Budaya Merantau Orang Minang (2)

Demi Cintanya ke Kampung Halaman

 

Oleh Gamawan Fauzi

 

Meskipun orang Minang selalu membaur dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya di rantau, namun ada sesuatu hal yang unik dan selalu menjadi ciri khas mereka. Yakni kepedulian dan kecintaan kepada kampung halaman. Hal ini mungkin sesuatu yang umum saja, seperti ucapan ilmuwan besar dunia Albert Einstein yang dikutip oleh Mr. Sutan Muhammad Rasjid dalam bukunya Rasjid – 70:

“On two things in life you cannot be objective: first, the love to your mother; secondly, the love to your country where you have been born” (Dalam dua hal Anda tak bisa objektif:  pertama, cinta kepada ibumu; kedua, cinta kepada tanah kelahiranmu).

Dalam kedua hal itu, barangkali orang Minang jauh melebihi apa yang dipikirkan Einstein. Sebagai masyarakat penganut matrilial (keturunan menurut garis ibu), jelas mereka mempunyai rasa cinta yang sangat besar kepada ibu yang melahirkannya. Demikian pula dalam hal mencintai tanah kelahiran atau kampung halamannya, orang Minang pun sangat menonjol, tak obah mencintai ibunya sendiri. Bahkan, orang (keturunan) Minang yang lahir di rantau pun tetap mencintai dan peduli dengan negeri ini sebagaimana kita lihat pada diri mayoritas penduduk Negeri Sembilan di Malaysia yang  tanpa ragu menyatakan bahwa mereka adalah penganut “Adat Perpatih” (adat Minang).

Kecintaan kepada kampung halaman mereka ditunjukkan, setidaknya, dalam dua hal. Pertama, kepedulian yang tinggi kepada negeri asal dan adat-budayanya. Kedua, di mana tempat mereka berada, mereka membangun ikatan-ikatan kekeluargaan dalam bentuk kesatuan se-nagari asal, se-kabupaten, atau yang lebih luas dalam ikatan kekeluargaan Minang atau Sumatera Barat.

Di rantau mereka tetap mempertahankan jati diri sebagai orang Minang yang menganut “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Mereka tetap setia memelihara budaya, adat istiadat, tradisi, dan kesenian daerah asal mereka. Bahkan sudah tradisi, hampir setiap tahun bersamaan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri, mereka mengadakan halalbihalal dan mengundang gubernur, bupati atau walikota dari Sumatera Barat untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Ketika menghadiri kegiatan-kegiatan orang Minang di rantau itu, biasanya penyambutannya sangat meriah –ada tari pasambahan, siriah di carano, pertunjukan tari dan lagu-lagu Minang. Dan biasanya sangat ramai. Ini sejalan dengan ungkapan, sejmauh-jauh merantau, adat Minang tetap digungguang dibaok tabang.

Meskipun tinggal jauh di rantau, mereka sangat peduli dengan perkembangan dan selalu mengikuti setiap informasi dari kampung. Mereka juga selalu pula ‘gatal’ untuk menyampaikan aspirasi bahkan unek-unek bagi kemajuan daerahnya. Karena itulah, kalau Gubernur Sumatera Barat datang ke daerah di mana banyak perantau Minang, mereka akan selalu minta mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan seperti itu, yang dihadiri gubernur, terlihat sekali betapa setiap perantau sangat peduli kepada nagari asalnya, tak peduli apa kedudukan dan kelas sosialnya. Pejabat tinggi, pengusaha besar, ataupun orang tenama yang sudah berkelas internasional sekalipun, kalau bicara tentang nagari-nya selalu bersemangat bahkan berapi-api bicaranya.

Setinggi-tinggi terbang bangau, kembalinya ke kubangan jua. Sejauh-jauh merantau, kampung halaman terbayang jua. Sehabat-hebatnya orang Minang di rantau, setinggi apapun jabatan dan kedudukannya, mereka tetap saja memerlukan pengakuan dan eksistensi di kampung halaman atau negeri asalnya. 

Mereka yang umumnya punya status sosial tinggi, kaya dan berpangkat, sering tak bisa menahan diri untuk terlibat bahkan terkesan ‘intervensi’ sampai ke soal-soal politik dan pemerintahan di kampungnya. Misalnya, mereka merasa perlu ikut  menentukan siapa yang akan menjadi Gubernur Sumatera Barat, atau yang akan menjadi bupati, walikota, bahkan wali nagari di daerah asalnya. Memang unik. Mereka tidak ber-KTP Sumatera Barat, tetapi merasa bertanggung jawab untuk ikut mengambil keputusan soal politik dan pemerintahan hingga ke tingkat nagari dan jorong.

Bukan hanya itu. Mereka bahkan terjun langsung dari rantau untuk memimpin nagarinya. Semasa menjadi Bupati Solok, saya dua kali menerima delegasi perantau nagari yang datang memperkenalkan calon wali nagari yang mereka datangkan dari rantau untuk memimpin nagarinya. Kedua pemimpin “impor” itu ternyata memang terpilih sebagai wali nagari.

