk industri besar di kawasan itu?
  Padahal kalau semuanya melakukan itu, maka trickle down effect akan berlangsung dan menghasilkan ha-hal positif dibanding dengan melakukan pembinaan pada usaha-usaha yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan industri induk.
  Dari data di Depertamen Perindag sebelum tahun 2000 misalnya, di seluruh Indonesia terdapat hampir 25 ribu perusahaan besar. Jumlah itu hanya kurang dari 1 persen dari total industri yang ada di Indonesia. Sedang yang lain adalah UKM. Dan pada paruh pertama tahuan 2000an ini tentu jumlah itu sudah melonjak pula.
  Dalam sebuah ekspos oleh Kementerian Perindag RI, disebutkan bahwa output indusdtri/usaha besar dan sedang sepuluh tahun yang silam saja sudah mencapai nilai lebih dari Rp260 triliun. Sedang total output industrik kecil dan menengah hanya sekitar Rp26 triliun saja atau hanya sekitar sepersepuluhnya saja dari output industri besar dan sedang.
  Apa sesungguhnya yang terjadi?
  Bahwa dengan penunjukan angka-angka di atas, ternyata dalam kuantitas UKM memang besar, tetapi kontribusi outputnya hanya sepersepuluh usaha besar. Dan yang lebih nyata dapat kita baca dari situ bahwa kontribusi sumber daya manusia yang bermain di UKM (disamping keminimalan modal) terhadap output nya sangat kecil.
  Tak dapat dipungkiri rendahnya kualitas SDM pada UKM adalah cerminan dari rendahnya kualitas pendidikan rata-rata penduduk Indonesia. Rata-rata pemain di UKM memang bermula dari intuisi belaka, bermodal sedikit nekad dan coba-coba.
  Keminiman kualitas tadi telah menjadi salah satu rintangan untuk menggenjot makin besarnya kontribusi output UKM. Para pemain UKM tidak memiliki kapasitas visi yang cukup untuk bisa mengakses ketersangkutan bisnis mereka dengan bisnis usaha besar yang di daerah mereka.
  Itu jugalah penyebabnya, kenapa UKM-UKM hanya bermain untuk sekedar katering, jasa ATK, cetak mencetak keperluan usaha besar dan usaha tetek bengek lainnya. Kita jadi rindu ada UKM yang berada di sekitar pabrik otomotif mengambil spesialisasi membuat onderdil atau bagian dari onderdil atau sub bagian dari bagian onderdil dan seterusnya. Begitu juga kita jadi rindu di sekitar pabrik perakit pesawat televisi, UKM mengerjakan bagian-bagian kecil dari pesawat TV tersebut. Misalnya ada UKM yang membuat dioda, papan rangkaian, membuat saklar dan pekerjaan-pekerjaan kecil lainnya yang berhubungan dengan industri TV tadi.
  Kalaupun industri besar membuka peluang, tapi bagaimana mereka (UKM) bisa terangsang atau terusik menangkap peluang itu kalau mereka tidak punya pengetahuan dasar dan apresiasi terhadap industri besar itu.
  Maka selain tugas membuka peluang, industri besar sebenarnya diharapkan untuk terlebih dulu melakukan inkubasi pada UKM-UKM yang ada di sekitarnya. Inkubasi itu bisa berbentuk pengenalan-pengenalan secara umum core bisnis mereka, maupun dengan secara langsung memberikan pengetahuan praktis untuk membuat komponen-komponen tertentu yang bisa dikerjakan UKM.
  Pada kawasan-kawasan industri hendaknya dari semula sudah diarahkan menjadi kluster-kluster industri yang dapat mengatrol maupun memancing tumbuhnya usaha-usaha kecil dan menengah yang sejalan dengan mainstream industri inti. Jadi kalau boleh dicari bandingnya adalah kira-kira yang seperti yang terbentuk pada sistem inti dan plasma perkebunan.
  Kehadiran UKM yang produknya bertalian dengan produk industri inti di tempat dia berada, sekaligus juga akan memberikan keuntungan sosial bagi usaha besar. Rasa memiliki dan tanggungjawab UKM untuk ikut menjaga kelangsungan usaha besar akan mencuat. Bukan sebaliknya, usaha besar tiap hari hanya disibukkan oleh ‘gangguan sosial’ UKM yang berada di sekelilingnya. Tuntutan demi tuntuan yang kadang sudah bernuasa politis pun biasanya tiada henti dialamatkan ke pusat usaha besar, kalau mereka tidak dapat membina hubungan yang harmonis dengan sekelilingnya. (eko yanche edrie)