Di beberapa kabupaten, sejak Sumatera Barat kembali ke Nagari, banyak pula tokoh-tokoh rantau yang kemudian pulang kampung untuk bertarung dalam pemilihan  Wali Nagari. Ada notaries terkenal, bekas pejabat BUMN, mantan pejabat pemerintahan, bahkan ada mantan walikota yang kemudian ikut pemilihan wali nagari dan terpilih. Dengan demikian ia tetap Pak Wali, dulu walikota sekarang wali nagari.

Forum SSM dan Peranan Orang Minang

Forum Silaturahim Saudagar Minang (SSM) yang sudah dua kali diadakan, adalah bentuk lain dari kepedulian perantau Minang kepada kampung halamannya.  Forum seperti ini adalah penerusan tradisi yang sudah terbangun selama berabad-abad. Atas nama masyarakat dan pemerintah Sumatera Barat, saya menyambut dengan gembira adanya forum seperti ini, yang diharapkan akan memberikan sumbangan pula bagi kemajuan daerah dan masyarakat Sumatera Barat.

Meskipun yang bersilaturahmi adalah para saudagar Minang dari perantauan, namun kita tak pernah meragukan, kegiatan ini adalah perwujudan dari rasa cinta mereka kepada kampung halaman dan masyarakatnya. Karena itu, saya mengharapkan agar Silaturahmi Saudagar Minang yang kedua tanggal 10 – 12 Oktober 2008 ini dapat dioptimalkan dengan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi kampung halaman dan nagari.

Sejarah bangsa Indonesia menorehkan tinta emas tentang peranan putra-putra Minangkabau dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini. Demikian pula pada awal masa pertumbuhan dan pembangunan setelah kemerdekaan, peranan mereka sangat menonjol di bidang politik, pemerintahan, dan juga di bidang sosial dan ekonomi.

Apa yang membuat orang Minang maju dan dan mempunyai peranan yang menonjol? Salah satunya adalah pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth E. Graves untuk disertasinya di Universitas Wisconsin, Amerika, yang telah diterbitkan sebagai buku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Asal-usul Elite Minangkabau Modern (Yayasan Obor, 2007) menyebutkan, bahwa salah satu kunci kemajuan orang Minang Abad ke-19 adalah karena mereka berhasil merespon dan memanfaatkan dengan tepat pendidikan Barat yang dikenalkan oleh Belanda di Minangkabau.

Jauh sebelum suku bangsa lain di Indonesia mengenal pendidikan, orang Minangkabau sudah mengembangkan pendidikan agama Islam, madrasah-madrasah melalui surau-surau yang ada. Setelah Belanda memperkenalkan pendidikan Barat sejak awal abad ke-19, orang Minangkabau pun meresponnya dengan tepat sehingga memberikan keuntungan untuk kemajuan suku bangsa ini. Mereka tidak hanya memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang didirikan Belanda, tetapi juga membangun banyak sekali sekolah yang mengadopsi sekolah model Barat itu.

 Pendidikan menghasilkan generasi orang Minang terpelajar dan mempunyai kemampuan. Sehingga, ketika Indonesia merdeka dan memerlukan tenaga terdidik yang profesional dan berkemampuan teknis untuk mengelola negeri yang baru merdeka ini, peranan orang Minang menjadi sangat menonjol (E. Graves, 2007). Itu bukan hanya di bidang pemerintahan, tapi juga di bidang sosial dan ekonomi.

Semangat egaliter dan budaya yang dinamis melahirkan daya saing yang tinggi dan wawasan yang luas. Dipadu dengan bekal pendidikan dan pengetahuan yang memadai,  mereka tak pernah ragu untuk hidup di manapun di muka bumi ini. Keberanian orang Minang adalah keberanian untuk hidup (ini untuk membedakan dengan suku bangsa lain yang terkenal “berani mati”, orang Minang “berani hidup”)

Banyak saudagar Minang masa lalu, tumbuh karena budaya egaliter, semangat mandiri dan jiwa merdeka yang mereka miliki. Mereka memulai dari usaha kecil, katakanlah kaki lima, kemudian tumbuh berkat kemampuan entrepreneurship-nya yang tinggi menjadi saudagar kelas menengah dan bahkan besar.

Semangat dan jiwa merdeka ini pulalah yang menyebabkan orang Minang sukar diperintah, sehingga mereka sering dianggap kurang cocok untuk jenis pekerjaan tertentu. Misalnya di militer atau birokrasi yang sangat hirarkis sentries. Merekanya cocoknya jadi saudagar, pengusaha, diplomat, politisi, wartawan, sastrawan dan pekerjaan-pekerjaan tak terperintah lainnya. Termasuk di sini menjadi pedagang kaki lima sebagai bentuk pekerjaan orang merdeka.

Hanya saja, ada yang sedikit merisaukankan kita belakangan ini. Dari survei yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2007, ternyata dari anak-anak muda kita tamatan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat, sebanyak 71 persen menginginkan pekerjaan sebagai pegawai negeri.

Bukan lagi Apakah ini berarti telah terjadi pergeseran budaya, sikap egaliter, semangat mandiri dan jiwa merdeka anak Minang? Kalau memang demikian, perlu usaha bersama untuk memelihara dan merevitalisasi budaya serta spirit merantau orang Minang yang mempunyai banyak nilai baik dan positif itu.**

Budaya Merantau Orang Minang (1)

Kalaulah di Bulan Ada Kehidupan …

 

Oleh Gamawan Fauzi

 

Ada sebuah anekdot, bahwa ketika Neil Amstrong mendarat di Bulan bersama Apallo 11 38 tahun silam, ia sangat terkejut mendapati orang Minang sudah lebih duluan sampai di sana untuk membuka rumah makan Padang.

Orang Minang memang ada di mana-mana di berbagai pelosok Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mereka terkenal karena memiliki budaya merantau. Suatu budaya yang hanya dimiliki oleh suku bangsa tertentu saja di Indonesia. Selain suku bangsa Minangkabau, etnis yang juga mempunyai budaya merantau adalah  Bugis, Banjar, Batak, sebagian orang Pantai Utara Jawa dan  Madura.

Budaya merantau orang Minangkabau sudah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad silam. Para pengelana awal bangsa Eropa yang mengunjungi Asia Tenggara mencatat bahwa orang Minangkabau sudah merantau ke Semenanjung Melayu jauh sebelum orang-orang kulit putih datang ke sana. Bahkan, sebuah laporan pertengahan Abad ke-19 yang tersimpan dalam arsip di Perpustakaan Leiden, Negeri Belanda, menyebutkan tentang “The Minangkabau State in Malay Peninsula” (Negara Minangkabau di Semenanjung Malaya). Negeri itulah yang kemudian kita kenal sebagai Negeri Sembilan, salah satu Kerajaan yang mendirikan Negara Federasi Malaysia. Jadi, mereka sudah mendirikan sebuah negara di Semenanjung Malaya sebelum berdiri di barisan terdepan dalam mendirikan Negara Republik Indonesia.

Tradisi merantau orang Minang terbangun dari budaya yang dinamis, egaliter, mandiri dan berjiwa merdeka. Ditambah kemampuan bersilat lidah (berkomunikasi) sebagai salah satu ciri khas mereka yang membuatnya mudah beradaptasi dengan suku bangsa mana saja. Banyak hasil studi para sarjana asing maupun ilmuwan nasional menunjukkan bahwa budaya merantau orang Minang sudah muncul dan berkembang sejak berabad-abad silam. Budaya yang unik ini sering dikaitkan dengan pantun yang berbunyi:

Karatau madang di hulu

Babuah babungo balun

Marantau Bujang dahulu

Di kampuang baguno balun

(Keratau madang di hulu

Berbuah berbunga belum

Merantau Bujang dahulu

Di kampung berguna belum)

Dalam konsep budaya Alam Minangkabau dikenal wilayah inti (darek) dan rantau (daerah luar). Rantau secara tradisional adalah wilayah ekspansi, daerah perluasan atau daerah taklukan. Namun perkembangannya belakangan, konsep rantau dilihat sebagai sesuatu yang menjanjikan harapan untuk masa depan dan kehidupan yang lebih baik dikaitkan dengan konteks sosial ekonomi dan bukan dalam konteks politik. Berdasarkan konsep tersebut, merantau adalah untuk pengembangan diri dan mencapai kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan merantau sering dikaitkan dengan tiga hal: mencari harta (berdagang/menjadi saudagar), mencari ilmu (belajar), atau mencari pangkat (pekerjaan/jabatan) (Navis, 1999)

Sebagai sebuah pola migrasi (perpindahan penduduk) secara sukarela, atas kemauan sendiri, maka merantau orang Minang berbeda dengan, katakanlah, merantau orang Jawa yang melalui proses transmigrasi –diprogramkan dan dibiayai pemerintah. Orang Minang merantau dengan kemauan dan kemampuannya sendiri. Mereka melihat proses ini semacam penjelajahan, proses hijrah, untuk membangun kehidupan yang lebih baik (lihat Mochtar Naim, 1984).

Dalam alam pikiran orang Minangkabau –analog dengan dunia agraris– kampung halaman atau tanah kelahiran ibaratnya persemaian yang berfungsi untuk menumbuhkan bibit. Setelah bibit tumbuh, mereka harus keluar dari persemaian ke lahan yang lebih luas agar menjadi pohon yang besar kemudian berbuah. Proses seperti inilah yang dialami dan kemudian terlihat pada tokoh-tokoh asal Minang yang berkiprah di “dunia” yang jauh lebih luas seperti Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Muhammad Yamin, Hamka, Muhammad Natsir, Haji Agus Salim, atau generasi yang lebih belakangan –lahir, tumbuh, mengalami masa kecil dan remaja di kampung, lalu pergi merantau dan “menjadi orang”.

 

Selalu Membaur, tak Pernah Konflik

Ke mana pun mereka merantau, di mana pun mereka berada, orang Minang memiliki daya adaptasi yang tinggi dengan lingkungannya. Ini sesuai dengan ungkapan yang merupakan pedoman hidup mereka: di mana bumi di pijak, di situ langit dijunjung. Atau, di kandang kambing mengembek, di kandang kerbau mengo’ek.

Sepanjang sejarahnya, orang Minang di perantauan tidak pernah terlibat konflik dengan masyarakat di manapun mereka berada. Ini karena budaya dan perilaku hidup mereka yang yang terbuka, tidak eksklusif, dan hidup membaur dengan masyarakat setempat. Di mana pun rantaunya, orang Minang tidak pernah membuat “kampung”. Tidak ditemukan ada Kampung Minang di kota-kota di mana perantau Minang jumlahnya cukup banyak. Sebaliknya, di kampung halamannya sendiri mereka memberikan “kampung” kepada para pendatang, termasuk kepada orang Cina. Di Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh ada Kampung Cino (Cina), di Padang dan Solok ada Kampung Jao (Jawa), atau Kampung Keling di Padang dan Pariaman.

Karena daya adaptasi, kemampuan menyesuaikan diri, yang tinggi itu, mereka pun diterima oleh masyarakat di mana mereka berada. Mereka diterima menjadi pemimpin formal maupun informal di rantaunya masing-masing. Sebutlah, misalnya, Mr. Datuk Djamin yang menjadi Gubernur Jawa Barat yang kedua (1946);  Gubernur Maluku yang kedua dan ketiga, yakni Muhammad Djosan (1955-1960), dan Muhammad Padang (1960-1965); Gubernur Sulawesi Tengah yang pertama, Datuk Madjo Basa Nan Kuniang (1964-1968); Residen/Gubernur Sumatera Selatan yang pertama dr. Adnan Kapau Gani; atau Djamin Dt. Bagindo yang menjadi gubernur pertama Provinsi Jambi (1956-1957).

Budaya merantaulah yang menyebabkan orang Minang tersebar dan mempunyai peranan di mana-mana, di berbagai kota dan pelosok di Indonesia dan di mancanegara. Kota manapun di Indonesia yang pernah saya kunjungi, semasa menjadi Bupati Solok dan setelah menjadi Gubernur Sumatera Barat, saya selalu bertemu dengan orang Minang. Tak kecuali mereka juga ada dalam jumlah cukup banyak di daerah remote seperti Irian Jaya (kini Papua), Nusatenggara, dan Timor Timur. Bahkan, dari berbagai cerita kita tahu, jauh sebelum Timor Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia, yakni ketika Timor Timor masih merupakan bagian negara Portugal, orang Minang sudah membuka dan mengusahakan rumah makan di sana.

Meskipun belum ada angka statistik yang pasti, ditaksir jumlah orang (keturunan) Minang di perantauan lebih banyak ketimbang yang tinggal di Sumatera Barat, atau kira-kira 8 – 10 juta jiwa. Konon, di wilayah Jabotabek saja, dari setiap 10 orang yang kita temui, seorang di antaranya adalah orang Minang. Saya pernah diberi tahu tentang hasil survei sebuah lembaga pendidikan agama Islam di Jakarta yang menyebutkan bahwa sekitar 50 persen masjid di Jabotabek pengurusnya adalah orang Minang.

Diperkirakan 40 persen penduduk Provinsi Riau adalah perantau atau keturunan Minang atau orang yang berasal dari Sumatera Barat. Sebanyak 60 persen dari total penduduk Negeri Sembilan (Malaysia) mengaku berasal dari Minangkabau dan hingga kini tanpa ragu tetap menyatakan diri menganut “Adat Perpatih” atau adat Minangkabau (lihat Samad Idris, Payung Terkembang).

Hampir di semua provinsi di Sumatera dapat ditemukan orang Minang dalam jumlah yang banyak. Mereka juga hidup dan membaur dengan masyarakat di kota-kota bahkan pelosok di semua pulau besar di Indonesia –Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Nusatenggara dan sebagainya. Dalam jumlah yang cukup banyak pula merantau sangat jauh hingga ke luar negeri, menyebar ke lima benua. Bahkan, kalaupun di Bulan ada kehidupan manusia, orang Minang mungkin saja sudah ada pula di sana.

 Selaras dengan tujuan merantau –mencari harta, ilmu atau pangkat– dalam rangka mengembangkan diri dan mencari kehidupan yang lebih baik, maka orang Minang di perantauan berbagai profesi dan lapangan kehidupan. Kebanyakan memang menjadi pedagang, saudagar atau pengusaha. Namun banyak pula yang menjadi ilmuwan, mubaligh serta orang berpangkat sebagai pejabat pemerintah atau kaum professional (dokter, dosen, eksekutif BUMN atau perusahaan swasta, wartawan, sastrawan, dan lain-lain). ***

Kerianggembiraan Lebaran

Oleh Eko Yanche Edrie

 

Sebuah kerianggembiraan bernama: lebaran, akhirnya berlalu jua.Dalam diskursus syariah tentu saja yang dimaksud adalah kerianggembiraan setelah melewati perjuangan 30 hari 30 malam melawan perlawanan iblis. Lepas dari apakah dalam perjuangan itu kita yang kalah atau iblis yang kalah atau hanya podo, tapi syariah sudah mengaturnya sedemikian rupa, pada 1 Syawal saat Ramadhan berakhir, kemenangan dirayakan. Artinya dapat kita raba aba-aba dari dari syariah bahwa kita harus menang! dan iblis harus kalah. Podo pun tak boleh.

Itu Syariah.

Kerianggembiaraan di luar syariah juga tak kalah gegap gempitanya. Bahkan diluar sadar, sudah mendekati berlebihan. Kerianggembiraan merayakan lebaran sedemikian menonjolnya dibanding kegembiraan merayakan keberhasilan mengalahkan iblis selama 30 hari.

Bahkan yang saya maksud terakhir ini, sudah terlihat aba-abanya sepekan menjelang lebaran. Mabuk mudik yang tak memedulikan keselamatan diri pun sudah dirancang. Puluhan ribu berkendara roda dua dari Jakarta menuju desa-desa di Jawa dan Sumatra. Jaraknya ribuan kilometer. Dingin, hujan, panas, buruknya jalan, rawannya kecelakaan bahkan tak membuat gentar mereka. Ada yang sambil menggendong bayi bersepdamotor sampai ribuan kilometer dari Jakarta, alaaamak!.

Di daerah lain termasuk di Sumatra Barat, kerianggembiraan menyambut lebaran (bukan merayakan kemenangan mengalahkan iblis 30 hari) tak kalah gila-gilaannya.

Sehari menjelang lebaran semua hotel di daerah ini sudah full book. Hotel-hgotel kecil di Padang Panjang, Solok, Pariaman, Batusangkar dan Payakumbuh pun dibooking para peharirayawan dan peharirayawati.

Malam-malam 1 dan 2 Syawal, kota macam Bukittinggi benar-benar menjerit disesaki pengunjung. Puncak jam gadang benar-benar terang benderang lantaran bersaput cayaha kembang api.

Sebuah kembang api dikombinasikan dengan mercon harganya Rp30ribu dibakar. Lima ledakan sekelas ledakan senjata tua jungle atau jenis LE Springfield berdentang di langit jam gadang. Dalam semenit paling tidak ada dua kembang api ditembakkan, jadi abu lah duit Rp60 ribu. Anda hitung saja panjang pesta kembang api itu dari pukul 18.00 hingga pukul 00.00 WIB. Lalu hitung sejak 1 hingg 7 Syawal x Rp30 ribu sekali tembak.

Siangnya puluhan ribu liter bensin dan solar juga dibakar sepanjang jalanan yang macet. Minta ampun, dari Bukittinggi ke kampung saya di Aie Angek Kecamatan X Koto Tanah Datar yang jaraknya 11 Km terpaksa saya tempuh 3 jam. Di obyek wisata macam Minang Fantasi, orang tak peduli pula harus membayar Rp50ribu. Semua melakukan dengan sadar. Dan…….yang padti tak ada kerut di kening sambil menyumpah serapah. Semua merayakan kerianggembiraan lebaran. Meskipun belum tentu merayakan Idul Fitri sebagaimana tuntunan sunnah.

Akhirnya satu pertanyaan: kegembiraan tak bisa dinilai dengan uang. Maka bae bana lah!***

 

 

Budaya Koruptif Belum Menyusut

Oleh: Eko Yanche Edrie

 

 

Apakah semangat antikorupsi yang diusung oleh para reformis negeri ini sudah menemukan pengejawantahan dari hanya sekedar spirit menjadi tindakan nyata? Terlalu melebar kalau jawaban untuk itu diambil dari pendekatan nasional. Untuk mengambil semacam sampel korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) lebih dirasakan adanya di hadapan mata atau pada skala daerah.

Di Sumatra Barat misalnya, sejak reformasi 1998 teriakan untuk segera menghabisi KKN sudah bergema luas. Lalu ketika pasangan Gamawan-Marlis memenangi Pilkada, aksi untuk berantikorupsi memang kian lantang diteriakkan.

Di permukaan, sepertinya memang reda dan menyurut semangat berkorupsi di kalangan birokrat. Dapat dilihat dari berkurangnya semangat menjadi pimpinan kegiatan (d/h pimpinan proyek), bendaharawan dan posisi-posisi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan negara. Orang mulai takut diperiksa jaksa, takut diinterogasi KPK.

“Dari sisi menajemen pemerintahan, ini menguatir kita. Karena jika orang jadi takut bekerja,, niscaya bisa memerosotkan kinerja. Baik kinerja pribadi-pribadi maupun kinerja kelompok,” ujar Gubernur Gamawan Fauzi dalam sebuah ceramah yang digelar oleh Local Government Support Progam (LGSP) dengan para wartawan di enam Kabupaten Kota sepanjang 2006-2007 yang silam. Gubernur dan LGSP memang buka-bukaan kepada wartawan bicara soal good governance dengan segenap harapan dan halangannya di Sumatra Barat. Good governance adalah salah satu skim –kalau boleh disebut begitu— untuk pemberantasan korupsi.

Menurut Gamawan, semangat saja tidak cukup untuk memberantas korupsi. Tetapi mesti diikuti tindakan nyata, ketauladanan dan membangun suprastruktur yang memungkinkan orang tak lagi bersikap korup.

Lagi pula, kata Gamawan waktu itu, korupsi jangan hanya dilihat dari sudut pandang kebirokrasian belaka, tetapi coba saja lihat pada budaya masyarakat luas. Pegawai Negeri hanya subsistem dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

Tak banyak disentuh dan dikritisi bagaimana sikap masyarakat awam yang berlaku koruptif. Lihat saja pada saat melakukan pelanggaran lalu-lintas, belum tentu hanya polisi yang berkehendak berpraktik ‘sidang di tempat’ alias tilang bisa diatur. Kadang-kadang justru masyarakat yang menyodor-nyodorkan diri untuk menyuap polisi. Saat mengurus SIM< sudah jelas persyaratannya kurang tetapi masyarakat masih mau mengenyampingkan persyaratan dengan cara mengajukan sogokan. Mengurus KTP, paspor, sertifikat tanah, pajak dan sebagainya. Di situ situ birokrasi hanya satu bagian saja, selebihnya adalah masyarakat.

***

Lalu sesungguhnya apakah budaya koruptif itu masih ada di Sumatra Barat? “Siapa bilang sudah hilang?” tanya tokoh Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) Padang Panjang, HND Dt. Simarajo ketika ditanya Haluan.

Menurutnya secara kuantitatif korupsi bukannya menurun –terutama untuk dunia yang digelutinya—di kalangan birokrasi. Bahkan menurut Dt. Simarajo, caranya makin canggih. Dulu, katanya, memberikan ‘tips’ kepada Pimpro (kini pimpinan kegiatan-red) masih kasar. Sekarang lewat transaksi antarrekening saja sudah cukup.

Ia juga bercerita pernah mendapat perlakuan tak baik dari birokrat di Padang Panjang. Lima perusahaannya tidak mendapat pekerjaan hanya lantaran ia tidak mau datang memenuhi undangan ke satu hotel dimana saat itu sedang ada di sana pejabat pemeriksa dari lembaga pengawas terkenal. Para kontraktor diundang oleh pimpinan kegiatan ‘ngobrol’ dengan pejabat dari lembaga pengawasan tadi. Ujung-ujungnya, setiap kontraktor diminta meninggalkan ‘sesuatu’. Dt. Simarajo tidak mau. Menurutnya, ketika itu ia tidak ada proyek. Proyek yang pernah dipercayakan pada perusahaannya sudah lama selesai. Jadi menurut dia, tak ada alasan kuat untuk memenuhi ‘undangan’ tersebut.

“Tapi itulah resikonya, perusahaan saya dikucilkan tidak diikutkan lagi dalam tender-tender,” katanya.

Di Padang seorang suplayer yang biasa bermain untuk peralatan kantor menceritakan bahwa nasib kontraktor akan senantiasa jadi mainan para birokrat. “Tetap saja 15 persen dari total belanja proyek itu harus dianggap uang hilang kalau kita masih mau berusaha di bidang ini secara terus menerus,” kata suplayer yang minta namanya jangan ditulis. “Sagan ambo, nan manarimo kawan-kawan ambo juo,” katanya (segan kita, yang menerima adalah kawan-kawan saya juga)

Tapi sejauh ini apakah memang seluruh lembaga pemerintah masih belum takut untuk korupsi?

Akmal Darwis, seorang mantan wartawan yang beralih profesi menjadi pengusaha, menyebutkan bahwa masih ada kantor yang ‘mulai bersih’. Ia memberikan contoh. Dulu ketika dia mencairkan dana proyek di KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) Padang urusan sangat berbelit. Agar tak perlu berbelit dan tunggu di tempat saja, ia harus ‘mengeruk sesuatu’ dari kantongnya buat petugas di sana. “Tapi sekarang di sana sudah tidak ada seperti itu. Pernah beberapa bulan lalu saya mencoba mengeruk-ngeruk kantong saya, petugas di sana langsung melarang saya sambil mengatakan bahwa itu tidak perlu lagi. Asal persyaratannya lengkap, urusan pasti selesai,” kata Akmal.

Tapi apakah semua kantor sudah seperti itu? Akmal tidak mau berkomentar. Tapi ia hanya mengeluarkan kalimat sederhana: “Masih berlaku pameo, uang tetap mengatur segalanya”

Kalau ada pegawai menolak uang, menurut Akmal ia hanya pernah mengalami sekali ketika mendapat proyek pengadaan di STAIN Batusangkar. Tadinya ia sudah siapkan anggaran untuk ‘ucapan terimakasih’ kepada pejabat yang bersakutan dengan proyek tersebut. Saat ia menyerahkan, sang pejabat menolak. “Ia katakan kepada saya, kalau masih mau memberikan juga silahkan dilebihkan saja pada volume proyek, kalau tidak silahkan bawa saja uang itu,” cerita Akmal. Ia mengaku sangat malu sekaligus hormat pada orang itu. Dalam pikiran Akmal, ternyata masih ada orang yang seperti itu sekarang.

HND. Dt. Simarajo juga menyebutkan hal yang senada. Menurutnya langka sekali menemukan orang yang menolak fee proyek. “Saya seumur hidup menemukan sekali waktu. Boleh saja saya sebutkan bahwa namanya adalah H.Achjarli A Djalil, beliau Walikota Padang Panjang ketika itu. Saya punya proyek. Seperti lazimnya di zaman orde baru itu, saya sisihkan sedikit keuntungan untuk Pak Wali. Tapi saya terpurangah ketika justru saya dimarahi beliau. Sempat membuat hubungan saya tidak baik dengan beliau. Tapi akhirnya saya sadari bahwa seyogianya tindakan penolakan oleh Pak Achjarli itu benar. Saya berharap semua pejabat hendaknya seperti beliau. Tapi kini mencari agak seorang yang seperti itu sangat riskan,” kata Dt. Simarajo.

***

Berapa persen dari plafon proyek yang mesti dijadikan ‘uang hilang’ itu?

Ada beragam angka. Tetapi dari dulu hingga sekarang kisarannya tetap seperti itu antara 15 sampai 25 persen.

Seorang kontraktor di Padang bercerita, jika kepadanya ditawarkan proyek dengan kelas SPK atau di bawah Rp100 juta dan diminta menyusun Rencana Anggaran Biayanya (RAB) maka ia akan membuat proyeksi 42 persen dari modal proyek.

Angka 42 persen itu rinciannya adalah: 12 persen untuk pajak (masuk kembali ke kas negara) 10 persen untuk Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dan Bendaharawan. Lalu 2,5 persen untuk ‘uang rokok’ panitia pengadaan (biasanya berjumlah lima sampai tujuh orang)  2,5 persen untuk panitia penerima barang. Selebihnya harus pula menyediakan agak 10 amplop berisi masing-masing Rp100 ribu. Ini ada yang untuk tukang ketik kwitansi, tukang fotokopi berkas, tukang jilid dan sebagainya.

“Mereka memang tidak minta, tapi dalam sehari agak tiga kali mereka menelepon. Ada saja yang dibicarakan. Akhirnya kita harus tahu diri saja agar urusan cepat lancar dan kelanjutan proyek bisa dijamin,” katanya.

HND Dt. Siimaradjo yang banyak bermain di konstruksi juga menukuk informasi itu. Menurutnya kalau proyek konstruksi yang juga harus disishkan dari keuntungan adalah biaya tak terduga. “Di lapangan biasanya ada pengawas yang datang. Datangnya tidak berjadwal. Tiap datang kita harus menservis mereka,” katanya.

Jadi kalau dihitung-hitung seperti RAB yang disusun kontraktor di Padang tadi, keuntungan proyek itu tinggal 10 persen saja. Kalau proyek itu ditender, biasanya kontraktor yang menang harus membayar ‘uang cendol’ kepada peserta tender yang ‘mengalah’. Dan setelah itu agar tak berurusan dengan jaksa atau KPK, laksanakan saja proyek sebagaimana besteknya. Akmal Darwis memberi tips: “10 persen margin keuntungan itu jangan langsung dihabiskan, siapa tahu ada bencana, proyek rusak dan sebagainya. Maka habislah keuntungan. Kalau ada yang sudah terlanjur diserahkan sebagai ‘uang anu’ tadi jangan harap akan bisa diminta kembali. Itu uang hilang,” katanya.

Maka makin benarlah apa yang dikatakan dua pengusaha Padang Yunisfar, SE dan Ir. Desrio Putra bahwa bahwa dalam pelaksanaan tender proyek hingga pada tahap pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa memang kerap kali bersinggungan dengan praktek KKN. Bahkan menurut Desrio, hampir 75 persen dari pelaksanaan proyek diindikasikan KKN.

Korupsi (terutama) masih belum akan jadi musuh sampai budaya koruptif terkikis. Bak tali temali, antara birokrasi, dunia usaha, proyek dan prilaku koruptif kait bekait. Semua saling menghidupi. (eko)

 

Tahun Babi Disambut Badai

Banyak kecemasan yang menghadang kita saat meninggalkan tahun 2006. Beberapa evaluasi ahli tentang tahun 2006 dan prediksi maupun asumsi mereka di tahun 2007 ini kadang menimbulkan kecemasan.

Baru saja tahun baru yang dalam penanggalan Cina disebut tahun babi ini, bencana langsung menghadang. Banjir, badai dan sejumlah kapal tenggelam. Korban berjatuhan. Sebelumnya menjelang tutup tahun di Sumatra Barat juga terjadi banjir, longsor yang menimbulkan korban nyawa di Kabupaten Solok. Di perbatasan Sumbar-Sumut, gempang mengguncang Muara Sipongi. Di Aceh, tsunami yang sangat traumatik itu belum hilang di ingatan tapi sudah datang pula banjir besar melanda kawasan Aceh Tamiang.

Tahun 2006 sesungguhnya tak sekedar bencana pisik yang kita derita. Tetapi ada bencana politik, bencana budaya, bencana moral hingga terkikisnya nilai-nilai.

Sekedar bencana alam, mungkin kita renungkanlah sebagai sebuah kemestian lantaran kitapun berbuat tak senonoh terhadap alam. Jika Allah murka dan menumpahkan lumpur Lapindo, itu adalah lantaran kesewenang-wenangan kita memperlakukan alam. Lompur, banjir dan galodo lantaran kita tak adil terhadap lingkungan. Kita tuai sekarang akibatnya. Kata para ahli, alam telah bertindak fair.

Tapi bencana budaya, politik hingga bencana moral juga sungguh memilukan kita. Ini adalah lantaran mulai tak berfungsinya indra batin membaca, melihat, merarasakan, mendengar suara rakyat atau persisnya penderitaan rakyat.
Para aktor politik sibuk dengan dunianya sendiri, birokrasi heboh dari waktu ke waktu mengurus dirinya atau komunitasnya.

Mereka kurang peka mendengarkan bahasa batin rakyat. Penderitaan rakyat hanya tamat sampai di kesimpulan seminar-seminar tanpa jelas harus bagaimana menyelesaikannya. Satu dua upaya pemberantasan kemiskinan nyaris tak terdengar dalam banyaknya persoalan-persoalan korupsi melanda birokrasi.

Inilah zaman ketidakpastian. Yang seharusnya mendapat cinta justru mendapat tuba. Yang seharusnya disanjung dengan segenap kehormatan, justru berbuat nista. Artis-artis dengan enak dan enjoy memamerkan kierusakan akhlaknya. Pamer video mesum dengan anggota DPR menjadi tontotan asyik.

Jika ini memang tahun babi, lalu disambut dengan badai dan bencana, maka saya kira sebagai bangsa yang besar kita tak boleh pesimis. Badai, galodo, gempa, kapal tenggelam, kerusakan moral, kahancuran akhlak adalah buah kerja buruk kita selama ini. Maksud saya kalau kita pesimis sambil mengatakan bahwa kita tidak akan pernah lepas dari kenegatifan itu, artinya kita sudah menyerah. Bangsa yang besar ini harus bisa berubah menjadi lebih baik, semuanya harus diawali dengan kebulatan tekad. Tekad untuk berubah menuju kesuksesan. Kalau hari esok sama saja bahkan lebih buruk dari hari kemarin, itu artinya kita sudah benar-benar tak memkiliki apa-apa alias kalah total. Allah sangat benci orang yang tidak mau berusaha mengubah kehidupannya menjadi lebih baik.(asril kasoema, pemred Harian Haluan)

Pahlawanku Dora Emon

Sidi Tonek hampir saja naik darah tingginya ketika lagu yang sedang disetelnya di perangkat Hi-Fi nya ditukar oleh anaknya dengan lagu I Write Sins Not Tragedies dari kelompok Panic! At the Disco.Tadinya Sidi mendengar lagu Sapu Tangan dari Bandung Selatan yang digubah sang Maestro Ismail Marzuki. “Abak kuno bana mah, ko lagu alah dua pakan di puncak tangga amerika top forty,” kata anaknya sambil membongkar keping cakram padat dari CDROM.Tumbung! Benar-benar ndak ‘bataratik’ anak kini. Tapi percuma saja Tonek mencoba berargumen kepada anaknya bahwa lagu-lagu Ismail Marzuki bisa merasuki semangat nasionalisme kita. Mengusik alam bawah sadar kita untuk senantiasa mengenang para pahlawan, para pejuang yang sudah berdjoeang memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan tanah pertiwi ini.Apa boleh buat, Tonek mendapati realitas yang tak sama dengan realitas yang dialaminya ketika usianya masih seusia anaknya dulu. Dulu ia ingat ketika di sekolah tak bisa menghafalkan tahun Perjanjian Bongaya, Traktat London, tahun Perang Paderi maka hukumannya adalah disetraaf ‘tegak itik’ satu jam oleh engku guru. Kini kanak-kanak yang matanya masih lucu-lucu bak mata kelinci dan mata Habibie, jika ditanya siapa pahlawan idolamu? Maka jawabannya adalah Dora Emon! Setengahnya menjawab Power Ranger. Yang lain menjawab Sincan. Daya pikat heroisme Satria Baja Hitam telah mencederai pikiran kanak-kanak ketimbang mengidolakan Teuku Umar Djohan Pahlawan. Dora Emon jauh lebih hebat dari Walter Robert Monginsidi yang bersedia ditembak mati demi republik ini. Sponge-Bob animasi dari busa pencuci piring ternyata lebih membetot semangat kanak-kanak dan lantas mengidolakannya dibanding mau membaca agak separagraf sejarah PDRI yang dimaktubkan dalam kitab ‘Somewhere in the jungle’ oleh Mestika Zed.Kita khawatir, jangankan tahu nama besar Bung Hatta, Bung Karno. Dokter Douwes Dekker, H.Abdul Karim Amarullah, Sjech Mohammad Djamil Djambek, Inyiak Musa Parabek, Rahmah El Joenoesiah, mencoba untuk menghafal fragmen-fragmen perdjoeangan lokal Sumatra Barat pun kanak-kanak kita seperti tak ada minat. Ini sungguh satu kuplet irama pilu dalam keseharian kita untuk mewarisi nilai-nilai kepahlawanan. Heroisme, patriotisme, kesatriaan kelak hanya akan tertulis di relief-relief batu, bukan dalam jantung hati kanak-kanak kita. Merdeka!(eko yanche edrie)